Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Archive for the ‘PPh Badan’ Category

Tulisan tentang PPh Badan

Pembukuan Bahasa Inggris dan Mata Uang USD

Posted by Faisal, S.Mn. pada 5 Juni 2014

DJP BersihBanyak perusahaan asing yang melakukan kegiatan di Indonesia baik yang berbentuk Badan Usaha Tetap(BUT) atau Penanaman Modal Asing, oleh karena itu undang-undang perpajakan ketentuan yang memperkenankan Wajib Pajak untuk membuat pembukuan dalam bahasa asing yaitu Bahasa Inggris dan menggunakan Mata Uang Asing yaitu US Dollar, karena bahasa Inggris sudah menjadi bahasa Internasional dan mata uang US Dollar sudah menjadi standar mata uang dalam transaksi internasional.

Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 28 ayat (8) UU No. 6 tahun 1983 yang diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan” untuk menjewantahkan ketentuan ini tentunya ada aturan pelaksanaannya yaitu di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 196/PMK.03/2007 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.011/2012 dan atas ketentuan ini juga dijewantahkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yaitu nomor PER-11/PJ./2010.

Dengan demikian pada dasarnya pembukuan di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang rupiah namun demikian Wajib Pajak boleh menggunakan bahas asing yaitu bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika dengan sebelumnya mengajukan ijin ke Menteri Keuangan.  Tidak semua Wajib Pajak boleh menggunakan bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika dalam pembukuan, ada pun yang boleh menggunakan adalah sebagai berikut:

  1. Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Penanaman Modal Asing;
  2. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi;
  3. Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi;
  4. Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang PPh atau sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terkait;
  5. Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri;
  6. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal;
  7. Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak (subsidiary company) yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perusahaan induk (parent company) di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang PPh; atau
  8. Wajib Pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Namun demikian, khusus untuk Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya atau Kontrak Kerjasama dikecualikan dari kewajiban mengajukan ijin terlebih dahulu ke Menteri Keuangan sehingga pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika dapat langsung dilakukan tanpa perlu meminta ijin terlebih dahulu ke Menteri Keuangan.

Untuk pengajuan permohonan ijin pembukuan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika tersebut diajukan ke Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Atas permohonan ini palinglambat diajukan oleh wajib pajak 3(tiga) bulan sebelum Wajib Pajak menggunakan pembukuan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika.

Nah ketentuan tersebut juga mengatur bagaimana perlakukan masa transisi antara mata uang rupiah ke mata uang dollar amerika, seperti ketika penilaian tentang aktiva yang lebih dari satu tahun nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya menggunakan kurs pada saat perolehan sedangkan aktiva yang masa manfaatnya tidak lebih dari setahun menggunakan kurs perakhir tahun buku sebelumnya. Ketika terjadi selisih akibat perubahan mata uang ini pun diatur untuk dibebankan ke laba ditahan.

Lalu bagaimana pelaksanaannya kaitannya dengan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan PPh Pasal 25 serta PPh Pasal 29? Pada dasarnya ketika wajib pajak sudah menggunakan pembukuan mata uang Dollar Amerika pada saat itu kewajiban PPh Pasal 29 dan PPh Pasal 25 dibayarkan dalam mata uang Dollar Amerika. Berbeda dengan pembayaran pajak yang menggunakan mata uang rupiah dibandingkan pembayaran pajak menggunakan mata uang dollar Amerika, pembayaran dengan mata uang rupiah dapat langsung dibayarkan dan Wajib Pajak dapat langsung menerima validasi pembayaran dari Bank/Kantor Pos sedangkan pembayaran dollar melalui Rekening Giro Kas Negara yaitu 600.500411 dan wajib memberitahukan ke Bank Indonesia dan Direktorat PBN sebelum melakukan pembayaran. Lebih sulit ya dibanding pembayaran rupiah ? Ya memang, untuk mengakomodasi hal ini Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan Bank BNI 46 untuk dapat melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat secara langsung.

Namun demikian apabila terkendala kebijakan perusahaan dalam menentukan rekening perusahaan, wajib pajak dapat saja membayarkan pajak dalam mata uang rupiah hanya saja kurs yang digunakan adalah kurs menteri keuangan pada saat (tanggal) pembayaran pajak tersebut ke Bank. Oleh karena itu apabila yang dimaksud adalah pembayaran PPh Pasal 25 maka pembayaran menjadi fluktuatif apabila dibayarkan dalam mata uang rupiah karena kurs yang digunakan setiap bulannya tidak sama.

Masih berkaitan dengan kewajiban SPT Tahunan PPh Badan, lalu bagaimana kredit pajak dalam mata uang rupiah? Untuk kredit pajak yang dipotong dalam rupiah atau kredit pajak yang dibayarkan langsung misalnya PPh Pasal 22 Impor maka kredit pajak tersebut harus dikonversikan ke mata uang Dollar Amerika berdasarkan kurs  tanggal bukti pemotongan/pemungutan atau berdasarkan tanggal pembayaran apabila kredit pajak tersebut adalah penyetoran sendiri.

Cukup ya, apabila ada ha-hal yang ingin ditanyakan silahkan diajukan melalui posting komentar di bawah tulisan ini… ^_^

Posted in PPh Badan | Dengan kaitkata: , , | 2 Comments »

Perlakuan Final PPh 25/29 untuk WP Tertentu

Posted by Faisal, S.Mn. pada 28 Juni 2013

Sebelumnya kita mengenal adanya penerapan PPh Final hanya untuk bidang usaha tertentu misalnya Wajib Pajak yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi, Penjualan Tanah dan/atau Bangunan, atau Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sehingga tidak perlu lagi membayar PPh Pasal 25.

Nah mulai 1 Juli 2013 perlakuan seperti ini juga diberikan kepada Wajib Pajak baik orang pribadi atau badan (tidak termasuk BUT) yang omzetnya dalam tahun yang sama tidak lebih dari Rp 4,8 Milyar atas wajib pajak dikenakan PPh Pasal 25 Final sebesar 1% dari penghasilan bruto yang diterimanya pada bulan bersangkutan. Batas peredaran usaha tersebut untuk Wajib Pajak yang baru terdaftar dipertengahan tahun 2012 atau tahun 2013 ini maka jumlah penghasilan bruto disetahunkan.

Untuk Orang pribadi masih dibatasi tidak termasuk pekerja bebas (seperti notaris, aktuaria, dokter, dan lain-lain) atau tidak adanya penggunaan asset yang bisa dibongkar pasang atau digunakan untuk kepentingan umum (misalnya pedagang kaki lima atau warung tenda pinggir jalan) dan untuk wajib pajak badan dibatasi tidak termasuk wajib pajak badan yang baru beroperasi.

Ketentuan ini diatur dalam PP 46 Tahun 2013.

Tambahan

Aturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah ini telah diterbitkan yakni Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK.01/2013 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor 42/PJ/2013, ada beberapa point yang penting yakni :

  1. Yang dijadikan dasar batasan penghasilan bruto 4,8 Milyar adalah penghasilan tahun pajak sebelumnya tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh Final, Penghasilan dari Pekerjaan Bebas, dan Penghasilan dari luar negeri.
  2. Apabila terjadi kerugian pada tahun pajak yang dikenakan PPh Final maka atas kerugian tahun tersebut tidak dapat dikompensasikan dan Wajib Pajak tetap wajib melakukan penyetoran PPh Pasal 25 Final sebesar 1% dari perderana usaha masa yang bersangkutan.
  3. Apabila ada kompensasi tahun pajak sebelumnya sementara tahun tersebut dikenakan PPh Final maka atas kerugian tersebut tidak dapat dikompensasikan ke tahun tersebut namun bisa dikompensasikan kembali ke tahun berikutnya apabila tahun berikutnya tidak termasuk WP dengan penghasilan tertentu dengan syarat belum melewati batas waktu 5 tahun dari tahun pajak terjadinya kerugian.
  4. Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) untuk PPh Pasal 25 Final tersebut adalah KAP 411128 dan KJS 420 dengan demikian pelaporannya adalah menggunakan SPT PPh Pasal 4 ayat (2) dengan mencantumkan uraian pada angka 11 “Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu”.
  5. Batasan jatuh tempo pelaporan SPT PPh Pasal 4 ayat (2) untuk WP yang memliki penghasilan bruto tertentu wajib    disampaikan setiap bulannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya berlaku mulai masa Januari 2014, sedangkan jika pada masa tersebut tidak menerima penghasilan maka dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
  6. Untuk tahun Pajak 2013, bagi Wajib Pajak termasuk WP yang memiliki Penghasilan bruto tertentu untuk masa Juli s.d. Desember 2013 dikenakan PPh Pasal 25 Final 1%, apabila pada masa tersebut telanjur dilakukan penyetoran selain yang menggunakan KAP 411128 dan KJS 420 dapat diajukan permohonan pemindahbukuan ke KPP terdaftar.  Selain itu apabila pada masa tersebut terlanjur dilakukan pemotongan PPh Pasal 22/23 maka dapat dikreditkan pada tahun tersebut, atau diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, atau apabila PPh 22 belanja bendaharawan pemerintah dapat diajukan pemindahbukuan. Dengan demikian untuk selanjutnya dapat mengajukan permohonan pembebasan pemotongan PPh dari pihak lain sesuai yang diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-1/PJ/2011 ke KPP Wajib Pajak terdaftar. PPh Pasal 25 masa Januari s.d. Juni 2013 tetap menjadi kredit pajak tahun pajak 2013.

Posted in PPh Badan, PPh Orang Pribadi | Dengan kaitkata: , | 48 Comments »

Form Baru Pendaftaran dan Perubahan NPWP & PKP

Posted by Faisal, S.Mn. pada 28 Juni 2013

Formulir pendaftaran & perubahan data baik NPWP atau pun PKP sebelumnya mengacu ke bentuk formulir sebagaimana diatur dalam PER-44/PJ/2008 namun mulai tanggal 30 Mei 2013 formulir tersebut sudah tidak digunakan lagi diubah dengan formulir yang baru sebagaiman diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-20/PJ/2013

Posted in eSPT, e-Filing, eNPWP, dan e-Registration, PPh Badan, PPh Orang Pribadi, Umum | Dengan kaitkata: , | 3 Comments »

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 790 pengikut lainnya.