Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

Posted by Faisal, S.Mn. pada 1 Juni 2012


Banyak loh sebenarnya bidang usaha ini dari kos-kosan, kontrakan, sewa petakan/kaki lima, sewa ruko, sampe apartement.. hehehe. Kalau dari sisi perpajakan bagaimana sih perlakukannya ? Pada kesempatan ini ijinkan saya meilihat aspek perpajakan hanya dari sisi pajak penghasilannya (PPh) saja, apabila diperlukan kita akan bahas aspek perpajakan dari PPN-nya. Perlakuan perpajakan bisa dilihat dari dua sisi, yang pertama kita bahas dulu dari sisi pemilik tempat/yang menyewakan  tapi sebelum itu  kita mulai dulu dasar hukumnya, yakni :

  1. UU PPh nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU PPh nomor 36 tahun 2008.
  2. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1996 sebagaimana telah diubah terakhir dengan  PP No. 5 tahun 2002;
  3. Keputusan Menteri Keuangan nomor 394/KMK.04/1996 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KMK no. 120/KMK.03/2002
  4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 227/PJ/2002

lalu kita masuk ke ruang lingkup sewa tanah dan/atau bangunan yakni persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri.

Jika begitu apa yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak(DPP)nya ? yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah nilai bruto dari nilai transaksinya, yang menjadi pengertian nilai brutonya adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanaan dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan.

Sudah jelas kan ? yang terakhir adalah tarifnya.. jadi tarif PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh untuk sewa tanah bangunan sesuai PP nomor 5 tahun 2002 adalah 10% sehingga perhitungannya untuk mendapatkan nilai PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan adalah :

DPP x 10%

Nah sekarang baru kita lihat aspek perpajakan dari pihak pemilik tempat(yang menyewakan). PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh atas sewa tanah dan/atau bangunan pada dasarnya adalah dipotong oleh pemberi penghasilan atau penyewa sehingga yang menyewakan (pemilik tempat/gedunng) seharusnya menerima bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) pada saat pembayaran atau pada saat seharusnya terutang PPh Pasal 4 ayat (2). Dengan demikian nilai yang diterima  yang menyewakan(pemilik tempat/gedung) adalah nilai bersihnya.

Namun demikian jika penyewa tidak memiliki NPWP atau kedudukannya lebih rendah dari yang menyewakan, misalnya yang menyewakan berbentuk badan hukum seperti PT, CV, dan BUT sedangkan yang menyewa adalah perorangan maka pelunasan PPh Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan penyetoran sendiri oleh yang menyewakan dengan menggunakan SSP yang penyetorannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari saat dibayarkan nilai sewa atau pada saat seharusnya terutangnya sewa.

Sekarang yang terakhir dari sisi yang menyewakan mengenai kewajiban pelaporannya bagaimana ? Kewajiban pelaporannya ada dua, ketika yang menyewakan diposisi yang dipotong maka kewajiban pelaporannya ada pada SPT Tahunan PPh Badan/Orang Pribadi. Bukti potong yang diterima wajib dilampirkan pada SPT Tahunan tersebut dan yang kedua jika pada posisi melakukan penyetoran sendiri maka yang menyewakan wajib menyampaikan SPT PPh Pasal 4 ayat setiap bulannya jika terjadi pembayaran atau pada saat sewa seharusnya terutang yang disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Perlu juga diketahui karena penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan adalah salah satu dari obyek PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang merupakan PPh final maka jika yang menyewakan (penerima penghasilan) memiliki penghasilan lain yang dikenakan PPh tidak final maka pembukuan wajib dipisah sedangkan jika yang menyewakan (pemilik tempat/gedung) penghasilannya semata-mata dari sewa tanah dan/atau bangunan ini maka tidak perlu menyetorkan PPh Pasal 25.

Akhirnya sekarang kita melihat aspek perpajakan dari sisi penyewa, kembali seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya pada dasarnya pelunasan PPh Pasal 4 ayat (2) sewa tanah dan/atau bangunan adalah dengan cara pemotongan, untuk itu penyewa sebagai pemotong pajak wajib memotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan dari penghasilan yang dibayarkan ke yang menyewakan (pemilik tempat/gedung)  dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), bukti pemotongan dibuat pada saat pembayaran atau pada saat sewa tanah dan/atau bangunan terutang, mana yang terlebih dahulu, atas PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang ini wajib disetorkan oleh penyewa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari saat pembayaran atau saat nilai sewa terutang (mana yang terjadi lebih dahulu).

Lalu bagaimana kedudukan penyewa yang kedudukannya lebih rendah dari yang menyewakan? Karena jika penyewa kedudukan lebih rendah dari yang menyewakan maka penyewa bukan pada posisi pemotong pajak, untuk itu nilai yang dibayarkan ke yang menyewakan (pemilik tempat/gedung) adalah nilai keseluruhan tanpa dipotong PPh Pasal 4 ayat (2).  Sehingga penyewa tidak mempunyai kewajiban memotong PPh Pasal 4 ayat (2) namun demikian untuk meyakinkan dalam kondisi ini sebaiknya apabila menggunakan perjanjian maka perlu dicantumkan kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2) adalah kewajiban yang menyewakan.

Oh iya satu lagi terakhir.. hehehe..

Mengenai kawajiban pelaporan hanya bagi penyewa yang kedudukannya sebagai pemotong pajak maka atas bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang sudah dibuat wajib dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat(2) masa tersebut dan disampaikan ke KPP terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Oke deh, kita sudah membahas pengertian sewa, DPP, nilai bruto, formula perhitungan, aspek PPh dari sisi yang menyewakan dan aspek PPh dari penyewa.. Akhirnya semoga dapat dipahami dan dimengerti dan apabila ada yang belum dipahami mari kita diskusikan bersama.. Mangga atuh.. ^_^

Untuk memperjelas berikut handout bahan presentasinya

About these ads

88 Tanggapan to “Persewaan Tanah dan/atau Bangunan”

  1. Alim said

    Sore Pak Faisal, mau tanya sehubungan Sewa T&/B ini, jika PT menyewa kantor kosong Rp.20jt, kemudian juga menyewa Kursi & Meja kepada Pemilik kantor tersebut. Apakah sewa kursi/meja juga dikenakan PPh 4(2) atau 23?
    Terima kasih sebelumnya. Salam

    ======Faisal=========

    Sepanjang bagian dari fasilitas sewa kantor baik dipisah atau pun tidak menurut saya adalah obyek PPh Pasal 4 ayat (2) lain hal jika pak alim menyewa juga kendaraan pemilik kantor tersebut maka atas sewa kendaraan adalah obyek PPh Pasal 23.

    Terima Kasih. :)

    • Alim said

      Terima kasih Pak atas jawabannya. Like It.
      Salam

      ========Faisal==========

      Sama-sama pak alim.. :)

      Terima Kasih. :)

  2. Hanifa said

    Pak, sehubungan dengan persewaan bagian emperan toko, misalnya depan Indom*rt itu kan biasanya dipakai jualan martabak. Nah, kemarin saya tanya, penjual martabak bayar biaya sewa sekitar 300ribu per bulan. Ini termasuk dalam PPh Pasal 4 (2) persewaan tanah dan bangunan bukan ya? terima kasih jawabannya :)

    =====Faisal=======

    Iya bu hanifa karena termasuk kategori sewa tempat.. karena untuk menjual martabak membutuhkan area, area emperan tersebutlah yang disewakan.. Nah atas sewa area berjualan/emperan toko termasuk kategori sewa tanah/tempat bu hanifa..

    Terima Kasih. :)

  3. anggie said

    pak, mau tanya apakah di kwitansi nominalnyaditulis bruto atau netto (sebelum atau sesudah potong pajak pph pasal 4) ?…..dan apa pengaruhnya terhadap unsur pajak (jika ditulis netto/bruto)?…terima kasih


    ======Faisal=========

    Kuitansi bukan tanda terima uang bu anggie ? Kalau tanda terima uang sejumlah net-nya saja bu namun diuraian pembayaran kan dapat dijelaskan nilai tersebut sudah dipotong dengan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Sewa tanah dan/atau bangunan. Nah itu bedanya dengan invoice kalau di invoice baru dicantumkan nilai brutonya.

    Terima Kasih. :)

  4. kunkun said

    pak faisal mohon maaf mau bertanya apakah penyewa terkena pajak ppn juga. nilai sewa sudah dipotomg ph final sebesar10 % karena sifatnya final maka akan terkena ppn juga atau tidak. perusahaan kami bukan pkp ppn. mohon penjelasannya thanks

    =========Faisal=========

    PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan dikenakan kepada yang menyewakan mekanismenya melalui pemotongan oleh penyewa sedangkan PPN dikenakan kepada pembeli/pemakai jasa/penyewa dengan mekanisme pemungutan oleh penjual/pemberi jasa/yang menyewakan. Bu kunkun sebagai penyewa hanya dikenakan PPN. Dalam pengenaan PPN yang dilihat adalah penjual/pemberi jasa/yang menyewakan PKP atau bukan sedangkan pembeli/pemakai jasa/penyewa bukan faktor penentu, jadi jika bu kunkun PKP atau bukan akan tetap dikenakan PPN sepanjang penjual/pemberi jasa/yang menyewakan adalah PKP dan barang/jasa yang diberikan adalah BKP/JKP.

    Terima Kasih. :)

    • Pak faisal..saya mau bertanya . Jika kami menyewakan lahan kepada PKP apakah memotongan pasala 4 ayat 2 atau Menerbitkan PPn . dan jika menerbitkan PPn bagaimana perhitungannya pak. Terima kasih

      =======Faisal===========

      Atas penghasilan sewa lahan terutang PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPN bu maria, PPN dipungut oleh pemberi jasa(pemilik lahan) sedangkan PPh Pasal 4 ayat (2) penyewa lahan sebagai pemotong PPh dari penghasilan yang dibayarkan ke pemilik lahan.

      Terima Kasih. :)

  5. natan said

    Pa Faisal sy mau tanya jikalau yg menyewa membayar sejumlah bruto dan tidak mau tahu persoalan ppn maupun pph meskipun dia pt bagai mana cara pt sy membuat potongan pph tersebut?
    terima kasih.

    =======Faisal======

    Jika nilai sewa sudah termasuk PPh dan PPN, maka DPP untuk menghitung PPN atau PPh adalah nilai sewa dibagi dengan 1,2. Untuk PPN maka pak natan yang menerbitkan faktur pajak dan melaporkannya namun untuk PPh Pasal 4 ayat (2) bukti potong, pelaporan, dan penyetoran dilakukan oleh penyewa. Untuk kondisi ini yang menyewakan (pak natan) tidak dapat melakukan penyetoran sendiri, konsekuensi sebagai pemotong apabila dalam pemeriksaan diketahui belum dilakukan pemotongan maka pemotong pajak (penyewa) tanggung renteng terhadap pajak yang seharusnya dipotong dan dilaporkannya. Untuk itu bisa saja nilai sewa sudah termasuk PPN dan PPh namun kewajiban pajak-nya harus dilakukan sesuai ketentuan.

    Terima Kasih. :)

  6. Eva said

    Sore, Pak Faisal….
    Kami ada menyewa bangunan (gudang) seharga Rp 50.000.000 per 2 tahun.
    Yg ingin saya tanyakan, berarti kami juga harus membayar PPh senilai Rp 50.000.000 x 10% ya?
    Terima kasih sebelumya :D


    =======Faisal========

    Klu PPN dipunugut oleh yang menyewakan dari penyewa jadi bu eva yang dikenakan sedangkan PPh Pasal 4 ayat (2) dipotong oleh penyewa dari yang menyewakan jadi yang dikenakan adalah yang menyewakan bukan bu eva.

    Terima Kasih. :)

  7. chica said

    Malam Pak Faizal,
    Saya mau tanya, apa penerimaan Bukti Potong PPh 4 (2) ada batas waktunya?
    Contoh : pada tahun 2010 kami belum menerima bukti potong untuk PPh 4 (2) atas persewaan lahan dan kami baru menerima BP tersebut di tahun 2011 dari pemotong pajak (penomoran Bukti Potong pada tahun 2010), apakah Bukti potong tersebut dapat kami bukukan pada tahun 2011 dan dimasukkan dalam SPT tahunan 2011? Atau kami harus menagihkan sisa piutang karena Bukti Potong yang kami terima telah melewati tahun yang berjalan?
    Mohon informasinya
    Terimakasih


    =======Faisal========

    Bukti potong seharusnya dibuat oleh penyewa pada saat bu chica menerima pembayaran atau pada saat bu chica mengakui sebagai piutang atau penyewa mengakui sebagai utang atau pada saat seharusnya dibayar.

    Terima Kasih. :)

  8. anna said

    Pak faisal, misalkan begini,
    kami membayar uang sewa bln januari 2012,sudah dipotong pph23 tapi kami lupa menyetor pajak pph 4(2)nya. Sekarang apa boleh kami menyetor& melaporkan pph4 ayat 2 dengan mencantumkan masa Juli 2012?

    tq


    ======Faisal========

    Maaf tidak bisa bu anna karena bukti potong sudah benar dibuat bulan Januari 2012 karena untuk pemotongan masa Januari 2012 dan PPh Pasal 4 ayat (2)nya sherusnya disetor paling lambat tanggal 10 Pebruari 2012 untuk pemotongan yang dilakukan Januari 2012.

    Terima Kasih. :)

    • anna said

      tapi bukti potongnya juga belum dibuat pak, makanya kami baru mau menyetor& melaporkan SPT pph 4(2), sekaligus membuat bukti potongnya dengan masa Juli 2012
      bisa pak?

      ========Faisal=======

      Menurut ketentuan tidak boleh bu anna…

      Terima Kasih. :)

  9. anna said

    Pak faisal, saya mau tanya lagi,
    apakah SPT PPH 4(2) itu harus berurutan dilaporkan tiap bulan?misalkan bulan Januari kami bayar uang sewa, berarti kan di masa Januari kami buat SPT pph 4(2).
    Nah kemudian kami bayar uang sewa lagi bulan Agustus ini. Pertanyaan saya,
    Apakah kami juga tetap harus melaporkan SPT PPh 4(2) utk masa feb sampai juli? karena tidak ada transaksi sewa/menyewa di bulan tsb

    trims pak

    ========Faisal=======

    SPT PPh Pasal 4 ayat (2) dilaporkan ke kantor pajak hanya jika ada transaksi yang merupakan obyek PPh Pasal 4 ayat (2) jika tidak maka tidak perlu disampaikan.

    Terima Kasih. :)

  10. rita said

    Sore Pak, saya mo tanya,
    Perusahaan saya menyewa tanah milik BUMN dan tanah tersebut difungsikan hanya sebagai lahan parkir dan juga tanah tersebut sertifikatnya sudah lama mati, apakah dalam hal ini sewa yang kami bayarkan juga dipotong PPh

    ======Faisal=======

    Menurut saya dalam kasus ini pajak tidak melihat dari sisi legalitasnya sepanjang ada penghasilan yang diberikan kepada BUMN maka wajib dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan.

    Terima Kasih. :)

  11. Nunung said

    pa mo tanya, klo kt sebgai perusahaan menyewa kost2an untuk karyawan yg bekerja disuatu daerah, kewajibah perpajakannya apa aja ya pa?
    terimakasih…

    =======Faisal=======

    Yang pasti penyetoran sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan pak nunung dan PPN apabila pak nunung adalah PKP.

    Terima Kasih. :)

  12. Yusuf Gunawan said

    Salam kenal pak, mau bertanya kalau Perusahaan menyewa tempat untuk kantor perwakilan marketing, dan pemiliknya perorangan apakah perusahaan harus memotong pph pasal 4 (2) dan bila pemilik tempat tersebut tidak mau dipotong pph pasal 4 (2) bagaimana pak??

    ======Faisal========

    Benar pak yusuf… Silahkan dicari jalan terbaik antara bapak dengan pemilik bangunan.. :) Namun yang pasti atas penyewaan tanah dan/atau bangunan terutang PPh Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 10% final. Apabila tidak dilakukan pemotongan maka pihak bapak menjadi tanggung renteng untuk menanggung pajak yang terutang.

    Terima Kasih. :)

  13. Deddy said

    Siang pak,,
    Mo nanya,misalnya ada transaksi sewa antara A(menyewakan) dan B(penyewa), dg nilai 100 jt.
    Nah pihak A mintanya 100 jt itu ditrima bersih, perhitungan pph final dan ppn bagaimana yah pak? Trims

    =======Faisal========

    PPh Final bebannya yang menyewakan (A) sedangkan PPN adalah beban penyewa (B) Pak Deddy.. Jika keduanya dibebankan ke nilai pembayaran maka nilai sewa yang dibayarkan penyewa + PPh Final (!0%) dan + PPN (10%) menjadi 120% maka jika yang menyewakan meminta nilai bersih Rp 100juta maka yang dibayarkan penyewa adalah 120% x Rp 100juta menjadi Rp 120juta.

    Terima Kasih. :)

    • Dany_Gates said

      Maaf Pak Koreksi seharusnya nilainya Rp125juta ==> X – PPh(0,1X) – PPN (0,1X) = Rp100 juta, jadi 0,8X = Rp100juta dan DPP Nilai Bruto seharusnya X = 100juta/0,8 ==> Rp125 =juta..
      Terima Kasih


      ======Faisal=========

      Iya pak dany benar, maaf saya keliru… Terima kasih atas koreksinya…

      Terima Kasih. :)

  14. Nunung Ajun said

    Terimakasih pak,,berlaku ga utk menyewa kost hanya satu kamar saja utk jangka waktu bbrp bulan…??terimakasih

    ======Faisal======

    Untuk pengenaan PPh persewaan tidak ada pengecualian pak nunung, jadi tetap dikenakan..

    Terima Kasih. :)

    • Nunung said

      Terimakasih pak,,,,mo tanya lagi ya…perusahaan instansi pemerintah (non PKP) adalah sebagai pemungut PPN,,.pada saat menyewa tanah/bangunan ke perorangan/badan non PKP, apakah kami tetap memungut PPN?. Terimakasih..

      =======Faisal=======

      Oh iya pak nunung, pada dasarnya penyerahan dilakukan adalah JKP jika diserahkan kepada PKP yang bukan WAPU maka atas penyerahan tersebut tidak dapat dipungut PPN-nya karena pemberi jasa bukan PKP tetapi ketika pihak penyewa adalah WAPU maka kewajiban perpajakannya pindah ke WAPU sehingga atas penyerahan tersebut dapat dipungut PPN-nya. Tatapi timbul masalah bagaimana cara pelunasannya ya ? apakah cukup SSP karena tetap saja faktur pajak tidak dapat diterbitkan rekanan karena rekanan bukan PKP ?

      Terima Kasih. :)

  15. nana said

    Siang Pak,
    Mau tanya, misal ada transaksi sewa rumah/apartemen dan penyewa adalah WPLN
    Apakah dihitung pph final jg pak?
    Trims

    ========Faisal=======

    Iya ibu nana karena PPh Final tersebut adalah pajak penghasilan atas pemilik gedung/apartement, kecuali bu nana menyewa rumah/apartemen di luar negeri.

    Terima Kasih. :)

    • Nana said

      Pagi Pak,

      Kalau penyewa adalah WPLN, mereka kan tidak ada kewajiban untuk memotong PPh final.
      Lalu apakah kita sebagai penerima sewa yang memotong dan menyetor serta melaporkan? Atau bagaimana tuh Pak?

      Trims

      =======Faisal=========

      pelaksanaan pelunasan PPh Pasal 4 ayat (2)-nya dilakukan dengan penyetoran sendiri oleh pihak yang menyewakan bu nana..

      Terima Kasih. :)

  16. rudi said

    pak saya mau tanya, kan untuk pph 21/23 bagi yg tdk punya npwp dikenakan tarif yg lbh tinggi, bagaimana dgn pph final ps 4 ayat 2 ini pak. Apakah jika tdk ada npwp dipotong 100% lbh tinggi juga?soalnya di UU pjk yg diatur cuma 21/23 saja


    =======Faisal========

    Perlkuan 100% lebih tinggi hanya untuk PPh Psal 22 dan PPh Pasal 23 saja pak sedangkan PPh Pasal 21 20% lebih tinggi selain itu tidak ada perbedaan pengenaan tarif antara yang memiliki NPWP atau tidak pak rudi.

    Terima Kasih. :)

  17. Pak saya mau tanya : perusahaan saya (PKP) sewa webhosting bulan Juli 2012 dari pihak LN, apakah tetap harus potong PPh Ps 4(2)? sprtinya kami tidak PPN, klo kena PPh, denda telat setor brp% ya? Terima kasih sebelumnya

    ======Faisal========

    Untuk sewa wehosting dalam negeri terutang PPh Pasal 23 pak muslih bukan PPh Pasal 4 ayat (2) sedangkan jika transaksi dengan pihak luar negeri maka menjadi obyek PPh Pasal 26, mengenai pengenaan PPh Pasal 26 silahkan dilihat tax treaty dengan negara dimana bapak melakukan sewa webhosting…
    Untuk penyewaan dalam negeri penyewaan web hosting terutang PPN sedangkan bila dari luar negeri maka terutang PPN atas pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean pak muslih.

    Terima Kasih. :)

    • Andy Ariestianto said

      Untuk sewa hosting terutang PPh Pasal 23 kena brp persen ya ? Itu termasuk di “Jasa Penyediaan Tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi” (1,5%) atau “Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan” (4,5%) ?

      ========Faisal==========

      Iya pak andy hosting masuk ke jasa penyediaan tempat…. tetapi maaf tarif PPh Pasal 23 untuk seluruh jasa lain sebagaimana diatur dalam PMK-244/PMK.03/2008 adalah 2%…

      Terima Kasih. :)

  18. Maaf koreksi, perush berdiri & langsung sewa web hostingnya akhir bulan Juni, daftar NPWP awal juli, SKT baru keluar per 11 Juli, apakah kami sdh wajib memotong pd bulan Juli atas transaksi Juni?

    ======Faisal========

    Kewajiban pemotongan PPh dan pemungutan PPN belum ada karena belum memiliki NPWP dan juga belum sebagai PKP namun jika dalam hal pemeriksaan atas kewajiban ini dapat dilunasi dengan penerbitan ketetapan secara jabatan oleh KPP terdaftar dari masa seharusnya yang bersangkutan wajib memiliki NPWP/NPPKP pak muslih.

    Terima Kasih. :)

  19. Budi said

    Pak, saya mau tanya perusahaan kami menyewa 2 tabung gas yang berukuran +/- 5000 m3, dan itu disewa di dalam lingkungan bangunan pabrik kami. yang saya mau tanyakan. Apakah perusahaan kami harus membayar pph 23 atas sewa tabung tersebut? bukankah pph 23 hanya untuk yang menyewakan saja ya?
    Jika kami yang harus membayar pph 23 (sebagai pihak yang menyewa) berapakah besaran tarif yang dikenakan. Apabila sudah 2 bulan tidak kami bayar pph 23 berapakah hutang yang kami harus bayar?

    =======Faisal=======

    Tabung gas dalam kapasitas besar nih pak budi ? Persewaan terutang bagi yang menerima penghasilan dalam kasus ini pemilik tabung namun penyewa memiliki kewajiban untuk memotong PPH Pasal 23 atas penghasilan sewa yang diberikan kepada pemilik tabung. PPh Pasal 23 terutang sejak tanggal transaksi (diakui sebagai biaya atau pada saat pembayaran) yang disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, apabila terlambat disetorkan maka dikenakan sanksi bunga 2% perbulan dari seharusnya disetorkan sampai dengan tanggal penyetoran (bagian dari bulan dihitung satu bulan) atas pemotongan tersebut juga pak budi punya kewajiban untuk melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 yang disampaikan tanggal 20 bulan berikutnya apabila terlambat maka dikenakan denda 100ribu.

    Terima Kasih. :)

    • Budi said

      Berarti untuk pph 23 akan dikenakan 2 denda yaitu: denda tuk pembayaran pph 23 dan denda tuk pelaporannya ya pak?
      Kalo misalnya dari bulan juni – agustus 2012 saya blm melaporkan pph 23 sebesar Rp 500.000 perhitungan dendanya bagaimana ya pak?

      ======Faisal======

      Jika PPh Pasal 23 setiap bulannya adalah Rp 500.000,00 maka jika bapak bayarkan PPh Pasal 23 tersebut antara tanggal 11 September s.d. 10 Oktober 2012 maka perhitungan sanksinya dalah sebagai berikut sanksi keterlambatan pelaporan Rp 300.000,00 dan sanksi bunga untuk masa Juni 3 x 2% x 500.000 = 30.000, untuk bulan juli = 2 x 2% x 500.000 = 20.000, dan Agustus 2012 = 1 x 2% x 500.000 = 10.000

      Terima Kasih. :)

      • Budi said

        Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih karena bapak telah memberikan penjelasan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya sebelumnya.

        Pak saya mau tanya lagi, masih mengenai pph 23. Jika PT. A tidak mengirimkan faktur pajak yang menyatakan bahwa kami sewa atau bahkan jasa teknik yang telah terjadi (misal di bulan juli 2012), dan pihak itu menanyakan kepada kami apakah kami telah membayar dan melaporkan pph 23 yang telah terjadi itu. Jawaban yang seharusnya kami berikan kepada PT. A apa ya pak?

        Untuk mengetahui dan membedakan PPh 23, PPh 4 (2) maupun PPN apa ya pak?

        ======Faisal=========

        Faktur Pajaknya diminta saja pak budi, sampaikan saja pak budi sudah melaporkan SPT PPh atau belum.. Sewa tanah dan atau bangunan obyek PPh Pasal 4 ayat (2) pak budi selain itu maka obyek PPh Pasal 23, jasa tehnik obyek PPh Pasal 23 sedangkan PPN baik sewa atau jasa tehnik terutang PPN sepanjang pemberi jasa adalah PKP atau seharusnya PKP.

        Terima Kasih. :)

  20. Randy Ryan said

    Selamat pagi pak, saya mau tanya. bagaimana perlakuan pengenaan pajak (PPN dan PPh 4(2)) jika, terjadi transaksi penyewaan tanah dan/ bangunan oleh bendahara pemerintah? dalam hal ini bendahara pemerintah sebagai pihak yang menyewakan bangunan kepada PT A.

    =======Faisal=========

    Bendaharawan pemerintah meneywakan bangunan ? Saya baru dengar nih pak ryan… :) Kalau pun terjadi maka bendharawan pemerintah yang menyetorkan sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan tersebut, pak ryan tinggal meminta SSP lembar ke-1 dari bendaharawan sebagai bukti pembayarannya..

    Terima Kasih. :)

  21. Wida said

    Pagi Pa, maaf mengganggu waktu Bapa, Saya mau bertanya beberapa pertanyaan, diantaranya :
    1. Apabila bulan april tahun 2012 dinas pemerintahan menyewa gudang unt penyimpanan alat dan barang selama satu tahun kepada perorangan sebesar Rp. 15 juta, apakah sewa gudang ini terkena pajak PPh pasal 4 ayat 2 ? apakah bendahara pengeluaran juga hrs memungut PPN dan PPh 23 ? Kalau ternyata bendahara pada bulan april 2012 telah membayarkan PPN dan PPh 23 saja bagaimana?sedangkan PPh pasal 4 ayat 2 nya tidak?

    2. Apabila PPh pasal 4 ayat 2 nya dibayarkan bulan september 2012 bagaimana? apakah terkena denda?

    3. Apabila bendahara pengeluaran membayarkan pajak yg seharusnya tidak perlu, seperti belanja makan minum tapi dibayarkan PPN nya, apakah uang yg telah disetor melalui bank bisa dialihkan untuk bayar pajak yg belum terbayarkan seperti PPh pasal 4 ayat 2 tadi?

    4. Bagaimana halnya dengan sewa ruang pertemuan di hotel atau rumah makan yg disewanya hanya untuk 1 hari atau 5 hari saja? apakah bendahara pengeluaran juga hrs memungut pajak PPh pasal 4 ayat 2? atau pajak apa?

    5. Mohon penjelasannya disertai dengan contoh perhitungannya ya pa, terimakasih sebelumnya, saya tunggu penjelasan dari Bapa :)

    =======Faisal==========

    1. Sewa gudang terutang PPh Pasal 4 ayat 2 tidak terutang PPh Pasal 23 bu Wida, sebagai penyewa dan bendaharawan wajib memotong PPh Pasal 4 ayat (2) kalau PPN tergantung orang pribadi pemilik gudang sudah PKP atau belum/sudah wajib PKP maka jika belum PKP atau belum wajib PKP tidak perlu dipungut PPN tetapi jika sudah maka wajib dipungut PPN dengan orang pribadi membuat faktur pajak dan bendaharawan menyetorkan PPN-nya.
    2. PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa gudang bulan April 2012 paling lambat disetorkan tanggal 10 Mei 2012 jika disetorkan paling lambat tanggal 10 Oktober maka sanksinya bunganya 5 bln x 2% =10% dari PPh Pasal 4 ayat 92) terutang, untuk kasus ini besarnya sanksi bunga adalah Rp 150.000,00
    3. Dapat diajukan pemindahbukuan ke jenis pajak yang sama atau jenis pajak yang lain bu..
    4. Iya pak tetap terutang, sewa ruangan di hotel bukan bagian dari jasa perhotelan.
    5. Contoh perhitungan apa bu ? maaf saya belum jelas..

    Terima Kasih. :)

    • Wida said

      Terima kasih Pa atas penjelasannya. Jadi apabila sewa ruang pertemuan di suatu rumah makan tetap terkena PPh pasal 4 ayat 2 pa? bagaimana halnya jika bendahara sudah membayar pajak PPN dan PPh 23 pa? Sebenarnya kan besarnya uang pajak PPN yg sudah disetor bendahara itu sama besarnya dengan besar PPh pasal 4 ayat 2 kan pa? hanya saja beda nama jenis pajaknya.

      Kapan kita bisa pemindahbukuan ke jenis pajak yg lain dan ke mana? ada batas waktunya tidak?

      Apabila bendahara sudah membayar pajak lewat bank, apakah secara otomatis bank tersebut sudah melaporkan ke kantor pajak, atau bendahara sendiri harus melaporkan ke kantor pajak?

      Terima kasih :)

      ======Faisal=======

      Kan ada ketentuan formal ada ketentuan material, secara material terpenuhi namun tidak secara formal bu wida…
      Ketika ibu menyadari adanya kesalahan setor atau kesalahan pengisian SSP, permohonan pemindahbukuan diajukan ke KPP dimana ibu terdaftar, tidak ada batas waktunya bu..
      Wajib Pajak ada kewajiban pelaporan (SPT) dan/atau kewajiban penyetoran (hanya jika kurang bayar) jadi yang pertama justru kewajiban pelaporannya bu kewajiban penyetoran hanya jika terjadi kurang bayar/ ada pajak yang dipotong/dipungut.
      Untuk kewajiban pelaporan SPT Pasal 4 ayat (2) ibu wajib menyampaikan karena sebagai bendaharawan wajib memungut dan melaporkan dan untuk pelaporan PPN maka SPT yang digunakan untuk pelaporan bendaharawan adalah SPT PPN 1107 PUT.

      Terima Kasih. :)

  22. Nana said

    Malam Pak Faisal,

    Saya ada pertanyaan, apabila suatu badan/pribadi usahanya hanya sewa menyewa kost-kostan atau rumah saja, maka seluruh penghasilannya telah dipotong pph final 4(2). Namun dalam usahanya, WP tersebut kan ada biaya lain, seperti misalnya menggunakan jasa konsultan untuk mengurus perpajakannya dan membayar tenaga kerja tetap misalnya.

    Pertanyaan saya, di akhir tahun saat ingin menyampaikan SPT Tahunan, WP ini akan selalu lebih bayar donk Pak? (kredit pajak dari PPh Pasal 21 dan 23 misalnya tidak akan terpakai)

    Apakah ada cara agar WP tidak dalam status LB di akhir tahun, dengan asumsi penghasilannya semata-mata dari penyewaan tersebut.

    Terima kasih sebelumnya Pak Faisal :)


    ========Faisal=========

    Kalau ada pemakaian jasa konsultan oleh pengusaha kost-kostan kan pengusaha kostan yang membayarkan penghasilan dan bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 23, maka jika terjadi pemotongan PPh Pasal 23 jasa konsultan maka yang mengkreditkan PPh Pasal 23-nya adalah konsultan karena konsultanlah yang dipotong penghasilannya untuk PPh Pasal 23.
    PPh Pasal 21 pegawai tetap adalah pajak atas penghasilan yang diterima pegawai tetap, untuk PPh Pasal 21-nya adalah kredit pajak bagi pegawai yang bersangkutan bukan kredit pajak pemberi kerja(pengusaha kost-kostan).
    Jadi selama penghasilan semata-mata dari pesewaan rumah atau kost-kostan dan tidak mempunyai penghasilan lain maka SPT Tahunan OP/Badannya pasti Nihil bu Nana.

    Terima Kasih. :)

    • Nana said

      Betul Pak, terima kasih byk atas penjelasannya. Sangat membuka pikiran saya yg kemarin bingung dengan posisi pemotong dan dipotong, dan siapa yg dpt kredit pajaknya.

      =======Faisal=========

      Sama-sama bu nana…

      Terima Kasih. :)

  23. ANGGIE said

    pak, gimana kalo ada kesalahan dalam setor pajak pph pasal 4 (2). Seharusnya setor 546.000 tetapi malah disetor 696.000

    sewaktu buat SPT MASA, baru terlihat ada kekeliruan.


    =======Faisal=======

    Maaf bu Anggie, laporkan saja SPT PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai perhitungan ibu lalu ajukan permohonan pemindahbukuan atas kelebihan setornya ke bulan berikutnya atau ke jenis pajak lain dengan melampirkan SSP Lembar ke-1 asli..

    Terima Kasih. :)

  24. chrisyanti said

    pak, bagaimana kalo si pemberi sewa adalah org pribadi dan yang menyewa adalah PT? di perjanjian tertulis harga sudah termasuk Pajak Penghasilan FInal 10%. kalau begitu si penyewa (PT) perlu potong Pph 4 ayat 2 atau tidak? nantinya bermasalah utk si penyewa (PT) tidak ya?
    Terima kasih.


    =======Faisal=======

    Iya memang kewajiban penyewa sebagai pemotong pajak, kan tinggal dikeluarkan saja nilai pajaknya bu chris..

    Terima Kasih. :)

  25. Eva Rachmawati said

    Pagi Pak, salam kenal.

    saya mau bertanya,
    1. Pengertian dari PPh Final itu khusus untuk sewa ya ?
    2. Tarif barang atau benda yg di sewa itu mempunyai tarif yang berbeda ??
    3. Sewa itu kita di buatkan faktur atau tidak ???

    Trimakasih


    =======Faisal=======

    Tidak bu eva, masih banayk yang lain seperti bunga deposito, jasa konstruksi, PPh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, pesangon yang dibayar sekaligus, dan lain-lain.
    Tarif sewa yang final hanya untuk sewa tanah dan/atau bangunan sedangkan sewa yang lain tidak final, tarif sewa yang final 10% sedangkan tarif sewa tidak final dibedakan dua yakni bagi yang berNPWP 2% sedangkan tidak berNPWP 4%.
    Klu yang menyewakan adalah PKP maka harus dibuatkan faktur pajak.

    Terima Kasih. :)

  26. ririn said

    Siang pak
    Mo nanya,,kantor saya ada sewa gudang,,yang menyewakan bukan PKP,,dibayar 280jt,,diluar PPh,,berapa PPh yang harus kami bayar?
    Terimakasih

    =======Faisal========

    PPh Pasal 4 ayat (2) tanggung jawab pemilik gedung bu ririn, ibu mempunyai tanggung jawab memeotong penghasilan yang ibu bayarkan yakni sebesar 10%, jika harga sewa 280 juta maka yang ibu bayarkan hanya 252juta, sedangkan pajaknya 28juta ibu berikan dalam bentuk bukti potong, atas pemungutan ini ibu wajib menyetorkannya ke bank paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) paling lambat tgl 20 bulan berikutnya. Maaf bu sewa ke ibu saja sudah 280jt, kok belum PKP ya bu ?

    Terima Kasih. :)

    • Timbul Simbolon said

      maaf nih pak ikutan nimbrung soalnya kasusnya hampir sama, kasus ibu ririn ini berarti pihak yg menyewa (ibu ririn) tidak wajib menyetor PPN karena pihak yg menyewakan bukan PKP, apakah begitu ?
      Terus untuk pertanyaan bpk sendiri (sewa ke ibu saja sudah 280 jt kok blm PKP ya) lha itukan bukan masalahnya ibu ririn krn bisa saja pihak yang menyewakan itu orang pribadi, apakah harus PKP juga ?

      =======Faisal========

      Tidak apa-apa pak simbolon, terima kasih atas partisipasinya.. Tetapi maaf saya kan tidak tau kondisi sebenarnya seperti apa, bu ririn lah yang tau.. Kalau pun orang pribadi apakah tidak mungkin memiliki bangunan lebih dari satu ? karena itu saya hanya bertanya, biar bu ririn yang menjawabnya..

      Terima Kasih. :)

  27. panca said

    Selamat siang,
    saya mau menanyakan..perusahaan saya menyewa lahan dan bangunan pada PT B (BUMN) tetapi di kontrak (katakan lah 50 juta/bulan sejak bulan juli) tidak disebutkan bahwa nilai nya sudah termasuk pajak atau pun tidak…
    1. apakah perusahaan saya dikenakan ppn mau maupun pph ???
    2. sampai saat ini kami tidak menerima invoice maupun faktur pajaknya, justru bukti pembayaran perusahaan saya yg mereka terima.
    3. lalu lahan tersebut kami sewakan kembali kepada orang lain dengan sistem harian menggunakan nama pemilik lahan tersebut (BUMN) dengan menarik ppn, bagaimana perhitungan pajak nya terhadap perusahaan kami

    Terima Kasih
    panca


    =======Faisal========

    Kalau tidak disebutkan biasanya belum termasuk pak panca.
    1. PPN dikenakan kepada pak panca sebesar 10% dari nilai sewa atas pemungutan PPN ini oleh PT (BUMN) seharusnya pak panca menerima faktur pajak, faktur pajak ini sebagai faktur pajak masukan bapak, sedangkan PPh adalah pajaknya PT(BUMN), pak panca mempunyai kewajiban sebagai pemotong pajaknya dengan memotong penghasilan yang bapak bayarkan ke BUMN sebesar 10% dari nilai sewa, kemudian menyetorkan ke bank dan melaporkan SPT Pasal 4 ayat (2) ke kantor pajak.
    2. Atas dasar apa bapak membayarkan sewa klu tidak ada invoice yang diterima, pada saat sebelum pembayaran seharusnya bapak menerima invoice dan faktur pajak klu belum sialhkan diminta pak.
    3. Perhitungan PPN-nya, PPn yang bapak pungut dari pihak yang menyewa kepada bapak sebagai faktur pajak keluaran dan PPN bapak yang dipungut BUMN sebagai faktur pajak masukan maka selsisih apabila kurang bayar itulah yang wajib disetorkan ke bank.

    Terima Kasih. :)

  28. Pak, perusahaan kita sewa kantor untuk 2 tahun 140jt dari WP Pribadi bulan juli 2012 tapi kita belum lapor PPh 4 (2), apakah ada denda bila ada keterlambatan? Terimakasih.


    =======Faisal========

    Iya pak ian, 2% perbulan bagian bulan dihitung satu bulan, ditur dalam pasal 9 ayat (2a) UU KUP…

    Terima Kasih. :)

  29. niur said

    Siang pak,

    Maaf mengganggu waktu bapak, saya mau menanyakan…misalkan perusahaan PT.A menyewa ruangan ke yayasan setiap bulannya 2.500.000 tetapi tidak dicantumkan perjanjian sudah/belum termasuk ppn pak. selama ini perhitungan saya adalah 2.500.000 : di upgrade keatas 90% = 2.777.778 ..jadi PPh pasal 4 ayat 2 yang saya setorkan setiap bulan adalah 277.778. apakah itu sudah benar pak???

    Terimakasih

    Niur


    =======Faisal========

    Perhitungan ibu sudah benar jika dilakukan gross up bu niur…

    Terima Kasih. :)

  30. aninda said

    “Siang Pak, Mau Tanya, Skarang Kan Sistem Nya Sudah Espt
    Apakah Bukti Pemotongan Tetap Harus Dilapor Saat Pelaporan Spt. Lalu, Misalkan Bukti Potong Suatu Pt Banyak Sekali, Apa Jg Tetap Hrus Dilapor?
    Apa Konsukensi Nya Apabila Lupa/Tidak Melampirkan Bukti Pmotongan Tersebut”

    =======Faisal=======

    Kalau sudah eSPT tidak perlu melampirkan bukti potongnya secara fisik bu aninda tetapi lampirkan saja daftar bukti potongnya..

    Terima Kasih. :)

  31. arta said

    Selamat Pagi Pak Faisal, Salam Kenal
    Blog Bapak sangat membantu sekali, terima kasih.

    Saya mau menanyakan :
    Bank (PT) menyewa ruangan untuk ATM di sebuah supermarket (PT) :
    Biaya sewa ruangan : 24.000.000/ th. Total biaya yang dibayar 48.000.000/2 th
    ( belum termasuk pajak)
    Biaya listrik : 450.000/ bulan. yg di bayar 10.800.000/ 2th

    1. Apa saja kewajiban pajaknya
    2. Siapa yang membuat dan melaporkannya
    3. Bagaimana halnya kalau yang menyewakan orang pribadi dan penyewa Bank (PT)

    Terima kasih atas penjelasan bapak

    =======Faisal=======

    1. Kewajiban masanya adalah pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) oleh pihak penyewa atas nilai sewa dan service charge, sehingga total yang dibayarkan ke pemilik supermarket adalah Rp 52.920.000,00 dan bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp 5.880.000,- pak ata.
    2. Yang membuat bukti potong, menyetorkan pajak terutang ke bank, dan melaporkan SPT PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pihak penyewa.
    3. Sama saja pak, yang berbeda jika penyewa orang pribadi dan pemilik gedung(supermarket) dalah PT maka dapat dilakukan penyetoran sendiri.

    Terima Kasih. :)

  32. Odillia Diah said

    Haloo Pa Faisal…
    Saya mau tanya nih.. mengenai kurs pembayaran pasal 4ayat 2 mengenai sewa bangunan. Bila ingin membayar pph pasal 4ayat 2, apakah mengikuti kurs di faktur pajak yang diterbitkan ataukah kurs bilamana tanggal pembayaran…
    Ditunggu pak balasannya. Trims sebelumnya…

    Salam hangat, Odillia


    ======Faisal=======

    Halo juga bu odillia, kurs mk pertanggal pembayaran pajak yang disetor sendiri kurs pada saat pembayaran ke bank/kantor pos sedangkan jika pelunasan pajak melalaui pemotongan maka kurs mk yang digunakan adalah kurs mk pertanggal pada saat pemotongan/pembayaran ke klien ibu.

    Terima Kasih. :)

  33. Nova Celesta said

    Siang Pak Faisal,
    Saya mau konsultasi mengenai pajak pph4(2) atas sewa tanah/bangunan.
    Kondisinya contoh kasus nya seperti ini :
    1.Sewa tempat bulan Juni &Juli 2012 sudah dibayarkan pajak pph4(2) tepat waktunya, tapi sampai saat ini belum dilaporkan (November 2012).
    2.Sewa tempat bulan Agustus sd Oktober 2012 belum dibayarkan sampai sekarang.

    Pertanyaannya baik untuk yang sudah dibayarkan dan yg belum dibayarkan:
    – Pd SPT untuk pelaporan nya hrs diisi tanggal brp ya Pak (pd bagian D.Peryataan & Tanda tangan)?
    – Pd SPT untuk pelaporannya, Masa Pajak benarkah diisi bulan sesuai dgn masa sewa, walaupun sudah telat bayar?
    – Pd Bukti Potong pph final ps 4(2), seharusnya diisi tanggal brp ya Pak?

    Terimakasih sebelumnya atas bantuan Pak Faisal

    =========Faisal==========

    Tanggal SPT adalah tanggal dibuatnya SPT ibu nova;
    masa pajak sesuai masa pajak terutang PPh Pasal 4 ayat (2) karena seharusnya pada masing-masing bulan bu nova sudah mengakui sebagai hutang kepada pemilik gedung dan pemilik gedung juga seharusnya sudah mengakui sebagai pendapatan. Dengan demikian karena ada keterlambatan pembayaran ibu dikenakan sanksi bunga 2% perbulan dan begitu pun sanksi keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Rp 100.000,- per SPT.
    Bukti potong sesuai dengan tanggal dibuatnya bukti potong ibu..

    Terima Kasih. :)

  34. Nova Celesta said

    ohya, berarti SPT untuk bln Juni sd Okt 2012 yg baru akan dibuat tgl 19 November 2012, maka tanggal SPT dan tgl pd Bukti potong adl tgl 19 November 2012 ya Pak?
    Satu lagi Pak Faisal, untuk SSP yang sudah telat bayar dr Agustus sd Oktober 2012 ini apakah bisa langsung dibuatkan dlm satu fomulir SSP dengan mencentangkan/memberi tanda silang pd kolom masa pajak dr bulan Agt sd Oktober 2012?
    Terima kasih Pak…


    ====Faisal========

    Iya seperti itu bu nova karena memang baru dibuat tgl 19 nov 2012 kan ? SSP tidak dapat digabung karena pembayaran SSP permasa pajak yang mempunyai nilai masing-masing..

    Terima Kasih. :)

  35. Nova Celesta said

    okk…terimakasih banyak ya pak Faisal atas bantuan nya….


    ======Faisal========

    Sama-sama bu nova…

    Terima Kasih. :)

  36. Reira said

    Pak…mau tanya, saya bingung tentang PPh dan PPN.
    Kalo misalnya saya sewa tempat Rp. 4.000.000 belum termasuk PPh dan PPN maksudnya gimana y Pak?
    Kemudian berapa yang harus saya bayarkan ke penyewa?

    tQ ^^

    ======Faisal========

    Ibu Reira sebagai penyewa kan ? bukan pemilik gedung ? maka jika Rp 4juta belum termasuk PPh dan PPN, maka yang dibayarkan ibu reira cukup Rp 4 juta ditambah bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp 400.000,00 ibu sampaikan ke pemilik gedung dan ibu menerima faktur pajak dari pemilik gedung dengan nilai PPn Rp 400.000,00.

    Terima Kasih. :)

  37. fadli said

    met malam pak mau tanya pemeliharaan bangunan gedung, bagi cv yang mengerjakan pekerjaan tersebut dikenakan ppn dan pph psl berapa? mohon pencerahan trima kasih


    =======Faisal========

    Kalau CV pengusaha Jasa konstruksi maka dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) jasa konstruksi tetapi kalau bukan maka dikenakan PPh Pasal 23 pak fadli…

    Terima Kasih. :)

  38. fadli said

    nyambung lagi pak faisal maaf merepotkan…heheheh
    jadi kepada pengusaha jasa pemeliharaan tersebut tetap di kenai ppn juga y????


    ======Faisal=========

    Sepanjang pemberi jasa adalah PKP maka selain terutang PPh maka terutang PPN juga pak fadli…

    Terima Kasih. :)

  39. agus said

    Selamat Sore Pak Faisal, PPh 4(2) tersebut bisa sentralisasi tidak pak? Misalkan kantor kami punya cabang di Batam hanya untuk logistik tidak ada pencatatan administrasi di Batam. untuk transaksi sewa lahan/gudang di Batam, PPh terutangnya di KPP Batam atau Jakarta (Kantor Induk) Pak? invoice tersebut dicatat dan dibayar dari jakarta.

    ========Faisal==========

    Tidak ada pemusatan selain untuk pelaporan PPN pak agus.. Istilah bukan pemusatan untuk PPh tetapi hak pemotongan berada dimana, dengan melihat konteks transaksi pak agus karena dibayarkan dan menjadi beban kantor di jakarta maka tanggungjawab pemotongan dan pelaporannya berada di Jakarta.

    Terima Kasih. :)

  40. Nida said

    Salam kenal Pak Faisal..
    Mohon bantuannya ya pak.. kalau PT saya sebagai penyewa, dan yang menyewakan adl perorangan yg tidak memiliki NPWP, bagaimana perlakuan pph final 4 ayat 2 nya ya pak,,
    (PT saya menyewa gudang 550.000 /bln ke perorangan yg tdk ber NPWP)

    Terima Kasih Pak Faisal sebelumnya.. :)

    ========Faisal=========

    Berlaku ketentuan seperti biasa bu nida ibu memotong penghasilan atas sewa tersebut dan memberikan bukti potongnya, dan melaporkan dalam SPT PPh Pasal 4 ayat (2).

    Terima Kasih. :)

  41. ANISA said

    Selamat siang Pa.
    Jika saya adalah PKP pengusaha toko onderdil yang masih menggunakan norma penghitungan (PPN 3%), kemudian saya juga memiliki gedung yang saya sewakan (sebagai usaha sampingan). Apakah atas sewa tersebut juga dikenai PPN. Berapa persen PPN yang terutang?
    Terimakasih atas jawaban Bapak.

    ==========Faisal============

    Iya bu anisa sama PPN 10%, hanya saja karena selain ibu melakukan penyerahan BKP dan ibu juga melakukan penyerahan JKP norma penghitungan pajak masukannya berbeda untuk BKP 70% dan JKP 60% (total omzet dalam setahun tidak boleh lebih dari 1,8Milyar). Atau ibu memilih menggunakan pengkreditan faktur pajak masukan saja mulai 1 Januari 2013 dengan cara menyampaikan pemberitahuan ke KPP ibu terdaftar paling lambat akhir bulan Februari 2013.

    Terima Kasih. :)

  42. ilham said

    Selamat siang Pak Faisal
    Jika yg menyewakan gedung memiliki npwp tp belum PKP, bagaimana dgn PPNnya, apakah tetap diperhitungkan ? Pihak mana yg melaporkan….kalau PPN tetap diperhitungkan lalu bagaimana dgn faktur pajaknya mengingat yg menyewakan belum PKP (penyewa PKP)
    terima kasih sebelumnya


    ========Faisal=========

    Kalau pemilik gedung belum PKP dan memang belum wajib PKP tidak ada kewajiban/hak untuk memungut PPN pak maka penyerahannya tidak terutang PPN…
    Namun sebaiknya dihindari kecuali pak ilham bisa memastikan klu yang bersangkutan memang belum wajib PKP.

    Terima Kasih. :)

  43. Lia Maylina said

    Selamat Siang Pak Faisal, maaf say mo tanya
    jika saya sebagai PKP menyewa gedung per 3 tahun,Rp. 135jt kepada WP OP bukan PKP, di surat perjanjian dikemukakan , harga sewa sudah termasuk pph 10% yg menjadi tanggung jawab pemilik gedung, dan harga belum termasuk PPN yg jadi tanggung jawab penyewa(saya) itu gmna perlakuannya ya pak:
    1. Siapa yg membuat faktur pajak PPN dan menyetorkannya ke bank
    2. apakah saya perlu meminta bukti potong dari pihak penyewa

    =======Faisal=========

    Faktur Pajak dibuat oleh pemilik gedung jika sudah PKP, coba ibu via pastikan pemilik gweudng memang belum wajib PKP karena nilai sewa sudah cukup besar Rp 45juta pertahun.. :)
    Bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) ibu yang membuatnya sebagai penyewa sehingga nilai yang bu via bayarkan ke pemilik gedung adalah nilai bersihnya setelah dipotong PPh dan sebagai pemotong ibu juga mempunyai kewajiban melakukan penyetoran yang dilakukan paling lambat tgl 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pembayaran dan dilaporkan menggunakan SPT PPh Pasal 4 ayat (2) ke kantor Pajak tempat ibu terdaftar paling lamabta tanggal 20-nya.

    Terima Kasih. :)

    • Lia Maylina said

      terima kasih atas jawabannya pak, yang membingungkn saya knp mesti ada kata2 “pph 10% yg menjadi tanggung jawab pemilik gedung “? trus menentukan DPP untuk PPN nya brp ya pak?

      =======Faisal============

      Karena memang PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajaknya pemilik gedung sebagai penerima penghasilan bu lia sedangkan ibu sebagai pemberi penghasilan ditunjuk sebagai pemotong pajak. Sedangkan PPN adalah pajaknya ibu sebagai penyewa namun jika pemilik gedung bukan PKP maka ybs bukan sebagai pemungut PPN oleh karena itu penyerahan yang dilakukannya tidak dapat dipungut PPN.

      Terima Kasih. :)

      • Lia Maylina said

        oh iya saya sudah tanyakan si yang menyewakan emng belum PKP, jadi gmn ya

        =======Faisal============

        Lihat jawaban saya di bawah bu lia.. :)

        Terima Kasih. :)

  44. Yani Wungow said

    Selamat siang pak Faisal, saya mau tanya. saya kerja di kantor terus saya dapat uang pengganti sewa rumah dinas, yang mau saya tanyakan yaitu : termasuk pajak apakah uang pengganti yang saya terima itu?
    Terima kasih

    =======Faisal========

    Sepanjang yang ibu terima berbentuk uang baik langsung atau pun dengan sistem penggatian perlakukannya sama dengan tunjangan maka diperhitungan PPh 21nya digabungkan dengan gaji pada saat bulan penerimaan penggantian tersebut dan di 1721 A1 dimasukan sebagai tunjangan lainnya. Kecuali ibu diberikan fasilitas rumah (baik milik perusahaan atau disewa dari pihak lain) maka perlakukan menjadi natura, bagi ibu bukan penghasilan dan bagi perusahaan tidak dapat dibiayakan.

    Terima Kasih. :)

  45. nanda said

    selamat pagi pak faisal ..
    saya ingin bertanya misal PT A mempunyai bebrapa ruko dan gudang pabrik lalu PT A menyewakan gudang pabrik kepada PT B dengan nilai sewa Rp. 280.000.000 dan PT A jga menyewakan ruko kepada bapak agus (belum berNPWP) dengan nilai sewa Rp. 67.000.000.
    Brapakah PPh yang terutang dan siapakan yang berkewajiban menyetor pajak?

    terimakasih :)

    =========Faisal===========

    Selamat pagi juga pak nanda, untuk penyewa PT B maka yang mempunyai kewajiban pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah PT B, sedangkan transaksi ke bapak agus dilakukan penyetoran sendiri oleh bapak karena pak agus adalah WP OP dan juga belum berNPWP PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang masing-masinadalah Rp 28juta dan Rp 6,7juta.. Untuk PPN-nya jangan lupa ya pak nanda … :)

    Terima Kasih. :)

  46. Edwin said

    selamat siang pak Faisal
    saya ingin bertanya. misal PT A menyewakan gedung ke PT B lalu PT B menyewakan ke PT C perlakuannya gimana ya untuk PPh 4 nya?
    dlam kasus ini PT B harus bayar ke PT A = total omset PT B + jumlah sewa PT C.

    Terima Kasih

    =======Faisal==========

    Pak Edwin di posisi PT B ? maka ada dua trasaksi di sini, atas transaksi ke PT A maka PT B sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) dari penghasilan yang dibayarkan ke PT A sedangkan trsaksi ke PT C sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) oleh PT C.

    Terima Kasih. :)

  47. Siti said

    Siang Pa’ Faisal
    Saya ingin bertanya : PT. A menyewa ruangan per-3 bln(jan-mar’13). Pada tgl. 22 Januari 2013 Pihak Pemilik mengirim faktu pajak-nya sedangkan PT. A baru akan membayar pada bulan Februari.
    Pertanyaannya :
    a. Apakah Faktu pajak yg dikirim pihak pemilik bisa dijadikan Pajak Masukan PT. A untuk Masa Jan’13?
    b. Bisakah PT. A membayar dahulu PPh Final 4(2) pada bulan Februari 2013, klo bisa’ maka SSP yang akan disetor untuk masa bulan apa?

  48. Iiy Chosiyah said

    Siang Pak,
    Saya mau tanya, kami menyewa sebuah rumah untuk jangka waktu 2 tahun kedepan dimulai pada tanggal 01 Oktober 2012 s/d 30 September 2014. Ada kealpaan sehingga sampai dengan sekarng kami belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2. Apakah kami masih bisa melakukan pemotongan atas persewaan rumah tersebut pada masa Januari 2013?

    Terima Kasih.

    ========Faisal===========

    Bu liy, ibu boleh melakukan pemotongan saat ini namun tetap saja pelaporannya pada masa saat pembayaran yaitu bila dibayar di Oktober 2012 maka pelaporan adalah SPT PPh Pasal 4 ayat (2) masa Oktober 2012.

    Terima Kasih. :)

    • Iiy Chosiyah said

      Jadi atas keterlambatan ini kami tetap dikenakan sanksi denda atas pembayaran dan penyampaian SPT, walaupun periode sewa dimaksud adalah untuk 2 tahun ke depan Pak? Terima Kasih.

      ========Faisal===========

      Iya ibu, karena terutangnya PPh pada saat mulai dimanfaatkan atau pada saat dibayarkan..

      Terima Kasih. :)

  49. Liya said

    Pak Faisal, saya mau bertanya, alamat manakah yang dipakai untuk pengisian SSP, apakah alamat yang terdaftar di SKT atau alamat domisili kantor yang sekarang, karena domisili kantor saya pindah ke alamat baru, tetapi belum selesai di urus untuk domisili terbaru, dan di NPWP masih terdaftar di alamat kantor lama. Pengisian Alamat SSP ini adalah untuk penyetoran PPh 4(2) atas sewa ruangan kantor (gedung) yang kami tempati saat ini. Menurut management gedung, alamat WP yang kami isi di SSP tsb, seharusnya alamat domisili saat sekarang, karena berkaitan dengan tempat yang kita bayarkan pajak untuk sewa ruang kantor (gedung) tersebut.
    Demikian, saya sangat menunggu penjelasan dari Bapak ^ _ ^ , Sebelum dan sesudah nya saya ucapkan terima kasih,

    =========Faisal==========

    Alamat yang tercantum di SSP sesuai alamat yang tercantum di NPWP bu liya, alamat gedung yang disewa sudah tercantum dalam bukti potong yang bapak terbitkan. Selain itu di bank persepsi pun tidak menginput alamat…

    Terima Kasih. :)

  50. Jessica said

    Pak Faisal, saya mau tanya,
    1. Apabila A yang merupakan pengusaha pribadi, omset pertahun sekitar 300jt, kemudian A melakukan sewa menyewa dengan penghasilan sewa menyewa sekitar 500jt pertahun (PPh final sdh dibayar). Apakah si A masuk kategori PKP atau bukan?
    2. Apabila A yg merupakan pengusaha pribadi menyewakan tanah/bangunan kepada B sejak tahun 2009. PPh final sdh dibayar 10% tahun 2009. Pada tahun 2012, A meminta PPN kepada B (A adalah pengusaha PKP), sedangkan masa kontrak sudah berakhir, karena A baru diberitahu pada tahun 2012 oleh AR Pajaknya bahwa A sebagai PKP harus menagihkan PPN. Karena masa kontrak sudah berakhir, maka B menolak untuk membayarkan PPN, karena PPN tidak bisa diresitusi karena sudah melewati masa waktu. Menurut Pak Faisal bagaimana pemecahan terbaik dari kondisi ini?
    Terima kasih sebelumnya :)


    =======Faisal========

    Pada saat wajib pajak omzetnya melebihi dari batasan pengusaha kecil 600juta maka paling lambat pada akhir bulan berikutnya wajib mengajukan untuk dikukuhkan sebagai PKP dan kewajiban sebagai PKP dimulai ketika yang bersangkutan sudah dikukuhkan atau sudah seharusnya sebagai PKP bu jessica.. sehingga penyerahan BKP/JKP mulai saat itulah mulai berlaku kewajiban sebagai PKP…

    Terima Kasih. :)

  51. gilang martono said

    Selamat siang Pak Faisal….saya mau tanya perihal sewa bangunan…kantor tempat saya bekerja sebuah badan pemerintah/kementerian menyewakan suatu tempat untuk kantor kas bank pemerintah..bagaimana perlakuan pajak atas sewa bangunan tersebut. terima kasih.

    ========Faisal===========

    Ketentuannya diatur di PP 5 Tahun 2002 pak gilang atas jasa tersebut terutang PPh Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 10% final yang dipotong oleh pemberi penghasilan/penyewa (bank pemilik ATM).

    Terima Kasih. :)

  52. wiwik.s said

    Bapak faisal saya mo tanya.Saya menyewa sebuah ruangan di BPR untuk promosi usaha saya. apakah saya dikenakan pph 4 (2). SSP tertulis atas nama NPWP saya atau BPR tersebut.terus pelaporan SPTnya gimana?


    ======Faisal=========

    Iya bu wiwik, yang dikenakan yang menerima penghasilan bukan ibu sebagai penyewa… bila ibu badan usaha maka ibu membuat bukti potong atas nama BPR kemudian menyetorkan SSP dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) namun apabila ibu orang pribadi maka PPh Pasal 4 ayat (2) disetorkan sendiri oleh pihak BPR..

    Terima Kasih. :)

  53. hr18 said

    Salam kenal,
    Pak faisal, kalau pengurus PT. X menyewakan bangunan kepada karyawan yang bekerja di PT.X. Dan perusahaan telah telah membayar atas sewa tersebut. Yang ingin saya tanyakan :
    1. Siapakah yang memotong pajak atas sewa tsb jika PT.X telah membayar tetapi belum memotong (masih bruto)
    2. Karena sewa tsb untuk beberapa karyawan bagaiamana untuk bukti potongnya ?
    3. Bagaimana dengan SPT nya?

    Terima kasih

    Handy

    =======Faisal========

    Sewa bangunan tersebut pakah untuk mess karyawan ? apabila iya antara PT X dan karyawannya merupakan natura termasuk obyek PPh Pasal 21 namun bagi PT X tidak dapat dibiayakan dan bagi karyawan bukan merupakan penghasilan. Transaksi sewa hanya diperlakukan antara PT X dengan pemilik bangunan pak handy.

    Terima Kasih. :)

  54. DJ said

    Pak Saya mau tanya, misal PT. A menyewakan gedung pada PT. B senilai 40jt harga belum termasuk ppn + pph. ppn ditanggung PT. B, pph ditanggung PT. A. Apabila PT. B yang menyetorkan SSP ke bank, berapa nilai yang dibayarkan PT. B pada PT. A? dan untuk ppn yang dibuat oleh PT. A adalah sebesar DPP = 40jt + PPN = 4jt. Apakah perhitungan ppn ini benar? Mohon dibantu untuk nilai pembayarannya ya pak. Trims…


    ========Faisal=========

    Untuk PPN adalah tanggung jawab PT A untuk itulah PT A akan memungut PPN ke PT B dan memberikan faktur pajak, atas pemungutan ini tidak langsung disetorkan ke bank namun diperhitungkan dulu dengan FP masukan PT A pada bulan tersebut jika selisih kurang bayar maka baru ada kewajiabn penyetoran PPN ke bank pak DJ. Sedangkan PT B memotong penghasilan PT A untuk PPh Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 10% sehingga nilainya Rp 4jt dan memberikan bukti potong kepada PT A, atas pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) ini wajib distorkan ke bank oleh PT B paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

    Terima Kasih. :)

  55. Ishak M said

    Saya mau tanya nih pak….jika terjdnya trnsaksi jual belinya ditahun 2003 dan bru dipotng PPh Ps 4 (2), maka perhitungan yg dipakai apakah nilai transaksi th 2003 atau NJOP 2003 atau 2013. dan apakah kenakan sanksi 2% perbulan utk sanksi bunganya. Trimakasi…

    ========Faisal==========

    Yang dipakai nilai transaksi tahun 2003 pak Ishak, atas keterlambatan ini dikenakan sanksi bunga 2% perbulan…

    Terima Kasih. :)

  56. irma said

    Pak saya mau menanyakan apabila PT. A menyewa sebidang tanah milik BUMN tetapi akte tanah tsb sudah mati,apakah BUMN itu masih boleh menyewakan tanah tersebut ?


    ======Faisal========

    Coba tanyakan ke BPN ibu.. masalah legal atau tidaknya bukan pada batasan di Direktorat Jenderal Pajak ibu irma..

    Terima Kasih. :)

  57. Adil said

    Saya mau tanya bagaimana cara perhitungan PPh dan PPN Sewa Tanah dan Bangunan ?
    Jika pengenaan pajaknya senilai 26.800.000,- berapa Nilai PPh dan PPN


    ======Faisal========

    PPh dan PPN-nya sama pak adil 10% dari nilai transaksi… Rp 2.680.000,-

    Terima Kasih. :)

  58. murtiyanto said

    Salam kenal,
    Pak mau tanya, perusahaan kami (BUMN) menyewakan lahan untuk ATM ke bank BUMN dengan nilai sewa bersih (tidak termasuk pajak) disepakati Rp 15.000.000,- per tahun (PPh & PPn menjadi beban pihak Bank), kami sama-sama wapu. Yang ingin kami tanyakan :
    1. Bagaimana perhitungan pajaknya (PPh & PPn)?
    2. Apakah diperbolehkan pihak Bank yang menyetorkan semua pajaknya (PPh & PPn)?karena pihak Bank menghendaki seperti itu atau harus kami yang menyetorkan PPn-nya dan Bank menyetor PPh-nya?
    3. Apakah kami tetap harus membuat faktur pajaknya untuk pihak Bank?
    Terima kasih, mohon segera tanggapannya..


    =======Faisal ===========

    WAPU hanya kaitannya dengan PPN dan PPh Pasal 22 pak murti.. Sehingga ketika transaksi sama-sama WAPU menurut saya tetap berlaku tentang kewajiban WAPU sehingga untuk pemberi jasa hanya sebagai penerbit faktur pajak sedangkan yang memungut dan menyetorkan PPN adalah pengguna jasa. Namun demikian sebagai pemberi jasa yang juga merangkap sebagai WAPU, sebagai informasi pihak bapak mempunyai dua kewajiban pelaporan SPT PPN, SPT PPN 1111 dan SPT PPN 1107 PUT. Untuk PPh Pasal 4 ayat (2)nya berlaku umum yakni pengguna jasalah yang memotong dan melaporkan PPh Pasal 4 ayat (2)-nya, pihak pemberi jasa hanya menerima bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)-nya saja.

    Terima Kasih. :)

    • murtiyanto said

      Mau nanya lagi nih Pak Faisal mohon perkenannya utk dapat segera jawabannya..bila perusahaan kami yg BUMN menyewakan lahan utk ATM ke Bank BUMN dg harga sewa sebesar Rp 20 juta per tahun sudah termasuk pajak dengan masa sewa selama 3 tahun, uang sewa selama 3 thn tersebut dibayar sekaligus dimuka, yg ingin kami tanyakan :
      1. bagaimana perhitungan pajaknya (PPN dan PPH)?berapa nilai sewa bersih yg kami terima setelah dipotong pajak?
      2. terima kasih atas jawabannya.

      ======Faisal========

      Tarifnya sama 10% yanto, hanya saja dibedakan siapa yang dikenakan PPN dikenakan kepada pengguna jasa sedangkan PPh Pasal 4 ayat (2) dikenakan kepada pemberi jasa..

      Terima Kasih. :)

  59. Adi said

    Pak saya mau tanya.
    Jika kita sewa gudang di luar negeri (singapore), kena PPh atau tidak? Klo kena PPh apa dan berapa tarifnya?
    Jika gudang tersebut adalah milik cabang PT. A, dan pusatnya ada di Indonesia. Apakah dibenarkan jika kita membayarnya ke pusat (indonesia) dan kita potong PPh Pasal 4(2)? Meskipun objeknya ada di luar negeri…?
    Soalnya setau saya, PPh Pasal 4(2) mengikuti keberadaan objek dan kepemilikan. Jadi objeknya dimana, disitulah yang berkewajiban untuk dipotong/dibuatkan bukti potongnya. Sedangkan kepemilikan, ya yang memiliki objek tentunya dalam hal ini cabang yang ada di luar negeri.
    Terima kasih.

  60. pak, saya mau tanya mengenai pph pasal 4 ayat 2, apa saja unsur yang dikenakan oleh pajak tersebut ? misalnya menyewakan kios di sebuah mall, biaya apa saja yang harus dipotong pajak tersebut ? Contoh, biaya hoarding board, telepon, listrik, dll. Terimakasih ditunggu jawabannya :)


    ========Faisal========

    Klu seluruhnya masuk kenilai tagihan sewa maka nilai tersebut sebagai bagian dari nilai sewa yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) bu setya..

    Terima Kasih. :)

  61. Joe said

    Pak, saya mau nanya. Kalo semisal PT. A memiliki dan menempati sebuah gedung dan gedung tersebut dikelola oleh PT. B (PT A membayar PT B untuk jasa ini). Akan tetapi, oleh PT. B sebagian dari gedung tersebut (yang tidak dipergunakan PT. A) dan dengan sepengetahuan PT. A menyewakannya kepada PT. C. Dalam kasus ini, bagaimana perlakuan perpajakan atas penghasilan yang diperoleh PT. B dari PT. C. Dan apakah suatu asset yang bukan milik PT. B dan disewakan dan akui sebagai penghasilan buat PT. B saja?


    ======Faisal========

    Kalau seperti itu, maka diasumsikan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) ada dua kali pertama ibu PT B sebagai pemotong penghasilan atas sewa dari sebagian lahan (walaupun sebelumnya disewa dari PT B) yang dibayarkan ke ibu PT A dan transaksi kedua tentu pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) oleh PT C atas penghasilan yang dibayarkan ke PT B.
    Ilustrasinya sebelumnya ibu menyewa 10juta, atas sebagian lahan sewa misalnya 3juta disewakan lagi oleh PT B ke PT C misalnya 4juta maka PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong adalah 10% dari penghasilan yang diterima ibu (PT A) sebesar 3juta dari PT B lalu PPh Pasal 4 ayat (2) juga dipotong dari penghasilan yang diterima PT B sebesar 10% dari 4juta oleh PT C.

    Terima Kasih. :)

  62. angel said

    salam kenal pak..
    saya mau tanya mengenai pengenaan tarif service charge atas sewa ruangan itu di kenai berapa % yah? apakah service charge masuk pph final/pph 23? dan bagaimana cara perhitungan service charge atas sewa apartemen. mohon bantuan nya pak. trimakasih :)


    ========Faisal=======

    Sepanjang ditagih oleh perusahaan yang sama maka dimasukan sebagai pembayran sewa yang dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 10%

    Terima Kasih. :)

  63. omiyan said

    kalau yang menyewakan tanah adalah kepala desa dimana dia menyewakan tanah desa kepada sebuah perusahaan, atas sewa tsb tertuang dalam sebuah perjanjian sewa menyewa. masa sewa 10 tahun senilai 100 juta. uang tersebut masuk ke kas desa dimana
    pertanyaanya :
    – apakah tetap kena pph final atas sewa atau tidak


    ========Faisal=======

    Tetap ibu liani, tidak ada pengecualian untuk PPh Pasal 4 ayat (2)

    Terima Kasih. :)

  64. resqi fitria sarif said

    Saya ingin bertanya…
    Perusahaan saya menyewa sebuah gedung nilai nya Rp. 225.000.000
    Nilai tertera di SPK Rp. 225.000.000 itu sudah nett (termasuk PPH Final 4 (2) ).
    Apabila ingin dgross up akan berbeda dengan nilai invoice.
    Yang ingin saya tanyakan haruskah nilai Rp. 225.000.000 saya gross up dan bagaimana cara perhitunganya?
    Thanks
    Resqi

  65. Zul said

    Selamat pagi pak Faisal
    Jika PT.A menyewa tanah dg Bpk.B (WP ber NPWP) th.2012 dlm perjanjian Bpk.B yg akan membayar (wlw seharusnya PT.A ya yg memotong hehe).. karena ke alpaan Bpk.B tidak membayar.. dan baru akan bayar Bulan okt’13.. apakah Bpk.B harus mengkoreksi laporan pph tahun 2012 nya?
    Catt :
    1. jika jasa sewa tersebut blm di laporkan di th 2012
    2. Jika jasa sewa tersebut sudah di laporkan th 2012
    terima kasih.


    ========Faisal==========

    Ketentuan perpajakan melihat pihak mana yang secara ketentuan ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) maka dalam hal PPh Pasal 4 ayat (2) belum dipotong maka pihak pemotonglah yang menanggung konsekuensi karena tidak menjalankan kewajibannya. Kalau ini terjadi maka yang memotong tetap PT A dan dikenakan sanksi juga PT A mengenai masalah lain dibicarakan antara PT A dengan Sdr. B.
    Kalau atas penghasilan sewa tersebut belum dilaporkan sdr. B maka karena penghasilan tersebut diterimanya di tahun 2012 maka perlu melakukan pembetulan laporan keyuangan 2012 dan membetulkan spt tahunan tahun 2012 sedangkan jika penghasilan tersebut sudah dilaporkan maka juga perlu melakukan pembetulan karena sebenarnya atas penghasilan terebut belum dipotong pph dan disetorkan, maka pada pembetulannya melampirkan bukti pemotongan pph pasal 4 ayat(2) dari PT A.

    Terima Kasih. :)

  66. Chitra said

    Siang Pak,
    Saya mau tanya, Desember ini kami akan perpanjangan sewa gedung, apakah boleh langsung dibiayakan des ini tanpa disusutkan???
    terima kasih


    ========Faisal=========

    Kalau biaya sewa memang hanya dibebankan pada tahun bersangkutan bu chitra bukan dengan disusutkan..

    Terima Kasih. :)

  67. Chitra said

    Oyaaa…. ada tambahan juga pak…
    Kalau Direksi membeli tanah (surat pemilik an pribadi direksi) apakah boleh masuk ke aktiva perusahaan?
    terima kasih sebelumnya pak.. mohon pencerahannya :)


    ========Faisal=========

    Ya tidak bu chitra, itu kan asset pribadi direksi bukan milik perusahaan..

    Terima Kasih. :)

  68. Agung said

    Selamat Siang Pak Faisal,

    saya ingin menanyakan, perusahan kami bergerak dalam eksplorasi tambang batu bara dimana dalam kegiatan pertambangannya kami membangun jalan akses ke Jetty. Pertanyaannya jalan yang kami buat itu apabila kami sewakan juga untuk akses ke PT lain dikenakan PPh Final 4 ayat (2)atau PPh 23 sewa sehubungan dengan penggunaan harta. Mohon peraturannya dapat diinfokan kepada kami, terima kasih atas penjelasannya


    ========Faisal=========

    Sewa jalur lintas ya pak agung ? mungkin bisa dianalogikan dengan jalan tol yah.. Menurut saya sih harusnya termasuk sewa tanah dan/atau bangunan, tetapi coba cari referensi lain…

    Terima Kasih. :)

  69. yuyu said

    Pak Faisal mohon pencerahanya, jika pph pasal 4 ayat 2 atas sewa rumah tinggal terlat di bayarkan dan dilaporkan bagaimana pak ? disebabkan oleh ketidaktahuan.

    terima kasih sebelumnya pak.


    ==========Faisal ==========

    Kententuan yang diatur di KUP Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (2a) ibu dikenakan sanksi denda pelaporan Rp 100.000,00 dan sanksi bunga 2% dari pajak terutang dengan diterbitkan STP oleh KPP tempat ibu yuyu terdaftar. Namun ibu dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi sesuai pasal 36 ayat (1a) UU KUP apabila memang dapat dibuktikan karena ketidak tahuan dan kekhilafan.

    Terima Kasih. :)

  70. NURHAYATI said

    Selamat sore Pak Faisal,
    Salam kenal^^

    Perusahaan tempat saya bekerja menyewa sebuah rukan senilai Rp. 160jt / 2 th.

    Kami juga menyewa virtual office sebesar Rp. 6jt / 1 th. Dalam penyewaan virtual office ini, ada biaya
    komunikasi, dsb.

    Pertanyaan saya :
    1. Apa perbedaan Pajak Pph pasal 23 dengan Pph pasal 4 ayat 2 ?
    2. Kewajiban pajak apa saja yang harus kami laporkan ?
    3. Karena saya awam dengan pajak, maka selama ini kami tidak melakukan pelaporan pajak apapun
    terkait sewa-menyewa ini, sekarang sudah memasuki tahun 2, dan sewa 6 bulan lagi berakhir.
    Apakah masih bisa saya melaporkan pajaknya, apakah akan ada masalah ?

    Atas perhatian dan jawaban Pak Faisal, saya ucapkan banyak terima kasih.
    Mohon sekiranya jawaban dapat di CC ke e-mail saya.

    Hormat saya,
    Nurhayati


    ==========Faisal ==========

    1. Perbedaan PPh Pasal 23 dengan PPh Pasal 4 ayat (2) terkait sewa, adalah kalau sewa-nya adalah tanah dan/atau bangunan maka sudah pasti adalah PPh Pasal 4 ayat (2) tetapi kalau selain itu maka adalah PPh Pasal 23.
    2. Terkait hal ini kewajiban ibu nurhayati sebagai penyewa adalah memotong PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 ayat (2) yang dibayarkan ke pemilik aktiva dan melaporkan atas pemotongan tersebut dengan menggunakan SPT PPh Pasal 23 atau SPT PPh Pasal 4 ayat (2).
    3. Bisa bu dengan jalan meminta kembali sebagian pembayaran ibu yang seharusnya untuk pajak kemudian menggantinya dengan memberikan bukti potong PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 ayat (2). Namun demikian atas kekhilafan ibu Nurhayati, ibu akan diterbitkan STP oleh KPP ibu terkait keterlambatan pelaporan dan keterlambatan penyetoran.

    Terima Kasih. :)

  71. Chorii said

    pak mohon pencerahannya,, pt. A menyewa gedung ke bapak joni bukan pkp,, selama 2 tahun sebesar 133.333.333 termasuk PPN,, dan dibayar dimuka,, bagaimana penjurnalannya bagi PT. A,, Mohon dibalas

    ========Faisal========

    Kalau pak joni bukan PKP bagaimana pak joni memungut PPN dari pak chori? Kalau asumsinya pak joni adalah PKP maka jurnalnya menurut saya..

    Debet
    Beban Sewa Rp 121.212.121
    PPN 12.121.213
    Pada Kredit
    Kas Rp 133.333.333

    Terima Kasih. :)

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 790 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: