Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Bagi Hasil atau ??

Posted by Faisal, S.Mn. pada 15 Desember 2010


Dalam dunia bisnis istilah ini sebenarnya sudah tidak asing lagi, ya bagi hasil.. Yakni membagi hasil dari usaha yang dilakukan, namun entah penafsiran ini yang semakin meluas atau sengaja dikaburkan.

Di dunia perpajakan sendiri istilah bagi hasil sudah cukup dikenal yakni Join Operation (JO), di bidang pertambangan migas, pertambangan lainnya, bank syariah, dan kerja sama operasi (KSO) di PT. Telkom.

Atas beberapa kasus yang terungkap yang menurut pihak tertentu termasuk kriteria bagi hasil, yakni :

  1. Pihak A mempunyai Ruko danPihak  B ingin membuka usaha, B ingin menggunakan ruko A maka dibuatlah kesepakatan bagi hasil. B harus menyerahkan setiap bulan 10% dari omzet perbulan namun apabila nilainya dibawah Rp. 500.000,- maka nilai yang diberikan ke A adalah Rp. 500.000,-
  2. A pemegang merk “TOP” karena tidak memilki modal maka menyerahkan hak merk ke B, atas ini disepakati bagi hasil A akan diberikan 10% dari omzet setahun.
  3. A memiliki lahan sedangkan B adalah kontraktor maka disepakati A akan diberikan bagi hasil 40% dari nilai jual.
  4. A memilki kendaraan sedangkan B memiliki usaha maka disepakati bagi hasil 15% dari omzet setiap bulannya .

Bagaimana menurut Anda ?

Nah mari kita bahas kasus perkasus, untuk kasus pertama menurut saya esensinya adalah B menyewa ruko kepada A, kasus kedua B menggunakan lisensi B, kasus ketiga adalah jual beli tanah, dan kasus ke empat adalah sewa kendaraan. Namun hanya saja cara pembayarannya saja dilakukan dengan cara bagi hasil.

Untuk dapat menerapkan ketentuan perpajakan yang tepat untuk itulah dilihat dari esensi transaksi yag terjadi sehingga untuk kasus di atas ketentuan yang tepat untuk kasus pertama sewa tanah dan/atau bangunan, kasus kedua adalah pemakaian lisensi/royalti, kasus ketiga pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan yang ke empat adalah sewa aktiva.

Dan pada akhirnya jika kasusnya dilihat seperti ini maka menurut saya belum perlu ketentuan/peraturan tersendiri mengenai ketentuan bagi hasil atas contoh kasus di atas.

About these ads

6 Tanggapan to “Bagi Hasil atau ??”

  1. javatobaco said

    Pak Faisal, terima kasih atas penjelasna yg telah dibuat!!
    untuk masalah bagi hasil, saya mempunya gedung yang mana gedung tersebut saya peroleh dari hasil sewa kepada pemilik gedung!
    dan gedung tersebut saya buat suatu usaha yang mana usaha tersebut di jalankan oleh pihak lain dan kami kelola dangan sistem bagi hasil yaitu pengelola (30%) dan pelaksana usaha(70%).
    untuk pelakuan pajak tersebut dimana kami adalah sebuah badan hukum apakah penghasilan tersebut termasuk pph pasal 4 ayat 2 atau kah merupakan suatu penghasilan usaha dari bagi hasil tersebut yang perhitungan pajaknya dari perhitungan laba rugi perusahaan!!
    mohon penjelasnanya!!
    terima kasih
    sebesar-besarnya….

    ======Faisal==========

    Esensinya hal tersebut adalah peneywaan gedung pak ricky, kecuali pihak bapak dan rekan membuat perusahaan baru kemudian melakukan setoran modal dan perusahaan baru yang melakukan penyewaan gedung, sedangkan pihak bapak hanya setoran modal..

    Terima Kasih. :)

    • javatobaco said

      Terima kasih, ataas balasan bapak!

      sebelumnya kami adalah perusahaan yg terpisah dengan pemilik gedung, dan kami adalah perusahaan yg menyewa sebagian gedung untuk usaha, dan tiap bulan kami membayar sewa ke pemilik gedung!
      dan penghasilan usaha kami adalah membagi beberapa petak gedung tersebut untuk dibuka kembali kepada pihak lain dengan bagi hasil, jadi pendapatan utama kami adalah bagi hasil!!
      untuk pencatatan dalam akuntansi apakah itu merupakan PPh Final apa bukan??
      dan ada beberapa petak yg kami sewakan kembali ke pihak lain?
      dan penghasilan sewa tersebut kami setorkan pph 4 ayat 2-nya!
      kemudian untuk pencatatan dalam laporan keuangan penghasilan sewa tersebut apakah kami catat sebesar sewa atau sewa dikurangi pph yg saya setor!??
      Terima kasih


      =======Faisal========

      Menurut saya sesauai ketentuan perpajakan pendapatn bagi hasil yang bapak ricky terima adalah pendapatan sewa, atas sewa ini terutang PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh penyewa atau distorkan sendiri oleh bapak apabila penyewa tidak memiliki NPWP.
      Penghasilan yang diakui dan dicatat adalah penghasilan seluruhnya sebelum dipotong pajak pak ricky..

      Terima Kasih. :)

  2. murtiyanto said

    Selamat siang Pak,
    Mau nanya perusahaan kami (BUMN) akan menyewakan lahan untuk ATM ke bank BUMN dengan nilai sewa Rp 20.000.000,- per tahun (Rp sudah termasuk pajak, dengan masa sewa selama 3 tahun, pembayaran sekaligus dimuka, kami sama-sama WAPU, yang kami tanyakan :
    1. Bagaimana perhitungan pajaknya (PPh & PPn)
    2. Berapa sewa yang harus dibayar oleh bank pada kami?
    Terima kasih mohon tanggapannya.

  3. lina said

    pagi pak Faisal,

    Mau nanya mengenai pengalihan harta berupa tanah dan/bangunan kepada orang asing di indonesia apakah boleh ? dan pajak apa yang dikenakan beserta tarifnya ?

    mohon pencerahannya pak, terima kasih.

    ========Faisal========

    Boleh selain hak milik, seperti hak pakai, hak guna usaha, hak guna bangunan.. Dikenakan BPHTB bu lina tarifnya 5% dihitung dari nilai transaksi – NJOPTKP ditambah lagi PPN jika penjual adalah PKP.

    Terima Kasih. :)

    • lina said

      Pak faisal,

      Melanjuti pertanyaan saya diatas,

      jika nilai NJOP atau NPOP diatas 60jt, bukannya di BPHTB wajib untuk mencantumkan NPWP yah Pak ? sedangkan jika pembelinya adalah orang asing , bagaimana ?

      dan untuk penjual ( baik badan maupun OP ) apakah tarif PPh final atas penjualan nya tetap sebesar 5% ?

      mohon pencerahan dari Bapak.

      Terima kasih.

      ========Faisal========

      Soal BPHT maaf bu lina saya kurang mengerti karena sudah masuk ke pendapatan daerah, tetapi setahu saya bukankah orang tidak dapat memeiliki tanah di Indonesia?
      Mengenai PPH TB ketentuan yang saat ini berlaku memang tidak membedakan antara yang bergerak di bidang jual beli rumah dengan yang tidak begitu pun antara orang pribadi dan badan, semuanya sama dikenakan PPh Final dengan tarif 5%.

      Terima Kasih. :)

      • lina said

        Pak Faisal,

        Jika tanah/bangunan dimiliki oleh WNA, pada saat dialihkan / dijual ke WNI dikenakan pph final pasal 4 ayat (2) 5% atau PPh Pasal 26 yah Pak ?

        Mohon pencerahannya.

        Terima kasih.

        ========Faisal=============

        Terlepas dari boleh tidaknya memiliki tanah di Indonesia, menurut saya lihat dulu WNA statusnya WPDN atau WPLN kalau WPDN maka pengalihan pasal 4 ayat (2) sebesar 5% tetapi jika WPLN maka dikenakan PPh Pasal 26 bu Lina..

        Terima Kasih. :)

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 790 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: