Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Wow ! Penyerahan ke Kawasan Bebas kok kena PPN ?

Posted by Faisal Abet pada 18 Januari 2012


Kok bisa penyerahan ke kawasan bebas dikenakan PPN pak ? kan Bebas berarti bebas PPN dong ! begitu yang disampaikan salah satu wajib pajak.  Jadi sebenarnya bagaimana sih perlakukan terhadap penjualan-penjualan Barang Kena Pajak (BKP) ke Kawasan Bebas ?

Setelah hampir enam bulan saya dipindahkan ke Jakarta dari Batam yang merupakan salah satu Kawasan Bebas dan sekarang berada di di daerah pabean lainnya menjadi concern tentang permasalahan ini karena juga sebelumnya juga mempertanyakan permasalahan ini.

Saya menulis ini bukan karena ahli dalam penyerahan kawasan bebas namun setelah berdisuksi dengan beberapa rekan kerja dan mempelajari ketentuan yang berlaku, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Sesuai yang di aturan di Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2009, serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 46/PMK.03/2009 tanggal 05 Maret 2009 sebagiamana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 241/PMK.04/2009 tanggal 30 Desember 2009 untuk dapat diberikan fasilitas bebas PPN maka Wajib Pajak yang melakukan penjualan ke kawasan bebas harus :

  1. Menerbitkan faktur pajak yang sudah di cap dengan “PPN TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 2 TAHUN 2009″
  2. Faktur Pajak paling lama diterbitkan pada saat barang akan dikirimkan ke Kawasan Bebas
  3. Mendapatkan Pemberitahuan Pabean FTZ-03 dari pembeli yang sudah dicap oleh petugas endorsement (KPP Madya Batam) “DAPAT DIBERIKAN FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT” atas pemasukan barang ke Kawasan Bebas.

Sedangkan dari sisi pembeli :

  1. Mengisi formulir PP FTZ-03 dan mendaftarkan ke Bea dan Cukai
  2. Melakukan endorsement ke petugas FTZ (KPP Madya Batam) dengan melampirkan PP FTZ-03, Inward Manifest, fotokopi faktur pajak, fotokopi Bill of Lading atau Airway Bill atau Delivery Order, dan fotokopi faktur penjualan atau invoice, serta Asli surat kuasa pengurusan kepabeanan dari Pengusaha kepada  Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan/PPJK dalam hal pengurusankepabeanan dilakukan oleh PPJK

dengan demikian apabila dokumen lengkap dan datanya telah sesuai maka PP FTZ-03 akan diberi cap diberikan fasilitas maka jika tidak juga akan diberikan cap tidak dapat diberikan fasilitas, proses ini dilakukan satu hari.

Untuk itu bagi penjual apabila menerima PP FTZ-03 dari pembeli yang diberi cap “tidak dapat diberikan fasilitas PPN TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 2 TAHUN 2009″ maka wajib melakukan :

  1. mengganti faktur pajak dari kode 070 menjadi 010 dalam hal faktur pajak 070 belum dilaporkan di SPT masa PPN namun jika sudah maka yang diterbitkan adalah faktur pajak pengganti.
  2. memungut PPN dari penyerahan BKP tersebut dari pembeli di Kawasan Bebas

Untuk itu bagi penjual yang melakukan penjualan ke Kawasan Bebas untuk tidak lupa meminta PP FTZ-03 lembar ke-6 dari pembeli yang sudah dicap dan bagi yang sudah menerima juga memperhatikan cap yang diberikan diberikan fasilitas atau tidak agar terhindar pengenaan sanksi sebagai pemungut PPN.

Dan tidak lupa juga untuk penyerahan ke kawasan berikat untuk tidak lupa meminta fotokopi SK Menteri Keuangan tentang Penunjukan sebagai pengusaha di Kawasan Berikat dan konfirmasi ke kantor pajak untuk mengetahui SK tersebut sudah dicabut atau belum.

Akhirnya semoga tulisan ini bermanfaat agar Anda sebagai penjual ke Kawasan Bebas atau Kawasan Berikat terhindar dari pengenaan PPN yang seharusnya dipungut dari pembeli ditambah sanksi administrasi perpajakan berupa bunga 2% apabila terjadi keterlambatan penyetoran dan hubungan baik dengan costumer Anda dapat terus berlangsung dengan baik. Amin.

About these ads

51 Tanggapan to “Wow ! Penyerahan ke Kawasan Bebas kok kena PPN ?”

  1. none_ichie berkata

    Selamat pagi, Pak Faisal…

    Ulasan yang sangat bermanfaat.
    Akan tetapi, bagaimana perlakuan ppn bagi pembeli & penjual jika terjadi penyerahan BKP dr salah satu Kawasan Bebas ke daerah pabean lainnya?

    ========Faisal=======

    Wow langsung mendapat tanggapan nih… Bu ichie saya sudah membuat tulisan tentang FTZ sebelumnya namun dalam tulisan ini membatasi penyerahan ke Kawasan Bebas, menurt ibu apakah perlu dibuat tulisan tersendiri mengenai penyerahan sebaliknya dari Kawasan Bebas ke Daerah Pabean Lainnya ? Karena penyerahan tersebut kan tetap terutang PPN masalahnya faktur pajak tidak perlu dibuat tetapi cukup SSP dan invoice sebagai pengganti faktur pajak. Hal ini berlaku juga terhadap penyerahan dari cabang/kantor pusat yang berada di kawasan bebas ke kantor pusat/cabang lain yang berada di daerah pabean lainnya.

    Terima Kasih. :)

    • delano berkata

      Selamat siang Pak Faisal menyambung hal di atas untuk ssp dan invoice yang kita terima dari batam apakah dapat dikreditkan dan untuk di espt di bukukannya bagai mana ya Pak , mohon informasinya , terima kasih


      ======Faisal=========

      PP FTZ03 dan SSP kedudukan dipersamakan dengan faktur pajak pak delano…

      Terima Kasih. :)

  2. Fitri berkata

    Ass Pak,

    Pak mw tanya nie :
    PPn utk pajak masukan dpt dikreditkan jangka waktunya paling lama kapan ya maksimalnya

    Thanks

    =======Faisal========

    3 bulan sejak tanggal faktur pajak

    Terima Kasih. :)

  3. ade berkata

    slamat pagi. perusahaan saya bergerak dibidang jasa periklanan, saya mau tanya dengan kasus seperti ini : perusahaan saya mendpat proyek iklan sjumlah 10 juta. keseluruhan proyek itu dikerjakan perusahaan lain senilai 10 juta. Apakah ada PPn terhadap kasus ini?? tolong dijawab yah mas, terima kasih

    ======Faisal=======

    Transaksi yang mana pak ade, pak ade sebagai pemberi jasa atau pak ade sebagai pemakai jasa ?

    Terima Kasih. :)

    • Saya juga mempunyai kasus serupa dengan pak Ade, disini saya sebagai pemberi jasa… Mohon pencerahannya pak

      =======Faisal========

      Terutang PPN pak kristiawan, bapak sebagai pemberi jasa memungut PPN dari pemakai jasa bapak dengan menerbitkan faktur pajak, faktur pajak ini disebut faktur pajak masukan sedangkan jika pekerjaan itu diberikan lagi ke pihak lain sebagian atau seluruhnya maka pihak lain tersebut akan memungut PPN dari pihak bapak dan memberikan faktur pajak, nah faktur pajak yang bapak terima inilah sebagai faktur pajak masukan.

      Terima Kasih. :)

  4. oji berkata

    pak, yg benar “PPN TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 2 TAHUN 2009″ atau “PPN TIDAK DIBEBASKAN BERDASARKAN PP NOMOR 10 TAHUN 2012″ karena di PP tsb disebutkan PPN Dibebaskan & PPN No. 2 thn 2009 telah diganti dgn PP No. 10 thn 2012. CMIIW


    ======Faisal=========

    Oh ya maaf pak Oji PP nomor 10 tahun 2012 tanggal berapa ya pak ? dan berlaku mulai kapan ? terus terang saya belum ada.. Tidak dipungut dengan dibebaskan mempunyai dua pengertian yang berbeda pak karena konsekuensi di penjual yang berada di luar daerah pabean maka atas pajak masukan atas penyerahan barang yang dibebaskan tidak dapat dikreditkan. Untuk sementar saya masih mengacu ke ketentuan PP 2 tahun 2009 sampai saya dapat mendapatkan PP 10 tahun 2012.

    Terima Kasih. :)

  5. Faisal_31 berkata

    selamat siang pak faisal, sy mau tanya jika saya menjual ke kawasan berikat di daerah lampung. berarti mendapatkan Pemberitahuan Pabean FTZ-03 telah di cap oleh Kantor Pajak mana ??

    Terima Kasih atas Penjelasannya

    =======Faisal========

    PPFTZ adalah Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone, jadi khusus untuk penyerahan dari/ke Kawasan Bebas. Sedangkan kawasan bebas untuk saat ini hanya Batam, Bintan, dan Karimun. Kawasan Berikat beda dengan kawasan bebas pak faisal.

    Terima Kasih. :)

    • Faisal_31 berkata

      Kalo Perlakuan PPN untuk Kawasan berikat bagaimana ya pk, mohon penjelasannya .

      ======Faisal=======

      Ada SK Penunjukan dari menteri keuangan sebagai pengusaha di kawasan berikat, minta ditunjukan sk penunjukan perusahaan tersebut.. Yang diterbitkan sama seperti transaksi di wilayah indonesia lainnya hanya saja faktur pajaknya distempel PPN ditanggung pemerintah sesauai ketentuan…

      TErima Kasih. :)

      • Faisal_31 berkata

        kode faktur pajaknya 070 ya pk?? jika kita sudah mendapat SK Penunjukkan Perusahaan Tersebut, apakah sudah sah bahwa PT tersebut memang di kawasan berikat dan tidak dikenakan PPN, lalu orang pajak mengakuinya jika kita menjual BKP/JKP ke kawasan berikat tersebut ?
        Mohon Penjelasannya

        Terima Kasih


        ======Faisal========

        Tentu pak faisal namun sepanajng SK tersebut benar dan masih berlaku (belum dicabut)… Kode faktur ke penyerahan ke pengusaha di kawasan berikat kode transaksinya 07.
        Pengusaha di kawasan berikat setahu saya diberikan untuk pengusaha-pengusaha tujuan ekspor pak faisal.

        Terima Kasih. :)

      • Faisal_31 berkata

        bagaimana cara kita mengetahui SK tersebut masih berlaku atau belum dicabut pk ?

        =======Faisal=========

        Wajib pajak yang bersangkutan akan menerima SK Pencabutan-nya, sementara pihak rekanan bisa konfirmasi ke wajib pajak atau ke kpp terdaftar..

        Terima Kasih. :)

      • sazirani berkata

        jadi dijual mesin dr daerah pabean lainnya (DPIL) ke perusahan di kawaasan berikat (PDKB) tdk dipungut PPN n di faktur pajak kode 070 beserta stemple tdk dipungut


        ======Faisal========

        Iya bu rani, tetapi stempelnya juga menyebutkan dasar hukum yang mengatur dan tolong faktur pajak dilampirkan fotokopi SK penunjukan sebagai Pengusaha di Kawasan Berikat dari Menteri Keuangan, diminta dari rekanan burani di kawasan berikat.

        Terima Kasih. :)

  6. titik berkata

    apakah PP FTZ-03 harus dibuat setiap transaksi ya Pak? atau hanya sekali saja?


    ======Faisal=======

    Iya ibu titik, setiap ada barang masuk ke kawasan bebas (FTZ) dari daerah pabean lainnya diperlukan PP FTZ-03. Yang dibuat oleh pengusaha di kawasan bebas, maka setelah mendapat endorsement dari KPP Madya Batam maka barang boleh masuk ke kawasan bebas (Batam, Bintan, dan Karimun) dan penjual di daerah pabean lainnya wajib menerima PP FTZ-03 lembar ke-6 yang sudah diendorsement dari pengusaha (pembeli) di kawasan bebas).

    Terima Kasih. :).

    • Wira berkata

      Tanya Pak Faisal:
      Sesuai Pasal 8 PMK-48/PMK.04/2012, dokumen Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-01/02/03) dibuat rangkap 4, bisakah kita membuat lebih dari 4 rangkap dan Bea & Cukai mau menerimanya?

      =========Faisal=========

      Mungkin maksudnya Pasal 8 PMK-46/PMK.03/2009 ya pak wira ? Memang di pasal tersebut menyebuitkan dibuat dan diserahkan dalam rangkap 4(empat) tetapi dalam lampiran PMK tersebut tentang bentuk formulir PP FTZ disebutkan di footnote bari pertama peruntukan lembar ke-1 s.d. ke-4 lalu di baris ke-2 disebutkan juga peruntukkan lembar ke-5 dan ke-6. Menurut saya lampiran juga kan tidak terpisah dari peraturan tersebut sehingga bisa dimpulkan PP FTZ dibuat dalam rangkap 6(enam).

      Terima Kasih. :)

  7. iwan heryadi berkata

    pak untuk faktur pajak 010. barang seperti apa aja sih yang tidak kena PPN. karena saya bag. purchasing di suatu perusahaan yang telah mendapat SK kawasan berikat tetapi tetap membayar PPN untuk pembelian barang. bisa bantu penjelasannya pak

    ========Faisal==========

    Untuk kode faktur pajak 010 tidak ada yang tidak kena PPN pak iwan, untuk yang tidak kena PPN kode fakturnya 070 atau 080 atau 020/030 bagi pemungut PPN. Apabila pak iwan bertransaksi ke pengusaha yang mempunyai sk sbg pengusaha kawasan berikat memang dikenakan PPN karena penunjukan pengusaha di kawasan berikat untuk pengusaha yang atas barang produksi ditujukan untuk ekspor sedangkan transaksi pengusaha tersebut ke pak iwan adalah penjualan lokal.

    Terima Kasih. :)

  8. mey berkata

    Selamat Siang,
    Salam kenal…

    Pak kalau bunyi stempel yang harus dibubuhi di faktur pajak untuk kawasan berikat yang betul bagaimana ya?
    perusahaan tempat saya bekerja masih pakai stempel yang lama, kata customer saya sudah ada yang baru.

    mohon dibantu ya Pak..

    mey

    ======Faisal=======

    Iya sih bu mey, karena PP 2 tahun 2009 sudah dicabut dan diganti dengan PP 10 tahun 2012 yang berlaku sejak 7 Maret 2012, jadi kata-kata PP No. 2 tahun 2009 diganti dengan PP 10 tahun 2012. Tetapi PMK tentang peneysuaian stempel setahu saya belum ada..

    Terima Kasih. :)

    • muhammad berkata

      Maaf Pak Faisal, PP 10 tahun 2012 itu terkait penyerahan ke kawasan berikat atau kawasan bebas ya ?

      =======Faisal=======

      Ke Kawasan Bebas (Free Trade Zone) yakni Batam, Bintan, dan Karimun pak muhammad..

      Terima Kasih. :)

  9. Dian berkata

    Selamat sore,
    Salam Kenal
    Bpk saya bertanya :
    1. saya bekerja di kawasan berikat di bagian tax accounting,untuk jenis barang apa saja yang dari pembelian lokal yg tidak dipungut PPN,apakah spare parts,mesin termasuk didalamya,karena saya sering bingung akan hal ini,takut ppn yang tidak dipungut dari suplier dikoreksi oleh fiskus.
    2. peraturan yang mengatur tentang hal ini ada bpk
    3. untuk stempel di di faktur pajak “Tidak Dipungut PPN/PPnBM” yang berlaku sekarang yang seperti apa y pak?
    Terima kasih banyak atas jawabannya.

    Dian

    ======Faisal=========

    1. Diketentuannya hanya disebutkan barang modalnya saja bu dian, sedangkan suku cadang atau spare part tidak diberikan fasilitas.
    2. Ketentuan tentang kawasan berikat diatur di Peraturan Menteri Keuangan nomor 147/PMK.04/2011 tanggal 6 September 2011
    3. Stempelnya hanya mengikuti ketentuan yang terakhir berlaku bu dian

    Terima Kasih. :)

  10. aan berkata

    siang Pak.. mau tanya ni, kalau menjual spare part (suku cadang) ke perusahaan yg masuk dlm kawasan berikat dikenakan PPn atau tdk Pak….

    Aan


    =======Faisal======

    Klu sparepartnya untuk mesin perusahaan di kawasan tidak pak aan, tetapi kalau untuk barang yang diekspor (barang dagangan) baru tidak dikenakan..

    Terima Kasih. :)

  11. bondan berkata

    pagi pak,salam kenal
    numpang tanya, punya contoh format untuk Bill of Lading atau Airway Bill atau Delivery Order yang bisa digunakan. sebab saya kirim barang tapi FP tidak dapat digunakan karena format B/L tdk memenuhi syarat dan lebih dari 30 hari. jika ada bisa tlg email ke bondanizer@gmail.com

    ======Faisal=========

    Wah maaf pak bondan saya tidak punya, mungkin bisa dicari ke perusahaan lain karena ketentuan perpajakan tidak menagatur mengenai format Bill of Lading atau Airway Bill atau Delivery Order. Sebenarnya pak bondan ingin membuat apa ketiga dokumen tersebut memiliki fungsi yang berbeda.

    Terima Kasih. :)

  12. Erwin S. berkata

    Selamat Siang……..
    Ada salah Satu Kasus Yaitu :
    Barang di Masukkan ke Batam dari Jakarta Tahun 2007, dan di buatkan Dokumen EBZ dimana Segala Kewajiban Telah di Selesaikan Artinya PPN sdh di Bayar di Jakarta.
    Ketika Barang ini akan di Keluarkan ke Daerah Pabean Lainnya (Tanjung Pinang) Pihak Bea Cukai Mengenakan Pajak Lagi (PPN 10%) Berdasarkan Perpu No. 10 Tahun 2010.
    Lalu Saya Sampaikan bahwa ini tidak Kena PPn lagi. Tetapi Pihak Bea Cukai Tetap besikeras Mengenakan PPN.
    Karena Kurang Puas atas hal itu. Saya Datangi Kantor Madya Batam, ke Bagian Waskon Lalu di Jawab jika sdh ada EBZ seperti ini tdk Perlu Bayar PPN lagi.. Cukup PNBP saja. berdasarkan Undang-Undang No 42 Tentang PPN dan PPNBM Pasal 5 Ayat 2.
    Jika hal ini Terus di berlakukan oleh Pihak Bea Cukai dimana Pengenaan Pajak dapat terjadi 2 Kali bayar PPN.
    Padahal Pemasukan Barang tersebut di Lakukan tahun 2007.

    =======Faisal=======

    Maaf pak Erwin saya tidak mengerti dokumen EBZ tetapi saya coba cari apakah yang dimaksud Ekspor Bonded Zone, tolong dong dijelaskan dahulu EBZ itu apa ? Lalu pemasukan barang dari Jakarta ke Batam 2007 apakah penyerahan dari kantor pusat atau cabang di jakarta ke cabang di Batam atau pembelian biasa dari Jakarta ? Lalu barang yang dimaksud termasuk kategori yang dimaksud PP 63 atahun 2003 jo PP 30 tahun 2005 ? Lalu pengeluaran ke Tanjung Pinang apakah penjualan atau hanya untuk penggunaan sementara proyek di tanjung pinang ? atau penyerahan ke cabang lain ?
    Perpu 10 tahun 2010 ? tentang apa pak ? setahu saya untuk FTZ adalah PP 2 tahun 2009 yang diganti dengan PP 10 tahun 2012..

    Terima Kasih. :)

    • Erwin Sentosa berkata

      Terimakasih Sebelumya atas Tanggapan dari Bapak,
      Begini Ceritanya Pak.

      Pada Tahun 2007 Silam Kami Memasukkan Alat Kerja Berupa Forklift dengan Menggunakan Dokumen EBZ Lampiran II. Yang di Maksud dengan EBZ adalah :
      “Pemberitahuan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Yang Berasal dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya Yang Telah di Selesaikan Kewajiban Pabean Ke dan Dari Kawasan Berikat Batam”
      Dimana Pajak atas Barang tersebut telah di Selesaikan di Jakarta, Baik BM, PPN. PPnBM, PPH.

      Ketika itu Barang Kami Masukkan ke Pulau Batam Tahun 2007, Sebelum di Berlakukannya Perpu No. 10 Thn 2012 dan KMK No. 62/PMK.03/2012. pada pasal 2 ayat 1 Bahwa Barang yang di Keluarkan dari Kawasan Bebas ke Tempat lain dalam Daerah Pabean Terutang PPN nya.

      Yang Menjadi Pertanyaannya adalah :
      1. Apakah Kami Di Wajibkan Membayar Pajak Atas Pengeluaran Barang Tersebut pada Tahun ini (2012) Ketika Akan di Kirim ke Tg. Pinang.? (di Keluarkan dari Kawasan Bebas ke Tempat lain dalam Daerah Pabean)
      dimana Pihak Bea dan Cukai Mengenakan Pajak Merujuk Pada PMK : Nomor 62/PMK.03/2012 sesuai Pasal 2 Ayat 1.?

      2. Apakah Pemberlakuan Peraturan tersebut berlaku Surut.?

      3. Jika Kami di Kenakan Pajak Lagi pada Saat Pengeluaran Barang tersebut Apakah tidak terjadi Pajak Ganda.? (dimana Saat awal import di Jakarta Telah di Selesaikan Kewajiban Pabeannya) serta Merujuk Pada Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat 2. Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kenakan hanya 1 (Satu) Kali Pada Waktu Penyerahan Barang Kena Pajak, yg Tergolong Mewah oleh Pengusaha yg Menghasilkan atau pada Waktu Import Barang Kena Pajak yg Tergolong Mewah.

      4. Lalu. Apakah Jika Kami Menyewakan / Menjual Alat tersebut kepada Pihak Lain Keluar dari Kawasan Bebas (Batam) ke Tempat lain dalam Daerah Pabean Tetap di Kenakan Pajak (PPN)

      Demikian hal ini saya sampaikan, Terimakasih Sebelumnya ya Pak.

      Salam Hangat

      Erwin Sentosa

      =======Faisal=======

      Sama-sama pak Erwin, maaf sebelumnya saya belum pernah mengetahui tentang dokumen EBZ mohon saya diberitahu ketentuan yang terkait dengan prosedur penerbitan EBZ.
      Selain mengeanai EBZ di atas ada beberapa hal lain yang ingin saya ketahui sebelum menaggapi pertanyaan pak erwin, yakni :
      1. Forkflit yang bapak maksud apakah barang modal/asset yang digunakan sendiri atau disewakan ? atau malah barang yang diperjualbelikan ?
      2. Pemasukan tahun 2007 ke Batam dari Jakarta apakah penyerahan kantor pusat di Jakarta ke cabang di Batam atau malah pembelian dari Jakarta ? Lalu penyerahan ke Tanjung Pinang apakah penyerahan dari cabang di Batam ke cabang yang ada di tanjung pinang atau pengeluaran karena ada proyek di tanjung pinang, atau penyewaan alat berat, atau bahkan penjualan ?

      Hal lain yang ingin saya sampaikan ketentuan PP 10 tahun 2012 berlaku efektif sejak 7 Maret 2012 sedangkan sebelum itu berlaku ketentuan PP 2 tahun 2009 yang berlaku efektif mulai per 01 April 2009 sedangkan penyerahan sebelum 01 April 2009 berlaku ketentuan PP 63 tahun 2003 std PP 30 tahun 2005.
      Pembelian yang dilakukan sebelum 01 April 2009 yang telah dilunasi PPN-nya dibuktikan dengan Faktur Pajak dan ketika barang tersebut dikeluarkan dari kawasan bebas batam (bukan dijual) maka tidak dikenakan PPN, barang yang dikeluarkan dari kawasan bebas untuk kepentingan proyek di luar kawasan bebas dapat ditempuh prosedur pengeluaran sementara (jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang) maka tidak dikenakan PPN, dan atas penjualan ke luar kawasan bebas atau penyerahan jasa ke luar kawasan bebas dikenakan PPN.

      Terima Kasih. :)

      • Erwin Sentosa berkata

        Terimakasih Pak Atas Tanggapannya..
        Saya Sudah Mendapat Jawaban atas Pertanyaan saya Tersebut di Atas,
        TERNYATA PPn yang di Bayarkan Tersebut Dapat di Lakukan Restitusi…..
        Jadi Pertanyaan saya sblm nya di Kantor Madya Pajak Batam tidak di Beritahukan bahwa hal tsb dpt di Lakukan Restitusi… Tetapi Setelah saya Jumpa Langsung oleh Kepala Kantor Madya Pajak Batam Dapat Penjelasan hal spt itu.

        =======Faisal========

        Sama-sama pak Erwin… Alhamdulillah sudah ditemukan solusinya…

        Terima Kasih. :)

  13. Alim berkata

    Selamat Siang Pak Faisal,
    Mohon dibantu Pak.
    Utk transaksi pemasukan BKP/BKPTB/JKP dari Kawasan Berikat ke Kawasan Bebas dan sebaliknya saya tidak temukan di PP2/2009 maupun PP10/2012 ataupun PMK 62/PMK.03/2012.
    Bila mengacu ke PMK 147 tahun 2011 maka ada transaksi BKP dari Kawasan Bebas ke Kawasan Berikat dan sebaliknya:
    1.Penyerahan BKP dari K.Berikat ke K.Bebas, PPN Tidak Dipungut.
    2.Penyerahan BKP dari K.Bebas Ke K.Berikat, PPN dibebaskan.
    Yang ingin saya tanyakan:
    1.Apakah transaksi antara K.Berikat dengan K.Bebas diatur di PMK 147 Tahun 2011 ini?
    2.Utk penyerahan BKPTB/JKP antar K.Bebas dan K.Berikat bgm Pak? Apakah dibebaskan?
    3.Jika jwb no.1 benar diatur dengan PMK 147 tahun 2011, bagaimana kalimat stempelnya Pak utk dibebaskan dan tidak dipungut?
    Terima kasih sebelumnya.
    Salam

    =======Faisal==========

    Setelah saya membaca PMK-62/PMK.03/2012 penyerahan ke/dari kawasan bebas dari/ke kawasan berikat diatur kok pak alim, dalam pasal 10 ayat (2) untuk penyerahan dari kawasan berikat/tempat penimbunan berikat ke kawasan bebas tidak dipungut PPN sedangkan untuk pengeluarang BKP dari kawasan bebas ke kawasan berikat diatur dalam pasal 3 ayat (1) huruf d dan berdasarkan PMK-147/PMK.04/2011 pasal 14 ayat (4) PPN-nya dibebaskan.
    1. Penyerahan ke kawasan bebas dari kawasan berikat diatur di PMK-62/PKM.03/2012 sedangkan penyerahan dari kawasan bebas ke kawasan berikat diatur dalam PMK-147/PMK.04/2011.
    2. Penyerahan antar kawasan berikat PPN tidak dipungut sedangkan penyerahan antar kawasan bebas PPN dibebaskan.
    3. Stempel mengacu ke PP ditas PMK masing-masing

    Terima Kasih. :)

    • alim berkata

      Terima kasih Pak Faisal,
      1.Utk PMK-62 pasal 10(2) saya hanya melihat Tempat Penimbunan Berikat Pak? Apakah Tempat Penimbunan Berikat termasuk Kawasan Berikat?
      2.Untuk PMK-147 pasal 14(4) dibebaskan, artinya tidak ada FP ya Pak karena dikawasan Bebas bukan PKP jadi tidak dpt menerbitkan FP dan cap bebas?
      3.saya baca PMK-147 pasal 16(4), yaitu tidak dipungut PPN atas pengeluaran Barang dari kawasan berikat ke kawasan bebas, Jadi di PMK-147(psl.14:4) diatur tidak dipungut dan di PMK-62(psl.10:2) diatur dibebaskan, bentrok aturan ya Pak? Mana yg dipakai utk pengeluaran barang dari kawasan berikat ke kawasan bebas?
      Terima kasih sebelunya

      =======Faisal=========

      1. ya pak, kawasan berikat masuk dalam tempat penimbunan berikat, pasal 2 PP 32 tahun 2009 tentang Penimbunan Berikat.
      2. penyerahan ke kawasan berikat dari kawasan bebas tidak perlu diterbitkan faktur pajak karena pengusaha di kawasan bebas bukan PKP.
      3. Penyerahan dari kawasan berikat ke kawasan bebas PPN terutang namun tidak dipungut pak alim baik di PMK-62 atau pun di PMK-147, untuk masuk barang dari kawasan berikat ke kawasan bebas digunakan PMK-62.

      Terima Kasih. :)

      • alim berkata

        Koreksi:
        3.saya baca PMK-147 pasal 16(4), yaitu tidak dipungut PPN atas pengeluaran Barang dari kawasan berikat ke kawasan bebas, Jadi di PMK-147(psl.16:4) diatur tidak dipungut dan di PMK-62(psl.10:2) diatur dibebaskan, bentrok aturan ya Pak? Mana yg dipakai utk pengeluaran barang dari kawasan berikat ke kawasan bebas?

        =======Faisal=========

        Sudah saya jawab di pertanyaan sebelumnya pak alim..

        Terima Kasih. :)

      • Alim berkata

        Terima kasih Pak Faisal,
        Saya salah refer aturan, bukan PMK-62 tapi PP 10 Tahun 2012.
        Di Pasal 29
        (1) Pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat, dilakukan dengan ketentuan:
        a. dalam hal barang merupakan barang asal luar Daerah Pabean, diberikan penangguhan bea
        masuk, tidak dipungut PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak
        Penghasilan, dan/atau pembebasan cukai, sesuai dengan ketentuan peraturan
        perundang-undangan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat;
        b. dalam hal barang merupakan barang asal Kawasan Bebas atau barang asal tempat lain dalam
        Daerah Pabean, tidak dipungut PPN dan/atau diberikan pembebasan cukai, sesuai dengan
        ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan
        Berikat.

        Di pasal 29 tersebut tidak dipungut PPN, sedangkan menurut PMK 147 dibebaskan PPN kalau tidak salah.
        Mohon koreksinya lagi Pak bila saya salah.
        Terima kasih lagi sebelumnya Pak.
        Salam


        ======Faisal=========

        Maaf pak alim di PMK-147 pasal 16 ayat (4) diatur tidak dipungut jadi kedua ketentuan sejalan tidak bebentrokan…

        Terima Kasih. :)

      • Alim berkata

        Terima kasih Pak Faisal,
        yang saya maksud penyerahan dari Kawasan Bebas ke Kawasan Berikat Pak di PMK 147 Psl.14 ayat (4) dikatakan dibebaskan, bukan tidak dipungut.
        Psl.14:4 …, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), …, diberikan atas pemasukan barang dari Kawasan Bebas yang akan diolah lebih lanjut dan/ataudigabungkan dengan hasil produksi di Kawasan Berikat.

        Berbeda yang ditulis di PP 10 Psl.29 dikatakan tidak dipungut, bukan dibebaskan, padahal penyerahannya sama, yaitu dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat (termasuk Kawasan Berikat).
        Apakah tidak dipungut disini maksudnya tidak dibuat FP karena pengusaha (penjual) di kawasan bebas kan bukan PKP.
        Atau penyerahan ini seharusnya bukan menggunakan PMK 147 Psl.14(4) Pak?
        Terima kasih lagi Pak.
        Salam

        =====Faisal========

        Oh ya maaf pak alim saya yang keliru… Penyerahan dari kawasan bebas ke kawasan berikat baik dibebaskan atau pun tidak dipungut sama-sama tidak diterbitkan faktur pajak pak, ketentuan yang digunakan ketika barang tersebut keluar dari kawasan bebas tentu PMK-62/2012 tetapi ketika barang tersebut masuk ke kawasan berikat maka yang digunakan adalah PMK-147/2011.

        Terima Kasih. :)

      • Alim berkata

        Terima kasih Pak Faisal.
        Salam

        =======Faisal========

        Sama-sama pak Alim…

        Terima Kasih. :)

  14. yanto berkata

    Selamat Siang pak Faisal..

    saya mau nanya apakah ada aturan yang di PMK 2012 mengenai aturan tatacara endorsement dinyatakan bahwa BL maupun Faktur pajak yang bersangkutan diberi batas waktu tertentu. Dikarena saya mendapat info dari teman sesama pebisnis bahwa petugas endorsement di kantor pelayanan pajak madya Batam telah menetapkan aturan bahwa jika pengurusan BL yang diterbitkan dari pelayaran melebihi 30 hari dan faktur pajak dari penjual selama 90 hari maka endorsement mendapatkan fasilitas tidak dapat diberikan, dan setau saya tidak ada batas waktu yang dituangkan didalam atauran PMK tsb. sehingga yang dirugikan adalah para pengusaha, serta petugas tbs tidak memberikan surat edaran kepada publik maupun PPJK. Seandainya segala persyaratan kita lengkap untuk mendapatkan fasilitas tersebut tetapi dikarena faktor waktu tersebut dikarena revisi maupun hal lain, apakah bisa tetap mendapatkan fasilitas bebas PPN.
    Dan mengenai permasalahan ini apakah diadukan atau bagamn solusinya, dikarenakan menjadi kesempatan dari para petugas untuk mempesulit endorsement supaya mendapatkan uang pelicin, mohon bantunnya pak Faisal….
    Salam Sukses dan Sejahtera…

    ======Faisal========

    Klu untuk faktur pajak yang ditentukan tanggal pembuatannya pak yanto yakni paling lambat ketika barang akan dikirimkan ke batam/barang dimuat ke kapal di pelabuhan keberangkatan sehingga normalnya ketika barang tersebut belum sampai kepelabuhan tujuan faktur pajak sudah seharusnya diterima pembeli di batam. Untuk bill of lading ketentuan yang mengaturnya seharusnya bukan di perpajakan tetapi kemungkinan di ketentuan pelayaran atau kepabeanan. Klu menurut pengetahuan pak yanto sendiri normalnya BL yang dibuat perusahaan pelayaran jangka waktunya berapa lama ? Dan sampai ke tangan pembeli berapa lama ? Kalau pun terjadinya keterlambatan biasanya disebabkan karena apa ? Mudah-mudahan ditemukan solusinya sehingga BL dapat diterima bapak lebih cepat sehingga bapak sebagai pembeli tidak dirugikan. Barang yang terlalu lama dipelabuhan juga bukannya beban tambahan untuk pembeli karena ada tambahan biaya sewa penempatan kontainernya ?
    Maaf pak yanto, menurut saya sebaiknya ditemukan dulu akar permasalahnnya baru dapat menilai dan mementukan langkah selanjutnya.

    Terima Kasih. :)

  15. Natalia berkata

    Sore Pak Faisal,

    sy mau menanyakan bagaimana peraturan pengenaan pajak jika pengusaha dalam kawasan berikat atau pengusaha kawasan berikat ingin melakukan transaksi jual beli barang/material/half finished goods kepada DPIL..?? Mohon bantuannya ya Pak, dan apakah ada batasan jumlah tertentu untuk transaksi jual beli tersebut?

    Terima kasih.

    Regards,
    Natalia

    =======Faisal=========

    Umumnya ijin diberikan ke pengusaha kawasan berikat adalah karena barang-barang yang diproduksi pengusaha tersebut adalah dengan tujuan ekspor, tentu saja mungkin sebagian atas barang-barang yang diproduksinya dijual ke DPIL tetapi tidak mungkin penjualan ini menjadi lebih dominan dibandingkan dengan penjualan eksport. Kalau ini terjadi tujuan pemberian fasilitas pengusaha kawasan berikat menjadi tidak tepat sasaran ibu Natalia..

    Terima Kasih. :)

  16. Susan berkata

    Sore Pak Faisal,

    Saya bekerja di bidang pelayaran. Kapal saya disewa untuk mengangkut CPO ke Batam. Jadi, ketika saya menerbitkan invoice apakah harus disertai faktur pajak yang distempel “Pajak dibebaskan”? Apakah saya juga perlu meminta PP FTZ 03 dari pihak pemakai jasa saya? Jadi berapa kode faktur pajak yang harus saya cantumkan? Apakah pihak pemakai jasa saya (yang di Batam) memiliki nomor NPWP yang bisa saya cantumkan? Mohon pencerahannya, Pak

    Terima Kasih,
    Susan


    ======Faisal========

    yang menyewa kapal ibu Susan siapa bu, penjual CPO di DPIL atau pembeli CPO yang ada di batam ? Kalau menurut saya kedua-duanya terutang PPN ibu karena atas sewa kapal kan dimanfaatkan bukan di kawasan bebas tetapi yang membedakan jika penyewa ibu penjual atau pembeli hanya cara pelunasan PPN-nya saja ibu..

    Terima Kasih. :)

    • Susan berkata

      Yang menyewa kapal saya adalah pembeli CPO yang berdomisili di Batam. Jadi apakah saya tetap keluarkan invoice dan faktur pajak dengan dicap bebas PPN? Lalu apakah pihak penyewa saya itu mempunyai nomor NPWP yang perlu saya cantumkan di faktur pajak? Mohon penjelasannya ya, Pak..

      =======Faisal========

      Maaf bu susan saya keliru penyewa dan menyewakan klu begitu saya ralat pendapat saya,…
      Jadi penyewa baik yang ada di Jakarta atau di Batam sama saja ibu menerbitkan faktur seperti biasa karena peneyrahan ibu terutang PPN jadi tidak dicap dibebaskan atau terutang tidak dipungut, penyerahan seperti ini sama seperti jika penyewa ibu mengirim barang ke tempat lain (DPIL) ke Medan atau Surabaya misalnya, begitu pun dengan penerbitan faktur pajaknya sama saja tetap dipungut dan tidak dicap dibebaskan..

      Terima Kasih. :)

  17. sisca berkata

    Sore Pak Faisal..

    Saya mau nanya.ini saya mau buat Faktur Pajak Keluaran untuk perusahan dalam kawasan berikat.mohon petunjuk dan formatnya seperti apa ya.soalnya saya belum pernah buat,

    makasi Pak.

    Sisca

  18. Toni berkata

    Siang Pak Faisal.

    saya mau tanya, apa nama dokument untuk menyatakan bahwa itu kawasan berikat agar ppnnya tidak dipungut??trims

    ======Faisal=======

    Surat Keputusan dari Menteri Keuangan bahwa perusahaan bapak sebagai pengusaha pengelola kawasan berikat atau sebagai pengusaha di kawasan berikat.

    Terima Kasih. :)

  19. Indah berkata

    Selamat Sore,

    Salam kenal Pak,

    Begini Pak, saya bekerja disalah satu perusahaan penyedia Jasa Tenaga Kerja,
    Ada case yang mau tanya, terkait JKP. Awalnya JKP berada diwilayah batam, kemudian terjadi perpindahan lokasi kerja karywan menjadi ke Tj Balai Karimun, hanya saja pembayaran tagihan tetap dilakukan dan diserahkan ke kawasan Batam, karena pusatnya berada di Batam.

    Terkait akan hal ini, apakah masih bisa dibebaskan PPN pak?

    Mohon bantuan informasinya ya Pak.

    =========Faisal===========

    Bu Indah, fasilitas kawasan bebas hanya untuk pengusaha di kawasan bebas yang penyerahannya BKP/JKP di kawasan bebas. Dengan demikian walalupun penyerahannya dengan pengusaha di kawasan bebas namun pemanfaatannya di luar kawasan bebas adalah terutang PPN. Sebagai contoh lain misalnya pengusaha di batam untuk proyek yang sedang di kerjakan di Jakarta misalnya maka atas pembelian tersebut terutang PPN.

    Terima Kasih. :)

  20. anwar berkata

    saya mau nanya, tahun 2009 perusahaan tempat saya bekerja yang berada di batam membeli barang modal dari perusahaan di jakarta, barang itu diimpor langsung dari cina ke batam, perushaan yg di jkt tidak membuat faktur pajak hanya invoice saja, bagaimana perlakuan seharusnya bila ada transaksi seperti itu?
    terima kasih bnyk..


    =========Faisal==========

    Seharusnya tetap diterbitkan faktur pajak karena posisi pak anwar dalam kasus ini hanya penerima barang dari luar negeri sedangkan pembelian dilakukan di dalam negeri…

    Terima Kasih. :)

  21. haviez berkata

    Selamat Sore Pak, salam kenal,

    saya ada kasus dimana saya jual barang ke sebuah perusahaan yang mempunyai cabang di Batam, PPN sudah dibayar atas nama perusahaan yang di Jakarta.
    saya kirim barang tersebut ke Batam, namun tidak tahu mengenai adanya Dokumen FTZ 03.
    baru kami sadari setelah barang tersebut ingin di kirimkan ke kalimantan (daerah pabean), dan ditanyakan mengenai FTZ 03.
    namun setahu saya untuk pengeluaran barang dari kawasan bebas ke kawasan pabean hanya memakai dokumen FTZ 01.
    yang ingin saya tanyakan apakah utnuk pengeluaran barang dari kawasan bebas ke daerah pabean membutuhkan juga FTZ 03?jika iya, bagaimana cara pengurusan FTZ 03 yang sudah terlambat 3 bulan.
    jika tidak, apakah FTZ 03 masih dibutuhkan?

    atas perhatian dan kerjasamanya akmi ucapkan terima kasih.


    =========Faisal===========

    Pada saat barang tersebut dikeluarkan dari kawasan bebas ke daerah pabean lainnya maka dokumen PPFTZ-nya adalah PPFTZ01, kemungkinan pihak bea cukai hanya ingin meluruskan prosedur yang seharusnya dilalui pada saat barang tersebut masuk ke kawasan bebas ada dokumen PPFTZ03-nya, pada saat masuk barang bapak bisa keluar dari pelabuhan tanpa dokumen PPFTZ03 ?

    Terima Kasih. :)

  22. andiN berkata

    mohon saran “jika suat u perusahaan memiliki cabang untuk kewajiban PPN lbh baik mana pemusatan ppn atau dibayar masing2 cabang? mohon penjelasan


    ======Faisal=========

    Relative pak andi tergantung pertimbangan pak andi, namun sebagai informasi jika memilih melakukan pemusatan pelaporan PPN untuk cabang atau kantor pusat yang berada di kawasan bebas tidak dapat ditunjuk sebagai tempat pemusatan pelaporan atau pelaporan PPN-nya dipusatkan karena bukan PKP sedangkan cabang atau kantor pusat yang berada di kawasan berikat tidak dapat ditunjuk sebagai pusat pelaporan, dan apabila kantor pusatnya berada di KPP Madya(kecuali KPP Madya Batam), KPP Wajib Pajak Besar, KPP BUMN, KPP PMA maka pemusatan pelaporan SPT PPN di kantor pusat-nya

    Terima Kasih. :)

    • Maurin berkata

      Kalau sudah pemusatan, pusatnya ada di Jakarta, penyerahan ke cabang Batam apa tetap dibukakan FP dengan kode 070?

      Trims


      =======Faisal=======

      Ya karena pengusaha di batam tidak dapat dipusatkan ibu maurin, sehingga penyerahan ke cabang di batam tetap berlaku yang sama dengan ketika penyerahan ke pihak lain..

      Terima Kasih. :)

  23. TECHY berkata

    Selamat siang Pak Faisal,
    Sebelumnya terima kasih atas informasi yang membantu saya. hanya saja disini saya beda bidang usaha.
    Sebut saja kami adalah PT x (bidang usaha jasa persewaan kapa/pelayaran nasionall).
    Kami menyewakan kapal ke pada PT z (customer yang bergerak dalam pelayaran nasional) beserta captain, yang beroperasional di batam dan pt z tsb pun di daerah batam.
    PT Z menginformasikan bahwa dia tidak dipungut ppn, dikarenakan pt z merupakan pengusaha yang berada dikawasan berikat (batam). Dan pt z mengatakan bahwa mereka tidak PKP, dengan alasana ketika mereka mengajukan PKP menurut Kantor pajak setempat tidak perlu PKP dikarenakan kawasan berikat.

    oleh karena itu ada yang kami tanyakan, antara lain:
    1. Apakah dengan kasus ini merupakan fasilitas ppn yang tidak dipungut.
    2. apakah jasa persewaan kapal, perlu mengisi PPFTZ-03 (pemberitahuan pabean pemasukan BARANG ke kawasan bebas dari tempat lain dalam daerah pabean). mengingat kami adalah JASA persewaan.
    3. Bagaimana membuktikan bahwa pengusaha yang berada di batam adalah kawasan berikat. Karena AR kami meminta dokumen pendukung yang menyatakan bahwa PT Z ini di kawasan berikat. Karena menurut AR kami tidak semua pengusaha di batam merupakan kawasan berikat.

    Terima kasih,

    TECHY


    ========Faisal==========

    Iya bu ochy, sepanjang pengusaha adalah pengusaha berada di batam dan kapal tersebut juga dimanfaatkan di batam maka atas penyerahan penyewaan kapal tersebut terhutang PPN namun tidak dipungut.
    Walaupun ibu hanya pemberian jasa namun karena penyewaan kapal yang beroperasi di batam maka menurut saya perlu mengisi dokumen PP FTZ-03
    Membuktikannya tentu dengan surat keterangan terdaftar ibu yang membuktikan memang berada di kawasan bebas batam, Untuk pulau batam seluruhnya bu ochy kecuali bintan dan karimun hanya sebagian silahkan lihat peta FTZ-nya ibu..

    Terima Kasih. :)

  24. Jay berkata

    salam..hampir sama dengan kasus di atas,pak faisal..
    perusahaan saya menyewakan kapal ke perusahaan di kawasan ftz karimun..
    apakah atas jkp tersebut tetap tidak terutang ppn meski kapalnya beroperasi di daerah pabean..
    terimakasih

    =======Faisal=======

    Kalau digunakan di dalam kawasan bebas terutang tetapi tidak dipungut tetapi jika digunakan di dalam daerah pabean namun di luar kawasan bebas maka terutang PPN pak jay..

    Terima Kasih. :)

    • jay berkata

      terima kasih atas tanggapannya..
      soalnya selain di daerah ftz, kapalnya juga beroperasi di daerah pabean..
      kami tetap menerbitkan fp-01 ya,pak?

      Terima Kasih.


      =====Faisal=======

      Benar pak jay, kode transaksinya 01.. tetapi ini khusus untuk kapal yang operasionalnya di luar kawasan bebas sedangkan kalau di dalam kawasan bebas kode transaksi 07..

      Terima Kasih. :)

  25. agung berkata

    nanya dunk pak.. :)

    klo qt jual ke PT.A (alamat sesuai npwp adlh Bandung) akan tetapi barang di kirimkan ke Batam dan mereka minta faktur pajaknya menggunakan 070. apakah benar demikian pak?

    Trims

    =====Faisal=======

    Sepertinya tidak mungkin pak agung, karena barang bisa masuk ke batam oleh pengusaha di Batam dan barang yang bisa dimasukan sesuai master list yang telah disetujui oleh Badan Pengelola Kawasan (BPK).

    Terima Kasih. :)

  26. Adli berkata

    Sore Pak Faisal…
    saya mau bertanya, pada bulan Mei saya mengirimkan barang ke Batam dari Jakarta, barang ini disewakan ke perusahaan di Batam lewat perusahaan lain (perusahaan saya pihak ketiga), pada saat masuk batam dokumen PPFTZ03 nya tidak diurus sama mitra forwarder, sekarang barang itu harus kembali ke Jakarta tetapi terkendala dokumen PPFTZ03 tersebut, pertanyaanya apakah saya masih bisa mengurus dokumen PPFTZ03 itu Sekarang dan dokumen apa saja yang harus disiapkan?
    Terima Kasih

    ========Faisal=========

    Wah salah prosedur pada saat masuknya pak.. Seharusnya bapak membuat Pemberitahuan Pemasukan/ Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu (PPBTT) yang sudah disetujui oleh KPP dimana bapak terdaftar, sebaiknya dibicarakan dengan KPP dimana bapak terdaftar dan seksi FTZ KPP Madya Batam.

    Terima Kasih. :)

  27. mega berkata

    Pak Faisal ….
    Saya mau bertanya, jika perusahaan saya hendak menjual barang ke customer yang berada di kawasan berikat (Batam) tetapi atas penjualan tersebut barangnya di kirim ke daerah pabean (Bukit tinggi).
    Apakah saya boleh membuat Faktur Pajak Penjualan dengan stempel PPN-nya tidak dipungut ?

    Trims
    Mega


    =======Faisal=======

    Tidak bu mega karena fasilitas kawasan bebas diberikan hanya untuk pengusaha di kawasan bebas atas penyerahan BKP/JKP di di/ke kawasan bebas.

    Terima Kasih. :)

    • mega berkata

      Thanks atas info-nya.
      Pak, tolong saya diberikan informasi yang termasuk kawasan bebas dimana saja ? Apakah Tanjung Pinang termasuk kawasan bebas ?

      Trims
      Mega

      ========Faisal=========

      Kawasan bebas hanya untuk Batam, Bintan, dan Karimun bu mega.. Untuk detailnya silahkan lihat peta yang ada di tulisan saya tentang Free Trade Zone.. Tanjung pinang tidak termasuk ibu..

      Terima Kasih. :)

  28. Saut berkata

    Selamat Siang Bapak Faisal

    Mau nanya. kami perusahaan bergerak di bidang penyewaan tower telekomunikasi. tower tersebut ada beberapa site yang kami bangun di batam. yang mengerjakan kontruksi tersebut subcontraktor dan juga domisili kontraktor tersebut di jakarta. yg saya tanya, apakah kontraktor tersebut bebas dari PPn pak?

    terimakasih

    Salam
    Saut

    ========Faisal=========

    Menurut persepsi saya dapat pak saut, karena atas jasa tersebut toh dikonsumsi di batam..

    Terima Kasih. :)

  29. Dewi berkata

    Yth Pak Faisal,

    Sehubungan dengan topik di atas, perusahaan saya menjual barang ke perusahaan yang berlokasi di kawasan bebas. Dia memberikan dokumen berupa copy keputusan dari badan pengusahaan kawasan tersebut bahwa perusahaannya mendapatkan izin usaha di kawasan bebas tersebut. Apakah itu cukup pak? Mengingat berdasarkan tulisan bapak di atas yang harus saya minta adalah SK Menteri Keuangan, sementara yang dia berikan bukan SKMK, melainkan keputusan dari badan pengusahaan kawasan bebas tersebut. Mohon infonya Pak. Semoga balasannya cepat, karena penjual menunggu saya membuatkan faktur pajak kode 070. ^_^ Terima kasih.


    ========Faisal=========

    Cukup bu dewi, tetapi pada saat barang sudah diterima ibu meminta dokumen PP FTZ-03 yang sudah diendorsemen KPP Madya Batam hal itu menandakan klu memang pembelian dari ibu memang diberikan fasilitas PPN tidak dipungut (070) kalau tidak ibu membuat faktur pajak pengganti mengganti kode transaksi dari 070 menjadi 011 dan memungut PPN dari pembeli.

    Terima Kasih. :)

  30. supali berkata

    Yth Bapak Faisal,
    mohon pencerahan dan bimbingan. saya bekerja di perusahaan jasa kontruksi yg berdomisili di jawa timur, kebetulan dapat proyek pembangunan pabrik yg berada di kawasan bebas Batam.
    yang saya tanyakan apakah ppn nya dibebaskan atau kena ppn. kalau memang bebas ppn yang stempel bebas itu siapa ?
    terima kasih sebelumnya atas jawaban dan pencerahannya.
    salam,
    supali


    ========Faisal========

    Kalau penyerahan jasa dari jawa timur ke kawasan bebas terutang tidak dipungut pak supali tetapi kalau penyerahannya di kawasan bebas tidak terutang. Apabila terutang tidak dipungut maka yang memberikan stempel “PPN Terutang Tidak dipungut Berdasarkan PP 10 Tahun 2012″ dalah pemberi jasa yakni bapak. Sebagai informasi, jangan lupa untuk peralatan-peralatan proyek kalau di bawa dari jawa timur atau dari luar kawasan bebas agar bapak mengajukan PPBTT ke KPP Bapak agar ketika barang dikembalikan lagi ke bapak karena proyek telah selesai tidak dikenakan PPN.

    Terima Kasih. :)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 773 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: