Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Amortisasi/Penyusutan Tanah

Posted by Faisal Abet pada 3 Agustus 2010


Tanah secara akuntasi atau pun perpajakan sudah satu persepsi yakni nilainya tidak boleh disusutkan. Nah yang jadi permasalahan ketika pihak yang memperolehnya menjadi satu kesatuan, seperti PT. A membeli Gedung X senilai Rp2,5 Milyar jadi tidak dapat diketahui nilai pasti berapa masing-masing nilai tanah dan gedung.

Permasalahan yang kedua sebenarnya permasalahan yang hanya terjadi di Batam, yakni apakah pengertian yang sama antara status Hak Guna Bangunan di Indonesia (di luar Batam) dengan Batam  sehingga jelas perlakuan perpajakannya.

Sementara itu di Pasal 11 ayat 1 UU PPh nomor 17 tahun 2000 diatur bahwa “Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.”

Dengan demikian karena tanah di Batam statusnya pada umumnya sesaui sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Hak Guna Bangunan (HGB)) maka selayaknya biaya perolehan ( Biaya UWTO dan lain-lain)  untuk memperoleh hak pertama kalinya tidak boleh dibiayakan (disusutkan), sementara itu bagi pihak yang memperoleh bangunan yang nilai perolehannya tidak dapat diketahui pasti nilai masing-masing tanah dan bangunan maka nilai pendekatan yang paling memungkinkan adalah dengan cara proporsional Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB, sebagai contoh :

PT. A membeli Gedung X senilai Rp. 2,5 Milyar sementara itu nilai NJOP PBB tanah dan bangunan pada tahun tersebut masing-masing  adalah Rp 1 Milyar sehingga didapat nilai tanah adalah Rp.  1,25 Milyar (1/2 x Rp. 2,5 Milyar) maka nilai tanah Rp. 1,25 Milyar tidak dapat disusutkan/dibiayakan.

Oleh karena itu dibeberapa perusahaan dikarenakan aktiva bangunan dapat disusutkan maka nilai tanah karena dianggap satu kesatuan dengan nilai bangunan maka keseluruhan nilainya disusutkan dan ada juga terjadi aktiva tanah yang pada saat diperolehnya kosong kemudian dibangun sebuah bangunan maka nilai tanah direclass ke nilai bangunan baru tersebut untuk kemudian nilainya disusutkan padahal perlakukan tanah dan bangunan berbeda  tanah tidak dapat disusutkan sedangkan bangunan dapat.

Namun demikian untuk perpanjangan hak tanah, seperti hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai, baru dapat dibiayakan dengan cara diamortisasi sesuai masa manfaatnya sebagaimana diatur di Pasal 11A ayat 1 UU PPh No. 17 tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 tahun 2008, yang ditaur bahwa ” Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang  mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.”

Sementara itu di PSAK nomor 47 disebutkan :

“Untuk keperluan standar ini, kepemilikan tanah berdasar  hak apapun disebut tanah, disertai pengungkapan mengenai jenis hak dan masa manfaat. Kepemilikan tanah berdasar berbagai jenis hak tidak dapat disusutkan kecuali dapat diprediksi bahwa tak mungkin atau kecil kemungkinan bahwa perpanjangan atau pembaharuan hak dapat diperoleh manajemen.”

Dengan demikian perlakukan aktiva tanah dengan status hak apapun secara akuntansi dan perpajakan sama yakni tidak dapat disusutkan seperti aktiva tetap lain sehingga nilainya akan tetap sama dari saat perolehan sampai saat ini kecuali ada revaluasi aktiva.

About these ads

11 Tanggapan to “Amortisasi/Penyusutan Tanah”

  1. none said

    Pak Faisal,

    Jadi, pengakuan di dalam perpajakan apakah benar seperti ini: tanah = 1M & gedung = 1M? Selisih cost yang diakui sebagai apa? Thanks

    =====Faisal=====

    Wah salah tafsir ibu, nilai 1 Milyar berdasarkan data SPPT PBB atas objek tersebut sehingga didapat pendekatan untuk mengetahui nilai tanah dari total nilai penyerahan. Contohnya nilai pasar rumah ibu tidak sama kan dengan data SPPT-nya ?

    Terima Kasih. :)

  2. Novena said

    Mas Faisal yang baik,
    Perusahaan kami bergerak di bidang perkebunan. Pada dasarnya perusahaan perkebunan tidak membeli tanah, tetapi mendapatkan Hak Guna Usaha untuk masa 30 tahun. Dalam proses mendapatkan HGU untuk masa 30 tahun tersebut, perusahaan mengeluarkan biaya antara lain biaya perijinan, ganti rugi lahan, dan pajak yang sehubungan dengan perolehan HGU tersebut. Pada saat setelah 30 tahun, perusahaan harus mengurus perijinan untuk perpanjangan HGU tersebut. Apabila tidak dapat perpanjangan maka lahan tersebut dikembalikan ke pemerintah. Berdasarkan kondisi tersebut, menurut pendapat saya, biaya-biaya untuk mendapatkan HGU tersebut seharusnya bisa disusutkan untuk masa selama usia HGU tersebut. Mohon tanggapan dan saran Pak Faisal atas pemahaman saya ini.

    Terima kasih dan salam hormat. :)

    =======Faisal==========

    Di PSAK kita memang diatur demikian ibu Novena jika perpajangan tersebut diprediksi tidak dapat diperpanjang maka nilai perolehan atas tanah tersebut dapat disusutkan namun jika dapat diprediksi dapat diperpanjang kembali maka tidak dapat disusutkan sedangkan diketentuan perpajakan (Pasal 11A UU PPh) yang boleh disusutkan hanya perpanjangannya saja dengan demikian tanah dengan status hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai tidak dapat disusutkan tanpa memandang perpanjangannya dapat diperpanjang atau tidak.

    Terima Kasih. :)

  3. Agus said

    Terima kasih atas penjelasan di atas. Mau konsultasi lagi nih Pak mengenati aktiva tanah dan bangunan. Begini.. perusahaan kami membeli Tanah dan Bangunan dimana setifikat tanah sudah diturunkan menjadi HGB. pertanyaan nya ;
    1. Apakah nilai Tanah disususutkan beserta bangunannya, ataukah hanya biaya serifikasi HGB saja yang disusutkan?
    2. kalau disusutkan berapa tahun? apakah sesuai dengan bangunannya (20 tahun) atau sesuai masa berlaku HGB nya?
    terima kasih banyak.. saya sangat terbantu dengan tanya jawab online ini..
    3. peraturan apa yang menjelaskan masalah ini.

    ==========Faisal==========

    Nilai perolehan tanah tidak dapat disusutkan apa pun hak kepemilikannya (SHM, SHGB, dan lain-lain), namun untuk perpanjangan hak kepemilikan tanah yang boleh diamortisasi (perpanjangan dianggap aktiva tak berwujud) ketentuan ini dapat dilihat di UU PPh Pasal 11 dan Pasal 11 A seperti dikutip ditulisan di atas..

    Terima Kasih. :)

  4. frieksen Situmorang said

    apakah hak pakai yang sudah habis dan tidak diperpanjang lagi dapat dijadikan dasar untuk mengajukan ke bpn sertifikat hak milik, sedangkan setelah habisnya hak pakai tersebut telah ada orang lain yang telah menguasai, merawat dan mengurusi tanah tersebut dan mendirikan bangunan rumah diatasnya?
    apakah orang tersebut dapat juga mengajukan sertifikat hak milik?

    =======Faisal=======

    Mengenai peningkatan hak sepertinya orang BPN yang lebih mengerti pak…

    Terima Kasih. :)

  5. jumali ibrahim said

    selamat siang pak faisal, mau tanya pt. bss membeli bangunan berupa 2 unit ruko sebesar rp. 3 milyar dengan HGB 30 Tahun, tanah tersebut milik pemerintah daerah yang mana saat ini di kelola oleh swasta dengan sistem BOT. yang menjadi pertanyaan :
    1. bagaimana pengakuan/pencatatan atas bangunan tsb ?, apakah harus ditaksir juga harga tanahnya.
    2. jika terdapat harga tanahnya ? apakah tanah tersebut perlu diamortisasi setiap bulan ? jika ya,
    berapa lama amortisasi, apa 20 tahun atau 30 tahun.
    3. terdapat bangunan tersebut disusutkan berapa lama ? 20 tahun atau 30 tahun.

    terimakasih.

    ========Faisal=========

    1. Diproporsionalkan… Ya, karena dari nilai bangunan tersebut ada nilai tanah.
    2. Diketentuan perpajakan harga perolehan tanah tidak dapat diamortisasi kecuali pengeluaran untuk perpanjangan HGB.
    3. Untuk aktiva bangunan permanen secara fiskal disusutkan selama 20 tahun.

    Terima Kasih. :)

  6. abe said

    Selamat Sore Pak Faisal,

    Sehubungan dengan Daftar Tabel Kelompok Penyusutan yang baru berdasarkan PMK 96/PMK.03/2009, sebenarnya tidak baru jg sih, tapi
    bagi yang belum menyesuaikan pastinya baru juga yah….
    Saya ingin tanya, apakah aktiva yang sudah disusutkan sebelumnya berdasarkan Peraturan jadi harus dilakukan penghitungan ulang jika terjadi perubahan kelompok aktiva?.
    Contoh, sebelum peraturan baru di masuk kategori Kelompok 1, kemudian dengan peraturan yang baru dijadi kelompok 3 dengan demikian ada perubahan tarif misalnya.
    Jadi apakah kita hitung ulang padahal dia dibeli tahun perolehan pastinya sebelum 2009.? kalo memang hitung ulang apa efek-nya pak.?
    Saya hanya kuatir, setelah dihitung ulang yang tadinya masih ada sisa buku, lalu dengan peraturan baru tersebut jadi sudah habis nilai aktiva itu.

    Terima kasih pak atas bantuannya sebelumnya.

    salam hormat,
    Abe

    =======Faisal========

    Iya pak abe berlaku 01 Januari 2009,pembebanan penyesutan menggunakan ketentuan ini… Efeknya bisa jadi laba lebih besar atau lebih kecil dari sebelumnya sehingga bisa jadi PPh tahunannya lebih besar atau malah lebih kecil.

    Terima Kasih. :)

    • Abe said

      Terima kasih pak atas jawabannya, jadi ada kemungkinan terjadi koreksi pada akumulasi penyusutan yang dari tahun sebelumnya pak yah? contoh akumulasi s/d tahun 2008 sebesar 100rb (dgn peraturan lama) namun setelah dihitung ulang dengan peraturan yang baru jadi 75 atau menjadi lebih kecil 25. Jadi ada koreksi s/d tahun 2008 (sebelum peraturan itu berlaku) sebesar 25. Dan koreksi ini apakah dicatat pada tahun 2009 atau tahun dimana dimulai buat perubahan?
      Terima kasih pak.

      Salam hormat,
      Abe

      ======Faisal=======

      Penyesuaian dilakukan permasing-masing tahun pajak tidak langsung pada tahun pajak terakhir. Efek akumulasi pasti karena itulah penyusutan pak abe.. Untuk pembetulan SPT Tahunan PPh Badan/OP dilakukan pada masing-masing tahun pajak.

      Terima Kasih. :)

      • Abe said

        Wahh kalo demikian bisa banyak pembetulan SPT Tahunan pak yah, jika kita baru melakukan penyesuaian peraturan mengingat kita baru akan melakukan penyesuaian peraturan PMK 96/PMK.03/2009 ditahun 2011 ini. Apakah memang peraturan ini berlaku surut untuk aktiva tetap yang perolehan sebelum 1 januari 2009.

        Mohon maaf pak banyak bertanya, soalnya masih agak bingung dan ragu.

        Terima kasih dan Salam hormat,
        Abe

        ======Faisal=======

        Memang PMK ini diterbitkann 15 Mei 2009 dan berlaku mulai 01 Januari 2009 tetapi maaf pak abe kalau bicara SPT Tahunan kan sebenarnya tidak masalah toh pelaporannya kan setelah berakhirnya tahun buku, untuk PPh Orang Pribadi 3 bulan sedangkan Badan 4 bulan sehingga tidak perlu dilakukan pembetulan jika pada tahun pajak 2009 sudah diterapkan.

        Terima Kasih. :)

  7. Falah said

    Selamat Siang Pak,
    saya mahasiswa pak, mantan bendahara KOPMA. Ada kejadian, kopma saya beli tanah+bangunan senilai 170 juta. trus saya bingung untuk menghitung penyusutannya. kira2 bagaimana ya pak?? background saya matematika dan belum pernah mendapat materi tentang perpajakan.


    ========Faisal=======

    Selamat siang Pak Falah…
    Seperti yang saya utarakan di atas, jika diasumsikan nilai menurut SPPT PBB adalah Rp 160juta yang terdiri dari nilai tanah 85juta dan nilai bangunan adalah Rp 75juta maka nilai bangunan adalah 75/85 x Rp 170juta =Rp 79.687.500,00.
    Dengan nilai bangunan Rp 79.687.500,00 maka penyusutan secara fiskal adalah 5% x Rp 79.687.500,00 = Rp 3.984.375,00 pertahun sejak bulan diperolehnya bangunan tersebut.

    Terima Kasih. :)

  8. Debby said

    Selamat siang pak..
    saya seorang mahasiswi, mau tanya menurut IFRS tanah disusutkan atau nggak ya?
    kalau iya, cara penyusutannya gimana ya pak?
    trima kasih :)

    =======Faisal=========

    Wah ga ngerti juga mba debby… Secara nalar sih seharusnya sama tidak disusutkan karena secara normal nilai tanah tidak pernah turun…

    Terima Kasih. :)

  9. 1609 said

    selamat malam pak, kalau dalam industri genting itu kan bahan baku utamanya adalah tanah, nah itu bagaimana perlakuan akuntansinya. apakah disusutkan atau tidak, mohon balasannya pak.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 785 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: