Pembukuan, Perubahan Metode Pembukuan dan Tahun Buku

Pada dasarnya semua Wajib Pajak wajib membuat pembukuan sebagaimana diatur di Pasal 28 ayat 1 Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) UU No. 6 tahun 1983 sebagiamana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan UU nomor 16 tahun 2009, namun bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan kategori tertentu diperbolehkan tidak membuat pembukuan namun tetap diwajibkan membuat catatan sebagaimana diatur di PER-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, yakni:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran usaha dalam setahun kurang dari Rp 1,8Milyar dan memilih menggunakan norma penghasilan neto dalam menghitung Pajak Penghasilan (diatur di PMK nomor 1/PMK.03/2007); atau
2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas, seperti misalnya karyawan.

Pembukuan yang dilakukan adalah secara komersial sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia (penjelasan Pasal 28 ayat (7) KUP) sehingga yang di lampirkan dalam SPT Tahunan Orang Pribadi/Badan adalah Laporan Keuangan secara komersial yang kemudian pada SPT Tahunan PPh baik orang pribadi atau badan dilakukan penyesuaian fiskal baik positif atau negatif. Untuk itu Wajib Pajak cukup membuat Laporan Keuangan secara komersial dan tidak perlu membuat dua laporan keuangan yakni laporan keuangan secara komersial dan laporan keuangan secara fiskal.

Dalam dunia bisnis suatu perubahan adalah hal yang lazim, begitu pun untuk perubahan pembukuan untuk itulah di PSAK kita juga mengatur mengenai perubahan metode pembukuan dan perubahan tahun buku. Perubahan metode pembukuan dan perubahan tahun buku pada awalnya diatur di Pasal 12 UU Pajak Penghasilan nomor 7 tahun 1983 namun pada perubahan ketiga Pasal 12 ini dihapus yakni melalui UU PPh nomor 10 tahun 1994 dan pada tahun yang sama ketentuan ini mucul di UU KUP  nomor 9 tahun 1994 yang merupakan perubahan kedua dari UU KUP nomor 6 tahun 1983 dalam pasal 28 ayat 7 kemudian diubah menjadi Pasal 28 ayat 6 pada UU KUP No. 16 tahun 2000 dan sampai UU KUP yang terakhir UU No. 16 tahun 2009 kentetuan Pasal 28 ayat 6 ini tidak diubah sehingga sesaui ketentuan tersebut maka setiap wajib pajak yang ingin melakukan perubahan metode pembukuan dan/atau tahun pajak harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak sebelum tahun buku yang baru berjalan atau metode pembukuan yang baru diterapkan.

Sementara itu aturan pelaksanaannya masih mengacu ke ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-14/PJ.313/1991 yang mengatur bahwa :

1. Pengajuan perubahan metode pembukuan dan/atau tahun pajak harus memenuhi : (a) SPT Tahunan PPh tahun pajak terakhir telah dimasukan; (b) apabila ada hutang pajak yang telah jatuh tempo maka wajib dilunasi terlebih dahulu; dan (c) membuat surat pernyataan tentang alasan perubahan dikehendaki oleh pemegang saham, pemberi kredit, partner usaha, pemerintah, atau pihak-pihak lainnya dan apabila tidak dilakukan perubahan akan mengakibatkan kerugian/kesulitan bagi wajib pajak, tidak ada niat untuk melakukan perubahan lagi, dan perubahan ini tidak ada maksud untuk sengaja melakukan penggeseran laba/rugi guna meringankan beban pajak.
2. Untuk permohonan pertama dapat diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar sedangkan untuk pengajuan kedua akan diteruskan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Perubahan metode pembukuan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 28 ayat (6) UU KUP seperti perubahan pengakuan pendapatan dan/atau biaya, metode penyusutan, dan lain-lain.