Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Ketentuan Faktur Pajak 2011

Posted by Faisal Abet pada 6 Januari 2011


Mulai 01 Januari 2011 adanya beberapa penyesesuaian sekaligus kepastian hukum seiring dengan diubahnya PER-13/PJ/2010 dengan PER – 65.PJ.2010 tanggal 31 Desember 2010, beberapa perubahannya adalah sebagai berikut :

  1. Setiap di awal tahun bagi Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak untuk nomor urutnya harus dimulai dari angka 00000001 sehingga apabila tidak dimulai dengan nomor ini maka faktur pajak yang diterbitkan dianggap cacat dan bagi penerimanya faktur pajak ini tidak dapat dikreditkan. Namun sebelum pemeriksaan dilakukan atas faktur pajak ini dapat dilakukan perbaikan dengan membuat faktur pajak pengganti dengan membuat nomor urut sebenarnya dan dengan tanggal yang sama.
  2. Adanya definisi toko retail, mengenai ketentuan nomor urut faktur pajak dipisahkan antara pembelinya pemegang paspor luar negeri dengan selain itu. Untuk selain pemegang paspor luar negeri dalam penerbitan faktur pajak dapat menggunakan ketentuan tentang pedagang eceran atau bagi yang identitasnya lengkap dapat menggunakan ketentuan tentang penerbitan faktur pajak secara umum.
  3. Penegasan pengenaan Sanksi Pasal 14 ayat 4 KUP terhadap pengusaha kena pajak yang membuat faktur pajak tidak tepat waktu dan menerbitkan faktur pajak tidak sesuai prosedur (tidak menyampaikan pemberitahuan pejabat penandatangan, nomor urut tidak dimulai dari 00000001 di awal tahun, dan lain-lain)

Sekedar mengingatkan kembali pengenaan sanksi bunga 2% Pasal 14 ayat (4) dikenakan juga terhadap pengusaha kena pajak :

  1. Melaporkan faktur pajak keluaran tidak sesuai dengan masa penerbitannya.
  2. Gagal produksi sementara telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.

Bagi yang kesulitan membuat faktur pajak penomorannya dan agar nomor urut tidak melompat dapat menggunakan file ini (klik di sini)

About these ads

212 Tanggapan to “Ketentuan Faktur Pajak 2011”

  1. nada said

    Ass, mau nanya pak…
    Kalo Badan/CV belum mjd PKP, kan dilarang membuat Faktur pajak, lalu bagaimana dengan transaksi penjualannya? apabila berhadapan dengan badan yang sudah PKP, dan badan yang tidak PKP, bagaimana pelaksanaannya? mohon dijelaskan…makasih… :)

    ====Faisal=======

    Wass…
    Belum memenuhi syarat sebagai PKP bu Nada ? maka tidak ada kewajiban menjadi PKP, kalau yang bersangkutan memilih tidak menjadi PKP maka tidak berhak menerbitkan faktur pajak. Maka atas penyerahannya tidak dapat dipungut PPN baik kepada PKP atau non PKP namun demikian apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif sebagai PKP maka dapat ditetapkan secara jabatan dan atasnya dapat dikenakan sanksi.

    Terima Kasih. :)

    • oni ambarwati said

      ass…..lalu bagaimana jika faktur pajak sudah di kreditkan oleh customer tetapi belum dilaporkan oleh PKP penjual. yang ingin saya tanyakan langkah apa yang harus dilakukan dan apa dasar hukumnya?? mohon jelaskan,,, maksih…..

      =======Faisal========

      Wa’alaikum salam bu oni… Pertanyaan ibu ada kaitannya bu Nada ? Penjualnnya belum PKP, maka sepanjang bukan karena kesengajaan dan PPN-nya telah disetorkan penjual ke kas negara (bank persepsi atau kantor pos) tidak dalam kategori faktur pajak cacat.
      Namun klu pertanyaan ibu penjual sudah PKP tetapi belum melaporkan faktur pajak keluarannya. Maka ibu oni bisa menanyakan ke pihak penjual apakah memang belum dilaporkan ? Klu ternyata belum dilaporkan ibu minta tolong supaya dilaporkan.. Namaun sepanjang ibu bisa membuktikan PPN-nya telah ibu bayarkan ke penjual maka konsekuensi tanggung renteng ke ibu sebagai pembeli tidak dikenakan.
      Ketentuannya ada di UU PPN ibu dan PP 1 tahun 2012.

      Terima Kasih. :)

      • Kristin said

        Ass…..mw nanya pak msh berkaitan PKP, apa konsekuensinya apabila Badan/CV menerbitkan faktur pajak terlebih dahulu baru kemudian mendaftar sbg PKP?? apa yang harus dilakukan oleh Badan/CV tsb sebagai Penjual utk melaporkan faktur pajak tsb sbg Faktur Keluaran…..trimakasih


        ======Faisal========

        Kalau belum PKP tidak boleh menerbitkan faktur pajak, kalau dibuat faktur pajak karena ketidak tahuan dan PPN-nya telah disetorkan ke kas negara maka tidak diatur sanksinya namaun kalau ternyata unsur kesengajaan maka sanksinya adalah sanksi pidana pajak bu kristin.. Faktur Pajak sebelum PKP tidak dapat dilaporkan ibu..

        Terima Kasih. :)

  2. nur rokhman said

    Bisa minta contoh nyata ttg penomoran faktur Pak ?

    =======Faisal=======

    Boleh, tolong sebutkan transaksinya seperti apa ?

    Terima Kasih. :)

  3. risvico said

    Pak, saya admin di perusahaan baru. ini juga lagi bingung masalah faktur pajak. penomorannya berarti langsung : 00000001 gitu ya Pak? tidak ada embel2 di depannya kan Pak?
    Mohon informasinya ya Pak. Duh jadi takut salah apalagi bermasalah dengan orang pajak makanya harus bener2 nih buatnya. terima kasih.

    =======Faisal=======

    Wah 8 digit di belakang itu nomor urutnya pak, ada 8 digit lagi di depan penjelasannya ada di Per-13/PJ/2010 yang diubah dengan Per-65/PJ/2010

    Terima Kasih. :)

    • risvico said

      terima kasih pak atas infonya. saya sudah mengerti.

      =======Faisal========

      Sama-sama…

      Terima Kasih. :)

  4. nur said

    Ass, mau nanya pa…boleh minta contoh faktur pajak yg sekarang gk pa?
    utk jabatan masih tetap di tulis tidak, trims

    =======Faisal=======

    Wass… Untuk penomoran dan jabatan masih sama Pak dengan 2010 kecuali untuk penjualan retail ke pemegang paspor luar negeri

    Terima Kasih. :)

  5. nada said

    nanya lagi pak faisal…..
    kalo sebuah unit usaha berbentuk CV. ketika punya kegiatan antar unit atau dengan inti pusatnya, bagaimana dengan PPN nya? sedangkan unit tersebut belum PKP dan Pusatnya itu sudah PKP. bagaimana pelaksanaannya….iya bener, sama dengan Risvico…takut salah berhub dg org pajak n perpajakannya… :( padahal ingin bener gt, tapi ga tau caranya ya… :) makasih pak Faisal…bisa konsultasi gratis… :D

    =======Faisal========

    Cabang dengan pusat maksudnya pak ? Klu iya dan sudah dilakukan pemusatan PPN maka tidak masalah dan cabang tidak perlu PKP tetapi kalau belum maka cabang wajib PKP.

    Terima Kasih. :)

  6. listia said

    halo pak,
    tahun ini di t4 perush saya bekerja, baru mulai pembenahan admin.perush ini berbentuk cv di bidang software development,sudah memiliki npwp, dan baru berjalan hampir 1 tahun.
    ditahun pertama belum ada yg mengerjakan faktur pajak.
    kasusnya sbb: nov 2009, pt.x sudah membayar termin 1 misal sejumlah rp 100 rb plus ppn (jd yg diterima kantor saya 110 rb) namun pada saat tersebut belum dibuat faktur pajaknya.apakah fakt pajak bisa dibuat tgl hari ini?

    =======Faisal========

    Boleh ibu walaupun terlambat dan secepatnya karena tidak boleh lebih dari 2 bulan… Namun ibu tetap kena sanksi pasal 14(4) UU KUP 2% dari DPP

    Terima Kasih. :)

  7. listia said

    koreksi pak, maksudnya november 2010 (bukan 2009)
    mohon pencerahannya ya.

    =======Faisal========

    Ok ! :)

    Terima Kasih. :)

  8. yanto said

    ass.

    pak faisal mohon dikirim ke email saya donk E-spt ppn masa 1107 tahun 2010 soalnya bln Okt sd. Des belum lap. nih. dulu pernah punya ilang, trus instal lagi tidak bisa dibuka. pleas , atau siapapun yang baca ini boleh dong kirim ke email saya (dean_demes@yahoo.co.id) terimakasih.

    ========Faisal========

    Kalau bisa udah saya email pak yanto… :) Masalahnya kapasitas filenya 40MB pak yang mungkin Bapak download aja..

    Terima Kasih. :)

  9. Ike Dian said

    Ass P. Faisal,
    Pak perusahaan kami punya beberapa toko retail dimana masing2 toko punya invoice sendiri lengkap dengan nomor urutnya.
    untuk mendukung Faktur Pajak, apa perlu dibuatkan invoice lain yang nomor urutnya sama dengan Faktur Pajak?

    ========Faisal=======

    Wass Bu Ike,

    Faktur dan Invoice boleh jadi satu ibu kalau dibuat terpisah juga boleh.. Sebaiknya setipa tolo retail adalah PKP sehingga mempunyai penomoran sendiri-sendiri untuk itu menyampaikan pemberitahuan pejabat/pegawai yang berah menandatangani faktur beserta spesimen tandatangan serta penunjukan kode cabang untuk masing-masing toko retail sebelum masing-masing toko retail menerbitkan faktur pajak.

    Terima Kasih. :)

  10. taufiq said

    mau nanya saya wp orang pribadi yang mendapatan pekerjaan dari sebuah instansi pemerintah dan kami di kenakan PPN dan Pasal 22 bagaimana pelaporannya

    =======Faisal===========

    PPN menggunakan SPT masa PPN sedangkan PPh Pasal 22 hanya menjadi kredit pajak di SPT Tahunan Orang Pribadi tahun pajak yang bersangkutan.

    Terima Kasih. :)

  11. Siang Pak Faisal…..semoga sehat selalu pak…biar bisa membantu kita…yang lagi butuh pencerahan pajak….biar negeri ini tambah makmur….

    ngerepotin lagi nih pak….mau tanya….berharap dijawab…makasih pak sebelumnya…

    1. PT saya selalu dapat tender dengan TNI. sehingga selalu bebas PPN. dan ada sk nya. tapi didalam pembelian bahan2 tender tersebut saya harus impor yaitu saya terima PIB khusus.yang didalamnya terkena PPN impor dan PPh 22 impor.masalahnya selama ini saya laporkan PPN nya nihil dari tahun 2008. transaksi impor ada sejak 2008. apakah terhadap PPN impor Tersebut saya bisa lakukan pembetulan dan direstitusi Tahun 2011 ini.

    2.apakah kalau saya menunjukan sk ppn dibebaskan kepada pihak bea cukai. impor tsb saya bisa tdk dikenakan PPN.langkah2 apa yang saya harus lakukan agar pihak bea cukai tdk memungut PPN sehingga saya tidak perlu restitusi atas impor barang tsb.

    ========Faisal=======

    Pertanyaan yang sama sudah saya jawab di tulisan “Ketentuan Faktur Pajak 2010″

    Terima Kasih. :)

  12. Rkey said

    Pak Faisal,

    Mohon advicenya, perusahaan kakak saya belum PKP tetapi ada salah satu client yang meminta penjualan lengkap dengan Ppn. Setahu saya bila sebuah badan belum menjadi PKP maka tidak boleh menerbitkan faktur pajak. Dalam kasus diatas bagaimana jalan yang terbaik pak ? karena client bersikeras bila tanpa Ppn maka transaksi batal.

    ========Faisal=======

    Maaf Pak Rkey tidak ada solusinya karena Bapak tidak berahk menerbitkan faktur, untuk mengantisipasi ke depannya sebaiknya Bapak mengajukan permohonan untuk menjadi PKP.

    Terima Kasih. :)

  13. rachmat said

    Assalamu’alaykum.wr.wb.

    Mohon pencerahannya Pak, minta tolong dijelaskan syarat subyektif dan obyektif untuk PKP ? terima kasih…

    ========Faisal========

    Subyektif dimulai saat yang bersangkutan melakukan penyerahan BKP/JKP sedangkan obyektif apabila penyerahan yang dilakukan telah mencapai nilai Rp. 600 juta dalam satu tahun kalender.

    Terima Kasih. :)

  14. [...] Sumber: http://faisalsmn.wordpress.com [...]

    ========Faisal========

    Ok..

    Terima Kasih. :)

  15. Haryanto said

    Mohon pejelasannya cara membuat faktur pajak untuk perusahaan di luar negeri ketentuannya bagaimana?. Kami dapat PO dari malaysia dan pembayarannya juga lewat malaysia. Tapi barang dikirim ke gudang/ kantor perwakilan di surabaya. bagaimana caranya kita menbuat faktur pajaknya? terima kasih.

    ========Faisal===========

    Faktur Pajak untuk perusahaan luar negeri tidak ada pak yang ada PIB dan yang dikenakan adalah PPN Impor bukan PPN karena barang diperoleh dari perwakilan surabaya dan tidak ada dokumen PIB, menurut saya faktur pajak dapat dibuat atas nama kantor perwakilan perusahaan luar negeri yang ada di Surabaya.

    Terima kasih. :)

  16. Surya Ika said

    Assalamu’alaikum.wr.wb.

    Selamat siang pak, saya menggalami kesulitan dalam pengisian SPT PPN 1111,
    Untuk yang pegisian masa dan tahun buku diisi apa ya?
    apabila mau lapor masa pajak Januari 2011, soalnya ada s/d yang membuat binggung…
    terima kasih sbelumnya…

    ======Faisal=======

    Wa’alaikumsalam Wr. Wb.

    Tahun buku pembukuan perusahaan ibu, sama dengan tahun takwim Jan s.d. Des atau ?

    Terima Kasih. :)

  17. via said

    mau tanya pak faisal bagaimana pembuatan faktur pajak untuk penjualan yang customernya tidak mau melampirkan npwp apakah kita tetap berikan faktur pajak’y kpda customer tersebut??

    ========Faisal==========

    Ya, tetat dibuatkan faktur pajak ibu…

    Terima Kasih. :)

    • via said

      misal kami tetap buatkan fp yang tdk ber npwp tapi kmudian hari atau dibulan dpn’y tiba” mrka memberikan NPWP…apakah saya tetap merubah data tersebut sesuai permintaan??

      ======Faisal======

      Dapat dibuatkan faktur pajak pengganti ibu…

      Terima Kasih. :)

  18. via said

    pak fais mau tanya lagi ne pak..saya awan sekali masalah pajak..saya baru masuk agustus 2010
    perusahaan saya adalah distributor alkes dimana yang buat invoice adalah bagian penagihan dan yang membuat faktur adalah saya selaku staff pajak…yang mengurus uang masuk bagian keuangan dan jika ada uang masuk bagian keuangan hanya konfirmasi ke bagian penagihan…dan pembayaran dikamipun tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli kadang termin kadang cash..bahkan untuk yang termin ada yang sampai 6x bahkan lebih..untuk mengikuti peraturan baru data apa saja yang saya perlukan untuk pembuatan faktur pajak…mohon bantuannya pak saya bingung??

    ========Faisal==========

    Bedakan pembayaran termin dan pembayaran kredit ibu via, kalau menurut saya karena ibu distributor pembayaran costumer dengan cara kredit.. Yang ibu harus ketahui adalah kapan saat penyerahan dan pembayaran, saat pembuatan faktur pajak mana yang lebih dahulu penyerahan atau pembayaran.

    Terima Kasih. :)

    • via said

      berarti saya tdk bisa berpatokan dg invoice donk….sedangkan ada beberapa customer yang ingin tanggal’y sama dg tgl invoice..

      =======Faisal=======

      Ya tidak selalu, kecuali transaksi dengan Bendaharawan Pemerintah.

      Terima Kasih :)

  19. Robby Leander said

    SAlam, Mohon tanya pak, anak saya telah mendapat kontrak untuk pembuatan foto alah satu BUMN dalam kontrak a.l. 1) disebutkan “PPN menjadi beban pihak pembeli (BUMN)dan dibayarkan kepada pihak kedua(anak saya). 2) Tagihan pembayaran hrs dilampirkan faktur pajak dan apabila anak saya tidak dapat melampirkan faktur pajak maka pihak pertama (BUMN/pembeli)tidak berkewajiban untuk membayar pajak pertambahan nilai kepada pihak kedua (anak saya).
    Pertanyaan saya adalah:
    1) Apakah anak saya sebagai pengusaha perorangan (tidak berbadan hukum dan bukan PKP?)dapat menerbitkan faktur pajak?
    2) Dapatkah anak saya menyetorkan PPN untuk pihak pertama (BUMN/Pembeli) kalau ya, bagaimanakah prosedurnya dan penomoran faktur pajaknya?

    Mohon bantuan jawaban dari Bapak/Ibu karena kami tidak memahami aturan perpajakan. Teima kasih sebelumnya.

    =======Faisal========

    Syarat penerbit faktur pajak harus sudah PKP sedangkan untuk PKP tidak harus badan hukum bisa juga usahawan perorangan. Kalau penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dilakukan oleh bukan PKP maka yang bersangkutan tidak berhak memungut PPN sehingga pihak pembeli atau pengguna jasa tidak perlu membayar PPN.

    Terima Kasih. :)

    • robby leander said

      Terima kasih atas jawabannya pak.

      ========Faisal=========

      Sama-sama pak…

      Terima Kasih. :)

  20. jon said

    Ass pa faisal,
    mau tnya kenapa pajak PPh 21 tarifny 5% bukan 2,5%?
    1.apakah Peraturan itu diputuskan oleh kesepakatan orang Indonesia sendiri bkn sesuai Hukum agama?

    2.kenapa pajak yg berNPWP lebih kecil dari yg tdk berNPWP?
    thanks.

    =========Faisal=========

    Wa’alaikumsalam Warahmatulohi…

    Yang tentu seperti itu karena ketentuan perpajakan merupakan ketentuan undang-undang dalam ketatanegaraan, yang sebagaimana kita ketahui undang-undang dibuat oleh perwakilan kita yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat
    (DPR). Mengenai besaran tarif PPh Pasal 21 ditentukan tarif progresif 5%, 15%, 25%, dan 30% tentunya dpertimbangkan dengan membandingkan dari ketentuan-ketentuan negara lain.
    Untuk NPWP tentu memahami layaknya sebuah ketentuan apabila dilanggar tentu akan diberikan sanksi..

    Terima Kasih. :)

  21. jusman pudu said

    Salam Pak Faisa;
    bagaimana prosedur menjadi PKP ? apa memakan waktu lama prosedurnya ?.. Saya punya CV tapi mau menerbitkan Faktur Pajak. untuk penomoran sementara bisa gak di isi sendiri terlebih dahulu ? saya punya saha rental kendaraan bagaimana penomorannya Pak ?. makasih

    =======Faisal=======

    Buat surat permohonan dan isi formulir pendaftaran, coba konsultasikan dengan AR Bapak… Maaf pak, kalau belum PKP tidak dapat menerbitkan faktur pajak…

    Terima Kasih. :)

  22. Andre Firnando said

    Salam hangat pak Faisal,

    Pak, saya mohon pencerahaannya. saya memiliki sebuah CV dibidang penyelenggaraan acara. dan sudah ber NPWP. perusahaan itu saya dirikan di Januari 2010. yang menjadi pertanyaan adalah:

    1) setelah didirikan ternyata saya ada kendala dalam menjalankannya karena kesibukan, sehingga perusahaan tersebut vacum. alhasil saya tidak pernah mengurusi masalah pelaporan pajak dsb ttg perusahaan saya tsb. Namun kini , baru saja ada yg menggunakan jasa kami dan mereka meminta faktur pajaknya. saya bingung bagaimana ya?

    2) apakah sudah memiliki NPWP perusahaan maka otomatis harus menjadi PKP ?

    saya mohon pencerahaan secepatnya pak, karena klien ternyata sdh mendesak saya. terima kasih atas bantuan bapak, semoga semakin mahir ilmu perpajakannya sehingga makin dapat bermanfaat bagi orang awam seperti saya.

    ========Faisal=========

    Maksimal 3 bulan sejak faktur pajak seharusnya dibuat tentu kalau perusahaan Bapak sudah PKP..
    Tidak otomatis pak, tergantung permohonan Bapak kalau permohonan Bapak meminta NPWP sekaligus NPPKP maka otomatis adalah PKP tetapi kalau hanya NPWP maka Bapak harus mengajukan permohonan PKP dahulu…

    Terima Kasih. :)

  23. Andi said

    Salam kenal Pak Faisal

    menindak lanjuti balasan bapak u pengirim bapak Robby Leander, kami ada masalah serupa dimana pada saat ini kami terkontrak individual di kegiatan Pemerintah dimana dalam kontrak tersebut ada unsur biaya personil untuk jasa personil dan biaya non personil untuk kegiatan penunjang personil seperti ATK, perjalanan dinas dan pelaporan, yang kami coba tanyakan :

    1 untuk PPN, seperti penjelasan bapak, karena kami bukan PKP maka kami tidak melaporkan PPNnya.. apakah benar begitu

    2. untuk PPhnya, dasar pengenaannya bagaimana pak apakah dari total personil dan non personil apa dari biaya personilnya saja dan besarnya apa benar 2,5 %

    mohon pencerahannya pak, terima kasih sebelumnya

    ========Faisal========

    Untuk transaksi ke bukan PKP seharusnya tidak dapat dipungut PPN oleh bendaharawan pemerintah, bagi yang bukan PKP tidak ada kewajiban pelaporan PPN.
    PPh Pasal berapa yang dikenakan pak ?

    Terima Kasih. :)

    • Andi said

      PPh pasal 21 pak

      =======Faisal=======

      Pak Andi, sebenarnya jasa apa yang Bapak berikan ? Kalau tarifnya 2,5% dikenakan PPh Pasal 21 atas pekerja bebas, yang tepatnya adalah DPP = 50% x penghasilan bruto dan PPh Pasal 21 adalah 5% x DPP

      Terima Kasih. :)

  24. Syam said

    Salam Kenal Pak Faisal,

    Saya mau tanya nich Pak, saya mendirikan CV pd bulan Februari 2010 dan langsung memiliki NPWP, namun belum memiliki NPPKP. Pada bulan Juli 2010 saya baru mengajukan permohonan untuk PKP, namun sebelumnya (bulan Mei dan Juni) saya sudah menerbitkan Faktur. Yang saya ingin tanyakan:
    – Apakah faktur yang saya buat sebelum PKP keluar dianggap cacat?
    – Apakah bisa bibuatkan kembali faktur yang baru setelah keluarnya Surat Pengukuhan PKP, mohon solusinya Pak.

    ======Faisal=======

    Sebelum PKP wajib pajak tidak berhak menerbitkan faktur pajak maka apabila diterbitkan sebelum PKP faktur pajak tersebut cacat dan dikenakan sanksi Pasal 14(4) UU KUP..
    Maa pak, Faktur pajak yang dapat diterbitkan hanya untuk transaksi setelah dikukuhkan sebagai PKP…
    Terima Kasih. :)

  25. Aurel said

    Selamat Siang Pak Faisal..
    Salam kenal..
    Saya ingin minta bantuan dari Bapak mengenai faktur pajak..
    Saya bekerja di prshn swasta,khususnya sbagai staff pajak.
    Faktur pajak yg saya terbitkan terlompat 1 nomor,cthnya harusnya saya melanjutkan no fp 005,tapi terpakai no fp 006, sedangkan ketentuan pajak,faktur pajak harus berurut, dan setelah itu sudah ada penjualan dan saya terbitkan fp yg berurut setelah no fp 006. Apa perlu dibuat penggantian atau pembatalan ya?
    Terima kasih atas bantuannya..:)
    =======Faisal=========

    Faktur pajak pengganti melanjutkan nomor urut berikutnya sedangkan faktur pajak batal jika transaksi batal. Menurut saya sebaiknya dibuatkan berita acara saja bahwa nomor faktur melompat.

    Terima Kasih. :)

  26. Sinuratvernando said

    Selamat Siang Pak Faisal,

    Salam kenal.

    Saya bekerja disebuah perusahaan swasta yang bergerak pada pengerjaan fabrikasi.
    Perusahaan sudah dikukuhkan PKP bulan April.

    Pertanyaan saya Pak.
    1. Pada saat menjual hasil produk, customer minta Faktur dan telah dikeluarkan namun pertanyaan saya kami beli material tidak dikasih faktur karena material dibeli dari toko biasa. selanjutnya material itu di kasih ke tukang bubut untuk dibuatkan barang sesuai permintaan dan tukang bubut juga tidak keluarkan faktur karena mereka tidak PKP. jadi apakah dengan setorkan PPn yang kami trima dari customer sudah selesai ??

    2. kami beli material, dikenakan PPn dan dikeluarkan faktur. kemudian dibuatkan barang oleh tukang bubut sesuai permintaan. namun jasa bengkel bubut tidak dikenakan PPn karena tidak PKP. Sementara customer kami tagih non PPn. Bagaimana dengan transaksi semcam ini ??

    Trimakasih
    Sinurat

    =========Faisal=========

    Jika Bapak sudah PKP maka penjualan/pemberian jasa baik kepada PKP/Non PKP tetap dipungut PPN sehingga Bapak wajib menerbitkan faktur pajak sedangkan jika pembelian/pemakaian jasa hanya kepada PKP Bapak dipungut PPN dan menerima faktur pajak namun jika kepada non pkp tidak dipungut PPN tentunya tidak menerima faktur pajak.

    Terima Kasih. :)

  27. Tisen said

    Selamat sore Pak Faisal,

    Salam kenal,

    Saya mau tanya tentang kasus seperti ini :

    PT.A melakukan penjualan dengan menerbitkan FP Keluaran No.0002229 pada tanggal 17 Maret 2011 dengan nilai DPP Rp.1.000.000,- , dan sudah dilaporkan. Lalu pada bulan April ternyata ada kesalahan harga pada FP Keluaran No.0002229 jadi dikoreksi dengan nilai Rp.500.000,-.

    Pertanyaan saya :

    1. Bagaimana untuk penginputan FP Keluaran masa April, apakah harus dibuatkan faktur pajak pengganti di bulan April, karena saya buatkan FP Keluaran pada masa April dengan no. baru untuk pengganti FP Keluaran masa Maret tapi eSPT 2011 tapi muncul warning box “Nomor Dokumen yang diganti/retur tidak terdaftar”.
    2. jika cara saya salah,mohon petunjuk Bapak untuk pembetulannya.

    Terima kasih
    Tisen

    ========Faisal=========

    Faktur pajak pengganti dibuat pada masa dilaporkan faktur pajak yang diganti dan pada masa dibuatnya faktur pajak pengganti akan muncul faktur pajak pengganti tersebut dengan DPP dan PPN dengan nilai 0, maka jika faktur pajak penggnati dibuat di bulan Mei 2011 ini maka dibuat pembetulan masa Maret 2011 dengan mengentry faktur pajak pengganti dan otomatis faktur pajak pengganti akan muncul di bulan Mei 2011 dengan DPP & PPN dengan nilai 0.

    Terima Kasih. :)

  28. Denni said

    Selamat pagi pak Faisal.

    Saya admin accounting pada sebuah perusahaan jasa yang berstatus PKP. 90% pelanggan kami menerapkan sistem PO atas ordernya kepada kami. Yang jadi masalah adalah sangat sering PO terlambat dikirim kepada kami sehingga kami tidak bisa langsung mengirimkan tagihan kepada pelanggan yang bersangkutan, karena setiap pengiriman tagihan (tukar faktur) harus dilampiri dengan PO mereka.

    Pertanyaannya :

    1. Apakah bisa no faktur pajak tidak urut sesuai tanggal DO. Misalnya : tgl DO = 5 Mei 2011 no faktur pajaknya 010.000-11.00000092, sementara ada transaksi lain dgn tgl DO = 7 Mei 2011 no faktur pajaknya 010.000-11.00000090. Hal ini terjadi karena untuk DO tgl 5 Mei belum bisa kami tagihkan karena masih menunggu PO dari customer, sementara DO tgl 7 Mei PO-nya sudah lengkap.

    2. Masih menyangkut pertanyaan no. 1, namun keterlambatan pengiriman PO sampai lebih dari 1 bulan. Apakah bisa tgl faktur pajak TIDAK SAMA dengan tgl Invoice. Misal : tgl DO = 5 April 2011 tapi PO baru kami terima dari customer tgl 15 Mei 2011, maka kami cetak faktur pajak dengan tgl 5 April 2011, tapi karena belum bisa ditagihkan maka Invoicenya kami cetak dengan tgl 15 Mei 2011, setelah itu baru Invoice lengkap dengan faktur pajaknya kami kirimkan ke customer. Agar tidak ada keterlambatan pelaporan PPN Keluaran di SPT Masa April 2011.

    Demikian pertanyaan saya, atas bantuannya saya ucapkan terima kasih.

    Salam,
    Denni

    =======Faisal=======

    Tanggal faktur tidak mengikuti tanggal DO tetapi adalah nomor seri dan tanggal berurut dari kapan seharusnya faktur pajak dibuat dalam setiap transaksi, apabila terjadi transki batal batal maka dapat dibuat faktur pajak batal atau kalau terjadi perubahan kondisi transaksi maka dapat dibuat faktur pajak pengganti.

    Terima Kasih. :)

    • Ronald said

      Siang Pak Faisal. Menanggapi pertanyaan Sdr Denni di atas. Mohon maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Bapak. Saya sependapat dengan Sdr Denni bhw Faktur Pajak harus diterbitkan sesuai dengan tanggal DO. DO (delivery Order) bisa dijadikan pedoman bahwa PENYERAHAN BKP/JKP tsb sudah terjadi, walaupun belum terbit Invoice. Faktur Pajak harus di terbitkan pada saat PENYERAHAN BKP/JKP. Sehingga menurut contoh Sdr Denni di atas, Tanggal Faktur Pajak harus di terbitkan pada tgl yg sama dgn tgl DO (tgl penyerahan), yaitu 5 April, walaupun invoice tgl 15 Mei 2011. Mohon pencerahannya dan koreksi bila saya salah. Terima kasih

      =========Faisal==========

      Saya tidak mengatakan faktur pajak harus dibuat sesuai kapan invoice dibuat. Faktur Pajak dibuat kapan seharusnya dibuat sesuai kondisi transaksi sebagaimana diatur di PER-13/PJ/2010, bisa saat penyerahan, atau saat pembayaran atau saat pengajuan invoice.

      Terima Kasih. :)

  29. Iwan said

    Pak Faisal yg baik hati,
    Kami ada beberapa pertanyaan soal faktur pajak.
    1. Untuk print faktur pajak apakah bisa lewat printer laser dan kertas A4.
    2. Invoice sudah dikirimkan di bulan april ternyata ada permasalahan sehingga pembayaran baru dilakukan mei. Kami tidak akan menerbitkan faktur pajak atau mengakui saat april (saat invoice) karena uang belum kami terima dan kami akan tekor harus setor pajak di depan. Jika kita terbitkan di mei apakah bisa sedangkan invoice komersil sudah mei ? Kami agak worry kalau tgl faktur pajak harus sama dengan tanggal invoice. Kami berasumsi kami terbitin faktur pajak cash basis saat uang diterima.

    Mohon pencerahnnya pak :)

    ========Faisal==========

    Saya tidak ingat ukuran kertas diatur diketentuan atau tidak, untuk pencetakan seabaiknya menggunakan printer tinta atau laser… Saat faktur pajak seharusnya dibuat kan sudah diatur kalau Bapak membuat lebih dari waktu seharusnya namun tidak lebih dari 2 bulan maka faktur pajaknya terlambat, dan atas atas keterlambatan akan dikenakan sanksi 2% dari DPP sesuai pasal 14(4) UU KUP.

    Terima Kasih. :)

    • Iwan said

      terima kasih pak faisal,
      Cuma saat menerbitkan invoice saya belum mengakui revenue secara profit & loss, saya pengakuan revenuenya saat terima pembayaran (saat penerbitan faktur pajak).kalau begitu secara logika saya sih seharusnya tidak masalah ya pak ?

      ========Faisal=========

      Maaf pak iwan, sayangnya ketentuanya tidak seperti itu… Coba dibaca lagi ketentuan pasal yang menyebutkan kapan seharusnya faktur pajak dibuat…

      Terima Kasih. :)

  30. Assalamu alaikum wr.wb
    Saya adalah salah satu karyawan

    =======Faisal=======

    Wa’alaikumsalam Warahmatulohi…

    Silahkan pak..

    Terima kasih. :)

  31. ichsan said

    Pak, saya mau tanya batas waktu saya harus setorkan ppn 10% dari transaksi maintenance yang saya lakukan contoh saya keluarkan invoice dan faktur pajak tgl 1 juni 2011 senilai 300jt berarti ppn nya 30 jt nah itu ppn nya paling lambat kapan saya harus setorkan……?

    =======Faisal========

    Jika transaksi bukan ke Bendaharawan pemerintah faktur pajak dibuat pada saat penyerahan jasa atau pada saat pembayaran apabila dilakukan pembayaran dimuka. Atas selisih kurang antara pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan pada satu bulan disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

    Terima Kasih. :)

    • edward A said

      maaf p’ faisal, batas akhir setor PPN bukannya akhir bulan berikutnya…!

      ========Faisal=======

      Batas Pelaporan yang akhir bulan berikutnya penyetorannya tetap sama…

      Terima Kasih. :)

      • edward A said

        P’ Faisal, dalam UU PPN No. 42 Thn 2009 Pasal 15A ayat 1 disebutkan penyetoran paling lama akhir bulan berikutnya, maaf, apa saya salah pengertian, mohon penjelasannya…!

        =======Faisal=========

        Oh iya maaf, saya lupa pak edward.. Ketentuan jatuh tempo penyetoran PPN diubah juga..
        Terima kasih sudah diingatkan…

        Terima Kasih. :)

  32. metha said

    Selamat sore pak faisal.

    Pak mohon pencerahannya apabila kita mau bikin faktur pajak tapi transaksi lawan atau penerima jasa kena pajaknya itu perusahaan asing di Singapura bagaimana saya mengisi no NPWP nya pak? ada yang bilang dikosongin aja atau diisi “000”, kira-kira bagaimana yang benar pak?

    Mohon bantuannya ya pak.

    Terima kasih.

    __Metha__

    =========Faisal==========

    Sama aja kok bu metha intinya kan ga ada NPWP, ga masalah…

    Terima Kasih. :)

  33. Mupit said

    Teman teman saya mau tanya masalah Peraturan mengenai ” Faktur / Invoice yang juga diberlakukan sebagai Faktur Pajak” juga mengenai “bea materai” nya, apa perlu pakai materai atau tidak. mohon tolong untuk nomer peraturannya kalau tahu atau mungkin ada format PDF peraturannya bisa tolong di email ke muharnast@yahoo.co.id . trims.

  34. chitra said

    Pak saya mau tanya, perusahaan saya blm PKP (baru mau diurus bulan depan), tetapi sudah dari 3bulan lalu kami menerima faktur pajak dr supplier, apakah bisa di kreditkan pada saat bulan depan kami nanti PKP?
    terima kasih

    ======Faisal=======

    Maaf ibu belum bisa, faktur pajak yang dapat dikreditkan hanya faktur pajak masukan untuk transaksi sejak perusahaan ibu menjadi PKP

    Terima Kasih. :)

  35. riza said

    selamat pagi pak,

    mohon pencerahannya ttg PPN dan Faktur pajak pak, di tmp saya ada jasa pemasaran di tahun 2009 dan 2010 yg setau saya tdk jd objek PPN,
    nah kemarin saya baru tahu dr petugas pajak klo ternyta jasa tsb kena ppn, sehingga kami hrs membuat faktur pajak untuk transaksi th 2009 dan 2010. yg saya mau tanyakan :

    1. setau saya dulu dalam satu faktur pajak untuk satu rekanan boleh terdiri dr beberapa invoice asalkan dari rekanan yg sama, apakah sekarang masih bisa spt itu pak ? krn klo per invoice wah bakal bayak bgt kan pak.

    2. untuk pengkreditan faktur pajak masukan dari supplier masih berlaku maksimal brp lama ya pak dari tgl transaksi ?

    mohon pencerahannya pak

    Terima kasih

    ========Faisal=======

    Wah pak riza transaksinya sudah terlalu lama, apabila sudah tiga bulan lebih dari seharusnya faktur pajak dibuat Bapak belum/baru membuat maka Bapak dianggap tidak membuat faktur pajak, begitu pun pembeli/pemakai jasa dapat mengkreditkan faktur pajak masa yang tidak sama maksimal tiga bulan ke depan.

    Untuk penggunaan faktur pajak gabungan masih tetap berlaku sampai sekarang pak.

    Terima Kasih. :)

  36. samuel said

    pak, mau tanya, kami perusahaan trading komoditi dapat PO dari salah satu perusahaan besar PKP dan kami belum PKP. Nilai PO cukup besar di atas 5 milyar. pertanyaan saya :
    1. Pemberi PO perusahaan PKP minta faktur pajak sementara kita non PKP.apakah kita bisa memberikan FP atau tidak ? kalau tidak bagaimana sebaiknya ?
    2. Kita membeli barang dari petani dan di olah di pabrik pengolahan ( titip olah ) otomatis faktur pajak dari pabrik titip olah hanya sebatas biaya titip pengolahan, apakah ada pengaruh kepada pemberi PO atau kepada kami ? dengan kata lain perusahaan kami adalah perusahaan perantara.

    ======Faisal=======

    1. Sepanjang belum PKP maka Wajib Pajak yang bersangkutan tidak berhak menerbitkan Faktur Pajak namun melihat kontrak Bapak seharusnya Bapak mengajukan PKP karena sudah tidak lagi kategori pengusaha kecil.
    2. Klu Bapak samuel membeli dari petani kemudian mengolah dan menjual ke PO sudah tepat sebagai trading bukan jasa perantara/jasa olah, jika dalam kondisi Bapak sudah PKP maka pembelian langsung dari petani atas barang komoditi sebagaiman dimaksud dalam PP 31 Tahun 2007 maka tidak terutang PPN atau pembelian kepada bukan PKP sedangkan penjualan Bapak ke PO terutang PPN dan Wajib membuat Faktur Pajak.
    Sebaiknya Bapak mengajukan PKP daripada ditetapkan secara jabatan karena batasan penguasaha kecil peredaran dalam setahun tidak lebih dari Rp. 600juta.

    Terima Kasih. :)

  37. roy said

    Salam Pak Riza,
    Mohon saran dari bapak untuk transaksi tentang tanggal Faktur Pajak yang diterbitkan dr Uang Muka tapi tidak masuk/dicatat ke SPT pada periode tsb,
    Pelaporan baru masuk pada periode berikutnya, dengan nomor FP yang sama tapi tanggal periode berbeda.
    contoh: UM diterima tgl 29 jan lalu disetor ke bank.
    FP dicetak tgl 29 jan.dan diserahkan ke customer,
    Di SPT PPn tidak dicatat no FP tsb pada periode bln Jan, dan baru dicatat pada SPT PPn febr dengan No FP yang sama tapi tanggal FP di SPT tertulis 01 Febr.
    Pertanyaan saya :
    1. Bagaimana melakukan proses pembetulan SPT tsb mengingat saat ini telah bulan Agustus
    2. Apakan FP yg dicatat pada bulan Febr dianggap FP cacat ?
    Mohon tanggapan dan saran dari pak Riza

    salam

    ======Faisal========

    Maaf pak roy klu boleh saya yang menjawab, kalau pak riza mau mengoreksi atau menambahkan silahkan…
    Kalau seperti itu kan berarti salah entry bukan salah faktur pajak, solusinya Bapak membuat pembetulan SPT Masa PPN masa Januari dan Pebruari, dengan menghapus data faktur pajak tersebut pada bulan Pebruari dan memasukannya pada bulan Januari dan atas ke khilafan ini Bapak dikenakan sanksi 2% dari DPP sesuai diatur di Pasal 14(4) UU KUP. Lain hal jika tanggal faktur memang 01 Pebruari maka Bapak dianggap terlambat membuat faktur pajak, faktur pajak tidak cacat pembeli dapat mengkerditkan faktur pajak tersebut dan Bapak dikenakan sanksi 2% dari DPP karena terlambat menerbitkan faktur pajak sesuai pasal 14(4) UU KUP.

    Terima Kasih. :)

  38. roy said

    Terima kasih atas saran dan komentar untuk pembetulan tetapi bagaimana tentang ssp yang terlanjur dibuat pada bulan januari karena sudah termasuk dengan setoran um yang fp nya baru di laporkan pada bulan febr, sebagai informasi pada bulan selanjutnya (Febr s/d Aprl terjadi LB).
    Demikian pak, mohon saran apa yang harus dilakukan selanjutnya. terim-kasih
    salam

    =====Faisal======

    Kalau seperti itu dapat mengajukan pemindahbukuan ke masa berjalan pak

    Terima Kasih. :)

  39. roy said

    terima kasih pak Faisal

    ======Faisal=======

    Sama-sama pak roy

    Terima Kasih. :)

  40. nurul said

    Mohon pencerahan Pak Faisal, mengenai pengisian eSPT PPN 1111 untuk Formulir AB Bagian I (B.point 2…. faktur pajak yg digunggung, untuk perusahaan Retail yg menjual barang yg terutang PPN dan Barang yg terutang PPN tapi dibebaskan
    Misalnya Total Penjualan 25.000.000 terdiri dari 20.000.000 terutang dan 5 Juta dibebaskan (bukan tdk terutang contoh Buku-buku Pelajaran) kalau dalam eSPT PPN 1107 jelas petunjuknya, pengisiannya di sederhana karena tdk mengeluarkan FPS, DPP 25.000.000 PPN 2.000.000 (PPN 500.000 dibebaskan) dlm eSPT 1111 PPN otomatis 10%nya bagaimana Pak..? terimakasih

    ========Faisal=========

    Pada dasarnya seluruh faktur pajak harus dientry satu persatu ke eSPT PPN 1111 atau dimpor data melalui excel, maka nilai tersebut masuk ke lampiran 1111 A dan 1111 B serta otomatis ke 1111 AB lalau ke induk 1111, namun untuk PKP Pedagang Eceran (PE) masih diberikan dispensasi untuk pelaporannya faktur pajak yang tidak lengkap identitas pembeli dapat ditotalkan nilai DPP dan PPN dan totalnya dicantumkan dalam faktur pajak yang digunggung.
    Untuk PPN tersebut nilainya tidak selalalu 10% dari DPP seperti kasus Bapak di atas, nilai PPN memang otomatis muncul namun nilai tersebut dapat diubah.

    Terima Kasih. :)

  41. ayu mutiara said

    ASS. Pak saya mau tanya kalau orang pribadi gk punya NPWP di faktur pajaknya nanti dikosongkan atau ditulis 00.000.000.0-000.000???

    mohon bantuannya

    =======Faisal=======

    Diisi dengan 00.000.000.0-000.000 ibu..

    Terima Kasih. :)

    • ayu mutiara said

      Knp pertanyaan saya gk djawab pak? saya butuh jawabannya

      ======Faisal========

      Bukannya langsung saya jawab ibu ayu…

      Terima Kasih. :)

    • ayu mutiara said

      pak, saya mau tanya lg. gmn sih bentuk faktur pajak gabungan? apakah formulirnya beda dgn faktur pajak standar? dan bagaimana cara pengisiannya?

      trims

      =======Faisal=========

      Sekarang hanya ada faktur pajak saja ibu tidak ada faktur pajak standar atau faktur pajak sederhana, bentuk formulirnya sama saja dengan faktur pajak hanya saja transaksi yang ada di faktur pajak tersebut adalah gabungan beberapa transaksi dalam satu bulan atas lawan transaksi yang sama. Dapat diperinci perjenis barang atau jasa serta jumlah unit dan harga perunitnya.

      Terima Kasih. :)

  42. wiwit said

    pak saya mau tanya. perushan saya mengeluarkan faktur pajak bulan desember. msh menggunakan E-spt 1107. lalu tahun 2011 kami menggunakan e-spt 1111. ada faktur pajak pengganti untuk penjulan bulan desember yang di buatkan faktur pajak pengganti di bulan april. untuk penginputannya seperti apa? karna nilainya tidak 0 apa bila di input dengan espt 1111. karna data basenya berbeda

    ======Faisal========

    Solusinya terpaksa membuat spt normal pada saat faktur pajak yang diganti dilaporkan dengan menggunakan eSPT PPN 1111 bu wiwit, baru membuat faktur pajak penggantinya…

    Terima Kasih. :)

  43. girl_smile said

    mohon pencerahannya pak,

    perusahaan kami bergerak di bidang jasa,
    apakah ada ketentuan khusus (peraturan) yang mengatur mengenai pemberian -nama Jasa yang kami berikan yang dimunculkan di Faktur Pajak
    , kebetulan kami Jasa Event Orginizer yg menjual Stand untuk pameran.
    Kami bermaksud memunculkan “penekanan pada jasa kami sebagai event organizer bukan pada penyewaan stand untuk menghindari pengenaan pasal 4 ayat 2 (PPh Final).
    Terima kasih.

    =======Faisal=========
    .
    Di ketentuan hanya menyebutkan apa-apa yang dicantumkan di faktur pajak merupakan informasi terhadapat jasa/barang yang diberikan sehingga tidak menimbulkan salah tafsir. Walau pun ibu sebagai EO tetap harus benar-benar dipisahkan antara jasa ibu sebagai EO dan jasa ibu hanya sebagai pemberi jasa penyewaan stan. Untuk nyewaan stan memang terutang PPh Pasal 4 ayat (2).

    Terima Kasih. :)

  44. chitra said

    Pak, mohon pencerahannya :D

    Saya ada pembelian barang yang tanpa faktur pajak (tanpa PPN-M), lha sekarang barang tersebut akan dijual ke prsh dan minta faktur pajak, bolehkah saya membuat faktur pajaknya?

    terima kasih


    ======Faisal========

    Sepanjang perusahaan ibu PKP dan barang yang diserahkan adalah BKP/JKP ibu wajib membuat faktur pajak…

    Terima Kasih. :)

  45. Riza Harahap said

    Mohon bantuannya pak,
    perusahaan kami menggunakan eSPT 1111 bagaimana perlakuannya bgi pembeli yang tidak ber NPWP?
    lalu no Faktur Pajak bagi yang tidak memiliki NPWP maka ditulis 00.000.000.0-000.000 tetapi tidak bisa di input ke eSPT 1111.

    Terima Kasih.

    ======Faisal======

    Bapak sudah menggunakan versi 1.2.0 ? klu sudah seharusnya tidak masalah…
    Terima Kasih. :)

  46. riza harahap said

    maaf pak sebelumnya sayamau bertaya lagi kami perusahaan bergerak dibidang penjualan motor (dealer) misal kami menjual motor dengan harga 12.500.000 dengan rincian
    10.000.000 harga mtr,
    1.000.000 PPN
    1.000.000 biaya surat menyurat
    dan 500.000 sebagai keuntungan.
    yang kami tanyakan berapa nominal yang tertera di FP? 12.500.000 atau hanya harga mtr sesungguhnya senilai 10.000.000?
    mohon penjelasannya pak

    terima kasih.

    ======Faisal=======

    Seharusnya DPPnya 10.500.000 dan PPN-nya 1.050.000 serta uang titipan untuk pengurusan STNK dan BPKB 1.000.000

    Terima Kasih. :)

  47. dadifajrin said

    pagi pak faisal,
    mau tanya nih, perusaahaan saya melakukan transaksi dengan kontraktor untuk pembayaran pembangunan pabrik, tapi belum di bayar oleh perusahaan saya, tapi pihak kontraktor sudah membuat kan PPN nya . apakah itu bisa?

    ======Faisal=======

    Untuk jasa konstruksi berdasarkan termin pembayaran berdasarkan penyelesaian pekerjaan, kecuali ke bendaharawan pada saat pengajuan invoice..

    Terima Kasih. :)

  48. Ashif said

    Pagi Pak….
    Saya mau tanya, apabila suatu perusahaan hanya mengeluarkan faktur pajak yang digunggung, tanpa mengeluarkan faktur pajak keluaran yang tidak digunggung dan juga tidak ada faktur masukan lainnya,
    pada saat input ke eSpt PPN, itu kan hanya masuk pada form AB, tapi pada form induk PPN 1111, pada point VI. kelengkapan SPT : formulir AB 1111 tidak terconteng, apakh langkah yang dilakukan udah benar ?
    trims…

    ====Faisal=========

    Pajak yang digungung hanya untuk retail atau pedagang eceran, kalau memang kondisi seperti sudah benar hanya formulir AB harusnya diceklist.

    Terima Kasih. :)

    • ashif said

      sudah saya coba untuk cheklist, tapi tetap tidak mau,…
      apa karena saya buka awalnya pada input datanya, saya buat di SPT tanpa rincian faktur??
      setelah saya buat, saya buka lagi disetting SPT PPN 1111–> bln yg bersangkutan, baru saya buka lampiran SPT 1111–>Lampiran AB, saya inputlah jumlah PPN kluaran yg menggunakan faktur yg digunggung tersebut.
      kalau masih tidak bisa diconteng, apakh bisa lapor SPT PPN tersebut di KPP???

      =======Faisal=======

      Maaf pak ashif sepertinya memang otomatis dan tidak bisa diubah, dapat tercheklist jika ada faktur pajak keluaran yang tidak digunggung..
      tidak apa-apa pak klu kendalanya memang seperti itu..

      Terima Kasih. :)

      • ashif said

        tanks atas pencerahannya, laen waktu bisa diskusi lagi…..

        ======Faisal=====

        Sama-sama, insya Alloh…

        Terima Kasih. :)

  49. junaedi said

    salam kenal pak, bisnis saya di advertising, saya belum berbadan usaha. konsumen saya perusahaan2 besar, mereka ngotot minta faktur pajak dari saya, sementara yang saya punya hanya NPWP pribadi.

    bagaimana jalan keluarnya? apakah sy bikin saja faktur pajak sesuai template, soal penomoran apakah itu dari saya sendiri?

    terima kasih banyak atas tanggapannya

    ======Faisal=======

    Salam kenal juga pak Junaedi…
    Syarat untuk bisa menerbitkan faktur pajak Bapak sudah PKP, Bapak sudah PKP ?
    Kalau Bapak belum PKP maka Bapak belum berhak menerbitkan faktur pajak dan memungutnya…
    Solusinya Bapak mengajukan permohonan sebagai PKP secara tertulis melalui surat ke kantor pajak tempat Bapak terdaftar baru Bapak dapat membuat faktur pajak dan sejak Bapak sudah menjadi PKP maka mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Masa PPN baik ada transaksi atau pun tidak, jangan sampai lupa atau terlambat karena dendanya adalah Rp. 500.000,- per masa pajak pelaporan.

    Terima Kasih. :)

  50. ganjar said

    assalammualaikum pak,, salam kenal..
    mau bertanya nii pak..
    Bagaimana jika rekanan tidak memiliki NPWP atau alamat ? Apakah masih bisa membuat FP sederhana?

    ======Faisal======

    Pak Ganjar saat ini tidak ada istilah faktur pajak sederhana dan faktur pajak standar hanya ada faktur pajak, faktur pajak tetap dapat dibuat walau identitasnya tidak lengkap.

    Terima Kasih. :)

  51. anwar said

    pak faizal…

    saya punya ptanyaan lom di jawab yua pak…tntng pengisian NTPN pph di espt,,,

    thanks

    ======Faisal======

    Sudah Bapak, di komentar Bapak yang pertama kali..

    Terima Kasih. :)

  52. tom said

    Slmt Pagi Pak Faizal,

    Pak, saya mau tanya apabila PT A menjual barang kepada PT B pada tgl 1 Agustus. PT A telah menerbitkan faktur pajak kepada PT B pd tgl tsb (misal :nomor faktur 0250 dg DPP RP 1000.000). Setelah Faktur pajak diterima PT B, baru disadari oleh PT A bahwa dlm menerbitkan faktur pajak tsb ada kesalahan pada nomor NPWP si PT B. Kemudian PT A menerbitkan kembali faktur pajak nomor 0250 dg DPP yang sama dan tgl yg sama, hanya nomor NPWP saja dirubah menjadi Nomor NPWP PT B yang benar. Setelah di konfirmasi kepada PT B untuk meminta kembali faktur pajak yg lama (yg salah no NPWP PT B), bag. pajak PT B bilang bahwa faktur yg nPWP nya salah tidak ada di tempat dia, yg ada faktur dg Nomor NPWp yg sudah benar. Bgamana Pak, apa yg harus lakukan PT A lakukan, mengingat bahwa PT A telah menerbitkan 2 faktur dg nomor faktur yg sama, hanya yg berbeda nomor NPWP si pembeli yg berbeda?dan kemungkinannya akan sulit sekali untuk meminta kembali fisik faktur yg lama tsb. Trima ksh

    ========Faisal=========

    Faktur pajak sudah dilaporkan belum pak tom ? kalau sudah seharusnya membuat faktur pajak pengganti sehingga tidak perlu menarik yang lama.. Kalau belum sebaiknya menarik faktur pajak yang lama baru memberikan yang baru… Sebaiknya diusahakan secara persuasif lagi pak..

    Terima Kasih. :)

    • tom said

      Terima Ksh sblmnya Pak Faisal,

      Kedua faktur tsb sdh dikirim ke PT. B Pak, hanya saja skg saya kesulitan untuk menarik faktur yg lama .Sepertinya bag. pajaknya sudah melaporkan Pak, tapi ketika saya konfirm lisan dia mengatakan bahwa yg dia pegang adalah faktur dg Nomor NPWP yg benar dan faktur lama yg salah NPWP nya dia tdk tahu ada dimana (tidak ada). Lalu apakah faktur dg nomor yg sama bisa dikreditkan 2 kali Pak?dan apakah bila nomor NPWP PT B.yg tertera pd faktur itu salah tetap bisa dikreditkan oleh PT B?Terima Ksh atas penjelasannya..

      ======Faisal========

      Secara sistem eSPT pengkerditan dua kali dengan nomor faktur yang sama persis tidak dimungkinkan tetapi bila pelaporannya masih manual bisa dimungkinkan namun tetap saja apabila pihak kami mengetahuinya akan dilakukan koreksi atau sebelumnya disampaikan permintaan klarifikasi. Sekedar saran kalau NPWP yang tercantum adalah perusahaan lain bisa bapak sampaikan pemberitahuan tertluis ke kantor pajak tempat NPWP yang keliru terdaftar bahwa faktur pajak tersebut seharusnya tercantum bukan atas NPWP dimaksud..

      Terima Kasih. :)

      • tom said

        Untuk nomor NPWPnya yg salah merupakan nomor NPWP PT B yang lama Pak, karena setelah saya konfirmasikan kpd bag. admin saya diketahui bahwa ada perubahan NPWP atas PT B tapi terjadi kesalahan pada program kami yg mengakibatkan faktur tetap tercetak dg Nomor NPWP PT. B yang lama. Setelah saya konfirmasikan lg kepada PT. B, ternyata benar ada perubahan dikarenakan perpindahan KPP. Jika PT. B tetap tidak dapat mengembalikan faktur yg lama tsb apakah perlu dibuatkan semacam surat konfirmasi kepada PT. B untuk menjelaskan secara tertulis mengenai hal ini ataukah hal ini tidak materil Pak/

        Terima Ksh

        ========Faisal=======

        Klu soal pengkreditan dua kali tidak mungkin pak tom…

        Terima Kasih. :)

  53. Angelinee said

    Selamat malam pak…

    saya angeline.. maw bertanya beberapa seputar problem pajak yang saya alami..

    1. Mengenai PPH 23 Suplier.. seharusnya pada bulan Oktober saya memotong 3 % dari suplier.. tapi terjadi kesalahan, yang saya potong hanya 2%.. kira2 apakah saya harus memotong 1% lagi di bulan berikutnya?? atawkah saya harus membuat pembetulan?

    2. Kami menjual sparepart mobil ke PT. A .. tetapi Customer kami meng claim barang NG.. Dia menerbitkan Faktur Pajak.. posisi nya PT kami sebagai pembeli.. menurut bapa, apakah faktur itu dapat kami input di pajak masukan?? ataukah harus membuat nota retur?? kalau membuat nota retur, customer kami, ataw PT saya yg membuat nota retur?/??

    3. Kami membeli material beruba besi ke PT. B.. ia menerbitkan invoice dan faktur pajak, tetapi harga nya tidak sesuai dengan harga yg telah disepakati dalam kontrak.
    >> Misalnya di kontrak harganya 5000.. beberapa invoice dan faktur pajak di tulis dengan harga 3000 beberapa lagi ditulis dengan harga 8000..
    sedangkan posisinya faktur pajak masukan dari suplier, sudah saya laporkan k KPP..
    yang mau saya tanyakan.. mengenai perbedaan hrga tsb.. apakah harus suplier km menerbitkan faktur pengganti?? ataukah Debit Note??

    trimakasih pa…

    berharap bapak menjawabnya dan membantu problem saya… :)

    Salam sejahtera

    – Angeline –

    ======Faisal===========

    1. Ya melakukan pemotongan kembali dan melakukan pembetulan karena hal itu adalah kewajiban ibu sebagai pemotong PPh Pasal 23

    2. Posisi ibu bukan sebagai penjual sprepart ibu, klu seperti itu seharusnya pembeli menerbitkan nota retur dan mengambalikan barangnya dan ibu mengembalikan uangnya.

    3. Pihak penjual seharusnya menerbitkan faktur pajak pengganti sesuai kesepakatan harga dan tidak seharusnya ibu menerbitkan nota retur.

    Terima Kasih. :)

    • Angeline said

      Terima kasih pak atas jawabnnya…

      problem yg pertama dan kedua telah terselesaikan atas saran bapa… :D

      Tapi masih ada pertanyaan lagi nie pa…

      Kalau suplier saya kurang tagih ke saya, apakah bisa di terbitkan invoice baru dengan selisih harga tsb??

      oo yaa,, kalau nota retur ataw debit note sebenernya masih berlaku ataw tidak yaa sampai sekarang??

      terima kasih paa…

      – Angeline –

      ========Faisal=======

      Invoice baru menurut saya boleh saja ibu angeline tetapi menyebutkan kekurangan pembayaran invoice sebelumnya namun untuk faktur pajak dibuatkan faktur pajak pengganti…
      Nota retur untuk BKP/JKP yang diretur masih berlaku ibu Angeline, hal itu diatur di PMK no. 65/PMK.03/2010

      Terima Kasih. :)

  54. Andi said

    Siang Pak,

    Saya mohon bantuanya segera soalnya saya dikejar untuk memberikan jawaban secepatnya…begini pak:

    1. Saya msh awam masalah pajak pak, saya punya usaha . Ada badan usaha pemerintah minta kita supplai barangnya dgn syarat penagihan menyertakan faktur pajak.gmn caranya kita bisa menerbitkan faktur pajak buat konsumen tersebut?

    2. Bagaimana caranya kita menjual barang ke badan usaha pemerintah tersebut tanpa ada faktur pajak karena kita hanya usaha dagang skala kecil?

    3.mohon kiranya dikasih info yg bisa saya mengerti sebagai orang awam.ato dikirim lampiran ke email saya yg bisa saya pelajari.

    trima kasih,
    Andi

    =======Faisal========

    Yang dapat menerbitkan faktur pajak hanya Pengusaha Kena Pajak, bag Pengusaha Kecil yang total perderan usaha setahun tidak lebih dari Rp. 600juta boleh memilih menjadi PKP atau tidak. Kalau Bapak ingin menjadi PKP Bapak dapat mengajukan permohonan menjadi PKP namun tentu harus dipelajari dulu tentang hak dan kewajiban Bapak sebagai PKP. Atau kalau Bapak belum PKP bapak dapat sampaikan bahwa Bapak belum PKP atau Bapak dapat meminta usrat keterangan tertulis ke kantor pajak tempat Bapak terdaftar tentang keterangan bahwa Bapak bukan PKP sehingga seharusnya tidak dapat menerbitkan faktur pajak.

    Terima Kasih. :)

  55. novi said

    pagi,,
    Pak saya mau taya,,jika PT A membeli barang ke PT B dan PT A menjual barang lagi ke PT C dengan barang yang dibeli dr PT B apakah boleh jika PT A mengeluarkan faktur pajak duluan ke PT C selama PT A menunggu faktur pajak dr PT B?
    Apakah PT A membayar pajak lagi pak apabila pajak telah dibayarkan oleh PT B? terima kasih pak

    =======Faisal=======

    Tidak masalah bu noviyang penting memang sudah serah terima atau sudah dilakukan pembayaran..
    Tetap saja ibu kan PPN PK-PM, PPN ibu dipungut oleh PT B sedangkan ibu memungut PPN PT C, kalau ibu tidak membayar membayar PPn bagaimana PT B melaporkan PPNnya..

    Terima Kasih. :)

    • novi said

      oke,,,terima kasih pak atas penjelasannya

      ======Faisal=====

      Sama-sama ibu..

      Terima Kasih. :)

      • novi said

        Siang pa,,
        Saya mau taya boleh tidak pembayaran PPN di cicil, nilai PPN dari PO apakah bisa di gabungkan dan di cicil pembayarannya?
        terima kasih pak


        ======Faisal======

        Tidak pembayaran cicilan pajak ibu, kecuali untuk pembayaran utang pajak (STP, SKPKB, SKPKBT) itu pun melalui permohonan..

        Terima Kasih. :)

      • novi said

        klau misalnya kita banyak order pak,apakah kita membayar ppn per order apa bisa di gabung semuanya?atau bisa dibayarkan beberapa order dlu?order lain dibayarkan nanti lagi sampai masa pajak pembayaran PPN berakhir?

        Terima kasih pak

        ======Faisal======

        Hal itu kesepakatan ibu novi dengan penjual, karena penjual yang memungut PPN ibu.. PPN yang ibu bayarkan menggunakan SSP tergantung selisih faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan dalam satu bulan..

        Terima Kasih. :)

  56. PinPin said

    Pak Mau Nanya soal Faktur Pajak,….
    Pak Gimana Kalo Faktur Pajak Kita Melompat..
    Apakah ada sangsinya ?, sementara itu kan gak kita sengaja…Trus bapak ada solusi tuk faktur yg bolong tsb…trims bapak


    ========Faisal=======

    Dibuat saja faktur pajak pengganti dengan nomor urut sebenarnya dan tanggal sesuai faktur pajak yang diganti dengan kode status dari 0 menjadi 1, sesuai diatur dalam SE-151/PJ/2010 tgl 31 Desember 2010.

    Terima Kasih. :)

  57. kaibe said

    saya sangat tidak tahu ttg pajak,
    Bila saya doawnload formulir faktur pajak di internet (tdk punya kode dan nomor seri, dibiarkan kosong, apakah itu bermasalah ? bila wajib diisi kira-kira apa/bgmn/petunjuk/syarat yg harus dilakukan atau siapa yg hrs dihubungi ? tlg info dan contoh dong. Makasi :)


    =====Faisal=====

    Pasti bermasalah pak, karena diketentuannya diatur seperti itu… Untuk lebih detailnya bapak kaibe bisa menghubungi AR(Account Representative) yang menangani perusahaan Bapak dengan menghubungi kantor pajak dimana perusahaan Bapak terdaftar.. Untuk memudahkan bapak bisa menggunakan file excel saya yang ada di tab Download dengan nama Faktur Pajak Otomatis

    Terima Kasih. :)

  58. Pak, bulan oktober kemaren saya mendapat kiriman FP bulan Januari dan saya tidak bisa mengkreditkan FP tersebut karena telah melebihi batas ketentuan 3 bulan,
    pertanyaan saya,

    ::: jika FP tersebut tidak saya laporkan karena telah melebihi batas ketentuan, apakah ada sanksinya?jika ada sanksinya apa ya pak?

    Terimakasih_

    =======Faisal=========

    Seluruh penyerahan yang Bapak lakukan baik yang terutang atau tidak tetap dilaporkan dalam SPT Masa PPN begitu pun pajak masukannya apabila tidak dapat dikreditkan juga tetap dilaporkan. Sepanjang untuk masa Januari belum dilakukan pemeriksaan Bapak nerom masih dapat melakukan pembetulan SPT Masa PPN tersebut untuk mengkreditkan faktur pajak tersebut.

    Terima Kasih. :)

    • sebelumnya maaf pak, saya cewek lho…hehe…nama saya mengecoh ya? :)
      begini pak, bulan januari s/d september pernah saya buat pembetulan karena dulu kompensasi untuk bulan februari blm di input oleh krywan sblum saya masuk.
      kalau untuk pembetulan SPT masa PPN ada batasannya tidak ya pak?

      terima kasih kembali. :D

      ========Faisal===========

      Oh ya ibu maaf saya tidak familiar dengan nama nerom kalau septian bisa cowo atau cewe sih bu, sekali lagi maaf…
      Tidak ada batasannya berapa kali namun sebelum pembetulan ada baiknya diteliti kembali apakah tidak data yang perlu diperbaiki lagi sehingga tidak perlu pembetulan sampai beberapa kali..

      Terima Kasih. :)

      • iya pak nggak papa kog… :)
        Terima Kasih ya pak atas informasinya, sangat membantu sekali.


        ======Faisal=======

        Oke deh siip bu…
        Sama-sama..

        Terima Kasih. :)

  59. nda said

    Sore Pak…

    Begini pak saya mau tanya..

    Waktu bulan mei saya mengeluarkan Faktur fajak misal 0034 dan ternyata belum di laporkan oleh customer saya karena ada item yang di repair/ perbaiki dan masalah pembayaran pun di pending karena 1 part tersebut..
    Perbaikan baru selesai bulan oktober dan customer saya minta revisi faktur untuk yang bulan mei itu menjadi bulan oktober dan nilai DPPnya tetap sama..
    nah yang sulit itu kan otomatis saya buat faktur pajak pengganti bulan oktober dan nilainya sama hanya tanggalnya saja yang beda dengan faktur pajak yang diganti..
    pas buat sptnya bagaimana dan pada saat pelaporannya itu bagaimana????

    Mohon penjelasannya ya Pak…

    Makasih..

    =======Faisal=========

    Faktur pajak pengganti ?? Apanya yang salah mba nda ? Sebaiknya faktur pajak batal saja karena penyerahan dan pembayarannya baru dilakukan di bulan Oktober sehingga di bulan Mei sebenarnya batal, bagaimana mba nda ?

    Terima Kasih. :)

    • nda said

      iya pak…

      jadi saya tidak usah menerbitkan faktur fpajak pengganti pak???

      terus terang saya kurang paham pak untuk kasus ini karena saya baru kerja di bagian admin…
      nah untuk faktur yang di batalkan itu gimana pak cara pelaporannya??
      berarti saya harus buat SPT pembetulan untuk bulan mei apa tidak???

      maaf ya pak jadi tanya lagi…. ^_^’

      =======Faisal=========

      Iya mba nda… Coba pelajarai kapan seharusnya faktur pajak dibuat mba.. Faktur Pajak yang dibatalkan cukup distempel dibatalkan disertai dokumen yang mendukung pembatalan.. Nah data ini dimasukan di Pembetulan SPT PPN 1111 dimana faktur yang dibatalkan dilaporkan sebelumnya..

      Terima Kasih. :)

      • nda said

        Pak mau tanya lagi nih…

        customer saya minta revisi faktur pajak tapi bulannya aja karena sudah lewat 3 bulan dan customer saya belum lapor nah kalo gitu gimana pak???

        Mohon penjelasannya

        Terima kasih.

        ========Faisal========

        Revisi ada yang salah atau bagaimana mba nda ? tolong detail kasusunya…

        Terima Kasih. :)

  60. Rachmat said

    Selamat Sore Pak.
    Mau tanya soal faktur Pajak, perusahaan saya berubah alamat tapi NPWP tidak berubah karena 1 wilayah KPP, SKT & Surat Pengukuhan PKP atas alamat yg baru dikeluarkan tanggal 27 Sep 2011, pertanyaan saya :
    1. apakah Faktur Pajak yang diterbitkan mulai tanggal 27-09-2011 s/d 30 Nov 2011 dan terlanjur saya kirim ke customer harus diganti alamat dan dibuatkan Faktur Pajak Pengganti ?
    2. ada 2 pendapat yang bertolak belakang, menurut AR di KPP saya tidak perlu diganti karena bukan sifatnya material , sedangkan Faktur pajak yang belum dibuat dan dikirim ke customer maka alamat yang digunakan di FP adalah alamat yang baru, sedangkan menurut petugas yang saya hubungi di call centre di 500200 Dirjen pajak harus diganti, pendapat mana yg harus saya ikuti ? Terima kasih

    ==========Faisal========

    Sebaiknya diganti pak rachmat, faktur pajak kan tidak hanya menyajikan informasi identitas dan uraian dan nilai transaksi.. Kalau informasinya menjadi tidak akurat karena Bapak sudah pindah kedudukan untuk itu sebaiknya dibuat faktur pajak pengganti…

    Terima Kasih. :)

  61. chitra said

    Pagi Pak Faisal,
    MOhon pencerahan lagi :), kami ada kerjasama penjualan oli dengan pertamina, dan kuitansi pertamina sudah dnyatakan sebagai faktur pajak juga, dan format no seri tidak sama dengan perusahaan lain.
    Bagaimana perlakuan PPN nya ya pak? kog dengar2 nya PPN Pertamina itu final, maksudnya bagaimana?
    Terima kasih sebelumnya pak….

    ======Faisal========

    Kan diatur seperti itu bu Chitra, coba tolong dibaca Peraturan Dirjen Pajak nomor 67/PJ/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ./2010 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak.
    Diatur dimana ya bu setahu saya di PPN tidak dikenal istilah Final ibu yang ada faktur yang tidak dapat dikreditkan.

    Terima Kasih. :)

    • chitra said

      Makanya itu pak saya juga tidak tau ada PPN Final… ini saya dengar2 dari sesama supplier oli yg kerjasama dengan pertamina…
      Jadi kuitansi dari pertamina dengan no yg sudah di persamakan ini bisa tetap saya masukkan sebagai PPN Masukan ya Pak?

      Terima kasih atas penjelasannya pak :D

      ======Faisal========

      Bener ibu Chitra.. :) karena kuitansi dari pertamina salah satu dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak.

      Terima Kasih. :)

  62. suhardi said

    Selamat sore pak faisal.

    mohon penjelasan.
    Gini, perusahaan bergerak dibidang jasa sudah PKP dah telah menerbitkan faktur pajak dari januari 2011 sampai saat ini secara berurutan tetapi belum dilaporkan. Sekarang sudah nomor 00000350. Pada bulan maret 2011 terjadi kesalahan penomoran FP yaitu ada nomor 00000027 untuk PT. A dan 00000027A untuk PT. B
    Yang ingin saya tanyakan :
    1. Masih bolehkan saya lapor dari masa Januari sampai sekarang ?
    2. Bagaimana pelaporan FP nomor 00000027 untuk PT. A dan 00000027A untuk PT. B tersebut ?
    3. Masih bolehkan costumer saya mengkreditkan FP bulan Januari sampai skr yang belum saya setor dan lapor ?
    4. Sanksi apa yang saya dapat dengan pelaporan dari bulan januari sampai sekarang ?

    Terima kasih sebelumnya atas penjelasannya.


    =======Faisal=========

    Ehm…
    1. Tidak masalah kan belum daluarsa penetapan…
    2. Kalau penomoran faktur ke PT B seperti itu kan ga sesuai ketentuan, dibuat faktur pajak pengganti dari no. 27A sampai nomor terakhir karena otomatis mempengaruhi nomor berikutnya yakni dari 00000028 atau dibatalin dibuat faktur baru dengan konsekuensi sanksi 2% dari DPP dan di pembeli dibiayakan saja..
    3. Boleh saja sepanjang untuk masa yang bersangkutan atau paling lambat tiga bulan berikutnya selain itu juga belum dilakukan pemeriksaan dan belum dibiayakan.
    4. Sanksi Pasal 7 atas keterlambatan pelaporan Rp. 500.000,- permasa pajak pelaporan dan sanksi pasal 9 (2a) atas keterlambatan penyetoran belum termasuk angka 2 di atas.

    Terima Kasih. :)

  63. wewith said

    Aslm wr wb, apakah Pak Faisal memiliki rumus yang nge-link antara faktur pajak dengan faktur penjualan dan surat jalan?

    =======Faisal=========

    Maaf tidak ada bu wewith..
    faktur penjualan dan surat jalan tiap perusaan belum tentu saa bentuknya bu…

    Terima Kasih. :)

  64. bang mau tanya, kawan saya tidak bisa input data wajib pajak bendaharawan kepala 00.xxx.xxx.x.xxx.xxx di espt ppn 1111, kira2 apa yah salahnya? kalo input data wp kepala 01 atau 02 bisa tapi yg 00 ngak bisa. apa ada patch terbaru??? atau harus install ulang dgn espt ppn 1111 terbaru??? apakah sudah ada yg terbaru??? atau ada salah setting??? maaf banyak tanya nih…trims atas pencerahannya..

    =======Faisal=========

    Bang Moshe, coba minta tolong ke teman abang cek eSPT yang digunakan sudah yang terakhir belum yakni versi 1.3, kalau sudah coba dicek kembali NPWPnya sudah benar atau belum. Semoga berhasil !

    Terima Kasih. :)

  65. Eko said

    saya mau tanya pak,,,,,, kalo misalkan pada ESPT yang saya laporkan (PPN) dalam kondsi kurang bayar,,,,, tapi saya lupa menulis no NTPN pada lembar ESPT nya,,,, Apa yang harus saya lakukan? Sementara hal tersebut sudah saya laporkan

    ======Faisal========

    Tidak masalah pak eko, untuk ke depannya sebaiknya dicatumkan sehinggan tidak perlu lagi klarifikasi jika akan mengecek pembayaran.

    Terima Kasih. :)

  66. Chitra said

    Pak Faisal, mohon percerahannya untuk kesekian kalinya :)
    Bengkel kami menggunakan tenaga outsourshing…. dan kami dengar2 harus membayar pph nya…
    Perhitungannya bagaimana ya pak, outsourchingnya berbadan usaha atau yang perorangan.

    terima kasih pak :D

    =======Faisal=========

    Ibu Chitra, jasa tenaga kerja (Ousourching) adalah obyek PPh Pasal 23 baik oleh badan atau orang pribadi. Dasar Pengenaan Pajak hanya atas nilai jasanya saja tidak termasuk upah karyawan kecuali tidak dapat dipisahkan antara jasa dan upah karyawan dengan tarif 2% jika memiliki NPWP dan 4% jika tidak memiiliki NPWP. Untuk upah karyawan tergantung perjanjian bu Chitra dengan outsourching jika upah dibayarkan ibu maka ibu sebagai pemotong PPh Pasal 21 tetapi jika dibayarkan pemberi jasa maka pemberi jasa sebagai pemotong PPh Pasal 21.

    Terima Kasih. :)

    • Chitra said

      ooooo gitu, Terima Kasih pak Faisal atas pencerahannya….. membantu sekali.. :)

      ======Faisal=========

      Sama-sama bu Chitra

      Terima Kasih. :)

      • Chitra said

        Pak Faisal, mau tanya lagi.. (jangan bosan-bosan ya pak),
        Kalau kita juga menanggung gaji/upah nya dan membayar pph 21 nya, apakah jasa yg mereka dapat juga msk di pph 21? kalau masuk jadi harus bayar double2 ya pak, pph 21 dr pendapatan mereka dr jasa dan pph 23 jasa nya sendiri.
        bagaimana yg betul pak?

        terima kasih banyak pak… :)

        =====Faisal========

        Tidak bosen sih bu Chitra tapi tolong dong bu postingnya ke tulisan yang sesauai… Tulisan ini kan tentang PPN yang ibu tanyakan tentang PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23, tulisan saya tentang PPh Pasal 21 kan banyak bu… Tolong posting ulang Maaf ya bu…

        Terima Kasih. :)

  67. pak faizal said

    salam kenal Pak faizal,,,
    saya mohon bantuannya,, saya bekerja di perusahaan farmasi,,, sebagai sales,,, yg mau saya tanyakan,,
    > saya ada tagihan berupa invoice beserta faktur pajak di bulan september 2011 yang belum saya tagihkan karena kelengkapan dokumen yang kurang,,, sebagai syarat dari customer kami,,, sedangkan sekarang sudah bulan januari 2012. sementara dokumen kami belum lengkap, apa yang harus kami lakukan supaya faktur pajak kami tidak terjadi masalah ya Pak,,,
    mohon bantuan jawaban dari Bapak,, sebelum,y saya ucapkan banyak terima kasih,,


    ========Faisal=========

    Maaf pak, bapak pak faizal atau pak rochadi ? Sebaiknya faktur pajak diberikan paling lmbat 3 bulan setelah transaksi apabila ada sesuatu hal tidak lengkap karena dikuatirkan wajib pajak tidak berkenan melakukan pembetulan SPT Masa PPN namun pelaporan diperusahaan Bapak tetap harus masa yang sama. Jika dikemudian hari ada sesuatu yang keliru kan dapat dibuat faktur pajak pengganti atau yang terburuk transaksi batalkan kan faktur pajak dapat dibatalkan.
    Menurut saya sebaiknya diberikan ke costumer karena costumer masih bisa mengkreditkan ke masa Desember 2011 ini..

    Terima Kasih. :)

  68. felice said

    Pak Faisal , saya mau nanya, rencana perusahaan yg akan kami dirikan bergerak di bidang keagenan atau jasa perantara, jd kami hanya sebagai agen yang menjembatani pihak penjual di luar negeri yang melakukan penjualan barang ke pembeli di indonesia, nantinya apabila ada transaksi , pihak pembeli akan membayar langsung ke pihak penjual di luar negeri dan barang juga dikirim langsung dari luar negeri ke pihak pembeli tanpa melibatkan kami, segala dokumen semuanya antara pihak pembeli dan penjual saja..kami hanya menerima komisi agen saja apabila pihak pembeli sudah membayar ke penjual. pertanyaan saya :
    1. apakah ada kewajiban bayar ppn oleh perusahaan kami?
    2. apakah ada kewajiban kami membuka faktur pajak kepada pihak yang memberikan jasa kepada kami, dalam hal ini pihak penjual yang berkedudukan di luar negeri padahal mereka tidak bisa gunakan faktur pajak kami di negaranya. dan uda pasti perusahaan kami tidak pernah menerima faktur pajak masukan.
    3. bagaimana cara pengisian di form 1111 (apakah diisi di bagian A2 juga? walaupun pembayar jasanya adalah pihak luar negeri? dan untuk lampirannya, yang mana yang harus kami isi ?

    maaf pak , masih awam soal pajak, sedangkan kami blm mampu membayar konsultan pajak.

    terima kasih.
    felice

    =======Faisal=========

    1. Apabila perderana usaha bu felice sudah melebihi batasan pengusaha kecil yakni di atas Rp 600juta setahun maka wajib mengajukan diri sebagai PKP, untuk penyerahan jasa ke pihak ibu di luar negeri dinamakan ekspor jasa, untuk jasa perantara ke luar negeri tidak terutang PPN.

    2. Maaf ibu sebagai pemberi jasa atau ibu sebagai pemakai jasa, kalau ibu sebagai pemakai jasa maka ibu wajib membayar PPN Jasa Lauar Negeri dengan menggunakan SSP dan nama yang dicantumkan adalah nama pihak yang di luar negeri sedangkan nama dan NPWP ibu divantumkan dalam kolom penyetor, SSP inilah yang dipersamakan dengan faktur pajak. namun jika ibu sebagai pemberi jasa perantara maka atas jasa yang ibu berikan tidak terutang PPN dan tidak perlu diterbitkan faktur pajak.

    3. Untuk penyerahan baik barang atau pun jasa yang tidak terutang PPN, pelaporannya dalam SPT Induk PPN 1111 dalam angka I huruf B.

    Terima Kasih. :)

    • felice said

      makasih pak atas balasannya, perusahaan saya adalah sebagai pemberi jasa perantara, cuma setelah saya tanya ke kring pajak, saya makin bingung, katanya ada aturan baru Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-145/PJ/2010, sesuai aturan diatas perusahaan jasa saya kena ppn krn perusahaan saya masuk dalam kategori Perusahaan jasa dan pembeli berada di dalam daerah pabean, penjual berada diluar daerah pabean, kalo seperti ini apakah perusahaan saya harus buka faktur pajak atas jasa ke pihak penjual di luar pabean?? padahal pihak penjual diluar negeri tidak mungkin mau membayar PPN atas faktur pajak yang saya kenakan. mereka taunya bayar komisi sesuai perjanjian aja tanpa embel2 VAT. mohon pencerahannya pak..

      ======Faisal=========

      Benar bu diatur di SE-10/PJ/2010 seperti itu namun menurut saya bagi pengusaha pemberi jasa berada di dalam daerah pabean atas transaksi diterbitkan faktur pajak adalah :
      1. Memberikan jasa perdagangan kepada pembeli sebagai pengguna jasa berada di dalam daerah pabean sedangkan penjual dapat di dalam daerah pabean atau di luar daerah pabean.
      2. Memberikan jasa perdagangan kepada penjual yang berada di dalam daerah pabean sedangkan pembeli dapat di dalam daerah pabean atau di luar daerah pabean.

      Sedangkan bila pengguna jasanya berada di luar daerah pabean tidak dapat diterbitkan faktur pajak lain hal jika ibu sebagai pemberi jasa perdagangan berada di luar daerah pabean maka atas transaksi ibu dengan :
      1. Pembeli sebagai pengguna jasa berada di dalam daerah pabean sedangkan penjual dapat di dalam daerah pabean atau luar daerah pabean
      2. Penjual sebagai pengguna jasa perdagangan berada di dalam daerah pabean sedangkan pembeli dapat berada di dalam daerah pabean atau di luar daerah pabean
      maka pelaksanaan PPN-nya adalah pelunasannya dengan menggunakan SSP atas Pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Pabean sehingga tidak perlu menerbitkan faktur pajak dan atas setoran ini dilakukan oleh Pembeli/Penjual sebagai pengguna jasa perdagangan yang berada di dalam daerah pabean dengan identitas SSP adalah perusahaan pemberi jasa perdangan yang berada di luar negeri dengan mencantumkan NPWP 00.000.000.0-XXX.000 sedangkan di kolom penyetor dicantumkan nama dan NPWP penjual/pembeli sebagai pengguna jasa yang berada di dalam daerah pabean.
      Nah transaksi bu felice masuk kategori yang mana ?

      Terima Kasih. :)

  69. heryanto said

    Asalamualaikum Pak Faizal..

    mohon bantuannya nih,,,Kalau Perusahaan dibebaskan dari PPN,apakah Faktur Pajak dan Invoice nya msh dicantumkan besarnya PPN?

    Makasih Pak

    =======Faisal========

    Wa’alaikumsalam Warahmatullohi pak heryanto..
    Terutang tidak dipungut dengan dibebaskan nilai PPN di Faktur Pajak tetap dicantumkan sedangkan di invoice tidak karena invoice adalah jumlah tagihan. Beda antara terutang tidak dipungut dengan dibebaskan, akalau terutang tidak dipungt FP masukan bisa dikreditkan sedangkan jika dibebaskan FP Masukannya tidak dapat dikreditkan…

    Terima Kasih. :)

  70. ana said

    Asalamualaikum Pak…

    Saya mendapatkan PO plus PPN dari customer, sedangkan CV yg kami miliki blm pernah menerbitkan FP sejak berdiri tahun 2005 dan sudah memiliki NPWP dimana sebelumnya usaha kami hanya wartel saja, sekarang diperluas usahanya menjadi trading. Apakah kami diperbolehkan menerbitkan FP???

    Terima Kasih…

    ====Faisal=======

    Wa’alaikumsalam Warahmatullohi.. bu ana
    Boleh membuat atau tidak tergantung ibu suudah PKP atau belum ibu…Ibu sudah PKP atau belum ? klu belum ibu tidak boleh membuat faktur pajak..

    Terima Kasih. :)

  71. Dadan Erdiansyah said

    Asalamualaikum Pak…

    Saya mau menanyakan pelaporan PPN dengan 3 faktur, yaitu:
    – yang pertama, faktur keluar 30% kepada pembeli tanggal 30 Desember 2011 (misalnya nilai PPN 8,2 Juta), dan belum bayar
    – yang kedua, faktur masuk dari penjual tanggal 26 Januari 2012 (nilai PPN 20 Juta)
    – yang ketiga, faktur keluar 70% kepada pembeli tanggal 13 Februari 2012 (nilai PPN 18,9 Juta)

    yang ingin saya tanyakan bagaimana perhitungan pengurangan faktur keluar – faktur masuk?
    Seandainya PPN dibayarkan sesuai faktur terakhir, di Bulan Maret apakah perhitungannya adalah :

    18,9 Juta – 20 Juta + (8,2 + 2 denda)
    -1,1 Juta + (8,2 + 2 x denda)
    atau ada saran yang lebih bagus?

    Terima Kasih…
    ====erdi=======

    ======== Faisal=========

    Wa’alikumsalam Warahmatullohi pak erdi..

    Kalau pelaporan masa Desember baru disampaikan Maret 2012 maka konsekuesinya Bapak dikenakan denda keterlamabatan pelaporan Pasal 7 UU KUP Rp. 500.000,00 dan sanksi bunga pasal 9 ayat 2a UU KUP 2% x 1 bln x Rp 8,2juta = Rp 328.000,00 dikarenakan bapak baru menyetor PPN Kurang Bayar masa Desember 2011 Rp 8,2juta pada bulan Maret 2012.
    Untuk pelaporan masa Januari Bapak dapat melaporkan bulan ini dengan satus lebih bayar Rp 20juta dan mengkompensasikan ke masa Pebruari 2012, batas waktu pelaporan sampai kahir bulan ini pak.
    Untuk pelaporan masa Pebruari 2012 jumlah PK Bapak Rp 18,9juta karena ada kompensasi kelebihan dari masa Januari 2012 Rp 20juta maka Bapak cukup menyetorkan kekurangannya Rp 1,1juta batas waktu pelaporan dan penyetoran masa Pebruari 2012 adalah tanggal 31 Maret 2012, namun karena tanggal 31 Maret 2012 hari sabtu maka batas waktu penyetoran dan pelaporan PPN mundur ke tanggal 2 April 2012.
    Maaf pak erdi pelaporan PPN adalah pelaporan per masa pajak tidak dapat digabungkan dalam satu pelaporan masa pajak.

    Terima Kasih. :)

  72. Ans said

    Asslamualaikum Pak.

    Saya mau tanya.

    Boleh kah sebuah perusahaan distributor tidak mencetak Faktur Pajak atas penjualan ke pelanggan Non NPWP. Dikarena Pelanggan yang Non NPWP sangat banyak, sebulan bisa sebanyak 30 ribu pelanggan.

    dimana :
    1. Faktur Pajak sdh dibuat menggunakan No Seri yang berurutan dengan tidak membedakan pelanggan ber NPWP dan Non NPWP.
    2. Untuk Penjualan ke Pelanggan Non NPWP Faktur Pajaknya tidak dicetak /tidak diberikan kepelanggan dan hanya disimpan dalam bentuk softcopy saja.

    Apakah hal ini bertentangan dengan UU PPN Pasal 13 ayat 1

    Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D dan/atau setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dan/atau setiap ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, dan/atau setiap ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h.

    terimakasih sebelumnya…

    =======Faisal=======

    Penjualan ke pembeli non NPWP harus diberikan faktur pajaknya ibu karena faktur pajak adalah bukti pemungutan PPN dari pembeli oleh penjual..
    Namun apabila kategorinya pedagang eceran bisa kok tidak membuat faktur pajak secara khusus ketentuan ini diatur di peraturan Direktur Jenderal Pajak nomr PER-65/PJ/2010 tanggal 13 Desember 2010 tolong dipelajari..

    Terima Kasih. :)

  73. maman said

    Assalamu’alaikum pak,

    Mau tanya, jika saya mau melakukan pembetulan PPN pada masa Juli s/d Desember 2011 dan ada yang harus kami nol kan nominalnya karena batal PO dari customer, bagaimana cara mengisi di e spt nya?

    ======Faisal=======

    Dientry saja pak faktur pajak keluaran yang dibatalkan itu menjadi faktur pajak batal maka otomatis terisi dengan sendirinya.. Pembatalan transaksinya dari Juli s.d. Desember 2011 pak maman ?

    Terima Kasih. :)

  74. shanty said

    Selamat sore Pak Faisal,

    Saya ingin bertanya seputar Faktur Pajak. Dalam SPT PPn 2010 saya terdapat jumlah angka dari faktur pajak sederhana. Padahal per 1 April 2010 faktur pajak sederhana sudah tidak ada lagi.
    Pertanyaannya : Bagaimana caranya saya harus membuat pembetulan dari SPT PPn tersebut atas Faktur Pajak Sederhana.
    Terima kasih Pak

    ======Faisal==========

    Bu sahnty ibu bisa melakukan penerbitan faktur pajak pengganti kemudian baru ibu melakukan pembetulan SPT Masa PPN masa yang bersangkutan…

    Terima Kasih. :)

    • shanty said

      Sore Pak,
      Masih seputar pertanyaan di atas,
      artinya faktur pajak penggantinya mulai bulan april 2010 yah ? Trus untuk nomor faktur pajaknya mengikuti nomor terakhir di bulan desember dong ?
      Dengan demikian apakah perusahaan saya akan mendapat sanksi atas karena penerbitan faktur pajak tersebut ?
      Terima kasih Pak

      =======Faisal=========

      Iya bu Shanty mulai 01 April 2010, tidak bu sesauai kapan ibu terbitkan faktur pajak pengganti tersebut kalau ibu membuatnya saat ini maka faktur pajak sesuai nomor faktur pajak saat ini.
      Faktur pajak pengganti boleh dibuat sepanjang belum dilakukan pemeriksaan, tidak ada sanksi yang diberikan sepanjang tidak mengubah status SPT Masa PPN-nya(KB/LB/Nihil).

      Terima Kasih. :)

      • shanty said

        Terima kasih buat penjelasannya Pak.

        Maaf saya masih ngak nyambung mengenai nomor penggantinya,

        yang jadi permasalahannya cara penomoran “Faktur Pajak Sederhana” tersebut berbeda dgn No. “Faktur Pajak”.
        Kalau saya buat faktur pajak pengganti dgn melanjutkan No. di “Faktur Pajak” masa tersebut artinya saya harus merubah semua spt ppn masa yah ?

        Mis. No. urut Faktur Pajak di masa April 010.000-10.00000024 s/d 28,
        di masa Mei 010.000-10.00000029 s/d 35. No. urut Faktur Pajak terakhir di masa Desember adalah 010.000-10.00000079

        Sedangkan No. Urut Faktur Pajak Sederhana di masa April 0029/KP/04/10 s/d 0040/KP/04/10.

        No, urut berapa yang saya buat untuk no. penggantinya.

        Sekali lagi maaf yang Pak.
        Terima kasih

        em>
        ======Faisal=======

        Kalau begitu ibu Shanty maaf, tidak bisa menggunakan eSPT karena eSPT tidak mendukungdalam kondisi ini..
        Faktur Pajak penggantinya kan belum ibu buat jika ibu membuatnya dibulan ini misalnya dan faktur pajak yang sudah diterbitkan terakhir adalah 010.000-12.00000009 maka faktur pajak penggatinya untuk masa April 2010 seharusnya nomornya adalah 011.000-12.00000010 s.d. 011.000-12.00000021.

        Terima Kasih. :)

  75. Linawati said

    Pak, saya perusahaan jasa dari Jakarta dan saat ini saya mau mengirimkan invoice untuk klien saya di perusahaan di singapore, apakah perlu saya buatkan faktur pajak seperti biasa? atau ada perbedaan perlakuan?
    Terima kasih pak untuk bantuannya sebelumnya.

    ======Faisal=======

    Ibu lina Faktur Pajak hanya diterbitkan untuk transaksi dalam negeri.. Untuk transaksi luar negeri, ekspor maka diterbitkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Ekspor Jasa (PEJ) sedangkan dalam hal impor diterbitkan adalah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau SSP dalam hal impor jasa (penggunaan jasa dari luar daerah pabean).

    Terima Kasih. :)

  76. shanty said

    Oke saya mengerti. Terima kasih sekali Pak dan sukses selalu…..

    ======Faisal=======

    Alhamdulillah.. Sama-sama bu Shanty, semoga ibu juga demikian.. :)

    Terima Kasih. :)

  77. Chika said

    saya menjual barang seharga 2.998.000 dan oleh pembeli meminta SSP atas penjualan barang tersebut, sementara saya bukan PKP dan hanya memiliki NPWP Pribadi, saya sudh terlanjur membayarkan SSP PPN 10% dari harga barang tersebut ke Bank…apakah tindakan saya sudah benar ? bagaiman jk pembeli memaksa minta FP padahal sy non PKP?

    =======Faisal=======

    Sudah benar ibu tetapi ibu chika juga wajib melaporkan SSP Lembar ke-3 ke KPP tempat ibu terdaftar.. Sesuai ketentuan kalau ibu belum PKP maka ibu tidak boleh menerbitkan faktur pajak

    Terima Kasih. :)

  78. shika said

    Saya punya bisnis komputer dan asesorisnya dan non PKP, telah menjual barang seharga 3.000.000 (dlm npta tertulis harga barang sdh termasuk pajak), sy sdh membayarkan PPN 10% dari barang tersebut ke Ban Persepsi. Apakah yg sdh sy lakukan benar ? karena pembeli memaksa sy untuk menyerahkan SSP atas pembelian barang tersebut dan memaksa meminta dibuatkan faktur pajak ? Tp sy menolak membuat FP karena sy bukan PKP….tlg beri sy penjelasan, jika tindakan sy salah dan menyalahi UU, bagaimana seharusnya sy ? apa yg harus sy lakukan selanjutnya ? Terimakasih

    =======Faisal=========

    Maaf ibu shika penjelasan saya sama seperti pertanyaan ibu sebelumnya..

    Terima Kasih. :)

    • shika said

      Lanjut lagi ya….trus apakah copyan SSP wajib pajak sy yang sdh sy bayarkan ke Bank harus diserahkan ke pembeli jika pembeli memaksa meminta SSP?

      =======Faisal=========

      Boleh ibu shika tapi seharusnya ibu membuat rangkap 5 untuk selanjtnya lembar ke-5 itulah yang diberikan ke rekanan ibu, lembar ke-1 pertinggal ibu dan lembar ke-3 dilaporkan ke kantor pajak tempat ibu terdaftar. Kalau ke depannya diprediksi ibu banyak melakukan transaksi ke PKP menurut saya sebaiknya ibu mengajukan permohonan saja sebagai PKP..

      Terima Kasih. :)

      • Chika said

        Terimakasih pak Faisal atas pencerahannya, sy ckup terbantu krn sy awam ttg perpajakan.
        Sy mau tanya lagi nih, kemarin terlanjur hanya membuat rangkap 4 saja, trus kalau sdh terlanjur, apakah sy bisa menyerahkan kopian lembar 1 saja ke pembeli ? Utk pelaporannya, kemarin sy tanya ke kantor pajak, katanya tdk perlu dilaporkan ke KPP, mana yg benar ?
        Dan rencana bulan April sy akan mengajukan permohonan PKP

        =======Faisal========

        Ya masalahnya bukti pemungutannya tidak ada bu chika, nama di SSP nama ibu kan ? diketentuannya disebutkan jika sudah terlanjur menerbitkan faktur pajak maka atas PPN yang terlanjur dipungut wajib disetorkan oleh pemungut ke bank persepsi. SSP dalam kasus ini hanya sebagai bukti setor saja ibu. Solusinya menurut saya ibu mengembalikan nilai PPN-nya kepada pembeli untuk selanjutnya ibu dapat mengajukan restitusi atau permohonan pemindahbukuan ke pajak lainnya… Oh ya maaf ibu..diketentuannya tidak menyebutkan, saya ingat kalau penyetoran PPN atas pemakaian jasa dari kawasan bebas ibu maka SSP yang disetorkan oleh bukan PKP yang berada di wilayah pabean wajib melaporkan SSP lembar ke-3 atas penyetoran PPN tersebut.

        Terima Kasih. :)

  79. shanty said

    Selamat malam Pak Faisal,

    Pak, SPT Badan tahun 2010 kami sedang diperiksa karena LB, sebagian data data pendukung sudah diserahkan ke KPP pada bulan November 2011. Saya baru bekerja di perusahaan ini pada bulan Februari 2012.
    Karena adanya pemeriksaan tersebut, saya lebih fokus kepada masalah tersebut. Pada waktu saya mempelajari copy SPT Badan 2010, terdapat banyak kesalahan salah : 1. Tarif perhitungan pajak terutang, bukan dikalikan 25 % tapi memakai tarif perhitungan pajak OP. 2. Ada Faktur Pajak yang belum dilaporkan dan dibayarkan senilai 900 juta. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat pembetulan SPT dari LB menjadi KB.

    Setelah bertemu AR untuk menjelaskan masalah PB SPT tanpa menjelaskan secara detail kesalahan yg ada dan Pemeriksa Pajak untuk meminjam data, pemeriksa mengatakan setelah PB dimasukan & sanksi dibayarkan mereka akan membuat surat dan mengembalikan data-data perusahan kami tanda pemeriksaan dihentikan.

    Pada waktu saya datang ke KPP untuk meminjam data lagi, pemeriksanya mengatakan agar perusahaan kami diperiksa saja dan mereka akan menyelesaikan pemeriksaan tersebut pada bulan Mei 2012.

    Kalau melihat KB karena utang pajak yang besar yang diakibatkan dari adanya penjualan besar yg belum dilaporkan sedangkan hppnya sudah diperhitungkan dalam SPT. saya lebih merujuk lebih baik perusahaan saya diperiksa saja.

    Maksud dari penjelasan di atas saya mohon saran Bapak, apa yang sebaik saya lakukan.
    Terima kasih & Selamat Malam.

    =======Faisal=========

    Kalau saya boleh menyimpulkan pembetulan yang ibu lakukan adalah pembetulan SPT Masa PPN sedangkan yang lebih bayar adalah SPT PPh Badan maka menurut saya tidak mempengaruhi proses pemeriksaan karena status SPT Badan tidak berubah. Kelebihan SPT Badan adalah hak ibu sebagai Wajib Pajak dan kalau ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan ibu memeng lebih bayar maka ibu shanty berhak menerima kelebihan pembayaran tersebut tentu setelah memperhitungkan dahulu utang pajak yang belum ibu bayarkan.

    Terima Kasih. :)

    • shanty said

      Malam Pak,
      Terima kasih buat balasannya, SPT Pembetulan yang harus saya buta adalah : 1. SPT PPn Masa, karena ada faktur pajak dengan dpp sekitar 900 jt belum dilaporkan.

      2. SPT PPh Badan. Karena penjualan sekitar 900 jt ini belum diperhitungkan dalam dalam Peredaran Usaha tetapi harga pokoknya sudah diperhitungkan.

      Dengan adanya pembetulan dalam peredaran usaha ini maka SPT Badan yang tadinya LB Rp. 7 jtan akan menjadi KB dengan pajak terutang kurang lebih sebesar Rp. 112 juta an. (ini menurut perhitungan sementara saya).

      kalau melihat keterangan saya di atas, bagaimana saran bapak.
      Terima kasih

      ========Faisal=========

      Ketentuannya pemeriksaan dihentikan karena Wajib Pajak mau membetulkan SPT berikut sanksi berdasarkan temuan sementara dari pemeriksa, ibu pemeriksa belum menemukan tapi ibu sudah mau membetulkan sendiri SPT.. hebat bu shanty.. Sekarang pemeriksa apakah menemukan data lain atau tidak akalau tidak seharusnya pemeriksaan ibu dihentikan..

      Terima Kasih. :)

      • shanty said

        Terima kasih Pak buat jawabannya.
        Maaf baru direspon, karena saya pusing, baru masuk kantor ini banyak masalah.
        Seminggu lalu saya di telp. AR dari KPP, menurut mereka kita belum lapor SPT PPh Badan tahun 2009. saya lagi berusaha mencari data tersebut. baru kemarin saya bisa menghubungi mantan karyawan yg menangani, menurut dia sudah dilaporkan bersamaan dgn sunset policy. Saya lega yang pasti sudah dilaporkan, tinggal saya cari saja berkasnya.
        Sekali lagi terima kasih pak.

        =======ZFaisal=======

        Sunset Policy kan SPT Tahunan Badan sebelum tahun pajak 2007 bu shanty, spt tahunan ibu 2009 yang disampaikan di tahun 2010 maaf sepertinya kurang pas…

        Terima Kasih. :)

  80. Shika said

    Sy mau tanya lagi nih, kemarin terlanjur hanya membuat rangkap 4 saja, trus kalau sdh terlanjur, apakah sy bisa menyerahkan kopian lembar 1 saja ke pembeli ? Utk pelaporannya, kemarin sy tanya ke kantor pajak, katanya tdk perlu dilaporkan ke KPP, mana yg benar ?

    =======Faisal========

    Kalau kopian tidak masalah ibu tapi masalahnya SSP kan bukan bukti pemungutan PPN bu shika, ibu menerbitkan faktur pajak ibu salah karena ibu belum PKP maka menurut saya sebaiknya ibu mengembalikan saja PPN-nya tersebut ke pembeli.
    Oh ya maaf ibu..diketentuannya tidak menyebutkan, saya ingat kalau penyetoran PPN atas pemakaian jasa dari kawasan bebas ibu maka SSP yang disetorkan oleh bukan PKP yang berada di wilayah pabean wajib melaporkan SSP lembar ke-3 atas penyetoran PPN tersebut.

    Terima Kasih. :)

  81. hesti said

    selamat pagi pak faisal,
    saya mau tanya nih pak, kalau misalkan si A ini perusahaan di bidang jasa, dan client-nya adalah badan luar negeri. terus apabila kita ingin menerbitkan invoice kan disertai dengan faktur pajak, lalu untuk penerbitan faktur pajak nya bagaimana yah pak ? apakah sama dengan faktur pajak apabila kita mengenakan ke client yang di dalam negeri ?
    trus untuk pengenaan PPh jasa nya apakah dikenakan pasal 23 atau 26 yah pak ?
    mohon bantuannya Pak, Terima kasih.

    =========Faisal=========

    Faktur pajak hanya untuk transaki dalam negeri.. Kalau ekspor barang yang dibuat adalah Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sedangkan jasa Pemberitahuan Ekspor Jasa (PEJ).

    Terima Kasih. :)

    • hesti said

      terima kasih sebelumnya atas jawaban dari Pak Faisal, tapi saya mau tanya lagi Pak, mengenai masalah tarif pajak PPN nya bagaimana pak kalau kita melakukan ekspor jasa ?

      terima kasih

      =====Faisal=======

      Jasa yang ibu hesti berikan jasa apa ? ketentuan bisa ibu baca yakni peraturan menteri keuangan nomor 70/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010 yang diubah dengan peraturan menteri keuangan nomor 30/PMK.03/2011 tanggal 28 Pebruari 2011

      Terima Kasih. :)

  82. Anna said

    siang pak e..

    katanya kalo mau ngebatalin faktur pajak, kita harus kasih surat ke KPP kita dan KPP customer yang kena pajak tsb. saya cari2 tapi tidak ketemu format suratnya kayak apa. kira-kira isi suratnya itu seperti apa ya pak? trus apa ada syarat lain lagi untuk ngebatalin faktur pajak??

    lama-lama puyeng karena byk aturan yg g ngerti. mohon dibantu ya pak..makasih. ^_^

    ======Faisal========

    Bener bu anna, memang tidak ditentukan standarnya bu anna, ibu anna bisa buat seperti surat resmi ibu ke perusahaan lain/instansi lain yang isinya bahwa ibu telah membatalkan faktur pajak nomor, tanggal, nilai dpp, nilai ppn, dan lawan transaksi ibu an atas pembatalan faktur pajak tersebut telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN masa pajak …. yang disampaikan ke KPP …… pada tanggal dengan nomor tanda terima spt nomor …..

    Terima Kasih. :)

    • Anna said

      haduh..pusing juga.. BTW makasi infonya ya pak.

      =======Faisal========

      Banyak ya bu Anna pembatalan faktur pajaknya dengan lawan transaksi yang berbeda ?

      Terima Kasih. :)

      • Anna said

        lumayan pak, karena dulu ada sedikit problem pribadi pada akunting yang lama sehingga banyak yang double tagih. ada 1 po di tagih 4 kali juga. yang harus tanda tangan disurat tersebut siapa pak? apa harus direktur?

        =======Faisal=========

        O begitu bu Anna, saya ikut prihatin bu… :)
        Kalau bisa direktur sih bu karena menandakan surat itu resmi dari perusahaan ibu dan sepengetahuan direktur..

        Terima Kasih. :)

  83. frans said

    Siang pak Faizal,
    Saya ada beberapa pertanyaan :

    1. Ada teman yang ingin membuka perusahaan yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor, spare part dan service. Kewajiban pajak apa saja yang berkaitan dengan bidang usaha tersebut pak?
    2. Perusahaan tempat saya bekerja dipindahkan oleh DJP dari KPP Madya ke KPP Pratama mulai tgl 1 April 2012 (NPWP baru). Bagaimana dengan penomoran faktur pajaknya, mulai dari 1 atau meneruskan nomor dari bulan maret ? Apakah Faktur pajak masukan yang terlambat kami terima (NPWP lama) masih dapat kami kreditkan di bulan april 2012 ?
    3. Terkait dengan no. 2. Bagaimana dengan laporan SPT tahunan badan 2012 nanti, karena Jan-Mar 2012 (KPP Madya) dan April-Des 2012 (KPP Pratama)

    Mohon pencerahannya pak,
    Terimakasih

    Salam
    Frans

    ======Faisal=======

    1. PPh Badan, PPh Pasal 25, PPh Pasal 21, dan PPN
    2. Per-01 April 2012 nomor urt di kantor pajak baru dimulai lagi dari nomor 00000001 pak frans sesuai diatur di SE-151/PJ/2010
    3. PPh Badannya tidak ada masalah pak frans sama seperti tahun-tahun sebelumnya, hanya saja jika ada PPh Pasal 25 dan/atau kredit pajak PPh Pasal 22/PPh Pasal 23 dari tanggal 01 Januari s.d. 31 Maret 2012 maka masih menggunakan NPWP dengan kode KPP lama pada SSP dan/atau bukti potongnya..

    Terima Kasih. :)

    • frans said

      oke pak, cukup jelas.. ada tambahan pertanyaan lagi nih pak :

      1. Untuk dealer dan service sepeda motor,bagaimana dengan pembuatan dan penomoran FP nya pak.. karena sulit bila nomornya harus berurutan.. Apakah harus dibuatkan juga faktur pajak karena sebagian besar konsumen tidak punya NPWP.. baik pembeli sepeda motor maupun konsumen service dan pembeli spare part..
      2. FP Masukan sebelum 1 april 2012 masih bisa kami kreditkan di laporan PPN bulan april pak ?

      Terimakasih :)

      em>=======Faisal========

      Kalau masuk kategor Pedagang Eceran kan bisa menggunakan ketentuan faktur pajak tentang pedagang eceran pak frans yang ditur di PER-58/PJ/2010 tanggal 13 Desember 2010 atau jika tidak masuk kategori pedagang eceran kan ada faktur pajak yang identitasnya tidak lengkap, yang identitas tidak lengkap tidak dikategorikan sebagai faktur pajak cacat.
      Boleh pak frans kecuali yang faktur pajak diterbitkan sebelum 01 Januari 2012..

      Terima Kasih. :)

      • frans said

        Terimakasih jawabannya pak..
        Selamat bekerja kembali…

        Salam,
        Frans

        ======Faisal========

        Sama-sama pak frans, senang dapat membantu… :)

        Terima Kasih. :)

  84. MonicaThong said

    siang Pak Faisal,
    mau tanya nih..
    1. Faktur Pajak yang diterbitkan PKP atas nama WP Pribadi, tetapi ada stempel Badan usaha, apakah diperbolehkan?
    2. Nama PKP tidak sesuai (tdk lengkap) dengan di surat pengukuhan, apakah di perbolehkan?
    Contoh: di surat Pengukuhan aminah, di Faktur Pajak amina (kurang abjad h)
    Terimakasih sebelumnya.

    Rgds,
    MonicaThong

    =====Faisal=======

    1. Menurut ibu monica bagaimana ? Ibu beli barang dari PT. A lalu ibu diberikan bon penjualan dari PT B, apakah tidak akan protes pasto protes dong ? Usaha orang pribadi sudah tentu seharusnya stempel yang diberikan juga stempel orang pribadi jika ada, jika tidak ada stempel maka tidak perlu distempel.
    2. Sebaiknya diperbaiki saja ibu atau dibuat faktur pajak pengganti.

    Terima Kasih. :)

  85. shanty said

    Sore Pak,
    Kita ketemu lagi dalam pertanyaan yang berbeda, maaf yah pak bertanya terus.
    Yang mau saya tanyakan adalah :
    1. Sanksi apakah buat WP OP yang telah melaporkan SPT Tahunannya.
    2. Untuk PT yang sudah tidak beraktifitas lagi, apakah surat non aktifnya dilampikan dalam SPT Tahunan atau disampai dalam surat tersendiri.
    3. Apakah saya bisa mendapatkan draft surat tersebut pak ?
    4. Untuk WP OP yang SPTnya nihil, apakah boleh tidak melaporkan PPh Psl. 25 P masanya ?
    5. Kalau kita menjual Tanah atau bangunan dikenakan PPH Final 5 %, lalu laba dari penjualan harta tersebut apakah dalam SPT WP OP harus diperhitungkan sebagai pendapatan dari pengalihan harta ? Kalau menurut saya sih tidak yah pak tapi bagaimana kalau harta lain seperti mobil atau perhiasan ?

    Itu saja pertanyaan saya.. sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak.

    Salam saya
    Shanty

    =======Faisal==========

    Maaf bu Sahnty, tolong diposting ulang ke tulisan saya tentang PPh Orang Pribadi..

    Terima Kasih. :)

  86. Batas Waktu Pengkreditan PPN masukan itu kapan ya pak???
    misalkan saya ada pembelian BKP di 31 Desember 2011……… [Faktur Pajak atas pembelian tertanggal 31 Desember 2011] tapi aktualnya sampai di tangan kita sudah tanggal 2 Februari 2012……

    Apakah masih boleh kita lapor sebagai PPN masukan kita pak karena itu kan sudah berbeda angka tahunnya??? apa dasar hukum nya pak?

    Terima Kasih ..


    ====Faisal======

    Tidak masalah pak haris sepanjang tidak lebih dari 3 bulan dari bulan seharusnya dikreditkan… Peraturan Dirjen Pajak nomor 13/PJ/2010 yang diubah dengan PER-65/PJ/2010

    Terima Kasih. :)

  87. embunpagi said

    Yth Pak Faisal.

    Mohon maaf seblumnya. saya mau tanya pak. Untuk fp yg tidak berurutan kan bisa dikatakan fp cacat.
    dalam hal ini ada sebagian di fp yg saya hadapi tidak berurut. Sebagai contoh,
    Dalam masa tertentu kami mengeluarkan fp :
    misalkan.
    fp 001 tgl 2 feb
    fp 002 tgl 3 feb
    fp 003 tgl 5 feb
    fp 004 tgl 6 feb
    fp 005 tgl 10 feb
    Di tanggal 11 ada revisi untuk fp 001, 003, dan 004
    Ketika merevisi saya cantumkan fp nya tetap yaitu 001, 003, dan 004. sedangkan tglnya sesuai yg revisi yaitu tgl 11.
    Dengan demikian urutannya menjadi :
    fp 001 tgl 11 feb
    fp 002 tgl 3 feb
    fp 003 tgl 11 feb
    fp 004 tgl 11 feb
    fp 005 tgl 10 feb

    Mohon Sarannya Pak Faisal. Apakah yg sebaiknya dilakukan. Dalam hal ini saya belum setor juga dan akan segera disetorkan.

    Terima kasih pak.

    ======Faisal=======

    Maksudnya revisi faktur pajak kok jadi mengubah tanggal tanpa mengubah nomor urut pak asep ? bukan sebaiknya menerbitkan faktur pajak pengganti saja.. Memang kasus persisnya seperti apa ?

    Terima Kasih. :)

  88. Yohana said

    Yth Pak Faisal.

    Kasus dikantor saya begini. kastemer kami adalah perusahan konstruksi dimana barang yg dipesan langsung kami kirimkan ke lokasi proyek sedangkan lokasi kantor administrasi berbeda dari lokasi proyek
    Pada bulan februari, setelah barang diantarkan ke proyek, beberapa hari kemudian (pada bulan yang sama) ada barang pesanan yang di RETUR.
    FP yang dilaporkan kastemer pada bulan Februari adalah FP yang masih belum dikurangi retur.

    Pada bulan April tampaknya pihak proyek baru melaporkan hal ini kepada pihak kantor.
    Kastemer lalu meminta perusahaan kami untuk merevisi FP bulan Februari tsb.
    Kami sudah menyarankan agar tidak usah merevisi FP Februari tsb tapi cukup dengan membuat Nota Retur tertanggal bulan April saja.

    Tapi mereka keberatan dengan alasan harusnya jika transaksi retur terjadi di bulan Feb, maka dokumen NOta Returnya harus bulan Feb juga. Jadi mereka bersikeras meminta kami untuk merevisi FP bulan Februari.

    Karena saya sekilas membaca jawaban Bapak di atas, kalau kami revisi FP yang sudah dilaporkan, kami akan dikenai denda 2% ya? Menurut Bapak bagaimana solusi yg terbaiknya?

    =====Faisal=======

    Serba susah nih bu Yohana, karena yang seharusnya dilakukan adalah menerbitkan nota retur pada saat barang diretur yakni bulan Pebruari, kalau sekarang baru diterbitkan nota retur tidak diakui..
    Kalau faktur pajak pengganti yang dibuat dan menyebabkan SPT PPN pembetulan menjadi kurang bayar maka atas nilai kurang bayar dikenakan sanksi bunga 2% sesuai pasal 8 ayat (2)a UU KUP tetapi prosedur ini keliru karena yang terjadi adalah retur barang bukan faktur pajak yang keliru..
    Kondisinya seperti ibu yohana, maaf saya tidak bisa memberikan saran silahkan ibu pilih mana yang terbaik menurut ibu…

    Terima Kasih. :)

  89. Yohana said

    Yth Pak Faisal,

    Saya lagi mencari info mengenai batas akhir pembayaran pajak PPN. Saya menemukan bahwa setiap jenis SPT PPN Masa, batas waktu pembayarannya beda2 kan.
    Saya menemukan ada 2 jenis SPT yang ingin saya ketahui apa bedanya:
    1. PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak. Batas waktu bayar : akhir bulan berikutnya
    2. PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk. Batas waktu bayar : tanggal 15 bulan berikutnya

    Tolong dijelasin dong apa beda antara 2 SPT tsb. Trims

    =======Faisal=========

    Itu yang membedakan penyetoran atas pajaknya sendiri dengan pajak hasil pemotongan, sama halnya seperti PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah bangunan jika PPh Pasal 4 ayat (2) atas setoran sendiri maka batas waktunya tanggal 15 bulan berikutnya tetapi apabia pemotongan dari lawan transaksi maka batas waktu penyetorannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya begitu pun dengan PPN apabila PPN tersebut adalah PPNnya penyetoran sendiri PPN wajib pajak maka batas waktunya adalah akhir bulan berikutnya tetapi bila PPN yang disetorkan adalah pemungutan dari pihak rekanan maka bendaharawan misalnya sebagai pemungut PPN wajib menyetorkan PPN yang pungut dari rekanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya…
    Pemungut PPN untuk saat ini hanya instansi/bendaharawan pemerintah dan media pelaporannya adalah SPT PPN 1107 PUT bu Yohana

    Terima Kasih. :)

  90. Yovi said

    Yth Pak Faisal,

    saya telah mendownload faktur pajak otomatis yang ada di blog bapak.
    tetapi file tersebut di proteksi sehingga tidak bisa diubah formatnya.
    sedangkan saya ingin menambahkan informasi transakasi pada faktur pajak tersebut.

    Boleh saya minta kode proteksinya pak?

    terima kasih sebelumnya.

    =======Faisal========

    Data tambahan langsung disikan di fakturnya saja pak yovi…

    Terima Kasih. :)

  91. vivi said

    Yth Pak Faisal,

    Saya baru menangani pajak di kantor saya bulan januari 2012 , mohon bantuannya , untuk bulan januari 2012 terdapat penjualan 8.000.000 ke bukan pkp dan staff yg lama tidak membuatkan faktur pajak , saya lihat nihil laporannya , bulan februari tidak terdapat penjualan tetapi dokumen ppn nya di tanggal 7 maret dengan ppn 25.056.000, bulan maret ini terdapat penjualan 10.499.170 , pertanyaannya.
    1. apakah faktur pajak januari perlu saya buatkan revisi dan ppn masa nya juga revisi
    2. untuk bulan maret tidak perlu bayar ppn kan pak karena jumlah ppn masukan import dapat untuk restitusi untuk bulan2 berikutnya , mohon masukannya

    • vivi said

      revisi bulan februari tidak terdapat penjualan tetapi ada pembelian import , dengan ppn tersebut diatas 25.056.000

      =======Faisal=========

      Bu vivi, untuk bulan Januari seharusnya diterbitkan faktur pajak sehingga ada nilai kurang bayar Rp 800.000,- jika ibu baru membuat faktur pajak dan menyampaikan pembetulan SPT bulan Januari 2012 bulan ini maka ibu dikenakan dua sanksi pertama sanksi bunga 2% dari DPP atas keterlambatan penerbitan faktur pajak (Pasal 14 ayat (4) UU KUP, yang kedua sanksi bunga 2% (pasal 8 ayat (2) a UU KUP) dari keterlambatan penyetoran PPN Kurang bayar masa Januari 2012, untuk bulan peburai ibuat pembetulan dengan status SPT LB Rp 25.056.000,- atas lebih bayar ini dikompensasikan ke spt bulan maret 2012 sehingga spt bulan maret 2012 sastusnya menjadi lebih bayar sebesar Rp 14.606.830. Jika atas penyerahan bulan Maret 2012 telah diterbitkan faktur pajak maka tidak ada sanksi untuk masa Maret 2012 namun jika belum diterbitkan faktur pajak maka akan dikenakan sanksi bunga 2% dari DPP (pasal 14 ayat (4) UU KUP.

      Terima Kasih. :)

  92. icha said

    pak saya mau tnya, utk leasing alat berat faktur pajak dikeluarkan oleh supplier y kan ?
    1. pengakuan PPN atas tansaksi leasing dengan hak opsi tsbt gmn y?
    2. pengukuran PPn atas transaksi leasing dgn hak opsi ?
    3. penyajian PPN atas transaksi leasing dgn hak opsi?
    4. pengungkapan PPN atas transaksi leasing dgn hak opsi?
    disini studi kasusnya pihak lessee y pak.

    mhon bantuannya pak . trima kasih

    =======Faisal=========

    1. Penyerahan barangnya saja ibu icha yang dikenakan PPN, sehingga apabila penyerahan itu bukan oleh lessor tetapi oleh pihak supplier maka penyerahan dianggap langsung dari supplier ke lesse, sehingga faktur pajak dibuat oleh supplier langsung kepada lesse.
    2. Nilai DPP-nya adalah sesuai nilai jual supplier
    3. Penyajian PPN sama seperti penyerahan umumnya begitu pun dengan pengakuannya yakni pada saat penyerahan barang…

    Terima Kasih. :)

  93. Shinta said

    Malam pak faisal,

    Pak,saya mau tanya,, saya mendapat faktur pajak masukan dengan kode 040.000.12.XXX (DPP nilai lain). apakah faktur pajak tetap bisa dikreditkan pak? Karena katanya faktur pajak dengan kode 040 tidak bisa dikreditkan.
    Terima kasih.

    Shinta

    ======Faisal========

    Nilai lain bagi penerbit faktur pajaknya bu shinta, atas pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan tersebut tidak dapat dikreditkan itu pun untuk jasa pengiriman paket dan jasa biro pariwisata bagi pemakai jasanya sih tidak masalah bu, dapat dikreditkan..

    Terima Kasih. :)

    • Shinta said

      Terima kasih pak pnjelasannya.
      Oh ya pak,ada satu hal lg yg mau sy tanyakan.
      1. Apakah di faktur pajak wajib untuk mencantumkan “jabatan” dr pejabat yg berhak menandatangani faktur pajak? Krn slma ini sy bnyk menerima faktur pajak masukan yg hanya tercantum nama tapi tidak tercantum jabatan. Apakah yg tdk tercantum jabatan maka FP dianggap cacat pak?
      2. Apabila pejabat yg berhak menandatangani faktur pajak ternyata naik jabatan. Misal semula menjabat menjadi manager (yg terdaftar di KPP) dan sekarang menjabat menjadi direktur. Apakah sy perlu membuat surat pemberitauan ke KPP setempat? Atau hal itu tidak menjadi mslh bagi KPP karena toh orangnya masih sama. Kalau memang harus membuat surat pemberitauan,seperti apa formatnya pak? Terima kasih sekali atas jawaban2 pak faisal yg sangat membantu kami yg msh awam tentang pajak.

      Salam,
      Shinta

      =======Faisal========

      Mulai 01 April 2010 pada faktur pajak tidak perlu lagi mencantumkan jabatan penandatangan faktur pajak bu shinta, sepanjang sudah ada pemberitahuan pejabat penandatangan ke kantor pajak yang bersangkutan berhak menandatangi faktur pajak.

      Terima Kasih. :)

  94. Ade Herni said

    Selamat Siang p Faisal,
    Pa saya mau tanya , bagaimana kalau pada faktur pajak ada kesalahan pada No NPWP klien karena kesalahan mereka memberikan data, apakah harus dibuat pembetulan SPT karena kesalahan terjadi pada beberapa masa pajak? dan ada yang sebelum kita menggunakan e SPT PPN 1111, atau cukup dibuat Surat pemberitahuan / Berita Acara saja?
    Terimakasih sebelumnya
    Herni

    =======Faisal=========

    Walau pun kesalahan di pembeli/pengguna jasa dalam memberikan NPWP namun tetap kewajiban ibu herni untuk menerbitkan faktur pajak penggati atas faktur pajak-faktur pajak yang salah untuk kemudian melaporkannya masing-masing dalam pembetulan SPT Masa PPN masa atas masa yang bersangkutan.

    Terima Kasih. :)

  95. furai said

    Sore pak Faisal, terimakasih untuk berbagi ilmunya…

    Mohon pencerahan. Thn 2011 adik saya A punya CV. B yg masih belum NPWP.
    Sehubungan dia jadi rekanan Wapu, si Bendahara menyetor PPN dan PPh 22 yg dipungut dengan SSP an. NPWP Pribadi A (padahal dia belum PKP)…dengan nama: A / CV. B

    Sekarang dia bingung melaporkan penghasilan untuk tahun 2011, pakai CV yg sdg diurus NPWPnya atau pakai NPWP pribadi?.

    Kalau dilapor dengan NPWP Pribadi, apakah PPh 22 yang telah disetor bisa dikreditkan?

    Bagaimana dengan PPN (mengingat dia bukan PKP),… Tak masalah jika tidak dapat dikreditkan, tapi adakah sanksi yang berhubungan dengan adanya SSP PPN yg telah disetorkan oleh bendaharawan tersebut?

    Tks untuk bantuannya..

    ======Faisal=======

    Tidak seharusnya pihak bank/KPPN menerima pembayaran pajak yang tidak sesuai antara NPWP dengan nama wajib pajak. Tidak seharusnya dipungut PPN atas penyerahan oleh bukan PKP oleh wapu, tidak ada sanksi atas penyetoran tersebut namun apabila adik pak furai menerbitkan faktur pajak padahl mengetahui dirinya belum PKP maka baru dikenakan sanksi.

    Terima Kasih. :)

  96. Dhinny said

    Mhn Pencerahannya bang Faisal,
    1. Apakah penomoran Faktur Pajak dibuat sendiri atau di minta dari KPP;
    2. Apakah Direktur/pimpinan Perusahaan Otomatis sebagai Penanda tangan Fktur Pajak ?

    =======Faisal========

    Tolong baca ketentuannya di Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-13/PJ/2010 yang diubah dengan PER-65/PJ/2010, kaslau ada yang tidak jelas sialhkan bu dhinny tanyakan ke saya kembali…

    Terima Kasih. :)

  97. IInk said

    Yth P. Faisal
    Mau nanya pak, perusahaan kami telah menerbitkan faktur sejak awal tahun dimulai dari nomor 00000001…namun belakangan baru ketahuan kalau ternyata ada faktur yang nomornya sama untuk wp dan transaksi yang berbeda…gimana tuh pak…. apakah diubah sampai seterusnya kedepan ? Terima kasih atas jawabannya

    ======Faisal========

    Tidak ada ketentuan tentang kesalahan ini pak iink tetapi jika diambil erefrensi dari kesalahan no urut yang tidak dimulai dari nomor satu diawal tahun maka kesalahan melompat seperti bapak juga dapat dipersamakan dengan kesalahan nomor urut tidak dimulai dari nomor 00000001 dari awal tahun karena efeknya berpengaruh kepada nomor seretrusnya. Bgaimana menurut Bapak atau ada pendapat lain ?

    Terima Kasih. :)

  98. erik said

    Selamat pagi pak, saya mau tanya : Saya mempunyai toko komputer penyediaan alat2 komputer, dan kami mendapatkan proyek untuk pengadaan program Window xp & server totalnya 50 komputer, dengan asumsi biaya sekitar 170jt. yang saya tanyakan kami beum puya CV/ badan hukum, sedangkan customer kami meminta faktur pajak,karena dia takut di audit oleh instansi PAJAK, sebenarnya ada kewajiban tidak untuk saya membayar pajak ini?? terima kasih pak.. ERIK, CIKARANG

    ======Faisal=======

    Sebagai orang pribadi usahawan yang belum PKP maka pak erik tidak berhak dan tidak mempunyai kewajiban sebagai PKP yang salah satunya memungut PPn dan menerbitkan faktur pajak.. Namun apabila omzet bapak dalam setahun sudah Rp 600juta maka wajib mengajukan sebagai PKP.

    Terima Kasih. :)

  99. Eddy S said

    Yth. P. Faisal
    saya mau ikut tanya :
    1. apakah bentuk usaha CV tidak diperkenankan transaksi dengan BUMN ?
    2. apakah betul bila ber transaksi dengan BUMN harus dirubah dahulu betuk usaha
    CV ke bentuk usaha PT ?
    3. apakah ada peraturannya mengenai hal tersebut ?
    mohon penjelasannya

    Terima kasih

    =======Faisal===========

    Maaf pak Eddy saya tidak tahu mengenai hal ini, kalau pun ada ketentuan ini tentu diterbitkan oleh pihak BUMN/BUMD atau ketentuan yang diterbitkan tentang BUMN/BUMD, untuk lebih jelasnya silahkan ditanyakan ke pihak BUMN/D..
    Ketentuan perpajakan tidak ada yang mengatur mengenai hal itu pak eddy..

    Terima Kasih. :)

  100. Budi said

    Selamat siang bang faisal,
    Saya mohon pencerahannya terhadap kasus saya, saya mendirikan CV bulan Oktober 2011 dan telah ada satu transaksi dengan suatu instansi pemerintah dari transaksi tsb sy menerbitkan FP dan form SSP pada bulan November, sejak november hingga sekarang sy belum melaporkan ssp masa tersebut karna CV saya belum PKP, bulan april lalu saya meminta tolong rekan saya untuk lapor SPT tahunan dan ternyata dibuat nihil. yang saya tanyakan apakah saya akan mendapatkan masalah terhadap kasus ini? dan bagaimana tindakan saya agar saya bisa ikut lagi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

    Terimakasih

    ======Faisal=======

    Sebelum menjadi PKP wajib pajak tidak berhak menerbitkan faktur pajak pak budi.. Kalau omzet bapak dalam setahun belum mencapai Rp 600juta bapak belum ada keharusan menjadi PKP, sampaikan saja ke rekanan bapak bahwa bapak belum PKP dan seharusnya tidak dipungut PPN, namun kalau bapak memilih menjadi PKP silahkan ajukan permohonan untuk menjadi PKP ke KPP dimana perusahaan bapak terdaftar sehingga apabila ada rekanan bapak yang meminta faktur pajak bapak dapat menerbitkannya..
    Maaf pak budi nihil dalam artian tidak ada transaksi atau nihil karena tidak ada keuntungan ? kalau nihil tidak ada transaksi tentu pelaporan spt tahunannya keliru silahkan dilakukan pembetulan spt tahunan pak tapi kalau nihil karena tidak ada keuntungan silahkan dicek kembali apakah pelaporannya sudah benar.

    Terima Kasih. :)

    • Budi said

      Kalo belum PKP namun sudah terlanjur dilaporkan ke kantor pajak gimana ya pak dan itu sudah berlangsung lebih dari 3 bulan yg lalu

      ======Faisal========

      Sepanjang bukan faktor kesengajaan dan PPN yang dipungut telah disetorkan tidak masalah pak budi.. Tetapi bagi pembeli tidak adapat dikreditkan… Selanjutnya sebaiknya ajukan permohonan permohonan PKP.

      Terima Kasih. :)

  101. Selamat malam pak,
    Salam kenal …

    Kami mempunyai PT baru yang belum PKP, yang ingin kami tanyakan :
    1. adakah syarat tertentu untuk mengajukan menjadi PKP, karena kami belum punya omset sama sekali sedangkan calon klien kami minta dibuatkan faktur pajak.
    2. Komoditas yang kami jual adalah hasil tambang, tepung dari batu Zeolit, Bentonit dan Kaolinit. Sedangkan yang bebas PPN adalah pasir dan kerikil. Apakah komoditas kami tersebut termasuk katagori non PPN.
    3. Salah satu calon klien kami yaitu perusahaan pakan ternak, meyakinkan ke kami bahwa komoditas tersebut (poin 2) adalah non PPN, tetapi PT tersebut tetap minta diterbitkan faktur pajak dan distempel “Non PPN”, karena untuk pakan ternak bagian pembelian PT tersebut bilang tidak kena PPN. Mohon pencerahan nya pak …

    Terima kasih

    =====Faisal======

    Salam kenal juga pak yusuf..
    1. Memenuhi syarat subyektif dan obyektif, subyektif : bidang usaha dan alamat jelas, obyektif : penyerahan yang dilakukan adalah penyerahan BKPJ/JKP. Bagi yang omzet setahunnya lebih dari Rp 600juta maka wajib menjadi PKP tetapi bagi yang omzetnya masih dibawah Rp 600juta boleh memilih menjadi PKP atau tidak. Sepanjang belum menjadi PKP maka bapak tidak berhak menerbitkan faktur pajak.
    2. Sesuai Pasal 4A UU PPN No. 42 tahun 2009 dan penjelasannya, mengatur antara lain bahwa :
    Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi:
    a. minyak mentah (crude oil);
    b. gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
    c. panas bumi;
    d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur,
    e. batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit,
    granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir
    dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah
    diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;
    f. batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
    g. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
    untuk itu hasil tambang selain tersebut di atas tidak termasuk obyek PPN
    3. Walaupun PKP apabila penyerahan bukan obyek PPN maka atas penyerahan tersebut tidak perlu diterbitkan faktur pajak, kecualai atas penyerahan yang PPn-nya tidak dipungut atau dibebaskan.

    Terima Kasih. :)

    • Moch. Yusuf said

      Terima kasih pak atas penjelasannya.

      salam

      ======Faisal=====

      Sama-sama pak yusuf..

      Terima Kasih. :)

  102. chairul said

    ass pak saya baru bikin usaha kecil CV saya beli barang dari bukan PKP tapi saya jual dengan PKP, bagaimana untuk permasalahan di dinas pajaknya

    ======Faisal=======

    Kalau belum PKP dan belum memenuhi syarat sebagai PKP maka tidak ada kewajiban PPN pak chairul..

    Terima Kasih. :)

  103. anzrea said

    tentang restitusi
    begini jika faktur pajaknya tidak ada stempel dan tanda tangan maka perlakuan PPn atas paktur tersebut bagaimana ???


    =======Faisal========

    Pak azrea, kalau tidak ditandatangani jelas disebutkan PER-13/PJ/2010 adalah faktur pajak cacat, tetapi kalau tidak ditempel memang tidak diatur namun menurut saya merupkan bagian dari keabsahan tanda tangan yang seharusnya dipenuhi bagi wajib pajak yang berbadan hukum.

    Terima Kasih. :)

  104. winda said

    Selamat siang pak…
    Jika menerbitkan faktur pajak yang di tandatangani oleh kuasa pajak, syarat2nya apa saja pak? Perlukah saya membuat surat pemberitahuan dan melaporkan ke KPP terlebih dahulu?

    Terima kasih

    ========Faisal==========

    Syarat-syarat ibu membuat surat kuasa sebagaimana ada di lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-13/PJ/2010 dan memberitahukan ke KPP terdaftar paling lambat akhir bulan berikutnya sejak kuasa yang bersangkutan mulai memandatangani faktur pajak dengan menggunakan pemberitahuan seperti di lampiran VIA PER-13/PJ/2010 dimaksud. PER-13/PJ/2010 dan ampirannya ada kok di blog ini bu winda.. ^_^

    Terima Kasih. :)

    • labiybah said

      Siang Pa.
      Menyambung pertanyaan di atas. Jika saya menerbitkan faktur tidak bernpwp pembeli, dan ditandatanganii oleh staf saya (melalui surat kuasa dari saya tapi tanpa pemberitahuan kepada KPP), apakah hal tersebut akan menyebabkan sanksi buat saya? Sedangkan si Pembeli juga tidak berniat untuk mengkreditkan faktur tersebut karena status pembeli saya adalah non pkp.
      Terimakasih.

      ======Faisal=======

      Kalau Faktur Pajak tidak berNPWP memang tidak bisa dikreditkan pak noer.. Kalau tidak ada pemberitahuan ke KPP sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka faktur pajak yang diterbitkan dan ditandatangi kauasa pak noer dianggap cacat, atas faktur pajak cacat dikenakan sanksi pasal 14 ayat (4) UU KUP pak noer, 2% dari DPP…

      Terima Kasih. :)

  105. triah said

    Siang pak, maaf mau tanya kalau barang yang diorder untuk proyek di tahun 2011 faktur baru dibuatkan pada tahun 2012 apakah pembeliannya bisa diakui di tahun 2011 karena penjualan atas barang tersebut sudah di laporkan sebagai omset di spt tahun 2011, karena ini adalah proyek lelang yang barang nya terdiri dari bermacam item, tetapi fakturnya tidak bisa dipisah atau di bagi per barang yang sudah dikirim tetapi menjadi satu kesatuan sedangkan barangnya ada yang baru bisa dikirim pd tahun 2012 ( keterlambatan pengiriman barang)

    ======Faisal======

    Lelang atau tender bu triah ? Apakah berkaitan dengan pekerjaan proyek yang pembayaran pertermin ? Kalau penjualan barang ke selain pemungut maka seharusnya faktur pajak dibuat pada saat penyerahan atau pada saat pembayaran mana yang terjadi lebih dahulu, dan seharusnay faktur pajak tidak bisa digabungkankan karena terjadi pada bulan dan tahun berbeda..

    Terima Kasih. :)

  106. Hariyanto said

    Selamat Pagi

    Saya salah satu karyawan suplaiyer, bagaimanakah solusi bila kami lupa untuk memberikan faktur pajak pada outlet hingga masa berlakunya habis, sedangkan outlet meminta solusi.

    ======Faisal========

    Kalau dari ketentuan pajak tidak ada jalan keluarnya pak haryanto… Tetapi karena kesalahan dipihak bapak, kalau begitu PPN ditanggung supplier dengan demikian outlet tdak dirugikan.. :)

    Terima Kasih. :)

  107. Adrian said

    Pak Faisal,

    Maaf kalau kasusnya sedikit tidak etis untuk di forum. Mohon pencerahannya. Kasusnya, saya punya invoice ke klien katakanlah sebesar 100 juta termasuk pajak, tetapi klien ingin “titip” maka invoice yang dikirimkan sebesar 120 juta. maka pajak yang berlaku adalah dari nominal 120 juta.
    Pertanyaannya, apakah saya harus “meminta tambahan” sebesar: selisih dari pajaknya, atau ada perhitungannya? Mengingat Klien merupakan PKP dan dia akan memotong pajak dari 120juta, sementara uang yang masuk ke perusahaan hanya yang 100 juta. Terima kasih

    =======Faisal======

    Maaf pak Adrian bisnis ini sepertinya tidak lazim.. Resiko seperti ini siapa yang tanggung karena bagi bapak dan rekan bapak akan ditemukan kejanggalan yakni arus barang dan arus kasnya karena nilai yang 20juta tidak ada arus barang dan arus kasnya.. sebaiknya tidak dilakukan pak adrian kalau pun bapak yang diuntungkan karena pajak masukan bapak semakin besar tetapi tetapi kalau diketahui transaksi ini transaksi yang menurut saya di markup bapak juga menangung resikonya paling tidak pajak masukan bapak akan dikoreksi belum lagi sanksi hukum lain..

    Terima Kasih. :)

  108. Cathy said

    Siang pak,

    Mau minta penjelasannya, dulu kami perusahaan non pkp, baru per nov 2011 kemarin jadi perusahaan pkp, masalahnya kami tidak tahu kalau harus mengajukan specimen tanda tangan ke pihak kpp berwenang untuk penanda tanganan faktur pajak, berarti selama ini faktur pajak yang kami terbitkan adalah faktur pajak cacat ya pak? Minto tolong untuk solusinya bagaimana ya pak? Terima kasih

    ======Faisal======

    Iya bu cathy sebaiknya segera disampaikan pemberitahuan penandatanganan faktur pajak karena pemberitahuannya paling lambat pada akhir bulan beriktnya sejak yang bersangkutan menandatangani faktur pajak sehingga paling tidak untuk masa Mei 2012 masih bisa terselamatkan.
    Tunggu saja diterbitkan STP denda 2% dari DPP ibu (tidak diakumulasi) dan apabila ibu mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi dapat dikabulkan jika dapat dibuktikan kesalahan ini memang bukan faktor kesengajaan tetapi karena kekhilafan

    Terima Kasih. :)

  109. danu R said

    Sore Pak Faisal….
    Perusahaan saya bergerak dalam bidang makanan dan minuman, yang sekarang tidak dikenakan PPn lagi.
    yang saya tanyakan :
    1. Apakah saya wajib memberikan faktur pajak pada setiap penagihan? Mengingat bagian keuangan di instansi tsb meminta faktur pd perusahaan kami sedangankan usaha kami sudah tidak dipotong PPN melainkan PPh saja……….thx atas pencerahannya karena perusahaan saya baru saja mengerjakan proyek pemerintahan

    ======Faisal======

    Iya pak danu jasa boga atau catering tidak dikenakan PPN maka atas penyerahannya tidak perlu diterbitkan faktur pajak, sampaikan saja ke client bapak bahwa penyerahan yang bapak lakukan dikecualikan dari pengenaan PPN

    Terima Kasih. :)

  110. bekti said

    pagi Pak..,
    Begini pak kemarin bulan april 2012 salah entry nomor faktur pajak di espt dan telah di laporkan, saya tahunya ketika mau entry bulan juni ini bahwa nomor faktur sudah pernah dientry , sedangkan nomor faktur nyatanya(dokumennya)telah benar, bagaimana cara pembetulan esptnya. Saya mohon pencerahannya .Terima kasih


    =======Faisal======

    Kalau salah entry diperbaiki saja pak bekti, hal ini bisa dibuktikan faktur pajak di penjual tidak mungkin salah entry juga sehingga tidak perlu dibuat faktur pajak pengganti..

    Terima Kasih. :)

  111. imam said

    malam pak faisal…kami mau minta sedikit pencerahan ini pak…

    Perusahaan kami sudah kira kira 4 tahun tidak aktif dan baru 2 bulan ini aktif kembali, singkat cerita ternyata SPPKP perusahaan tersebut hilang sehingga kami harus meminta print ulang. Pada saat SPPKP baru belum di print ulang, sudah ada PO yang masuk (disertai permintaan Faktur Pajak). Pertanyaan saya
    1. Apakah Faktur Pajak bisa diterbitkan oleh perusahaan kami apabila SPPKP kami belum dicetak ulang??
    2. Kalo misalnya (semoga saja tidak terjadi) proses pencetakan ulang SPPKP ternyata berlarut larut dan tidak bisa segera, apakah yang bisa kami lakukan terkait dengan PO yang sudah masuk + permintaan Faktur Pajak tsb?

    Trims

    ========Faisal========

    Masalahnya bukan soal SPPKP pak tetapi memastikan apakah status PKP pak imam masih ada atau belum dicabut ? Silahkan tanyakan ke kantor pajak pak imam terdaftar. Jika masih status PKP masih aktif maka pak imam masih boleh menerbitkan faktur pajak soal SPPKP bisa diminta fotokopi legalisirnya tetapi kalau statusnya sudah dicabut maka pak imam perlu mengajukan permohonan PKP baru dan prosesnya paling cepat sekitar 2 minggu maka sebelum pak imam belum menjadi PKP lagi maka pak imam tidak berhak menerbitkan faktur pajak.

    Terima Kasih. :)

    • imam said

      Terima kasi pak Faisal
      apa yg di bilang bapak bener…ternyata memang PKP masih aktif hanya memang (kurang tau juga kenapa kok lama) untuk pencetakan ulang masih menunggu. Makasih buat pencerahannya pak…sudah jelas sekarang saya :)

      ========Faisal=========

      Mungkin bukan pecetakan ulang tepatnya pak imam tetapi legalisir dokumen SPPKP saja, karena bisa jadi pejabat yang menandatangai sudah tidak bertugas di sana lagi.. Pencetakan ulang SPPKP tidak pak imam dan SPPKP diberikan yang baru jika ada perubahan data, misalnya alamat, KLU, pindah KPP dan lain-lain.

      Terima Kasih. :)

  112. Assalamu’alaikum,
    Pak, ada beberapa hal yang ingin saya konsultasikan. Begini, pak, Om saya punya punya toko dengan bentuk badan usaha CV X, di daerah Bengkulu. CV sudah punya NPWP tapi belum dikukuhkan sebagai PKP. Selama bulan Maret 2012, CV ini membeli barang dari PT Y (sudah dikukuhkan sebagai PKP). Total pajak yang sudah dibayar oleh CV X untuk barang dagangan yang dibeli selama bulan Maret 2012 tersebut adalah IDR 400 juta. Pembelian dengan PT Y ini adalah pembelian pertama yang faktur pajaknya diserahkan langsung ke CV Usaha Tani, karena selama ini, faktur pajaknya diserahkan ke Induk perusahaan di lampung, sejak Maret CV X sudah berdiri sendiri di Bengkulu.

    Barang dagangan yang dibeli tersebut, sampai akhir Juni 2012, baru laku kurang lebih sepertiganya, dengan harga jual konsumen yang sudah include PPN juga. Total PPN yang dipungut telah terkumpul sebanyak IDR 140 juta. Bukti transaksi selama bulan Maret, April, dan Juni ada semua. Om saya sejak bulan Maret dimulainya pembelian barang melalui PT Y, belum melaporkan SPT Masa PPN.

    1. Apakah CV X, dengan statusnya belum dikukuhkan sebagai PKP bisa tetap melaporkan PPN tersebut di atas atau terlepas dari kewajiban melaporkan?
    2. Formulir apa saja yang harus kami isi dan lengkapi, mengingat setahu saya pelaporan SPT Masa PPN deadline setiap tanggal 20 tiap bulannya? Apa saja yang perlu kami lampirkan untuk melengkapi laporannya?
    3. Dari beberapa formulir yang saya download dari website http://www.pajak.go.id ada formulir SPT Masa biasa dan DM, apa saja perbedaan mendasarnya pak?
    4. Pada prinsipnya, om saya ingin melaporkan semua transaksi pembayaran dan pemungutan PPN yang dilakukan CV X, termasuk kalau memang ada dendanya, denda apa saja yang harus kami bayarkan ya pak? Maksud kami, biar untuk pelaporan bulan juli dan seterusnya, dengan sudah mengetahui prosedur dan langkah-langkahnya, om saya dan stafnya sudah bisa mulai teratur melaporkan pemungutan PPN nya.
    Wassalamu’alaikum

    ======Faisal=========

    Wa’alaikumsalam Warahmatullohi Pak Agung, saya coba menaggapi pertanyaan bapak..
    1. Orang Pribadi Usahawan/Badan Usaha yang belum berstatus sebagai PKP maka tidak ada hak dan kewajiban sebagai PKP yakni salah satunya menyampaikan SPT Masa PPN, memungut PPN dari pembeli, dan menerbitkan faktur pajak. PPN yang dipungut oleh supplier hanya dapat dibiayakan yakni menambah harga barang. Orang Pribadi Usahawan/Badan usaha yang dalam satu tahun omzetnya mencapai lebih dari Rp 600juta maka paling lambat akhir bulan berikutnya sejak omzetnya mencapai Rp 600juta sudah mengajukan permohonan sebagai PKP dan bagi yang ternyata belum mengajukan permohonan sebagai PKP maka baginya dapat ditetapkan sebagai PKP secara jabatan dan kewajiban PPN-nya akan diperhitungkan mundur sejak yang bersangkutan sudah mmenuhi syarat secara obyektif (omzet Rp 600juta).
    2. Sebaiknya om pak agung disaran dulu untuk mengajukan permohonan sebagai PKP karena walaupun omzetnya belum mencapai Rp 600juta maka yang bersangkutan boleh mengajukan sebagai PKP, setelah statusnya sebagai PKP barulah menjalani kewajiban sebagai PKP salah satunya penyampaian SPT Masa PPN. SPT Masa PPN yang saat ini digunakan adalah SPT Masa PPN 1111, untuk lebih jelasnya silahkan baca Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-44/PJ/2010 ttg Formulir SPT Masa PPN 1111. SPT Masa PPN disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya pak agung bukan pada tanggal 20 bulan berikutnya.
    3. SPT Masa PPN 1111 adalah SPT Masa PPN untuk PKP pada umumnya sedangkan SPT Masa PPN 1111 DM diperuntukan bagi PKP yang dalam penghitungan PPN-nya menggunakan norma.
    4. Sebagai PKP meungut PPN dari pembeli inilah yang disebut Pajak Keluaran kemudian karena barang tersebut om pak angung membelinya dari Supllier maka dipungut PPN oleh Supplier inilah yang dinamakan Pajak Masukan, apabila Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan dalam satu bulan nilainya adalah positif maka PPN iniliah yang wajib disetorkan ke bank paling lambat pada akhir bulan berikutnya dari bulan/masa pelaporan namun apabila hasilnya negatif maka PPN ini berhak diperhitungkan/dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dapat diminta kembali/direstitusi dari negara melalui prosedur pemeriksaan.

    Terima Kasih. :)

    • Maaf pak, sebagai tambahan informasi, ternyata beberapa bulan yg lalu sampai bulan juni lalu, om saya meminta tolong dengan rekan beliau untuk membuatkan SPT Masa yang Nihil, apa ini dibenarkan pak? apa saja yg seharusnya om saya laporkan ke kantor pajak dengan statusnya yang belum PKP, dan untuk pembelian bulan Maret dari PT Y yang memberikan faktur pajak kepada CV X milik om saya, beliau seharusnya melaporkan dengan formulir yang mana ya pak? Mohon maaf ya pak, pertanyaannya borongan. Terima kasih sebelumnya, pak. Wassalam.


      ======Faisal=========

      Kalau belum PKP belum ada kewajiban pelaporan pak agung, PPN dari supplier hanya dapat dibiayakan.. Ajukan permohonan PKP maka baru boleh menerbitkan faktur pajak dan faktur pajak yang diterima mulai dari status om pak agung sebagai PKP yang mulai boleh dikreditkandi SPT Masa PPN.. Tidak apa-apa pak agung, santai aja hehehehe.

      Terima Kasih. :)

      • terima kasih atas balasannya, pak. Sangat membantu dan juga melegakan :)

        ========Faisal=========

        Alhamdulillah.. Sama-sama pak agung..

        Terima Kasih. :)

  113. Fitri said

    Dear Pak Faisal,

    Salam kenal dan mohon pencerahan. Apakah ada risiko jika kita membeli barang/jasa kena pajak dari supplier yang turn overnya dalam 1 tahun sudah di atas Rp600 juta, namun masih belum terdaftar sebagai PKP? Karena mereka belum PKP, tentunya barang/jasa yang diberikan kepada kita (pembeli) tanpa ada faktur pajak. Sejauh mana ‘clausul’ tanggung renteng mengikat pembeli?

    Terima kasih.

    Fitri


    ======Faisal=========

    sebaiknya dihindari saja bu fitri, apalagi dalam jumlah besar.. tanggung rentengnya jika pengusaha tersebut menerbitkan faktur pajak maka faktur pajak tidak dapat dikreditkan namun jika atas transaksinya tidak dipungut PPN konsekuensi ke pembeli mohon maaf saya belum bisa memberikan penjelasan..

    Terima Kasih. :)

  114. Nova said

    tanya donk pak, mengenai pembuatan FP.
    saya perantara, dimana saya beli ke A dlm IDR. lalu saya jual ke C dalam USD. Saya dpt PM dari A berupa IDR, dan ada Courier Charge. Saya agak bingung menerbitkan FP utk C. Apakah saya buatkan FP tersendiri atas courier charge saja? Atau saya boleh memasukkan IDR courier charge td digabung jd 1 FP dengan barang yang USD?
    terima kasih.

    ======Faisal======

    Untuk transaksi ibu ke PT C berarti ada dua penjualan barang dan jasa angkut, karena dalam mata uang yang berbeda maka faktur pajak yang diterbitkan menjadi dua faktur pajak bu Nova..
    Penjualan barang menggunakan faktur pajak valas sedangkan jasa angkut menggunakan faktur pajak biasa, setahu saya tidak ada ketentuan yang membolehkan transaksi dollar dan rupiah digabung dalam satu faktur pajak bu nova..

    Terima Kasih. :)

  115. een said

    Ass Pak ,

    Kalau perusahaan saya sudah terlanjur membuat faktur pajak dan PPN nya sudah kami setor ternyata belakangan hari nvoice tersebut ditolak atau tidak diakui oleh Klien kami karena terjadi perubahan manajemen. Apa PPN yang sudah kami setor dapat ditarik kembali?

    =========Faisal=========

    Dapat bu een, ibu tinggal melakukan pembetulan SPT Masa PPN sehingga SPT Masa PPN ibu menjadi LB.. Nah pada pelaporan SPT Masa PPN atas LB ini ibu tinggal ceklist direstitusi.. Maka melalaui prosedur pemeriksaan LB ibu akan dikembalikan..

    Terima Kasih. :)

  116. Pak, saya mau tanya
    bagaimana jika ada penjualan ke instansi pemerintah. apakah saya harus membuatkan faktur pajak?
    terima kasih.

    ======Faisal=========

    Maaf, ibu maria PKP atau bukan ? kalau PKP ya harus membuat faktur pajak tetapi kalau bukan PKP maka tidak perlu..

    Terima Kasih. :)

  117. Risma said

    Siang pak. sy mau tanya.
    usaha sy pnjualan kecil2an/eceran bidang alkes sbg freelance omzet sktr 25jt/bln. tp pelanggan sy ada yg instansi puskesmas,bila nilai trans pnjualan/nota diatas 1 jt mmg harus pajak. brg2 orderan cm sy carikan diberbagai toko,spt kulakan trs jual lg. sdg sy blm phm soal pajak. apakah cukup npwp pribadi atau harus buat CV utk bisa pajak PPN? atau cukup jd freelance biasa sj? soale sy takut klo ada apa2 soal pajak. mohon dijawb.trmksh.

    ======Faisal========

    Klu transaksi ke bendaharawan pemerintah (misalnya : puskesmas) maka dikenakan PPh Pasal 22 Belanja Barang 1,5% bu risma dan ibu diberikan bukti potong berupa SSP yang dapat ibu kreditkan di SPT Tahunan ibu, sedangkan mengenai PPN sepanjang ibu belum PKP atau wajib PKP(omzet di atas Rp 600juta pertahun) maka tidak perlu dipungut PPN. CV atau PT jika kepemilikan lebih dari satu orang bu risma, NPWP orang pribadi dapat digunakan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban ibu sebagai pekerja bebas atau usahawan pribadi bu risma. Ibu mau berbisnis mau ga mau harus mengenal pajak ibu, tak kenal maka tak sayang.. coba dipelajari ibu…

    Terima Kasih. :)

  118. Risma said

    Klo CV yg blm PKP yg dilaporkan ke kantor pajak apa saja ya?

    =======Faisal========

    Maaf bu risma tolong dibaca tulisan saya “Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Baru”

    Terima Kasih. :)

  119. een said

    Pagi Pak,
    Saya mau nanya nih, mengenai PPh 23 dan PPN. Jika perusahaan kami menerima jasa dari Perusahaan A dan atas jasa tersebut kami sudah bayarkan PPN dan Pihak A juga sudah memungut PPh 23 atas invoice tersebut. Tetapi kegiatan tersebut kami sub cont kan lagi ke Perusahaan B yang juga merupakan salah satu pemegang saham dari prusahaan kami. Pertanyaannya apakah kami berkewajiban memungut PPh 23 dan Perusahaan B juga wajib membayar PPN nya? Terima kasih atas jawabannya Pak.

    =======Faisal=======

    Tepat sekali bu een, seandainya pun nilai penyerahannya sama kan sebenarnya tidak ada PPN atau PPh di ibu karena PPN yang dipungut PT B ke ibu kan terganti dengan ibu memungut PPN dari PT A sehingga PK ibu dari PT A = dengan PM ibu dari PT B, sedangkan untuk PPh Pasal 23 dengan kondisi yang sama penghasilan ibu yang dipotong oleh PT A akan kembali lagi ketika ibu memotong penghasilan PT B, bukan begitu bu een ?

    Terima Kasih. :)

  120. Risma said

    Pak,mau tanya lg.
    1.klo buat ijin HO syaratnya apa sj?

    2.klo buat UD syaratnya apa? dan ada laporan tiap bln nggk? mnta infonya. trmksh.


    =======Faisal=======

    Wah maaf bu risma, klu ijin pendirian bukan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak tetapi di Kemendag, DJP hanya menangani perpajakannya saja..

    Terima Kasih. :)

  121. Geri said

    Dear P. Faisal,

    Di bulan Mei 2012, ada nomor faktur yang sudah disiapkan untuk dibuatkan faktur pajaknya, tapi karena satu dan lain hal, nomor tersebut malah tidak terpakai dan di bulan selanjutnya pun sudah dibuatkan faktur2 pajak yang lain dengan nomor yg berurutan, jadi nomor tersebut terlompati, bagaimana baiknya pak untuk masalah tersebut? jika saya merevisi nmor2 yang sudah ada, berarti saya juga harus menghubungi satu2 customer yang sudah dibuatkan faktur pajak yg berurutan karena terlompati tadi pak? Lalu ada juga penerimaan yang sifatnya others dan kurang material, tapi tidak dikenakan ppn, padahal kita sudah PKP, itu bagaimana pak perlakuannya?

    Terima kasih sekali pak atas masukannya…


    =======Faisal=======

    Diketentuannya sepertinya tidak diatur pak geri, namun mungkin bisa dibuat berita acara yang menyatakan nomor tersebut tidak dipakai yang disampaikan ke KPP terdaftar, ke depannya sebaiknya digunakan sistem agar penomoran yang melompat tidak terjai lagi. Material atau tidak material sepanjang penyerahan BKP atau JKP harus dibuatkan faktur pajak.

    Terima Kasih. :)

  122. keykey said

    selamat siang Pak,
    mohon bantuannya, apakah ada sanksi bagi kita yang membeli barang dari CV/PT/Toko dan tidak dikenakan PPN dalam jumlah yang besar (sekitar 20jt/bulan) secara rutin setiap bulan?
    terima kasih

    =====Faisal========

    Tidak ada sanksi bu sepanjang bukan faktor kesengajaan untuk menghidarkan PPN atau CV/PT penjual belum wajib sebagai PKP.

    Terima Kasih. :)

  123. Septy HW said

    Selamat siang Pak Faisal,
    Mohon bantuannya, saya seorang staff pajak dimana kantor saya bekerja merupakan PKP, ada beberapa yang ingin saya tanyakan :
    1. Metode akuntansi yang digunakan oleh kantor saya adalah kas basis, kapan saat yang tepat perusahaan menerbikan faktur pajak? mengingat ketika mengeluarkan invoice perusahaan tidak mencatat sebagai piutang. Selama ini perusahaan saya menerbitkan faktur pajak ketika pembayaran diterima, tetapi saya kurang mengerti apakah metode penerbitan ini benar atau tidak karena saya tidak menemukan dasar hukumnya.
    2. Perusahaan saya juga membuat invoice kepada customer atas suatu transaksi dimana transaksi tersebut merupakan tagihan dari pihak ketiga (sistem cost to cost), apakah perusahaan saya perlu menerbitkan faktur pajak & dipotong pph? mengingat pembayaran yg nantinya diterima akan dibayarkan kembali ke pihak ketiga (cost to cost).

    Terima kasih banyak pak atas bantuannya


    =======Faisal========

    Metode akrual basis atau kas basis boleh diterapkan bu Septy namun secara perpajakan tidak ada perbedaan perlakukan bagi perusahaan yang merapkan akrual basis atau kas basis yakni untuk saat pembuatan faktur pajak mana yang lebih dahulu antara pembayaran dan penyerahan barang/jasa keculai penyerahan ke bendaharawan pemerintah pada saat pengajuan invoice. Ketentuan ini diatur dalam PER-13/PJ/2010 yang diubah dengan PER-65/PJ/2010.
    Sepanjang itu merupakan obyek PPh Pasal 23 maka ada kewajiban pemotongan ibu, transaksinya atas pemberian apa ibu ?

    Terima Kasih. :)

    • Septy HW said

      Terima kasih Pak Faisal atas tanggapannya.
      Tetapi untuk pertanyaan kedua saya pak, jadi perusahaan saya bekerja adalah perusahaan shipping dimana selalu membuat tagihan/invoice kepada customer atas jasa pengangkatan/penurunan container, terminal handling & jasa2 denda di pelabuhan. Tetapi sebenarnya tagihan2 tersebut nantinya akan dibayaran kembali kepada perusahaan depo pelabuhan. Jadi secara garis besar adalah tagihan tersebut merupakan tagihan dari perusahaan depo pelabuhan yang ditagihkan kepada customer perusahaan saya, dimana yang menagih adalah perusahaan saya, tetapi sebenarnya bukan merupakan pendapatan perusahaan saya melainkan depo pelabuhan. Apakah atas transaksi tersebut perusahaan saya harus menerbitkan faktur pajak & dipotong PPh 23 untuk setiap invoice mengingat transaksi tersebut sebenarnya bukan merupakan pendapatan perusahaan?

      Terima kasih banyak atas bantuannya kembali.

      =======Faisal==========

      Jasa freight dan forwarding bukan obyek PPh Pasal 23 bu septy.. Klu PPN ibu sebagai KPK wajib bu, toh ibu juga dapat pajak masukan juga kan…

      Terima Kasih. :)

  124. fahra said

    Siang Pak Faisal,

    saya ingin bertanya, ada contoh kasus yaitu toko material (bangunan) biasa,bersifat pribadi,belum PKP. kemudian salah satu customernya ada yg sudah berbentuk PT.dan PT tersebut meminta ppn serta faktur pajak. itu bagaimana mana ya? apa toko material tsb harus membuat PKP + setiap transaksinya ditambah PPn 10%?
    Masalah nya ini toko material biasa (menyediakan paku,kayu,pasir dll.), apakah di setiap customer harus dibebankan ppn (mayoritas customer warga biasa, masa setiap beli paku 1kg +ppn 10%???) jika keadaan seperti itu, pasti customer warga biasa akan lari dan akan membeli bahan bangunan lainnya ditoko material yg lain (yg belum pkp & tanpa ppn 10%).. bagaimana ya pa..mohon pencerahannya

    ======Faisal========

    Sepanjang omzet dalam setahun belum mencapai Rp 600juta belum ada kewajiban untuk menjadi PKP, sepanjang belum mempunyai kewajiban sebagai PKP dan wajib pajak memilih untuk tidak menjadi PKP maka yang bersangkutan tidak mempunyai kewajiban atau hak sebagai PKP salah satunya memungut dan menerbitkan faktur pajak bu fahra. Untuk pedagang eceran yang PKP faktur pajak kan dapat berbentuk bon kontan, faktur penjualan, cash register, karcis, kuitansi, atau bukti pembayaran lainnya asal tercantum nama, alamat, dan NPWP penjual jenis barang, jumlah dan harga barang serta memuat kode dan nomor seri serta tanggal transaksi, contohnya cash register ketika ibu fahra membeli dari mini market atau super market.

    Terima Kasih. :)

  125. luis said

    saya warga batam yang memiliki kendaraan ftz (r2),
    yang saya tanyakan bagaimana ca pengurusan agar motor saya bisa nyebrang ke p.bintan yg katanya mesti bayar ppn 10% faktur motor tsbt. dan di mana pengurusannya?
    mohon bantuan penerangannya.
    trims sbelumnya.


    ========Faisal=========

    Ya pak luis untuk perolehan di kawasan bebas (Batam) mulia 01 April 2010 yang keluar dari kawasan bebas wajib disetorkan PPN-nya, penyetoran dilakukan di bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan SSP dengan mencatumkan NPWP, Nama, dan alamat pak luis, lalu cantumkan nilai PPN-nya nilai PPN adalah 10% dari nilai sesauai Faktur Penjualan, dengan Kode Akun Pajak (KAP) 411211 dan Kode Jenis Setoran(KJS) 100.

    Terima Kasih. :)

  126. Kristin said

    Siang pak Faisal, saya ingin bertanya apakah ada konsekuensinya bagi perusahaan saya jika menerbitkan faktur pajak tidak berurutan penomorannya. Misalnya saya terbitkan nomor 118 tgl 10 oktober selanjutnya 119 s/d 150 tgl 28 september…
    mohon penjelasannya dari bapak. terima kasih.

    ======Faisal========

    Bisa saja ibu kristin, karena penomoran yang tidak urut bisa diindikasikan tanggal pembuatan faktur pajak sebenarnya tidak sesuai dengan seharusnya karena sesuai pasal 14 PER-13/PJ/2010 std PER-65/PJ/2010 diatur bahwa faktur pajak yang diterbitkan melebihi batas waktu 3 bulan dari faktur pajak seharusnya dibuat maka dianggap bukan faktur pajak dan pasal 15 ayat (1) huruf b PER-13/PJ/2010 std PER-65/PJ/2010, diatur bahwa faktur pajak yang diterbitkan bukan pada saat sehasruany diterbitkan dapat dikenai sanksi bunga 2% dari DPP sesauai Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

    Terima Kasih. :)

  127. beni said

    Siang Pak Faisal, saya ingin bertanya. Perusahaan saya pindah lokasi usaha, sehingga berganti kode kppnya. lantas bagaimana dengan faktur pajak masukan yang diperoleh dengan npwp lama yang belum dikreditkan di kpp lama. Dapatkah dikreditkan di kpp baru? Terimakasih


    ======Faisal========

    Bisa pak beni sepanjang tanggal penerbitannya saat itu memang bapak masih di lokasi yang lama..

    Terima Kasih. :)

  128. Risman said

    Sore pak!
    Sy punya usaha penjualan sendiri/pribadi,relasi sy yaitu instansi. dan butuh NPWP. yg sy tnykan,apa bisa klo sy buat npwp sj tanpa mendirikan CV utk usaha biar sy bs pajak utk penjualan ke instansi? dan syaratnya apa sj bila buat npwp utk usaha sendiri. trmksh.


    ======Faisal========

    Bisa saja pak Risman, mengisi fomulir (softkopi ada di blog ini), melampirkan fotokopi ktp dan Kartu Keluarga ditambah surat ijin usaha(bagi usahawan) atau surat keterangan kerja bagi pegawai.

    Terima Kasih. :)

  129. yuanita said

    Dear Pak Faisal,

    Mohon dibantu advice-nya, bila penomoran faktur pajak salah dari bulan januari dan baru tahu di akhir tahun apakah secara keseluruhan faktur pajak tersebut cacat? Bila harus diganti, cost yang akan dikeluarkan juga sangat besar. terima kasih pak

    =======Faisal========

    Iya ibu yuanita ketentuannya menyebutkan seperti itu… Mau tidak mau, walaupun berat ibu sebaiknya membuat faktur pajak pengganti

    Terima Kasih. :)

  130. Risman said

    Trs utk penjualan yg harus pajak, yg dilaporkan ke kpp apa sj,atau cm SSP sj? kedua,apa sy bebas belanja/kulakan artinya nota kulakan nggak dihitung/utk laporan pajaknya? mksh.

    ======Faisal=========

    Tergantung bapak risman mengajukan sebagai PKP atau tidak pada saat pendaftaran, klu omzet bapak setahun tidak lebih dari Rp 600juta dan bapak tidak mengajukan PKP maka pelaporan masa adalah PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 21 jika bapak memperkerjakan orang lain, serta kewajiban tahunan SPT Tahunan Orang Pribadi. Untuk referensi bapak bisa baca tulisan saya tentang wajib pajak baru.

    Terima Kasih. :)

  131. Sulis said

    Mohon Pencerahan Pak Faisal,.. Saya dapat surat dari KPP yang menyatakan bahwa omzet SPT Tahunan saya tidak sama dengan SPT PPN,.. dalam SPT Tahunan saya omzet berkisar 300an juta setahun dan saya tidak pernah mengajukan PKP dan tidak pernah menerima surat PKP, setelah saya datangi AR ternyata dalam administrasi pajak, saya sdh PKP sejak 2009, AR meminta saya untuk membayar PPN yg terutang sejak 2009 sd skrg,.. saya sangat keberatan karena saya merasa tidak pernah mengajukan PKP ataupun menerima surat PKP dari KPP,.. bagaimana solusinya Pak,.. mohon masukan, terimakasih

    =======Faisal========

    Maaf bu nurul pada saat pendaftaran NPWP bagaimana apakah ibu juga mengajukan sebagai PKP atau tidak ? Coba dilihat kembali surat keterangan teradftar yang diberikan KPP pada saat mendaftar apakah ada kewajiban PPN-nya ?

    Terima Kasih. :)

    • sulis said

      Terimakasih Pak Faisal Balasannya, sedikit cerita, pertama mengajukan NPWP saya sebagai karyawan swasta, kemudian tahun 2006 saya keluar dan buka toko aksesoris sepeda motor,.. th 2008 saya memang sebelumnya pernah dapat surat himbauan untuk mengajukan PKP karena barang yang saya jual barang kena pajak, tapi kemudian langsung saya balas surat tersebut saya masih pengusaha kecil dan barang yg saya jual barang-barang buatan home industri, intinya saya keberatan untuk dikukuhkan PKP karena saya akan berat untuk bersaing harga,.. sd 2011 saya tidak pernah dapat surat dari KPP, baru kemudian pada pertengahan Agustus 2012 kemarin katanya ada Registrasi PKP ada AR datang ke toko sambil membawa 2 buah surat yg katanya sdh dikirimkan 2011 dan 2012 equalisasi omzet PPh dan PPN dan sekaligus Sensus Pajak,.. baru saya menghadap AR dan dicetakkan bahwa secara administrasi saya sdh terdaftar PKP sejak April 2009 dg KLU Penjualan sepeda motor dan sparepart, toko saya tidak ada jual motor Pak Faisal hanya aksesoris aja,.. AR meminta saya membayar PPN sejak dikukuhkan, jelas ini sangat memberatkan saya belum lagi kalau dikeluarkan STP, kalau memang harus PKP saya bersedia dikukuhkan tapi sejak 2012 bisa apa tidak menurut Pak Faisal, apa yg sebaiknya saya lakukan..? terimakasih atas masukannya salam


      =======Faisal=======

      Klu begitu pak sulis tinggal tunjukkan bahwa pengukuhan PKP bukan permohonan bapak dan omzet bapak dalam setahun tidak melebihi omzet pengusaha kecil Rp 600juta setahun. Dari kantor pajak pun akan membuktikan klu itu permohonan bapak (surat permohonan wepe kan ada pertinggalnya di kantor pajak) atau tidak, kalau tidak maka seharusnya dapat dibuktikan omzet bapak lebih dari omzet pengusaha kecil (Rp 600juta pertahun)

      Terima Kasih. :)

  132. Yuli Elfi said

    Selamat Sore Pak.

    Saya ingin tanya Perusahaan tempat saya bekerja adalah perwakilan dari perusahaan LN yang ditunjuk untuk melakukan pemasaran dan service/perbaikan atas produk mereka tetapi perusahaan saya berbentuk badan hukum (PT) dan segala biaya operasional menjadi tanggungan perusahaan LN tersebut, dan perusahaan saya hanya membuat request biaya yang akan digunakan pada bulan berikutnya, pertanyaan saya :

    1. apakah uang atas biaya operasioanal tersebut dikenakan PPN??
    2. Perusahaan LN tersebut merasa keberatan jika menanggung beban PPN atas uang operasional tersebut, karena untuk biaya operasional saja sudah besar? untuk itu apakah uang operasional tersebut bisa dikategorikan ekspor jasa dengan tarif 0%, atau jasa tidak kena pajak?
    4. apabila memang dikenanakan PPn 10%, bagaimana cara pembuatan faktur pajaknya, karena perusahaan LN tidak ada NPWP dan alamat pun di LN,
    5. apakah ada UU atau peraturan yang menjelaskan secara detail tentang kasus perusahaan saya tersebut?

    mohon penjelasannya segera ya pak, karena penting sekali, terima kasih

    =======Faisal========

    Kalau saya memahaminya maaf bu yuli, pembayaran pihak LN ke ibu adalah penggantian atas jasa yang telah ibu lakukan untuk memberikan service di Indonesia, sesuai UU PPN No. 42 tahun 2009 jo PP 1 tahun 2012 jasa ibu bisa dikategorikan jasa maklon(service ibu ke costumer tentu harus sesuai standar pihak LN) karena pemanfataan di Indonesia walaupun yang menggunakan pihak LN maka terutang PPN. Pelunasannya bisa dengan menerbitkan faktur pajak seperti bertransaksi dengan pihak yang tidak memiliki NPWP.

    Terima Kasih. :)

    • Yuli Elfi said

      Terima kasih pa dengan balasannya, tetapi ada beberapa pertanyaan lagi : jika membuat faktur pajak keluaran untuk pengusaha LN yang tidak ada no NPWP apakah bisa? dan apakah bisa menjadi pajak masukan bagi pengusaha LN tersebut? karena bagaimana penjelasan mengenai faktur pajak keluaran atau masukan antar negara.

      Terima kasih banyak…


      =======Faisal=======

      Apa bedanya dengan WNI yang belum berNPWP bu Yuli ? kan sama saja.. tentu bisa bu… Sama seperti WNI tidak berNPWP PPN-nya tentu dibiayakan bu…

      Terima Kasih. :)

  133. Risman said

    Siang pak faizal,mau tanya lg.
    Misal pny CV dan NPWPnya tp bila suatu saat tdk ada penjualan apakah CV itu bs dihapus? dan jk bs ada biaya pengapusan nggak ya? trmksh.


    =======Faisal=======

    Tentu bisa pak risman, namun tentu harus ada akta pembubarannya.. Penghapusan NPWP tidak ada biayanya pak namun untuk membuat akta pembubaran tentu bapak membayar notaris…

    Terima Kasih. :)

  134. anie said

    sore pak faisal

    Ada yang ingin saya tanyakan seputar ppn dan faktur pajak, untuk perusahaan property/depelover yang menggunakan sistem pembayaran bertahap, sementara penyerahan barangnya belakangan(indent) bagaimana perlakuan ppn nya ya apakah tetap terutang ppn saat mulai pembayranan DP 1 dan seterusnya, dan bagaimana jika terjadi pembatalan atau kpr tidak disetujui sementara faktur pajak sudah dibuat…. dan bagaimana perlakuan di faktur pajaknya jika pembeli tidak memiliki npwp, dan ada yang menggunakan npwp suami apakah diperbolehkan…..

    tnks…..

  135. niken said

    Selamat pagi P’Faizal,

    Saya mau bertanya mengenai faktur pajak. Bisakah faktur pajak digabung/disatukan sebagai tanda terima atau kuitansi? Apakah kalo ingin menyatukan faktur pajak dan kuitnsi itu harus melalui suatu prosedur khusus?tidak boleh sembarangan?

    Terima kasih..Mohon bantuannya..

  136. exoo said

    Siang pak.
    Misal saya mendirikan cv pd bln november,otomatis aktif mulai digunakan bln desember,jd dlm setahun cm 1 bln. apakah sy perlu laporan spt tahunan,klo lg 1 bln aktf ?? mohon pnjelasan. trmksh.

  137. Pungky said

    Siang Pak,
    Perush saya adalah jasa alih daya, salah satu customer adalah BUMN sesuai dengan PER No 85/PMK.03/2012 saya harus keluarkan FP dengan kode 030 (apabila nilai lebih dari 10jt).
    Pertanyaannya :
    1. Apabila ada ada faktur pengganti apakah benar menggunakan kode 031 ?
    2. Ada batas maksimal berapa kali 1 faktu (invoice) mengalami perubahan / faktur pengganti ? apakah bisa lebih dari 2 kali ?
    3. Apabila bisa lebih dari 2 kali, kode tetap 031 ? dengan catatan : misal faktur pengganti nomor 031.xxx.xx.xxxxxxxx ?
    4. Apabila tidak boleh menerbitkan faktur pengganti lebih dari 2 kali apa dasar hukumnya?

    terimakasih – Bp. Pungky

    =======Faisal=======

    1. Benar pak Pungky
    2. Menurut saya tidak ada batasnya pak, tetapi lain hal jika yang dimaksud faktur pajak pengganti adalah menggantikan faktur pajak bukan menggantikan faktur pajak pengganti.
    3. Menurut saya seperti itu pak.
    4. Nah itu penafsiran mengani faktur pajak pengganti coba menurt bapak yang dimaksud dalam PER-13/PJ/2010 tentang faktur pajak pengganti seperti apa ?

    Terima Kasih. :)

  138. sidik95 said

    Selamat Siang Pak,

    Salah satu anak perusahaan sedang diperiksa, utk tahun pajak 2010.
    ketika mau PHP diketahui bahwa perusahaan ini seharusnya PKP dan akan ditetapkan PKP secara jabatan.
    masalahnya adalah pada tahun tersebut transaksi penjualan atas barang (barang ini dikategorikan bebas PPN) tidak diterbitkan faktur pajak. (karena perusahaan memang belum PKP pada masa tsb).
    Hasil pemeriksaan dikenakan sanksi administrasi pasal 14 ayat 4 2% dari DPP.
    apakah untuk barang yang dikategorikan bebas PPN tetap dikenakan 2% dari DPP? apakah tidak ada pengecualiannya sehingga sanksi administrasi hanya seperti telat lapor SPT?

    =======Faisal=======

    Wajib Pajak yang tidak memupnyai hak/kewajiban PPN adalah PKP Pengusaha Kecil yang tidak menjadi PKP maka atas penyerahan BKP yang dilakukan menjadi tidak terutang PPN namun apabila yang bersangkutan bukan lagi sebagai kategori sebagai Pengusaha Kecil maka wajib menjadi PKP sejaka omzetnya sudah melampaui 600juta dalam setahun, sehingga sejak saat itu seharusnya wajib pajak yang bersangkutan wajib memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak pak sidik atas penjualan/pemberian jasa yang dilakukan.

    Terima Kasih. :)

  139. yanti said

    Ass… Mau tanya Pak Faisal pembuatan PPN keluaran. Saya bekerja d perusahaan yg brgerak d bidang kargo expedisi muatan udara. Saya mdpt tgs membuat PPN Keluaran berdasarakan kwitansi harian. Untuk 1 bulan saya harus mencetak lbh dr 1000 lbr faktuk pajak. Saya mau txkan apakah boleh kwitansi yg timbul atas transaksi harian selama 1 bulan dikumpulkan mjd 1 kmdan faktur pajakx dibuat dlm 1 bulan hx dbuat 1 ato 2 faktur pajak. Sblmx kwitansi sudah saya pisah berdasarkan perusahaan dan jenis jasa? Karena slma ini saya kewalahan pak dlm pembuatan faktur pajak. Mohon bantuanx.

    =======Faisal=========

    Diketentuan Perpajakan ada yang disebut Faktur Pajak gabungan bu yanti, yakni satu faktur pajak untuk keseluruhan transaksi dalam satu masa pajak dan satu lawan transaksi yang dibuat pada akhir bulan penyerahan.

    Terima Kasih. :)

  140. wiji said

    pagi pak ini saya mau nanyak2 dikit soal pajak lgsg saja ya pak

    1 PT a mejual barang jasa pada PT b pada bulan
    juli pada bulan november PT b memberitahukan kalau faktur pajak bulan juli belum diterima padahal PT a sudah mengkreditkan gmn solusinya pak??

    2 PT a menjual jasa pada PT b (bendaharawan ) telah membayar ppn terlebih dahulu sebelum pengerjaan padahal invoice belum dibuat akhirnya terbit ssp dengan masa pajak oktober apakah saya bisa buat invoice bulan desember dan ssp tersebut dilampirkan juga??

    ==========Faisal============

    1. Maaf pak wiji, PT A kan penjual bukankah PPN-nya sebagai Faktur Pajak keluaran bukan masukan ? mungkin maksudnya sudah melaporkan sebagai FP keluaran ya pak ? Kalau hilang bisa diberikan copy yang dilegalisir oleh KPP PT A terdaftar, kemudian melaporkannya dalam pembetulan salah satu masa pajak juli s.d. Oktober.
    2. Faktur Pajak ke bendaharawan dibuat pada saat pengajuan invoice, ssp yang diterima dari bendharawan merupakan kelengkapan dari faktur pajak yang diterbitkan dan dilaporkan.

    Terima Kasih. :)

  141. Vonny Elisabeth said

    Selamat siang Pak,

    Perusahan tpt saya bekerja (PKP) adalah rekanan dari Perusahaan Minyak (Wapu) dan skrg lagi diperiksa pajak. Hsl pemeriksaan menyatakan perusahaan saya kena denda psl 14(4) KUP berupa keterlambatan pembuatan Faktur Pajak dan denda terlambat setor SSP Pemungut atas setoran .

    Selama ini kami membuat Invoice dan Faktur pajak pada saat menyampaikan invoice kepada Wajib Pungut bukan pada saat penyerahan barang sesuai dengan peraturan dari Wapu tersebut yaitu tanggal Faktur pajak harus sama dengan tgl penyampaian invoice/Faktur Pajak dan juga peraturan dari pihak Wapu batas tgl penyampaian invoice/FP adalah tgl 23.
    kami sudah berkomunikasi dengan bgn pajak dr Wapu bahwa peraturan yg dipakai adalah SE -50/PJ/2011.

    dan mengenai terlambat setor SSP bukankah yg berhak adalah pihak Wapu kenapa kita yg kena denda.

    Mohon penjelsan dari bapak. ( kaluau boleh apa beda SE-50/PJ/2011 dan peraturan Dijen Pajak No.13/PJ/2010

    Terima kasih sebelumnya.

    Salam,
    Vonny

    ==========ZFaisal============

    SE-50/PJ/2011 hanya penegasan dari aturan PER-13/PJ/2010 yang diubah dengan PER-65/PJ/2010 tentang saat pembuatan faktur pajak jadi pada dasarnya sama saja ibu, di SE-50 juga diberikan beberapa contoh kasus.. Silahkan ibu pelajari… Salah satu penegasannya adalah untuk penyerahan jasa yang pembayarannya merupakan nilai penggantian, ketika terjadi penyerahan seharusnya dibuat faktur pajak namun jika nilai penyerahan pada saat itu belum dapat diketahui secara pasti maka pembuatan faktur pajak dapat dibuat pada saat pengajuan invoice, nah konteksnya dengan pertanyaan ibu Vonny, apakah transaksi ibu seperti itu ?
    Menurut saya penyeoran PPN Pemungut memang seharusnya tanggung jawab WAPU sebagai pemungut dan penyetor PPN-nya untuk itu kalau terjadi keterlambatan penyetoran PPN atas transaksi ini oleh WAPU hal itu menurut saya tanggung jawab WAPU maka yang dikenakan sanksi adalah WAPU.

    Terima Kasih. :)

  142. desyana said

    selamat pagi pak.

    maaf sebelumnya ini pertanyaan yang mungkin kurang masuk akal..tapi perusahaan saya memang baru membuat faktur pajak dan belum tau ketentuan dalam penulisannya.
    dari contoh faktur pajak yang dapat dibeli di gramedia, saya menemukan terdapat 2 lembar rekapan faktur pajak di kanan atasnya yang bertuliskan “lembar ke-1 untuk pembeli BKP/Penerima JKP Sebagai bukti Pajak Masukan” dan yang lembar ke duanya bertuliskan “lembar ke-2 untuk penjual BKP/Penerima JKP Sebagai Bukti Pajak keluar”.
    yang ingin saya tanyakan adalah jika kita membuat faktur pajak menggunakan excel akan membuat 2 halaman secara langsung dan akan memakan waktu dengan tulisan tersebut. sebenarnya tulisan tersebut diwajibkan tidak dalam membuat faktur pajak tersebut. apakah kita dapat menggunakan kertas kertas Continuos Form (2 ply) tanpa harus menulis kata-kata yang saya maksud tadi.

    mohon bantuannya ya pak..karna ini masalah sistem yang membuat lama perusahaan saya untuk membuat faktur pajaknya..maaf sebelumnya dan terimakasih

    salam,
    desy

    ========Faisal==========

    Diwajibkan ibu desy, karena untuk memastikan masing-masing peruntukannya… Untuk mempercepat menurut saya ibu bisa membuat kertas 2 play di percetakan dengan sudah ada tulisan tersebut di pojok kanan atas atau untuk biaya lebih ringan ibu bisa membuat dua stempel sehingga ketika selesai diprint out tinggal distempel saja.

    Terima Kasih. :)

  143. selina said

    Selamat siang Pak,
    Pak saya mau tanya

    klo misalnya 1 PT menjual ke pembeli yang non npwp & pembeli yang sudah punya npwp.
    Untuk pembeli yang punya NPWP kita buatkan FP agar bisa dikreditkan dan di masukkan satu per satu ke espt ke lampiran Formulir 1111A2.
    Sedangkan untuk pembeli yg tidak punya NPWP tetap kita buatkan FP nya namun kita input total penjualannya dalam ESPT Formulir 1111AB Bagian B.1 Penyerahan dalam negeri dgn FP yg tidak digunggung.
    Bener atau tidak yah pak klo perlakuan nya seperti itu ???

    Trus yang saya mau tanyakan juga, untuk ESPT Formulir 1111A2
    Apakah di Daftar Pajak Keluaran nya harus lengkap nomor urut FP nya selama 1 bulan ?
    Karena utk pembeli non npwp yang kita buatkan FP nya tidak kita masuk kan ke Form 1111 A2. sehingga hasilnya tidak lengkap.

    mohon pejelasannnya, terima kasih.


    =========Faisal===========

    Sepanjang penjualan ibu selina bukan berbentuk retail maka penjualan ke PKP, non PKP, atau malah non NPWP maka faktur pajak yang diterbitkan tetap sama yaitu faktur pajak sebagaimana diatur dalam PER-13/PJ/2010 sementara apabila penjualan ibu merupakan penjualan retail maka yang menjadi acuan adalah PER-58/PJ/2010 yakni pelaporan faktur pajak yang digunggung

    Terima Kasih. :)

  144. ria said

    selamat siang pak…

    ditempat saya bekerja sedang ada pemeriksaan pajak untuk ppnnya untuk tahun 2003-2008..nah masalahnya data yang ada hanya tahun 2006-2008 bagaimana cara penyelesaiannya..adakah sanksi karna data kita tidak lengkap..
    faktur2 dan spt untk tahun 2003-2004 tidak ada semua..

    terima kasih.

    ======Faisal=========

    Kewajiban penyimpanan berkas diketentuan kita 10 tahun ibu, pemeriksaan apa nih ibu sampai 6 tahun bu ria ? Kalau resitusi kok bisa selama itu ? dan kalau ini permohonan sudah seharusnya ibu mempersiapkan dokumennya sebelum mengajukan permohonan… Soal dokumen tidak ada maka pajak terutang ibu dihitung berdasarkan dokumen yang ada atau pendekatan lain..

    Terima Kasih. :)

  145. Titiek said

    Selamat siang, Pak

    – Bagaimana cara untuk penerbitan faktur pajak pengganti, dimana atas fp yang dilaporkan oleh penjual dan pembeli tidak sama.
    Kronologinya sbb. penjual menerbitkan no fp 0x0.xxx.13.00000134 di awal tahun. Lalu dikeluarkan penggantinya dg no 0x0.xxx-13.00000004 (sebelum terjadi pelaporan spt masa). Pada waktu pelaporan, penjual melaporkan no fp 030.000-13.00000134 sdg pembeli melaporkan no fp 030.000-13.00000004.
    – Untuk pembetulan spt masa, apakah dpp dan ppn nya dikosongkan ?
    Mohon penjelasan beserta dasar hukumnya juga Pak.
    Terimakasih

    ========Faisal==========

    Ibu titiek membeli BKP dari BUMN ? ketentuan faktur pajak diganti sebelum dilaporkan tidak ada bu titiek, karena keduanya belum melaporkan maka tidak dimasukan sebagai kategori faktur pajak pengganti. Hal seperti itu, dianggap dokumen FP yang pertama dianggap tidak ada kemudian diganti dengan yang baru, nah jika sudah dilaporkan baru mekanismenya faktur pajak pengganti itulah yang diatur diketentuan perpajakan.. Nah ketika lawan transaski ibu memutuskan untuk mengubah faktur pajak tersebut seharusnya faktur pajak yang lama baik di ibu atau di lawan transaksi ibu sehingga kejadian ini tidak terjadi, kalau terjadi seperti ini saya juga bingung memberikan pendapat karena kasus seperti ini tidak diatur diketentaun perpajakan. Untuk itu sebaiknya bu titiek konsultasikan dengan AR ibu atau lawan transaski ibu dengan AR-nya, mudah-mudahan menemukan solusi yang terbaik.

    Terima Kasih. :)

    • Titiek said

      Terimakasih atas penjelasannya, Pak Faisal.


      ======Faisal=========

      Sama-sama bu titiek…

      Terima Kasih. :)

  146. mohon pencerahan :

    perusahaan saya berdiri september 2012, dan mendapat pekerjaan jasa event november 2012, dp pertama 6 desember 2012 perusahaan saya non pkp, kemudian perusahaan saya terbit pkp 26 desember 2012, kenudian pembayaran pelunasan januari 2013 tapi saya tidak memungut ppn 10% dan tidak menerbitkan faktur pajak.
    bulan februari 2013 saya menerima surat potongan pph pasal 23 dari perusahaan pemberi pekerjaan, apakah perusahaan saya bisa di kena sanksi yaa?
    dan apa selanjutnya yang harus saya buat yaaa???

  147. Novi said

    Selamat siang pak,
    saya baru bekerja diprsh percetakan bgn pajak.. yg menjadi masalah adalah penomoran faktur pajak yang berlanjut dari tahun 2009 smp 2011 . Dan ada juga no faktur pajak yang loncat. Saya dpt info kalau saya harus membuat berita acara.. saya mau minta bantuan bpk ada ngak format untuk berita acara ini ?? terima kasih


    ======Faisal========

    Kalau berlanjut sebaiknya membuat faktur pajak pengganti bu novi sedangkan nomor seri FP yang lompat untuk BA-nya tidak format yang standar…

    Terima Kasih. :)

  148. santa widi said

    selamat siang pak,

    bagaimana menangani nya pak jika transaksi penjualan bulan mei tapi customer minta di buatkan invoice dan FP per bulan agustus?
    sya minta tolong masukan nya pak.

    terima kasih

    ======Faisal=========

    Sudah ada pertanyaan yang sejenis mohon dibaca dulu bu santa…

    Terima Kasih. :)

  149. Arini said

    Assalamu`alaikum

    Pak mau tanya, jika kita sudah menyetorkan PPn tapi customer tidak mau melunasi tagihan atas PPn yang telah disetorkan apa yang harus dilakukan?

    =======Faisal ===========

    Dari sisi pajak tidak ada yang bisa dilakukan bu arini, kalau kondisi ini menurut saya murni apa yang seharusnya ibu lakukan ketika ibu sebagai posisi penjual atau supplier. Lain hal jika tagihan tidak dibayar mungkin ibu misa menarik barang ibu dan membatalkan transaksinya kemudian otomatis faktur pajaknya menjadi batal..hehe

    Terima Kasih. :)

  150. Renny said

    Pak, saya mau tanya apabila ada PT. A melakukan jual beli dengan PT B pada bulan mrt 2005, PT A belum melaporkan faktur pajak tersebut, padahal PT B sudah mengkreditkan faktur pajak tersebut dalam SPT Maret 2005. Kantor pajak menolak laporan dari PT B,kemudian PT A menolak SKPKB karena alasan bahwa faktur tersebut telah dilaporkan Okt 2005. Sebaiknya langkah apa yang harus dilakukan PT A, benarkah merubah tanggal faktur pajak tersebut dengan tanggal bulan okt 2005 dan dilaporkan dalam SPT masa PPN bulan Okt 2005 sudah benar?trus upaya apa yang bisa dilakukan PT A terhadap masalah ini? trima kasih…..

  151. sisca said

    selamat pagi,,,,
    saya mau tanya bagaimana cara mengisi e-SPT jika saya melakukan transaksi pembelian bahan/ material kepada pihak yang tidak mempunyai NPWP, itu masuknya d data yg mana ya??asih bingung dengan e-SPT, soalnya sosialisasinya kemarin kurang jelas….terimakasih…

  152. eva said

    pak saya mau tanya,,
    kalau menghapus ntpp yang sudah terlanjur di input gimana ya caranya ?
    mohon penjelasannya ya ?
    thank’s

    =======Faisal=========

    Masuk ke menu perekaman ssp, pilih ssp yang salah nttp-nya lau pilih ubah.. ubah data dengan sebenarnya lalu simpan bu eva..

    Terima Kasih. :)

  153. mardianto said

    perusahaan saya menyewakan tempat ke pada perusahaan asing tentunya tidak memiliki NPWP pelaporan Faktur pajaknya bagaimana ( cara input ke spt ppn 1111) terima kasih

    ========Faisal=========

    Tempat berada di Indonesia kan pak Mardianto ? Klu iya maka cantumkan NPWP-nya 0 kemudian nama dan alamat sesuai dengan nama & alamat pengusaha tersebut di LN. Input ke eSPT sama ketika bapak bertransaksi dengan orang dalam negeri yang tidak berNPWP.

    Terima Kasih. :)

    • mardianto said

      maksudnya perusahaan saya menerbitkan faktur pajak untuk perusahaan asing untuk sewa tempat lapor esptnya bagaimana

      ========Faisal=========

      Lihat jawaban saya sebelumnya..

      Terima Kasih. :)

  154. Pak,
    Apakah dua nomor invoice ( dua invoice) boleh di gabungkan dalam satu fp. invoice tersebut dalam bulan yang sama dan klien yang sama

    =======Faisal=========

    Boleh pak khairul, itulah yang disebut faktur pajak gabungan yang dibuat pada penyerahan terakhir bulan yang bersangkutan (bulan yang sama).

    Terima Kasih. :)

  155. Lina said

    sore pak,

    mau tanya misalnya kita bukak faktur penjualan tgl. 01 November 2013, tetapi karena customer melakukan pembayaran dibulan februari 2014, bisakah faktur pajaknya saya bukak di bulan pembayaran customer (februari 2014) terimakasih pak :)

    ========Faisal=========

    Maaf tidak bisa bu lina, klu diterbitkan Feb 2014 malah ibu nanti dikenakan sanksi 2% dari DPP sesauai Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

    Terima Kasih. :)

  156. eeng said

    Pak Faisal urgent banget nih.
    Perusahaan kami bergerak di bidang pertambangan. Setiap invoice uang muka dari customer kami terbitkan faktur pajak tetapi atas uang muka tersebut tidak kami catat sebagai pendapatan karena asumsi saya bahwa belum ada penyerahan jasa pada saat itu. Dan akan kami akui sebagai pendapatan setelah invoice by proggress terbit (nilai invoice – uang muka x10% untuk PPN). Pada saat ekualisasi terjadi ketidak cocokkan antara omzet dengan PPN yang disetor. Karena ada beberapa invoice uang muka sampai closing 2012 masih tercatat di akun uang muka sementara PPN nya sudah kami bayarkan. Pertanyaannya Pak, apa sudah betul apa yang sudah kami lakukan selama ini? Apa kami perlu melakukan pembetulan SPT badan tahun 2012 untuk mngkoreksi atas uang muka yang belum kami akui sebagai pendapatan tadi?

    Kami melakukan pembetulan atas SPT PPN masa Mei 2012 pada bulan Agustus 2012 (baru ketauan pak…) karena ada lebih bayar yang belum dikompensasi. Pembetulan yang kami lakukan adalah lebih bayar tersebut kami cantumkan dikompensasi di bulan Agustus 2012.
    tanpa melakukan pembetulan bulan Juni& Juli. Pertanyaannya pak, sesuai peraturan yang berlaku apa kami perlu melakukan pembetulan juga di bulan Juni & Juli supaya lebih bayar tersebut terlihat dan terbawa samapi Agustus 2012? Apa ada batasan wakktu untuk melakukan kompensasi itu?

    Maaf pak Faisal, mudah-mudahan pertanyaannya tidak melenceng dari topik faktur pajak karena akar persoalannya memang dari faktur pajak yang kami terbitkan….

    Terimakasi atas jawabannya.


    ========Faisal=========

    Tidak masalah tidak equal bu eeng sepanjang bisa dipertanggungjawabkan, secara akuntansi memang uang muka belum dianggap sebagai pendapatan.
    Sudah benar juga ibu atas LB karena pembetulan langsung bisa dikompensasikan ke masa pajak berjalan, setahu saya tidak ada batasan masa kompensasi ibu..

    Terima Kasih. :)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 785 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: