Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

PP No. 51 tahun 2008

Posted by Faisal, S.Mn. pada 23 September 2008


Sehubungan dengan terbitnya PP 51 tahun 2008 yang bertujuan menyederhanakan dan memberikan kepastian hukum penghitungan pajak bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang konstruksi dimana penghitungan PPh atas bidang usaha ini menjadi Final. Sehingga apabila usaha Wajib Pajak terbatas pada bidang usaha ini maka Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan/OP menjadi Nihil. Namun demikian hal ini mempunyai konsekuensi karena pada PP ini batasan pengusaha kecil tidak di batasi oleh jumlah nilai kontrak namun diukur oleh sertifikasi kualifikasi yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan assosiasi yang mendapat sertifikasi dari LPJK. Kualifikasi ini menetukan spesifikasi pekerjaan apa saja yang boleh dikerjakan oleh pengusaha konstruksi dengan kualifikasi tertentu. Misalnya untuk kualifikasi kecil tentunya tidak bisa mengerjakan proyek/pekerjaan yang spesifikasinya menengah atau besar. Untuk itu di PP 51 tahun 2008 pengenaan tarif pun diatur berdasarkan kualifikasinya kualifikasi sebagai pengusaha kecil yakni 2% sementara itu bagi yang kualifikasinya menengah atau besar dikenakan tarif 3% dengan demikian pelaksanaan konstruksi dapat lebih terjamin kualitasnya karena bagi yang tidak memiliki kualifikasi dikenakan tarif paling tinggi yakni 4% dan hal ini pasti memberatkan.

Tarif PPh Jasa Konstruksi atas pengawasan atas perencanaan pun dibedakan antara yang memiliki sertifikasi kualifikasi (tanpa membedakan kecil, menengah, dan besar) dengan yang tidak, bagi yang memiliki sertifikasi kualifikasi dikenakan tarif 4% sedangkan bagi yang tidak dikenakan 6%.

Untuk lebih memberikan kepastian hukum maka ditunjuklah LPJK sebagai lembaga yang berhak menerbitkan sertifikasi kualifikasi dan assosiasi yang sudah mendapat akreditasi dari LPJK sehingga menghidari adanya multi penafsiran mengenai kriteria kualifikasi konstruksi (kecil, menengah dan besar) dan tentunya sertifikat yang bukan diterbitkan LPJK dan asosiasi yang mendapat akreditasi tidak diakui keabsahannya sehingga secara hukum dianggap belum memiliki kualifikasi.

Pengenaan PPh Jasa Konstruksi adalah atas keseluruhan nilai kontrak (jasa dan material) sesuai pasal 1 angka 9 PP No. 51 tahun 2008

Pengenaan PPh Final Jasa Konstruksi juga berlaku untuk jasa  perawatan dan pemeliharaan bangunan serta instalasi/pemasangan peralatan,dan service  mesin/listrik/telepon/air/gas /AC/TV Kabel  yang dilakukan oleh pengusaha konstruksi  sesuai Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 PP 28 tahun 2000 .(untuk kontrak yang ditanda tangani tahun 2008 dan seterusnya)

Sedangkan untuk pengusaha bukan konstruksi (dilihat dari izin usahanya) tetap mengacu ke PER-70/PJ/2007 lampiran II romawi III angka 18 dan 19 dengan dasar pengenaan pajak 30% dari nilai jasa tidak termasuk material (tarif efektif 4,5% (30% x 15%)), misalnya dilakukan oleh distributor AC/TV, atau dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dibidang service elektronik.

 Kompensasi kerugian yang masih ada di tahun 2008 hanya bisa diakui sampai tahun 2008

Pemberian dispensasi hanya diberikan bagi kontrak yang ditanda tangani sebelum 01 Januari 2008 dimana sampai 31 Desember 2008 masih boleh menggunakan ketentuan yang lama yakni PP 140 tahun 2000. Sehingga hal ini akan berdampak tidak menyenangkan bagi pemungut untuk kontrak dan pembayaran yang telah dilakukan antara kurun waktu 01 Januari 2008 sampai 20 Juli 2008 dimana harus sudah menggunakan ketentuan baru, yang mengakibatkan kemungkinan adanya pergantian bukti potong yang sebelum PPh Pasal 23 menjadi PPh Final yang otomatis pembetulan juga pada SPT PPh Masanya dan juga kemungkinan juga mengakibatkan kurang potong. Untuk itu ada pilihan untuk tetap tidak memperbaiki dahulu atas PPh Jasa Konstruksi yang sudah terlanjur dipotong dan dilaporkan  namun klu ternyata aturan pelaksanaannya sejalan dengan PP ini maka pengenaan sanksi bunga atas nilai kurang bayar yang kemungkinan terjadi menjadi semakin besar. Untuk itu saran saya sebaiknya dilakukan pembetulan sehingga apabila aturan pelaksanaannya sejalan dengan PP tersebut paling tidak kita tidak bertambah sanksi bunganya kalau pun ternyata peraturan pelaksanaannya ada dispensasi maka atas setoran yang sudah terlanjur disetor bisa diminta kembali … :)

Berikut assosiasi perusahaan yang mendapat akreditasi dari LPJK :

Kode

Nama Asosiasi

Nomor Surat Keputusan Akreditasi

9

Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI)

21/KPTS/LPJK/D/II/2003

6

Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (AKAINDO)

131/KPTS/LPJK/D/VII/2003

5

Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI)

22/KPTS/LPJK/D/II/2003

7

Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI)

150/KPTS/LPJK/D/VIII/2003

12

Asosiasi Perawatan Bangunan Indonesia (APBI)

98/KPTS/LPJK/D/VI/2003

10

Asosiasi Perusahaan Pengelola Alat Berat/Alat Konstruksi Indonesia (APPAKSI)

20/KPTS/LPJK/D/II/2003

14

Asosiasi Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (ASPEKINDO)

128/KPTS/LPJK/D/VII/2003

4

Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GABPEKNAS)

119/KPTS/LPJK/D/VI/2003

52

Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia (GAPEKNAS)

212/KPTS/LPJK/D/XII/2003

16

Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO)

110/KPTS/LPJK/D/VI/2003

3

Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia (GAPENRI)

23/KPTS/LPJK/D/II/2003

2

Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI)

102/KPTS/LPJK/D/VI/2003

8

Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)

96/KPTS/LPJK/D/VI/2003

Sumber : www.lpjk.org (21-08-2008)

About these ads

6 Tanggapan to “PP No. 51 tahun 2008”

  1. thing said

    Bung Faisal,

    Mohon bantuannya, apakah sertifikasi dari lembaga yg telah diakreditasi oleh LPJK atau kontraktor yg tergabung dengan asosiasi tsb dianggap telah memiliki sertifikasi LPJK?

    Tks

  2. Faisal said

    Maaf postingan Anda dianggap sistem sebagai spam dan baru hari ini setelah saya teliti baru melihatnya, di PP 51 dalam penjelasan kan disebutkan lembaga yang diberi wewenang untuk menerbitkan sertifikasi kualifikasi yang diakui pemerintah adalah LPJK sementara itu diketentuan yang diterbitkan LPJK diatur bahwa assosiasi yang mendapatkan akreditasi dari LPJK berhak juga menerbitkan sertifikasikualifikasi, dengan demikian asosiasi yang telah mendapat akreditasi dari LPJK adalah perpanjagan tangan LPJK dikarenakan LPJK hanya ada di ibu kota propinsi. Terima kasih

  3. Asiang said

    Pagi pak, saya ada pertanyaan ni mengenai pelaksana konstruksi,,,help ya pak
    1. misalnya penyedia jasa pelaksana konstruksi pada saat ttd konstrak dia tidak mempunyai sertifikat kualifikasi usaha, dan sudah ada pembayaran termin, dan sudah di potong pajak sesuai PP51 2008,
    2. setelah berjalan beberapa bulan penyedia jasa konstruksi tersebut dapat sertifikat kualifikasi usaha (misalnya kualifikasi menengah)
    3. bagaimana seharusnya pemotongan pajak bagi penerima jasa tersebut atas uraian nomor 1 & 2?
    sebelumnya terima kasih atas bantuannya.

  4. Faisal said

    Maaf Pak Asiang ketentuan pelaksanaan sampai saat ini belum ada namun apabila mengacu ke ketentuan umum hak dan kewajiban dimulai saat diterbitkan sertifikat dengan demikian pengakuannya pada saat pelaksanaan bukan pembayarandan apabila atas pembayaran dilakukan setelah memiliki sertifikat namun pada pelaksanaanya belum maka pengenaan tarifnya adalah mengacu pada saat pelaksanaan sehingga dikategorikan belum memiliki kualifikasi. Namun kenyataan bisa jadi termin pembayaran terdiri dari dua masa, masa belum ada kualifikasi dan masa ada kualifikasi sehingga pengenaan dibagi dua.. Hal itu logika saya namun apabila dirasa sulit bisa dihitung sejak tanggal pembayaran namun maaf apabila ketentuan pelaksanaannya berbeda dengan penafsiran saya..
    Terima kasih

  5. Lino said

    Selamat pagi Pak, ini pak saya ada permasalahan kontrak ditandatangani agustus 2008 dengan nilai kontrak 1,5 Milyar rupiah dan rekanan mempunyai sertifikasi kualifikasi sebagai pengusaha kecil, bagaimana pengenaan tarifnya pak ?

  6. Faisal said

    Selamat pagi juga pak, batasan pengenaan tarif PPh Jasa Konstruksi menurut PP no. 51 tahun 2008 tidak lagi menurut batasan nilai kontrak tetapi sesuai sertifikasi kualifikasi yang dimiliki peyedia jasa konstruksi untuk itu kontrak yang diberikan harus sesuai sertifikasi kualifikasinya dimana sertifikasi kualifikasinya kan menggambarkan tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha serta kemampuan melaksanakan pekerjaan sesuai risiko, penggunaan teknologi, dan besaran biaya tertentu. Dengan demikian apabila kontrak proyek yang diberikan tidak sesuai dengan sertifikasi kualifikasinya maka rekanan yang dimaksud dianggap tidak mempunyai sertifikasi kualifikasi untuk kontrak proyek tersebut. Maka untuk kausus ini apabila rekanan Bapak mempunyai sertifikasi kualifikasi sesuai proyek tersebut maka pengenaan tarifnya adalah 2% namun apabila tidak sesuai maka pengenaan tarifnya adalah 4%. Terima kasih.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 790 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: