Pengusaha Non PKP

Setelah pindah kantor baru menyadari ada yang berubah dari ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf e  UU KUP No. 28 tahun 2007 stdtd UU No. 16 Tahun 2009, dimana ketentuan lama mengatur bahwa bagi Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenakan sanksi 2%  dari Dasar Pengenaan Pajak dan ternyata diketentuan UU KUP nomor  28 tahun 2007 ketentuan ini tidak ada, lalu bagaimana perlakuannya ?

Menurut saya perlakuannya dibagi menjadi dua, pertama jika dilakukan tanpa sengaja maka kembali ke ketentuan UU PPN Pasal 14 ayat 2 UU No. 11 tahun 1994 stdtd UU No. 42 tahun 2009 bagi penguasaha non PKP yang menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN wajib menyetorkan PPN yang dipungutnya ke Kas Negara dan yang kedua jika dilakukan dengan sengaja maka pengenaan sanksinya adalah sesuai diatur di Pasal 39A huruf b UU KUP NO. 28 tahun 2007 stdtd UU No. 16 tahun 2009 yakni sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun ditambah sanksi denda dua kali dari PPN yang dipungut.

Jadi memang yang masih belum diatur adalah pengenaan sanksi bagi yang melakukan karena bukan faktor kesengajaan diketentuan sebelumnya dikenakan 2% diketentuan yang baru tidak  diatur namun jangan sampai faktor ini menjadi faktor kesengajaan maka sanksinya menjadi jauh lebih berat.

Untuk itu bagi pengusaha yang tidak PKP sementara peredaran usahanya dalam satu tahun telah melebihi Rp. 600.000.000,00 maka paling lambat akhir bulan berikutnya untuk mengajukan sebagai pengusaha kena pajak. Dan bagi pengusaha berdasarkan data tertentu diketahui oleh Direktorat Jenderal Pajak telah melampaui batasan tersebut namun pengusaha yang bersangkutan tidak mengajukan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak  maka Direktorat Jenderal Pajak dapat mengukuhkan secara jabatan dan dapat menetapkan pajak yang seharusnya terutang terhitung sejak pengusaha yang bersangkutan peredaran usahanya telah melebihi batasan pengusaha kecil, sesuai diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 68/PMK.03/2010.