Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Pengusaha Non PKP

Posted by Faisal, S.Mn. pada 15 September 2011


Setelah pindah kantor baru menyadari ada yang berubah dari ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf e  UU KUP No. 28 tahun 2007 stdtd UU No. 16 Tahun 2009, dimana ketentuan lama mengatur bahwa bagi Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenakan sanksi 2%  dari Dasar Pengenaan Pajak dan ternyata diketentuan UU KUP nomor  28 tahun 2007 ketentuan ini tidak ada, lalu bagaimana perlakuannya ?

Menurut saya perlakuannya dibagi menjadi dua, pertama jika dilakukan tanpa sengaja maka kembali ke ketentuan UU PPN Pasal 14 ayat 2 UU No. 11 tahun 1994 stdtd UU No. 42 tahun 2009 bagi penguasaha non PKP yang menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN wajib menyetorkan PPN yang dipungutnya ke Kas Negara dan yang kedua jika dilakukan dengan sengaja maka pengenaan sanksinya adalah sesuai diatur di Pasal 39A huruf b UU KUP NO. 28 tahun 2007 stdtd UU No. 16 tahun 2009 yakni sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun ditambah sanksi denda dua kali dari PPN yang dipungut.

Jadi memang yang masih belum diatur adalah pengenaan sanksi bagi yang melakukan karena bukan faktor kesengajaan diketentuan sebelumnya dikenakan 2% diketentuan yang baru tidak  diatur namun jangan sampai faktor ini menjadi faktor kesengajaan maka sanksinya menjadi jauh lebih berat.

Untuk itu bagi pengusaha yang tidak PKP sementara peredaran usahanya dalam satu tahun telah melebihi Rp. 600.000.000,00 maka paling lambat akhir bulan berikutnya untuk mengajukan sebagai pengusaha kena pajak. Dan bagi pengusaha berdasarkan data tertentu diketahui oleh Direktorat Jenderal Pajak telah melampaui batasan tersebut namun pengusaha yang bersangkutan tidak mengajukan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak  maka Direktorat Jenderal Pajak dapat mengukuhkan secara jabatan dan dapat menetapkan pajak yang seharusnya terutang terhitung sejak pengusaha yang bersangkutan peredaran usahanya telah melebihi batasan pengusaha kecil, sesuai diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 68/PMK.03/2010.

About these ads

73 Tanggapan to “Pengusaha Non PKP”

  1. Ira said

    sukses selalu,,,dan tetap semangat,jaya terus Indonesiaku.salam dari kami kios-pulsa pelopor distribusi pulsa murah,aman,dan cepat

    =======Faisal=======

    Terima Kasih… :) Ok…

    • Anto said

      Selamat Pagi menjelang siang Pak Faisal, numpang nanya nich… jika PT/CV lokasinya di Batam dan penjualan semuanya di batam saja, apakah tetap harus PKP (omset sudah melewati 600jt)?bukannya batam daerah bebas PPN? mohon penjelasannya pak…. thanks berat ya pak

      ======Faisal========

      Untuk pengusaha di Batam yang masih wajib PKP hanya untuk perusahaan jasa telekomunikasi dan penerbangan dalam negeri jika ada..

      Terima Kasih. :)

      • anto said

        Perusahaan kami bergerak dibidang trading alat2 elektronik, dalam hal ini berarti perusahaan kami tidak perlu PKP donk ya pak walaupun omset sudah lewat 600jt???
        Makasih banyak ya pak atas jawabannya

        ======Faisal=========

        iya pak Anto…

        Terima Kasih. :)

  2. Nisa said

    pak faisal,

    kami perusahaan baru yg blm PKP (krna pendapatan blm 600jt spt syarat PKP),tp kami menangani Principal yg sdh PKP, dimana pd PO yg mereka terbitkan tercantum PPN, PO tsb berfungsi sbg acuan bgi kami untuk penagihan atau membuat invoice tagihan. yg ingin saya tanyakan, apakah perusahaan kami dapat mendaftarkan diri mnjd PKP, agar bs menerbitkan faktur pajak meski pendapatan blm memenuhi syarat? atau kemungkinan lainnya bisa tidak jika principal tsb yg menerbitkan faktur pajak sendiri?…maaf sblmnya,tp saya bnr2 awam dlm hal pajak dan ingin belajar….

    Terima kasih.

    ==========Faisal========

    Iya bu Nisa.. Faktur pajak hanya bisa diterbitkan oleh Penjual bagi penyerahan BKP atau Pemberi Jasa bagi penyerahan JKP.. Boleh ibu bagi pengusaha kecil merupakan pilihan, kalau ibu memilih menjadi PKP maka ibu dapat mengajukan permohonan ke kantor pajak sehingga hak dan kewajiban ibu sama dengan PKP lain..

    Terima Kasih. :)

  3. sule said

    tp kayak klo d periksa nembak nya tetap 2% DPP y mas klo bkn pkp menerbitkan faktur..

    =======Faisal=========

    Bener Pak sule tetapi hanya untuk 2007 dan sebelumnya sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan setelahnya ketentuan UU KUP diubah menjadi tidak dikenakan lagi..

    Terima Kasih. :)

  4. ubay said

    Yth. Pak Faisal,

    Saya memiliki perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan eksplorasi pertambangan, perusahaan ini didirikan pada Februari 2011 dan telah memiliki NPWP (mulai tanggal 19 Mei 2011). Penghasilan utama perusahaan didapatkan dari proyek-proyek tidak tetap dengan variasi jangka waktu pekerjaan mulai dari 2 minggu hingga 1 setengah bulan dan kisaran nilai proyek antara 25 s.d 200 juta. Setiap rencana anggaran (RAB) yang saya ajukan ke klien tetap saya cantumkan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%, namun pada termin penagihan invoice-nya yang harus dibayarkan klien kepada perusahaan saya adalah sejumlah nilai yang belum termasuk PPN.

    Saya ingin bertanya:
    1. Kewajiban PPN tersebut merupakan tanggungjawab perusahaan saya atau perusahaan klien? Jika menjadi tanggungjawab perusahaan klien apakah saya harus meminta bukti pembayarannya dari klien?
    2. Jika katakanlah perusahaan saya mendapatkan 5 proyek dalam tahun ini (2011), apakah pembayaran pajaknya dapat diakumulasikan atau harus dibayar setiap selesai masing-masing proyek?
    3. Apakah pekerjaan tanpa kontrak tertulis juga harus dibayar pajaknya?
    4. Berdasarkan omzet perusahaan pada tahun buku 2011 senilai kurang lebih 300 juta, apakah perusahaan saya tergolong PKP atau non-PKP?

    Terimakasih banyak atas jawabannya..

    Hormat Saya,
    M. Ubaidillah B.

    ========Faisal=========

    Pak ubay kewajiban PPN idealnya ada di Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bertindak sebagai Penjual atau Pemberi Jasa. Sebelum menjawab pertanyaan Bapak ada hal yang perlu dipertegas :
    1. Perusahaan Bapak PKP atau bukan PKP ?
    2. Pajak yang Bapak maksud apakah PPh atau PPN ? Tolong lebih spesifik..
    3. Kewajiban mendaftarkan diri sebagai PKP apabila omzet/peredaran usaha dalah setahun lebih dari Rp 600juta dan DJP punya hak untuk menetapkan secara jabatan apabila setelah satu bulan WP belum mendaftarkan diri, jadi maaf pak ubay tidak secara otomatis. Untuk omzet di bawah Rp 600juta boleh mengajukan permohonan sebagai PKP dan boleh juga tidak. Sepanjang belum dikukuhkan sebagai PKP maka perusahaan Bapak tidak memupnyai hak sebagai PKP.

    Terima Kasih. :)

  5. sri budiyati said

    assalamualaikum pak,

    suami saya mempunyai sebuah CV, namun belum PKP.kewajiban pajaknya hanya PPh 25/29 saja bukan?yang ingin saya tanyakan ;
    1.untuk pemotongan PPH 21 atas karyawannya bagaimana ya( bukankah perusahaan non PKP tidak boleh memotong pajak?) lalu bukti potong apa yang digunakan para karyawannya yang dilampirkan dalam laporan spt Pribadi 1770SS?

    ======Faisal======

    Wa’alaikumsalam Warahmatullohi bu sri..
    Untuk kewajiban ada kok bu tercantum di Surat Keterangan Terdaftar yang diberikan oleh Kantor Pajak tempat CV suami ibu terdaftar..
    Kewajiban PKP kaitannya hanya dengan PPN ibu, di PPn istilahhnya bukan pemotongan tetapi pemungutan..
    Bagi perusahaan(CV) yang memberikan penghasilan ke karyawan atau ke orang pribadi wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21, jika melakukan penyewaan ruangan ke orang pribadi lain wajib memotong PPh Pasal 4 ayat (2), atau jika menggunakan jasa iklan misalnya wajib memotong PPh Pasal 23.
    Untuk bukti potong bagi karyawan tetap bukti potong yang dimaksud adalah 1721 A1 yang dilampirkan dalam SPT 1770 S/1770 SS, untuk bentuknya bisa dilihat dalam salah satu tulisan saya tentang PPh Pasal 21 atau di kolom download file Impor 1721A1.xls.

    Terima Kasih. :)

    • sri budiyati said

      terimakasih pak, berarti saya salah pengertian selama ini.
      Dari bulan september 2011( perusahaan terdaftar sbg wp), kami belum pernah lapor SPT 21 ataupun 25.kalau spt badan / 25/29 tahun 2011nya sudah kami lapor.penghitungn denda pajaknya bagaimana y pak? berapa jadinya denda yang harus kita bayarkan?

      saya coba cek di surat keterangan terdaftar perusahaan, selain PPh 21/PPh 23/Pph 25/29/pasal 4(2) dicentang juga PPh pasal 15 dan Pph pasal 19…ini PPh untuk apa ya pak? wajib lapor kah setiap bulannya?

      dan untuk PPh 23, jika dalam suatu bulan tidak ada pemungutan apakah harus lapor nihil juga?
      mohon pencerahannya.. terimakasih sebelumnya..


      ======Faisal=========

      Maaf bu sri tuolong dibaca tulisan saya tentang “Kewajiban Wajib Pajak Baru” dan kalau ada pertanyaan tolong diposting ditulisan tersebut..

      Terima Kasih. :)

  6. REDBURGER said

    baru saja saya registrasi Npwp non pkp melalui regristrasi online… namun saya masih belom mendapatkan penjelasan tentang hak dan kewajiban saya nanti ketika suda memiliki kartu npwp… sebelum saya serahkan surat terdaftar sementara nya ke kantor pajak… saya ingin tau secara singkat hak dan kewajiban sebagai wp nanti… makasi

    =====Faisal=======

    Pak red burger, nanti disurat keterangan terdaftar dapat diketahui kewajiban ibu naftali apa saja.. namun setahu saya kalau ibu bukan PKP maka kewajiban masa/perbulannya adalah PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 21 dan untuk tahunan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Untuk lebih jelasnya silahkan tanyakan ke KPP tempat ibu naftali terdaftar.

    Terima Kasih. :)

  7. Anes said

    Pak Faishal saya mau tanya soal klasifikasi pengusaha non PKP. Apakah hanya perusahaan dengan peredaran usahanya dalam satu tahun belum melebihi Rp. 600.000.000,00 saja ataukah adakah klasifikasi lainnya seperti jenis usaha.

    terima kasih

    =======Faisal=========

    Iya ibu agnes, batasan hanya omzet saja kecuali bagi importir atau eksportir

    Terima Kasih. :)

  8. ellia abraham said

    salam,

    Saya Mau Tanya Pak, Aapbila Saya Sebagai Penyewa Lokasi Untuk Pameran, Sementara Yang Menyewakan Saya Itu Non PKP, Menurut Ketentuan Pph 4 (2 ) Dimana Penyewa Wajib Meotong pph Sebesar 10% Dari Jumlah Yang Harus Dibayarkan.
    Yang Mau Saya Tanya, Apakah Pph 4 ( 2 ) Itu Berlaku Bagi Yang Menyewakan Pak, Atau Ada Ketentuan Lainnya Pak ( Karena Menurut Yang Menyewa Di Hanya Dipotong 2% saja ).? Terima Kasih Pak Sebelumnya.


    ======Faisal========

    Penyewaan lokasi pameran termasuk kategori penyewaan tanah dan/atau bangunan yakni pasal 4 ayat (2) dan tarifnya hanya satu yakni 10% final bu ellia.. Tarif 2% dikenakan untuk penyewaan selain sewa tanah dan/atau bangunan seperti antara lain sewa kendaraan, sewa komputer, dan sewa peralatan. Kewajiban pemotongan ada di pihak penyewa (yang membayarkan) dan tidak ada kaitannya dengan penyewa PKP atau tidak, untuk lebih jelasnya tolong dibaca tulisan saya denganjudul Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

    Terima Kasih. :)

  9. coco said

    Kasus saya sama spt nisa , perusahaan non pkp tapi mau menerbitkan faktur pajak ke calon client pkp….

    Pertanyaannya:
    1. saya sempat sekali menerbitkan faktur pajak utk client pkp tanpa disengaja (karena saya lom mengerti procedurenya, saya berfikir jika sdh punya npwp / PT sudah bisa langsung bikin faktur) ,…apa yg hrs sy lakukan ?
    2. apakah perusahaan non pkp wajib menjadi pkp jika ingin menerbitkan faktur pajak ? ….kalo iya kena biaya ngak utk menjadi pkp?

    ========Faisal=======

    1. Setorkan saja PPN-nya pak coco dengan SSP ke bank persepsi..
    2. Iya pak coco, silahkan ajukan permohonan PKP ke KPP diman pak coco terdaftar, segala bentuk pelayanan di KPP tidak dipungut biaya pak coco

    Terima Kasih. :)

  10. dita juniarti said

    Pak, adakah peraturan (PMK) mengenai Pengusaha Non PKP yg transaksi pekerjaannya dikenai PPh 23? Terimakasih.

    ========Faisal=========

    Pengenaan PPh Pasal 23 tidak melihat PKP atau bukan bu dita..

    Terima Kasih. :)

  11. loren said

    saya mempunyai usaha tetapi belum PKP. karena saya baru memulai usaha ini 3 bulan, kemudian saya mendapatkan order dari PT. abcd sedangkan PT. abcd meminta untuk di buatkan invoice. karena saya belum mempunyai SIUP , maka invoice yg bagaimana yang saya serahkan ke PT. ABCD.

    ========Faisal=========

    Kalau belum PKP maka invoice yang diterbitkan tanpa PPN pak loren..

    Terima Kasih. :)

    • loren said

      terus bagaimna nanti dengan hukumnya pak, apakah tidak apa” sy menerbitkan Invoice, dan adakah ketentuan pada nomor invoice yang di terbitkan, dan bolehkah saya melampirkan Pembyaran DP pada invoice tsb… terimakasih atas pencerahannya pak.

      ======Faisal======

      Faktur pajak beda dengan invoice pak, faktur pajak bukti pemungutan PPN dan hanya boleh diterbitkan oleh PKP sedangkan invoice adalah surat tagihan atas pembelian atau pemakaian jasa oleh costumer dan dapat diterbitkan oleh PKP atau non PKP. Kalau pembayaran langsung biasanya disebut bon kontan kalau tidak langsung kita menerbitkan invoice, kalau tidak ada invoice bagaiaman bapak menagih ke costumer pak loren ? Yang pak loren maksud invoice kan bukan faktur pajak ?

      Terima Kasih. :)

      • Adi said

        Masalah saya juga seperti pak loren, jadi kita hanya membuat invoice tanpa PPN yang berarti Grand totalnya adalah nilai asli(tanpa ditambah PPN) gitu ya pak faisal? Misalkan di Purchase Order yang kita terima dari consumer seperti ini:
        Total : 10.000.000
        PPn 10% : 1.000.000
        Grand Total : 11.000.000

        Jadi kita hanya menuliskan total(sebelum di tambah PPn) di invoice = 10.000.000 gitu?
        ….
        Tapi saya mau tanya lagi, kalau di Purchase Order nya ada tulisan Potong PPh 23 itu maksudnya apa? Apakah diperlukan dokumen lain selain invoice tadi?


        =========Faisal==========

        Iya kalau memang bukan PKP dan memang masih dalam batasan PKP Kecil..
        Atas jasa yang bapak berikan dipotong pembayaran untuk PPh Pasal 23 pak adi..

        Terima Kasih. :)

  12. nurani said

    selamat siang pak,
    kewajiban bagi perusahaan non pkp apa hanya pph pasal 21 saja ya pak?

    ========Faisal=========

    Tidak hanya itu bu nurani, ada PPh Pasal 25 dan SPT Tahunan OP/Badan selain itu ada PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) jika ibu menggunakan jasa pihak lain yang termasuk obyek PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 ayat (2).

    Terima Kasih. :)

    • Kristin said

      selamat sore pak, saya mau bertanya mengenai PPh 23, salah satu clien saya minta bukti potong PPh 23. yang ingin saya tanyakan apakah bisa bukti potong di keluarkan dan dibayar oleh kami setelah 6 bulan pembayaran terjadi?
      terimakasih pak


      ========Faisal=========

      Maaf bu kristin tolong diposting ulang ke salah satu tulisan saya tentang Pot/Put PPh, selain PPh Pasal 21…

      Terima Kasih. :)

    • nurani said

      pak faisal, mohon saya dibantu. saya baru bekerja di perusahaan yg bergerak di bidang travel, perusahaan tempat saya bekerja belum dikukuhkan sebagai pkp, selama ini yg dilaporkan ke kpp hanya pph pasal 21 sj. bagaimana saya harus memulai untuk mengurus kewajiban pajak yang lainnya..?
      terima kasih.


      ========Faisal=========

      Untuk kewajiban perbulan jangan lupa juga untuk dilaporkan PPh Pasal 25, jumlah angsuran perhatikan SPT Tahunan PPh Badan halaman kedua, selaian itu jika perusahaan tempat ibu bekerja menggunakan jasa lain seperti perusahaan kantornya masih sewa untuk dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) atau misalnya menyewa kendaraan maka atas pembayaran yang ibu berikan dipotong PPh Pasal 23 terlebih dahulu atas pemetongan ini diterbitkan bukti potong dan disetorkan ke bank paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya serta dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

      Terima Kasih. :)

  13. Susan said

    Selamat sore pak…
    Mohon penjelasan dari Bapak…saya memiliki perusahaan yg bergerak di bidang trading spare part hidrolik ( perusahaan saya sudah PKP ), dan saya membeli barang dr perusahaan yg ada di Batam.
    Saya menjual barang tsb ke customer saya yg sudah PKP sehingga saya mengenakan ppn dan menerbitkan faktur pajak untuk customer saya tsb, sedangkan barang yg saya beli dr Batam, tidak dikenakan ppn sehingga tidak mendapatkan faktur pajak.
    Setiap bulan saya membayar ppn ke kantor pajak untuk ppn yg tercantum di faktur pajak keluaran saya saja karena tidak ada pajak masukannya.
    Yang ingin saya tanyakan:
    1. Apakah setiap perusahaan di Batam memang tidak bisa menjadi PKP walaupun omzet nya sudah mencapai min 600 jt pak?
    2. Apakah tidak menjadi masalah di kemudian hari jika setiap bulan ppn yg saya bayarkan hanya dr pajak keluaran saja tanpa pajak masukan ( karena kami membeli barang dr perusahaan di Batam yg tidak mengenakan ppn dan tidak mengeluarkan faktur pajak )
    Mohon penjelasan dari pihak Bapak untuk masalah seperti ini…Atas penjelasannya, saya ucapkan banyak terima kasih.


    ======Faisal========

    1. tidak semua bu susan untuk pengusaha jasa telekomunikasi dan jasa penerbangan dalam negeri tetap harus PKP
    2. Mekanisme pelunasan PPN atas pembelian BKP dari wilayah FTZ adalah penyetoran PPN oleh pengusaha yang ada di wilayah FTZ atas nama pembeli yang berada di DPIL. SSP, PPFTZ-03 dan invoice kedudukannya sama dengan faktur pajak dan merupakan faktur pajak masukan bagi PKP yang berada di DPIL. Untuk itu atas pembelian dari batam yang ibu lakukan seharusnya menerima juga SSP Lembar ke-1 & Ke-3, dan PPFTZ-03 lembar ke-6 selain invoice, nah ketiga dokumen tersebut kedudukan sama dengan faktur pajak yang merupakan faktur pajak masukan bu susan.
    Dengan demikian keliru klu pembelian dari batam tidak dikenakan PPN bu susan tetapi benar tidak diterbitkan faktur pajak sebagai gantinya dalah SSP, PPFTZ-03 dan invoice tolong diingatkan ke rekanan ibu agar melakukan sesuai prosedur yang diatur dalam PP 2 tahun 2009 yang diganti dengan PP 10 tahun 2012.

    Terima Kasih. :)

  14. Wati said

    Dear Pak Faisal,

    Saya mau bertanya, perusahaan saya belum PKP dan bergerak di bidang jasa training, namun saya kemarin mendapatkan order/client dari luar negeri. Apa saja yang perlu dicantumkan di invoice saya dan kewajiban pajak apa yang wajib saya penuhi.
    Dimasa depan saya juga akan menerima invoice dari Luar Negeri, Karena harus membayar jasa instruktur training mereka.
    Pajak apa saja yang harus saya bayarkan jika saya menerima dan mengirim penghasilan dari/ke client di luar negeri dan apakah harus PKP mengingat perusahaan baru dengan omzet masih di bawah 600 juta… Terima kasih

    from
    Wati

    ======Faisal=========

    Untuk pengusaha yang melakukan ekspor dan/atau impor kalau tidak salah ada persyaratan sebagai PKP bu wati

    Terima Kasih. :)

  15. vida said

    kasus saya seperti bu nisa, pengusaha non PKP yg ingin menerbitkan faktur pajak tp omzet blm 600jt,, jika saya mengajukan permohonan menjadi PKP, bagaimana pengaruhnya trhdp kewajiban perpajakan saya?
    saya memiliki CV yg baru berdiri, kewajiban perpajakan apa saja yg sy harus penuhi per bln/ tahun nya? mengingat sy betul2 awam soal perpajakan., terima kasih

    =======Faisal=========

    Bagi Wajib Pajak yang omzet dalam setahun belum mencapai Rp 600juta boleh memilih menjadi PKP atau tidak bu wida, kalau ibu ingin menjadi PKP silahkan ajukan permohonan ke KPP terdaftar.. Mengani kewajiban WP baru silahkan dibaca dulu tulisan saya tentang kewajiban WP baru di blog ini bu wida..

    Terima Kasih. :)

  16. esihajja said

    Kasus saya itu saya mempunyai klien dan mereka minta kami membuat invoice tanpa Faktur pajak..Apa itu bisa kita buatkan..sedangkan kami adalah PKP..
    Mohon jawabannya ya pak..

    =======Faisal=======

    Tidak dapat bu esih, karena ibu adalah PKP amaka atas penyerahan wajib dibuatkan Faktur Pajak…

    Terima Kasih. :)

  17. Taufik said

    Bisakah sebuah usaha berbentuk cv tidak memiliki pengukuhan pengusaha kena pajak tetap membayar pajak?

    ======Faisal=======

    Bisa saja pak taufik sepanjang omzetnya tidak melebihi Rp 600juta dalam setahun.

    Terima Kasih. :)

  18. Heri Kurniawan said

    Bagaimana dengan perlakuan Perusahaan yang ada di Pulau Batam (Kawasan Bebas) yang dicabut status PKP kemudian melakukan transaksi membeli BKP pada daerah Pabean dan menjualnya pada daerah Pabean lainnya. Sedangkan nilai barang melebihi 1 milyar. Bagaimana tatacara pembayaran terhadap PPN masukan dan keluaran. Terima kasih

    =======Faisal========

    Sepertinya kasus seperti ini belum diatur secara khusus pak heri, tapi mungkin bisa dianalogika ketika bapak membeli BKP di daerah pabean maka perlakukan seperti penjualan ke non PKP amaka penjualan yang dilakukan PKP ke bapak tetap diterbitkan faktur pajak seperti biasa sedangkan ketika bapak menjual ke pabean perlakukan sama seperti bapak menjual barang dari kawasan bebas ke daerah pabean dengan pelunasan menggunakan SSP tetapi dalam kasus ini tentu tidak menggunakan dokumen PP FTZ karena barng tidak pernah masuk ke kawasan bebas.

    Terima Kasih. :)

    • Heri Kurniawan said

      Terima kasih atas jawabannya. Apakah benar selama ini kami meminta Vendor PKP menerbitkan Faktur Pajak dengan No 070.000-12.00002754 bahwa PPN tidak dipungut, sedangkan kami menerbitkan SSP kepada Pembeli agar tidak terjadi pajak berganda.

      =======Faisal=========

      Kalau dari vendor bapak tetap diterbitkan faktur pajak seperti biasa karena atas penyerahan ini terutang PPN karena terjadinya di daerah pabean bukan di kawasan bebas, nomor seri faktur pajaknya seharusnya adalah 010.000-12.00002754 dan bapak membayar PPN kepada vendor sedangkan penjualan ke pembeli tidak diterbitkan faktur pajak namun dalam bentuk pelunasan PPN langsung atas nama pembeli dengan menggunakan SSP. Tidak ada pajak yang double pak heri PPn yang dpingut dari oleh vendor dibebankan sebagai biaya oleh bapak dan kemudian bapak memungut PPN ke pembeli dengan bentuk pelunasan langsung sehingga memang kalau dilihat dari PPN-nya akan ada pembayaran double PPN oleh vendor dibayarkan lagi oleh pembeli hal ini terjadi karena mekanisme PPN secara utuh karena bapak pengusaha kawasan bebas, tetapi kalau dilhat secara pajak keseluruhan sebenarnya tidak terjadi karena atas pemungutan PPN oleh vendor ke pihak bapak dapat dibiayakan. Ini kembali ke prinsip fasilitas kawasan bebas hanya berlaku untuk penyerahan BKP/JKP yang dipakai atau dimanfaatkan di kawasan bebas. Sedangkan transaksi-transaksi di luar kawasan bebas(daerah pabean lainnya) oleh pengusaha di kawasan bebas tetap terutang PPN. Menurut saya sebaiknya Pengusaha di kawasan bebas yang melakukan pembelian dan penjualan di luar kawasan bebas tetap wajib menjadi PKP seperti pengusaha jasa telekomunikasi dan penerbangan dalam negeri di ketentuan perpajakan diatur tetap wajib PKP.

      Terima Kasih. :)

      • Iskandar Budiono said

        Hi Pak faisal

        Kalau begitu bagaimana tata cara pengukuhan PKP / ketentuan perpajakan untuk mengukuhkan perusahaan dimana terdapat ketentuan PER – 50/PJ/2009 dimana di Batam diminta untuk dicabut PKP nya?

        Terima kasih


        =========Faisal===========

        Maaf pak iskandar, kalau pengusaha di Kawasan Bebas melakukan transaksi seperti ini sebaiknya membuka cabang saja di daerah pabean lainnya, sehingga mekanis FTZ dapat dilakukan secara utuh..

        Terima Kasih. :)

  19. Sarno said

    Assalamu’alaikum pak Faisal.

    Mau tanya pak, saya seorang staf di sebuah instansi pemerintah yang menangani SPJ yang terkait dengan perpajakan.
    Setiap pembelian di atas Rp1.000.000 wajib dikenakan PPN padahal belum seluruh WP dari rekanan kami merupakan PKP yang berhak mengeluarkan faktur karena omsetnya di bawah Rp600.000.000.
    Pertanyaan saya :
    1. Apakah setiap WP yang akan dipungut PPN harus mengeluarkan Faktur Pajak?
    2. Kalo rekanan kita yang belum merupakan PKP apakah cukup dengan membayar PPN saja tanpa melampirkan Faktur Pajak.

    Terima kasih atas jawabannya.


    ======Faisal=========

    Wa’alikumsalam warahmatullohi pak sarno..

    1. Umumnya seperti itu pak namun untuk kasus khusus seperti bapak di Jakarta misanya membeli barang dari batam maka tidak diterbitkan faktur pajak hanya SSP saja, SSP + invoice dipersamakan dengan faktur pajak.
    2. Saya masih ragu mengenai terutang atau tidak, namun kalau pun memang dipungut PPN maka tidak ada penerbitan faktur pajak karena rekanan bapak bukan PKP.

    Terima Kasih. :)

  20. Bagaimana bila saya mempunyai CV saya mo menyewakan mesin foto copy ke BTN tpi invoice minta da PPN-nya dan PPH sedangkan saya belum PKP apakah bisa? sedangkan syarat pemungutan PPN harus ada faktur pajak, sedangkan yg boleh mengeluarkan faktur harus PKP. Thank

    =======Faisal========

    Sekedar meluruskan PKP atau tidak bukan dilihat dari bentuk usahanya perorangan, CV, atau PT tetapi dari yang bersangkutan memilih menjadi PKP atau tidak atau bagi yang omzetnya di atas Rp 600juta dalam setahun maka yang bersangkutan wajib menjadi PKP. Untuk kasus bu siti kalau kondisinya omzetnya belum mencapai Rp 600juta setahun dan tidak memeilih menjadi PKP maka atas penyerahannya tidak terutang PPN. Syarat pemungutan PPN tidak selalau Faktur Pajak bu siti bisa SSP + Invoice..

    Terima Kasih. :)

  21. Bank Faisal mohon bantuannya dong…
    Kalau WP PKP membeli material dari Non PKP, tentunya kan tidak ada Faktur pajak yang kita dapatkand ari penjual tersebut, contoh beli spartpart mesin dari toko-toko yang non PKP.
    Apakah atas pembelian material yang tidak dikenakan PPn ini dari Non PKP ini boleh dibiayakan untuk SPT Badannya, dan apa dampak resiko PPn bagi WP PKP si pembeli kalau membeli barang/material dari Non PKP…
    terimakasih..

    =========Faisal=========

    Pasti dong bang regar, kan bukan PKP tidak berhak dong nerbitin faktur pajak.. Kalau soal membiayakan nilai barangnya tidak ada hubungannya dong antara PKP dan bukan PKP keduanya dapat dibiayakan. Tidak ada resiko sih sepanjang PKP Penjual memang belum wajib PKP namun bagi PKP sebaiaknya bertransaksi dengan PKP juga bang regar.

    Terima Kasih. :)

  22. selamat pagi pak,
    saya mau bertanya, saat ini saya ingin membuka usaha kecil di bidang percetakan dan reklame.
    sebelumnya saya sdh mempunyai pengalaman bekerja pada percetakan, kemudian bekerja lagi pada perusahaan advertising. setelah itu saya merasa ilmu saya sdh ckup lalu saya belajar mencari order sendiri melalui internet, dan membuat promosi di internet. akhirnya saya mendapat order sendiri, walaupun hasil tidak banyak tetapi saya merasa cukup. saya sudah menjalaninya kurang lebih 1 th. dan saya tidak mempunyai tempat usaha, hanya rumah saya jadikan tempat saya menyeting, terima order selanjutnya saya bawa ketempat kawan-kawan yang menyediakan alat dan mesin produksi. karena saat ini saya ingin naik kelas selanjutnya. saya ingin punya tempat usaha sendiri biarpun kecil, tetapi saya tidak punya cukup modal untuk memulainya, sebagian hanya alat produksi pendukung yang saya miliki.
    saat ini saya ditawari oleh teman untuk meminjam uang kepada KUR bank, jadi saya berusaha untuk membuat SKDU melalui surat penghantar di RT.
    pertanyaanya :
    1. bisakah SKDU, KTP, KK, Bukti Lunas PBB di pakai sebagai persyaratan kredit KUR Bank, sedangkan tempat usaha saya tidak ada, hanya rumah dan workshop saya masih numpang di tempat teman-teman yang menyediakan.
    seandainya bisa kredit , langkah selanjutnya yang saya ambil :
    1. mencari tempat usaha untuk saya kontrak
    2. membuat NPWP dan NPWPD pribadi, karena jika memasang spanduk dan neon box di tempat usaha ketika mengurus pajak reklame harus menggunakan NPWPD.
    3. langsung membuat akta ke notaris usaha atau tidak
    4. langsung membuat sup, tdp, dan pkp
    mohon pencerahannya, karena saya tidak mengerti. dan saya mohon bantuan untuk memulai dari segi legalitasnya. langkah dan tahapan – tahapan mendapatkannya.

    Terimakasih atas penjelasannya pak.

    ========Faisal==========

    1. Maaf pak saya tidak mengerti tentang sayarat-syarat pengajuan kredit KUR Bank
    2. Diperpajakan usaha dapat berbentuk perseorangan atau badan usaha pak, kalau bapak memilih usaha perseorangan maka tidak diperlukan ke notaris. Dan kalau omzet bapak dalah setahun tidak mencapai Rp 600juta maka bapak boleh memilih untuk tidak menjadi PKP. Sehingga menurut saya bapak cukup mengajukan NPWP saja dan surat ijin usaha.

    Terima Kasih. :)

  23. Sairin S. said

    Saya mau tanya Pak.., saat ini saya mau membuka usaha IT Consultant, dalam pandangan/perkiraan saya omset saya untuk masa satu tahun kurang dari 600Jt, sedangkan peraturan PKP apabila omset dalam masa satu tahun lebih dari 600Jt, tetapi saya membaca jawaban dari pertanyaan Ibu Susan yaitu No.1 menyatakan untuk pengusaha jasa telekomunikasi dan jasa penerbangan dalam negeri tetap harus PKP
    saya jadi bingung, takutnya dikemudian hari bermasalah dengan peraturan perpajakan.
    yang mau saya tanyakan adalah:
    1. Apakah saya harus langsung PKP atau Non PKP..?
    2. Kira – Kira saran Bapak, saya harus bagaimana..?

    Terima kasih.

    ========Faisal=========

    1. apabila omzet bapak belum mencapai Rp 600juta dalam setahun bapak boleh memilih menjadi PKP atau tidak tetapi jika sudah mencapai Rp 600juta atau lebih maka menjadi wajib.
    2. Pak sairi yang mengetahui kondisi usaha bapak silahkan bapak untuk memilih..
    Pertanyaan bu susan jika omzet sudah diatas 600juta apakah pengusaha di batam (kawasan bebas) tetap tidak boleh menjadi PKP ? Menurut saya tetap/boleh menjadi PKP untuk PKP yang melakukan penyerahan jasa telekomunikasi dan perebangan dalam negeri karena penyerahan jasa teleomunikasi dan penerbangan dalam negeri yang dibebaskan untuk kawasan bebas hanya untuk jasa telekomunikasi dan penerbangan dalam negeri di dalam kawasan bebas. Pertanyaan saya usaha bapak berada di kawasan bebas(batam, bintan, dan karimun) ?

    Terima Kasih. :)

  24. harjo said

    Ass Wrb pak Faisal, mohon penjelasan perusahaan kami jasa Kontraktor di batam Non pkp dan mendapata pekerjaan jasa pada salah satu Bank BUMN (wajib pungut), tentunya kami yang dibatam hanya membuat tagihan(invoice) saja tanpa SSP , kepada Bank BUMN tsb, karena
    kami tidak memungut ppn tersebut, sedangkan B.BUMN tersebut yang wajib pungut apabila mau membayarkan ke KP untuk PPn bagaimana Pak? (pakai SSP atau faktur pajak) dan bagi saya yang di batam apakah sudah benar hnya invoice saja, terimakasih atas pencerahannya .

    =========Faisal===========

    Kalau pekerjaan jasa tersebut dilakukan di batam maka PPN tidak terutang pak harjo, namun apabila pekerjaan di daerah pabean yang bukan kawasan bebas maka terutang PPN atas penyerahan JKP pelunasan PPN-nya adalah penyetoran sendiri oleh pengguna jasa. Untuk itu pengusaha di batam hanya menerbitkan invoice saja…

    Terima Kasih. :)

  25. deria said

    Dear,
    Mau tanya jika PT. A di batam membeli oli ke pt. B yang berada di jakarta, PT. A tidak di kenakan PPN karena kawasan bebas dan PT. B menerbitkan faktur pajak dengan stempel non ppn dan dengan kepala 070. Apakah PT. A Batam harus melapor faktur pajak itu di batam ? jika iya, apakah kita perlu membayar atau hanya melapor ?

    Terima kasih banyak sebelumnya.

    ======Faisal========

    Tidak ada kewajiban pelaporan bu deria, hanya sebagai arsip ibu.. Pembayaran juga tidak bu kan PPN juga kan tidak dipungut…

    Terima Kasih. :)

  26. dear pak, saya mau tanya?

    perusahaan t4 saya berkerja beli olie bekas lewat nama perorangan bukan PT, dan dia belum PKP? apakah pembelian tersebut termasuk ilegal atau bagaimana, karena si penjual tidak menerbitkan faktur pajak. karena setahu saya jika mau mengolah limbah harus ada izinya, apakah olie bekas itu termasuk limbah, dan menurut bapak perusahaan saya harus bagaimana, karena permbelian tersebut tidak ada fakturnya. mohon pecrahaannya,

    =======Faisal==========

    Wah saya tidak memahami mengani perijinan dan legalitas hukumnya pak alex… Namun dari sisi pajak pembelian yang dilakukan perusahaan harus atas nama perusahaan tidak dapat atas nama pengurus/direksi atau pun pemegang saham. Pembelian BKP dari PKp harus idterbitkan faktur pajak pak alex..

    Terima Kasih. :)

  27. Gibson said

    Permisi bapak,
    Saya lagi mencari informasi tentang cv dan saya melihat blog ini dan sangat membantu,
    Saya ingin mengimport kue dari negara lain, tapi untuk mendapatkan ijin ml dari bpom salah satu syaratnya itu harus ada ijin api-u
    Untuk ijin api-u minimal harus cv or pt.
    Sedangkan saya import barang kerumah dan sales sendiri, rumah masi rumah orang tua. Pekerja saya sendiri…

    Pajak pajak apa saja yang harus saya bayar jika menjadi cv?karna mencari informasi semakin banyak semakin bingung, pas saya ke dinas perdagangan malah tidak dikasi tau secara rinci hanya dibilang semkin besar pendapatan semakin besar pajak….

    Dan dibuku2 ditulis omset 5ojt pajak 35% dari bruto….

    =======Faisal========

    Untuk CV atau PT kepemilikan modalnya yang saya tahu dari beberapa pihak tidak tunggal tetapi jika persyaratan APi menyaratkan adalah bentuk badan usaha mungkin pak gibson bisa mencantumkan keluarga yang lain sebagai pemilik modal..
    Pengenaan pajak bukan dari omzet pak gibson melainkan dari penghasilan kena pajak (untuk badan usaha penghasilan bersih) tarifnya flat 25% namun jika omzetnya tidak melebihi 4,8Milyar setahun maka dapat diberikan fasilitas pengurangan 5)5 sehingga tarifnya adalah 12,5%.
    Untuk lebih jelasnya silahkan bapak mendatangi KPP terdekat.

    Terima Kasih. :)

  28. angky said

    salam kenal…saya mau menayakan jika CV saya baru berdiri dan mendapatkan pekerjaan dengan beberapa SPK dan nilanya tidak sampai 600 juta apa saya tidak kena pajak PPN dan PPH…dan bagaimana saya membuat INVOICE apa hartus menyertakan PPN dan PPH…Tks

    =======Faisal========

    Pada saat terdaftar pak frangky sudah sebagai PKP atau belum ? kalau sudah maka wajib memungut PPN tetapi kalau belum maka tidak ada kewajiban memungut PPN, kalau PPh pemakai jasa pak frangky yang memotong PPh dari penghasilan bapak..

    Terima Kasih. :)

  29. vera said

    salam kenal pak…..saya mau tanya, jika suatu PT sedang memproses pengurusan PKP, bagaimana untuk pelaporan PPh 21 karyawan apakah masih menggunakan nomer NPWP lama?


    =========Faisal===========

    Pelaporan PPh Pasal 21 kan menggunakan NPWP ibu vera bukan NPPKP jadi tidak ada kaitannya, selain itu NPPKP kan sama dengan NPWP jadi tidak berubah bu…

    Terima Kasih. :)

  30. Selvi said

    Salam pak, saya mau menanyakan kalau perusahaan berdiri sejak des 2011 & br dikukuhkan sbg pkp jan 2013 tetapi sdh ada transaksi di bln juli, agt, okt (omset belum mencapai 300jt) & des 2012 (total sdh mencapai 700jt sjk bln juli) dan perusahaan sdh mengeluarkan faktur pajak sejak juli tsb. Dan si pemilik memang benar2 sgt tdk mengerti tentang peraturan pajak kalau blm pkp tdk boleh mengeluarkan faktur pajak. Yang hanya dia tau kalau sdh dapat npwp berarti bisa mengeluarkan faktur pjk. Krn persyaratan penagihan ke customer hrs ada faktur pajaknya. Memang pd saat melapor tdk bs krn belum dikukuhkan. Akhirnya perusahaan mengajukan sbg pkp sejak agustus thn lalu tp krn terganjal PBB yang belum ada jd belum bisa, dan akhirnya sdh diurus PBB dan sdh dikukuhkan jan 2013. Yang saya mau tanyakan pak :
    1 kalau belum dikukuhkan dan sdh mengeluarkan Faktur, tp krn sungguh pemilik benar2 tdk tahu peraturannya. Sangsinya apa ya pak?
    2 harus dilapor kembali kan pak transaksi yg sdh terjadi dithn 2012 tsb ke KPP? Dendanya juga brp ya pak? Kan sm sj telat lapor.
    3 kalau pajaknya lebih bayar atau krg byr juga bgm pak, Denda dan sanksinya apa?
    Mohon bantuan informasinya pak. Terimakasih


    ========Faisal==========

    Kalau bukan faktor kesengajaan sanksinya tidak ada bu selvi sepanjang PPN-nya sudah disetorkan dan dapat dibuktikan memang bukan faktor kesengajaan.
    Tidak perlu bu selvi karena ibu memang belum PKP namun atas kewajiban ini dapat diterbitkan ketetapan pajak kurang bayar. Selain sanksi keterlambatan pelaporan senilai @500rb perbulan pelaporan ditambah sanksi bunga apabila SPT PPN tersebut kurang bayar sehingga apabila SPT lebih bayar maka sanksi bunga tidak dikenakan.

    Terima Kasih. :)

    • oki said

      Salam kenal Pak Faisal,
      Masalah saya sama dengan bu Selvi, ikut bertanya disini semoga bias dibantu penjelasannya.
      Jadi PT ini bergerak di bidang kontraktor dan didirikan karena utk bisa dpt proyek dr pihak developer menuntut harus sudah jadi PT. Akhirnya berdiri bulan Agt 2012, dan karena tidak mengerti PKP dan Non PKP, jd blm daftar PKP. Dari periode itu sampai sekarang Maret 2013 setiap penagihan selalu terbitkan faktur pajak. Karena krg pengetahuan mengenai pajak, kami dpt informasi bahwa pajak sdh dipotong oleh developer, dan ternyata kami br sadar ternyata yg dipotong PPH sebesar 4%. Dan selama periode itu kami tdk pernah setor pajak. Karena bln ini kami mau menyampaikan SPT tahunan, kami berdiskusi dgn rekan dan br mengetahui keteledoran ini.
      Pertanyaan saya :
      1. Kewajiban kami sr pajak yg kita terima dr setiap penagihan bagaimna yah pak?
      Dan karena tdk tahu sekian lama, pajak yg harus kita setorkan nilainya cukup besar dan jujur kami tdk bs lgs melunasi.
      Apakah memungkinkan utk dicicil?
      2. Selanjutnya sy sdg proses pengurusan PKP, pelaporan 2012 jd bgmana?
      3. karena PT ini yg ada didalamnya adalah keluarga semua, tdk ada sistim gaji, jd tentu tdk diterapkan pph 21 atau pph lain
      yg kami tdk ketahui
      Jujur dgn informasi yg saya baca atau dengar ada kemungkinan bila dr pihak developer diperiksa lap pajak dan ketahuan dr PT kami tidak setor bias dkenakan denda 100%?
      Tolong bantuannya yah pak, tq

      =======Faisal========

      Kalau omzet pak oki dalam tahun 2012 belum mencapai Rp 600juta maka bapak sebagai kontraktor tidak ada kewajiban sebagai PKP sehingga atas penyerahan yang bapak lakukan tidak dapat dipungut PPN. Apakah atas transaksi yang dilakukan sebelumnya walau belum PKP bapak menerbitkan faktur pajak ?
      Apabila omzet tahun 2012 sudah melebihi Rp 600juta maka sudah wajib PKP atas kewajiban tersebut dapat ditetapkan secara jabatan melalaui hasil pemeriksaan, atas hasil pemeriksaan diterbitkan surat ketetapan pajak salah satu bisa jadi surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), nah atas SKPKB inilah yang dapat dicicil namun maksimal 12 bulan.. Pencicilan pembayaran SKPKB tidak secara otomatis pak oki namun melalui pengajuan permohonan angusran/ciclan dari bapak yang diterbitkan SKPKB…

      Terima Kasih. :)

      • oki said

        iya pak, jadi sejak PT ini mendapat pembayaran dr pihak drvrloper, langsung menerbitkan faktur pajak, karena syarat penagihan hrd ada faktur pajaknya. Dan krn blm paham, kami menganggap itu hanya srbagai salah satu syarat admministrasi.
        Boleh saya tanya lebih spesifik pak Faisal, langkah apa yg hrs saya lakukan sekarang, karena jujur posisinya skrg dilematis. Intinya dr PT mau hal pajak ini bersih dlm artian tidak ada manipulasi, tapi kami takut juga karena membaca2 diatas mengenai non PKP menerbitkan faktur pajak.
        Dan mengenai SKPKB bgmn caranya?

        Terima kasih sekali lagi atas bantuan dan informasinya,


        ========Faisal==========

        Sanksi berat kalau karena faktor kesengajaan bu oki, kalau ibu kan karena ketidaktauan.. Dan ibu sudah ada itikad baik untuk menyetorkan pajaknya.. SKPKB dapat diterbitkan sepanjang dilakukan pemeriksaan sedangkan penyetoran sendiri sepertinya belum diatur diketentuan coba ibu konsultasikan dengan AR ibu..

        Terima Kasih. :)

    • Ferry said

      Dear Pak Faisal,

      Terima kasih atas blog nya. Sangat informatif. Kebetulan PKP kami baru saja di cabut karena laporan PPN nya sudah setahun ini NIHIL. Memang tidak ada aktivitas yang berhubungan dengan PPN dikarenakan kami melakukan perdagangan ekspor rempah-rempah ke luar negeri dan pembelian barang langsung ke petani rempah.

      Namun bulan ini, kami baru saja akan bertraksaksi lokal yang dimana membutuhkan PPN dan Faktur Pajak. Yang jadi pertanyaan saya,

      1) bila diaktifkan kembali apakah kami pasti akan di denda sanksi keterlambatan untuk telat laporan PPN tahun2 sebelumnya? Berdasarkan informasi AR kami, selain PPN nihil selama setahun lebih, tahun 2010 & 2009 dan mgkn tahun2 sebelumnya kami tidak lapor PPN Masa. Bila dikalkulasikan bisa sangat tinggi akumulasi denda nya :(.

      2) untuk eksportir yang omsetnya dibawah 600jt apakah tetap wajib PKP?

      Mohon informasinya.

      Terima Kasih.

  31. Salam pak Faisal,
    saya mau tanya sedikit,
    objek pajaknya adalah batuan, sumbernya dari kawasan hutan, dan yang mengelola pengambilan batuan dimaksud tidak memiliki izin pengambilan maupun pengolahan,
    yg jd pertanyaan saya, dapatkah objek tersebut dikenakan pajak,

    =======Faisal========

    Menurut saya pajak tidak mengatur legalitas sumber penghasilan dan juga setahu saya tidak ada ketentuan yang menyatakan sesuatu yang dibayar pajaknya maka sumber penghasilannya menjadi legal..

    Terima Kasih. :)

  32. een said

    Pak Faisal mohon bantuannya, kami memberikan jasa kepada non PKP dan kami tetap menerbitkan faktur pajak apakah tidak efek nya sesuai dengan peraturan PPN yang baru ? Apa faktur kami bisa dianggap tidak lengkap? jika apa yang sudah kami lakukan itu sudah benar, PPN yang kami bebankan tersebut apa bisa dibiayakan oleh customer kami? Terimakasih atas jawabannya pak


    =========Faisal===========

    Sebagai Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan jasa di dalam negeri baik kepada PKP atau non PKP atau non NPWP wajib menerbitkan faktur paja, faktur pajak yang identitas pemakai jasa tidak lengkap tidak dikategorikan sebagaifaktur pajak tidak lengkap bu een.. Pengguna jasa ibu yang bukan PKP dapat membiayakan PPN yang telah dipungut pihak ibu pada SPT Tahunan PPh-nya..

    Terima Kasih. :)

    • een said

      Terima kasih atas jawabannya pak. Saya mau pastikan lagi Pak Faisal apakah yang bapak maksud faktur pajak untuk non PKP tidak dikategorikan sebagai faktur pajak tidak lengkap?

      =======Faisal==========

      Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP kepada bukan PKP atau non NPWP bukan termasuk Faktur Pajak tidak lengkap yang dapat dikenakan sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP bu een..

      Terima Kasih. :)

  33. Iqsyan said

    Assalamu Alaikum pak…
    perusahaan saya dengan tidak sengaja melakukan pemungutan PPN dan saya sudah menghitung PPN keseluruhan yang dipungut.. dan rencana mau menyetorkannya… yang masih menjadi menjadi pertanyaan bagi saya.. bagaimana dengan PPN masukan yang saya terima, apakah bisa dijadikan sebagai kredit PPN untuk mengurangi Penyetoran PPN yang saya pungut… gimana pak?
    terima kasih.

    ========Faisal==========

    Wa’alaikumsalam Warahmatullohi pak iqsyam… Untuk pengusaha non pkp diketentuan perpajakan saat ini apabila karena ketidak tauan menerbitkan faktur pajak dan menyetorkan PPN yang dipungutnya maka tidak dikenakan sanksi pidana.. Karena bukan PKP maka FP Masukan bapak tidak dapat dikreditkan begitu pun yang menerima FP yang bapak terbitkan tidak dapat dikreditkan oleh PKP lawan transaksi bapak.

    Terima Kasih. :)

  34. rully said

    Assalamualaikum Pak…
    Saya punya PT yg non pkp sejak th 2000 s/d sekarang. Saya sudah lapor & setor PPN s/d maret 2006. Sekarang saya mau setor & lapor PPN dari april 2006 s/d maret 2013. Menurut bapak, apa saja sangsi, denda dan resiko yg mungkin akan saya hadapi ?? Omset saya tdk pernah melebihi 600 juta dari th 2000 s/d sekarang. Terima kasih atas jawabannya…


    ======Faisal========

    Nah itulah pak rully, PM-nya abapak kreditkan tidak karena diketentuan kita yang tidak dikenakan sanksi apabila nilai PPN-nya disetorkan.. Selain itu komplain dari client bapak karena FP yang diterima dari bapak tidak dapat dikreditkan.

    Terima Kasih. :)

  35. rully said

    Nambah info : saya selama ini menerbitkan faktur pajak.

  36. Dwi Januar said

    Selamat sore pak Faisal,

    Saya mau meminta sedikit informasi tentang aplikasi PPN & PPh 21 untuk perusahaan non-PKP.

    Perusahaan saya adalah non-PKP yang bergerak di bidang jasa konsultasi teknis untuk bidang elektrikal. Baru-baru ini mendapatkan order dari perusahaan temen saya (selanjutnya disebut “B”) untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik peralatan. Karena saya memerlukan peralatan pendukung, maka saya membuka order ke perusahaan “C” untuk membantu saya.

    Perusahaan “B” dan “C” ini adalah PKP.

    Saya mau menanyakan bagaimana mekanisme pungutan pajaknya.

    1. Apakah saya diperbolehkan menagih ke “B” dengan ditambahkan PPN 10%? Hal ini mengingat “C” menagih saya sebesar nilai order saya ke mereka ditambah PPN 10%.

    2. Apakah benar jenis pekerjaan konsultasi teknis dikenakan PPh21 sebesar 2% disamping juga dikenakan PPN 10%?

    3. Bagaimana mekanisme pungutan pajak jika ada non-PKP di antara dua PKP?

    Mohon pencerahannya.

    Dwi

  37. jumar said

    Selamat malam pak…
    Saya mau minta informasi tentang pajak yang bebankan sebuah CV,saya ingin memulai usaha di bidang agen perjalanan wisata/tiketing pesawat.
    Sebelumnya saya sudah mempunyai pengalaman kerja di travel agent.Selama ini saya masih sering mendapatkan order dari pelanggan & teman2x saya miskipun hasil nya belum banyak,untuk tiket masih saya ambilkan ke agen lain,,saya sudah menjalani selama 6 bulan setelah keluar bekerja dan selama ini proses nya saya sendiri yang menanganinya.Saya ingin melangkah menjadi agen resmi maskapai.yang salah satu syaratnya minimal berbadan CV/PT,NPWP.SIUP.saya ingin memulai usaha di rumah saja.
    Saat ini saya masih bingung tentang proses pajaknya nantinya seperti apa ,dan saat ini saya belum membuat NPWP .Mohon penjelasannya apa yang perlu saya lakukan dan nantinya pajak apa saja yang di bebankan dalam usaha yang ingin saya lakukan …
    Semoga penjelasan bapak menjadikan awal saya untuk melangkah…

    Terima kasih sebelumnya.

  38. Galih said

    Selamat Siang Pak Faisal

    Maaf pak saya sebagai bendahara dalam instansi pemerintahan masih bingung dengan konsep PPh dan PPN
    yang mau saya tanyakan : berapa nominal transaksi untuk bisa dikenakan PPN, PPh pasal 22 dan pasal 23

    apakah jika ada kegiatan pengadaan jasa Even Organizer itu bisa dikenakan PPN dan PPh Pasal 23 ? berapa nilai besarannya untuk Kontrak 10 Juta.

    ========Faisal=========

    Untuk PPN dan PPh Pasal 23 tidak ada batasan nilainya bu galih, namun apabila nilai PPN di atas satu juta rupiah atau niali transaksi di atas 10juta rupiah maka PPN-nya dipungut oleh pihak ibu…
    Sedangkan untuk PPh Pasal 22 Belanja Barang terutang hanya apabila nilai transaksinya lebih dari 2juta rupiah

    Terima Kasih. :)

  39. valerie said

    Selamat siang, Pak Faisal

    Kalo CV blm PKP, transaksi dr jan-mei 2013 sudah mencapai 600jt, maka hrs wajib menjadi pkp pada awal thn 2014, atau awal juni 2013? Mohon informasinya. Terimakasih.


    ======Faisal========

    Akhir Juni bu valarie…

    Terima Kasih. :)

    • valerie said

      Terima kasih atas jawabannya, Pak Faisal.

      ========Faisal=========

      Sama-sama bu valarie..

      Terima Kasih. :)

  40. wulandari said

    Selamat siang pak faisal.
    Pak saya mw tnya, saya bkrja di sbuah cb yg bergrak dlm dgang hasil bumi dmna kami sbgi pdgang pngumpul, agustus 2012 lalu pkp kami dicabut, dan bru diurus prmhonan pmbtlny maret 2013 n baru aktf kmbli bulan mei nya. Selama januari smpai april kami ttp menerbitkn fktur pjak tp tdk mlporkn spt ppn krna pkp ny dcbut. Nah bulan ini kami mw mengurus prmhonan nomor fafaktur pjak ke KPP, Jd bgaimana dng faktur pjak yg kami trbitkan sblm pkp kami aktf kmbli? Dan brp bnyak fktur pjak yg bs kami mnta, krna msa pjak sblmny kami tdk melaporkn spt ppn?

  41. Deni Hadiansyah said

    selamat malam pak,,,,,
    salam sejahtera
    CV saya, ada pembelian oleh salah satu PT. pada bulan 14 April 2013, dan Penyerahan pada tanggal 22 april 2013.tata cara pembayaran yang tertera pada PO,setelah 30 hari menerima invoice, ternyata saat akan melakukan penagihan pembayaran barang yang saya kirimkan, pihak pembeli meminta invoice yang di lampirkan faktur pajak, jadi saya belum mengirimkan Invoice dan belum menerima pembayaran apapun, karena belum PKP pada waktu itu. dan akhirnya tertanggal 20 mei 2013 saya dikukuhkan menjadi PKP dan bisa mengeluarkan faktur pajak sesuai nomor seri yang di berikan pihak perpajakan.
    namun hingga kini, untuk perusahaan itu saya belum mengeluarkan Invoice dan Faktur Pajak. karena takut bermasalah secara hukum, karena pengiriman telah melawati 1 bulan.
    pertanyaan saya :
    1. bisa kah saya mengirimkan invoice dan Faktur pajak kepada PT yang besangkutan walaupun penyerahan barang telah terjadi bulan sebelumnya, sehingga saya bisa menerima pembayaran sesuai perjanjiannya(30 hari setelah menerima invoice)?
    2. bagaimana cara penanggalan pada invoice dan Faktur pajak nya, apakah pada tertanggal 22 april
    ( saat barang di serahkan) atau pada tanggal saat saya mengirimkan invoice sekaligus Faktur pajak nya?
    3. apakah saya bisa dikenakan sanksi mengirimkan invoice menerbitkan faktur pajak lebih dari 1 bulan setelah barang di serahkan walaupun tanggal invoice sesuai dengan faktur pajak.?
    mohon pencerahan nya.
    salam sejahtera

  42. mamik meilanie said

    Siang pak, saya punya CV yang bergerak dibidang periklanan dan blm PKP, perusahaan berdiri sejak tahun 2010. awal tahun 2013 saya ada pekerjaan dari dinas pemerintah seperti buat brosur, iklan yang nominalnya antara 8jtan,, kurang lebih sudah ada 4 pek. sy cuman ngeluarin kuitansi aja buat penagihan. tp dari dinas say dapat PPN dan PPh 22,, bagaimana sistem pelaporan saya ke pajak? apa saya biarin saja? tks


    ======Faisal=========

    Kalau omzet bu mamiek setahun tidak lebih dari 600juta dan bu mamaiek bukan PKP maka seharusnya tidak dipungut PPN, untuk PPh 22 sebagai kredit pajak ibu di SPT Tahunan PPh Badan..

    Terima Kasih. :)

  43. nizwan said

    Assalamualaikum bapak faisal..
    saya adalah staf keu di suatu instansi, saya ingin bertanya :

    1. bagaimana perlakuannya kepada pemungut pajak apabila bendahara saya tidak tahu si WP rekanan tersebut bilang belum PKP dan kita tidak tahu berapa omsetnya dan seandainya dia lebih dari batas menjadi PKP

    2. apabila untuk lebih amannya bendahara saya tetap memungut PPN dan menyetorkanya walau tanpa faktur?

    terima kasih sebelumnya.

    ====== Faisal=========

    Wa’alaikumsalam warahmatullohi wabarakatuh…

    1. Menurut saya bagi pemungutnya tidak masalah untuk tetap memungut PPN sepanjang tidak memaksakan rekanan yang belum PKP untuk menerbitkan faktur pajak.
    2. Menurut saya lebih amannya pak nizwan bertransaksi hanya kepada PKP saja.

    Terima Kasih. :)

  44. Andri said

    Assalamualaikum bapak faisal..
    saya baru bekerja di tempat usaha jual beli HP & acessories. saya sebagai staff keu. ada yang ingin saya tanyakan pak.

    begini pak , tempat usaha saya belum punya npwp, selama ini apabila kami membeli barang kepada penjual yang sudah pkp , dan pihak penjual meminta npwp, kami berikan npwp pemilik toko. dan ternyata si penjual yang sudah pkp tersebut membebankan ppn, dan melaporkannya . sedangkan pemilik toko kami tidak pernah melaporkan ppn masukan tersebut, karena kami mejual barang tersebut jg tidak mengenakan ppn kepada pelanggan kami . yang ingin saya tanyakan, apa yang harus saya lakukan. karena kemarin saya mendapatkan surat dari kpp, karena kami belum pernah melaporkan ppn tersebut .

    mohonn balasannya pak , terima kasih sebelumnya.


    =======Faisal=========

    Wa’alaikumsalam warahmatullohi pak andri.. NPWP pemilik tidak masalah kan bisa jadi memang tempat pak andri bekerja adalah usaha orang pribadi bukan badan usaha.. Kalau bapak membeli tidak masalah pak, PPN yang dipungut oleh penjual dapat dibiayakan selain itu bapak juga tidak memungut PPN ke pembeli karena memang belum PKP.
    Yang jadi masalah kalau belum PKP tetapi ketika menjual barang menerbitkan faktur pajak…
    Jika dalam satu tahun omzet bapak belum mencapai Rp 600juta bapak boleh memilih menjadi PKP atau tidak tetapi jika sudah lebih maka wajib menjadi PKP, nah surat dari KPP apakah himbauan untuk menjadi PKP ?

    Terima Kasih. :)

  45. tedik said

    Sore pa faisal,
    Perusahaan kami belum pkp, bergerak dibidang tambang batu. Klo Kami menerima jasa Dr perusahaan pkp dikenai ppn, pertanyaan:
    1. Apakah perusahaan Kami bisa memotong at menerbitkan bukti pph 23
    2. Hasil batu yang Kami ambil Dr gunung setelah dilakukan pengeboran oleh pihak lain, kemudian dijual mrpkn bkp..
    Terimakasih pa


    ======Faisal=========

    Iya pak tedik kalau memang ada jasa obyek PPh 23 yang bapak gunakan..

    Terima Kasih. :)

  46. suyanto said

    selamat sore pak, kebetulan saya menemukan web ini sewaktu mencari tahu tentang usaha perorangan, kalo boleh saya ingin bertanya, saya seorang freelancer untuk grafik desain, kebetulan saya mempunyai klien sebuah perusahaan, ketika menerbitkan invoice untuk pekerjaan jasa desain, apa saja yang musti dilampirkan y? npwp, surat non pkp perlukah?soalnya sebelumnya sempat saya lampirkan npwp dan surat non pkp jg, tapi katanya bukan itu yg harus dilampirkan, melainkan surat skkp. surat skkp itu apa y?thx

    ======Faisal=========

    SPPKP = Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, karena pak suyanto belum PKP maka tentunya tidak ada surat SPPKP, sampaikan saja ke klien bapak bahwa bapak belum PKP.

    Terima Kasih. :)

  47. Rianto said

    Yth Pak Faisal
    Selamat siang pak, Pak saya sekarang ini adalah pekerja tapi saya juga mendirikan perusahaan kecil dengan teman teman saya. sewaktu tahun 2011 kami menerbitkan faktur pajak walaupun bukan pkp sampai suatu saat saya datang ke kantor pajak dan saya jelaskan atas ketidak tahuan saya sehingga saya mencicil pajak yang terhutang. Tahun 2012 kami mengurus PKP dan kami ada proyek yang saya kerjakan sampai sekarang, karena proyeknya berlarut larut sehingga kami mengalami kerugian yang sangat banyak. dampak dari kerugian itu, uang ppn kami akhirnya terpakai untuk menutup kerugian walaupun masih kurang banyak.
    Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, apa yang harus saya lakukan untuk masalah ppn yang belum saya setor tersebut ? apakah saya bisa meminta keringanan dari kantor pajak agar bisa mencicil PPn tersebut.
    Terimakasih atas penjelasanya.

  48. Erlin said

    Selamat Siang pak.
    Saya mau bertanya. Perusahaan saya bergerak di bidang konstruksi dan sudah menjadi pkp sejak satu th yang lalu. Ada satu proyek sekitar bulan februari kemarin dimana sang owner tidak mau di pungut PPN. Dan sampai sekarang proyek tsb sudah jalan hampir 80%.
    Apakah di mata pajak saya sbg pelaksana konstruksi salah?
    Karena sy sudah coba lobby tetapi hasilnya tetap tidak mau.
    Mohon penjelasannya pak.
    Terimakasih pak faisal.

    =====Faisal===========

    Klu bu erlin sebagai PKP maka mempunyai kewajiban pemungutan PPN atas penyerahan JKP yang ibu lakukan, apabila ini tidak dilakukan maka ibu dapat dikenakan PPN-nya ditambah sanksi pasal 13(2) dan pasal 14 ayat (4) UU KUP.

    Terima Kasih. :)

    • Erlin said

      Tetapi sy rasa untuk penerbitan faktur pajaknya sangat terlambat,
      sehingga nantinya apakah perusahaan sy kena denda lagi pak?
      Total denda keseluruhan 12% dari DPP ya pak?
      Mohon bantuannya. Terimakasih.


      =========Faisal==========

      Klu SPT-nya menjadi kurang bayar iya ibu erlin.. sanksi bunga 2% perbulan…

      Terima Kasih. :)

  49. selamat malam Pak Faisal, saya ada perusahaan retail, Perusahaan saya baru akan mengajukan PKP karena omset sudah melebihi 600jt, tetapi kami selalu membeli ke beberapa toko/perusahaan yg belum PKP, sedangkan kami menjual barangpun ke orang pribadi yg juga non pkp.. yg saya ingin tanyakan,
    1. bagaimana kewajiban pajak saya,..?
    2. apakah saya setiap transaksi ke pembeli pribadi harus menerbitkan faktur..?
    Terima Kasih Pak


    =========Faisal==========

    Kalau bapak defi pedagang eceran maka gunakan ketentuan pedagang eceran, nota penjualan atau struk register dikategorikan juga sebagai faktur pajak untuk pedagang eceran..

    Terima Kasih. :)

  50. rolands said

    Saya mau tnya..prusahaan sy non pkp dapat order dr sbuah perusahaan pkp.. Nilai orderannya sebesar 9jt..prtanyaan saya apakah diperbolehkan perusahaan sy memungut ppn 10% sehingga total mnjadi 9,9jt..namun 900rb untuk ppn kami bayarkan langsung ke KPP..?jika boleh dlm pengisian spp menggunakan nama WP siapa? Perusahaan sy atau perusahaan atau perusahaan client..?


    =========Faisal==========

    Tidak boleh pak rolands karena bapak belum PKP..

    Terima Kasih. :)

  51. Novi said

    Hi Pak Faisal,

    Saya ingin tanya apakah perusahaan non pkp boleh melakukan import?

    Trims,

    Novi


    =========Faisal==========

    Tidak masalah bu novi yang tidak boleh melakukan ekspor..

    Terima Kasih. :)

  52. aspri said

    Pak Faisal,

    pt teman saya menang tender jasa sekuriti. perusahaan berdiri sudah lama, sudah npwp dan pkp. ternyata di perjalanan, karena operasional vakuum cukup lama, baru diketahui bahwa npwn dan pkp sudah dicabut. sekarang sudah memiliki npwp baru. saya ingin bertanya, bilamana pendapatan tahunan belum 600jt, apakah perlu membuat PKP? karena ada kendala dalam proses pembuatannya. sementara klien mengatakan bahwa dalam penagihan harus punya nomor faktur pajak. apakah bisa menagih tanpa mengenakan PPN karena memang belum PKP?

    ========Faisal=========

    Sepanajng bisa dibuktikan omsetnya dalam setahun tidak melebihi 600juta memang tidak ada kewajiban untuk menjadi PKP pak aspri.

    Terima Kasih. :)

  53. wati said

    salam kenal pak faisal
    perusahan kami bergerak dibidang jual beli mobil bekas, pada th 2010 kita tidak mengerti soal perpajakan jadi omset jualannya diatas 600jt sedangkan kita belum daftar pkp karna tidak paham,kalau ditahun 2013 kita daftarkan pkp, apakah yg 2010 kita tetap wajib membayar ppn nya ?
    terima kasih

    ========Faisal=========

    Iya ibu wati dapat ditetapkan mundur kebelakang sepanjang tidak lebih dari 5 tahun dari ibu seharusnya mulai menjadi PKP..

    Terima Kasih. :)

  54. Budi said

    Yth Pak Faisal,

    Kami perusahaan dr singapore dan menjual barang ke customer PKP di Jakarta, PO dr customer tercantum VAT 10%, saat kirim invoice kami mencantumkan VAT 10% sesuai PO tsb, namun customer kami meminta faktur pajak/ tax invoice.
    Customer tetap ingin membayar VAT 10% krn mrk merasa PKP. bagaimana solusinya pak ?

    Terima kasih
    Budi


    ========Faisal==========

    Maaf pak budi, perlakukan VAT atas ekspor barang di singapura seperti apa ? Klu di Indonesia di kenakan VAT namun dengan tarif 0%. Faktur Pajak hanya untuk transaksi di Indonesia, kemungkinan mungkin faktur pajak yang dimaksud faktur pajak sesuai ketentuan perpajakan singapura.

    Terima Kasih. :)

  55. aang rohim said

    pak mau nanya nihh> smisal perusahan A PKP dan membeli Barang sprapart/ jasa dari perusahaan Non PKP, namun jumlahnya lebih dari 10jt. apakah kena PPN Dan siapa Yg brhak nerbitin Faktur Pajak,. terima kasih pak>> mohon bantuannya pak


    =======Faisal=======

    Transaksi sesama PKP maka yang menerbitkan faktur pajak dan memungutnya adalah penjual, jika penjual belum PKP maka atas penyerahan tidak terutang PPN, namun pastikan klu penjual memang seharusnya belum PKP pak aang..

    Terima Kasih. :)

  56. M.TAUFAN said

    Dear Bpk.Faisal,

    Saya mau tanya , saya mempunyai perusahaan berbentuk CV, saya baru buat pada bulan juni 2013, saya sudah melakukan transaksi yang mencantumkan ppn 10% tetapi CV saya belum PKP, dan belum mencapai omset sebesar 600jt/bulan, apabila saya mau membayarkan pajak tersebut bagaimana caranya, jujur saya buta sama sekali tentang perpajakan pak, mohon solusinya pak dan cara perhitungan pajaknya bagaimana?????


    ========Faisal==========

    Kalau belum PKP pak taufan belum berhak memungut PPN, bapak pedagang eceran ? Walau bapak omzetnya belum 600juta bapak boleh mengajukan PKP sehingga bapak boleh memungut PPN dan dapat menyetorkan dan melaporkan kewajiban PPN. Atau apabila peredaran usaha bapak belum mencapai Rp 600juta maka tidak perlu memungut PPN. Untuk lebih detailnya bapak bisa menghubungi AR bapak di KPP tempat bapak terdaftar.

    Terima Kasih. :)

  57. anny said

    Dear Bp. Faisal

    Perusahaan saya menjual barang ke daerah batam, tapi oleh pihak pembeli tidak mengurus form ppftz03, apakah setelah melewati jangka waktu setahun masih boleh mengurus form ppftz03? faktur pajak yang diterbitkan selama ini tidak dipungut ppn, apakah pembeli masih boleh mengajukan ppftz03 ?

    terima kasih


    ========Faisal==========

    Form PP FTZ-03 dibuat ketika barang akan masuk ke kawasan bebas (batam) bu anny maka ketika hal itu tidak dilakukan dengan kata lain yang bersangkutan memilih tidak menggunakan fasilitas PPN tidak dipungut. Form PP FTZ-03 tidak untuk transaksi yang sudah terjadi karena pengusaha di kawasan bebas boleh memasukan barang tanpa persetujuan Badan Pengelola Kawasan(BPK) dahulu Otorita Batam dengan mengajukan master list, dan master list diajukan untuk barang yang akan dimasukan ke kawasan bukan untuk barang yang sudah dimasukan.
    Mungkin klu bisa dianalogikan apakah bisa barang BM(Black Market) dijadikan barang legal..

    Terima Kasih. :)

  58. santhi said

    Selamat sore pak,
    saya seorang staf disebuah cv,dulu di cv saya pernah mendirikan EO tahun 2010an,kamimendapatkan PO sampai 1milyar lebih di th 2011,kami terdaftar perusahan non pkp,setelah selang beberapa waktu ditahun 2012 EO tersebut mengalami goncangan2 akibat oknum2 tertentu,,kemudian tdk pernah menerima PO di tahun 2013 pertengahan.& semua staf atau orgg2 yg tergabung didalamnya dipecat semua.setelah bberapa bulan saya menerima surat dari perpajakn,yg isinya penarikan PPn karna omset ditahun 2011 lebih dari 600jt,apakah kami harus membayar pajaknya,utk surat klarifikasi ke kami sudah bulan Juni 2014 utk enagihan PPN & PPH 2011.

    Sekian & terimakasih.

    salam

    ========Faisal========

    Masih dimungkinkan bu santhi karena penetepana pajak adalah 5 tahun sehingga tahun 2011 penetapannya berakhir tahun 2016

    Terima Kasih. :)

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 790 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: