Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Arsip untuk ‘PPh Pasal 21/26’ Kategori

Tulisan tentang PPh Pasal 21/26

Gross Up PPh Pasal 21

Posted by Faisal Abet pada 20 Maret 2014

ph-10024

Dalam ketentuan perpajakan perhitungan PPh Pasal 21 ada tiga perlakuan yakni:

  1. PPh Pasal 21 dipotong dari karyawan
  2. PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja
  3. Tunjangan PPh Pasal 21

lalu apa beda ketiganya baik dilihat dari sisi karyawan atapun pemberi kerja, untuk mengetahui perbedaan kita pertama harus memahami perlakuan ketiganya. Pertama, PPh Pasal 21 dipotong dari karyawan pengertiannya adalah bahwa PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan maka dengan demikian penghasilan yang diterima dari karyawan akan dikurangi dahulu dengan PPh Pasal 21 yang terutang atas karyawan tersebut. Misalnya penghasilan bruto karyawan adalah Rp 500.000,00 dan PPh Pasal 21 adalah Rp 10.000,00 maka penghasilan bersih yang diterima karyawan adalah Rp 490.000,00.

Kedua, PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja pengertiannya adalah PPh Pasal 21 yang terutang kepada karyawan atas PPh Pasal 21-nya dibayarkan oleh perusahaan dengan demikian apabila conoth di atas diperlakukan di sini maka penghasilan bersih yang diterima karyawan adalah penuh Rp 500.00,00 karena atas PPh Pasal 21 sebesar Rp 10.000,00 dibayarkan oleh pemberi kerja.

Ketiga, tunjangan PPh Pasal 21 pengertiannya adalah pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 dengan demikian keryawan tidak membayarkan sepenuhnya PPh Pasal 21 yang terutang kepada karyawan tersebut maka sekali lagi dengan contoh di atas dengan tambahan tunjangan PPh Pasal 21-nya adalah sebesar Rp 7.500,00 dengan demikian maka penghasilan bruto karyawan adalah Rp 507.500,00 dan penghasilan bersih yang diterima karyawan adalah Rp 497.500,00.

Nah dari ketiga perlakuan di atas bagi karyawan tentu lebih menguntungkan jika PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja karena penghasilan yang diterima karyawan adalah penuh.  Namun bagaimana dampaknya bagi pemberi kerja, bagi pemberi kerja tentu lebih menguntungkan pilihan pertama. Kenapa ? karena biaya yang dikeluarkan pemberi kerja lebih kecil jika dibandingkan pilihan kedua atau ketiga.  Lalu dari ketiga pilihan tersebut jika dilihat dari aspek perpajakan manakah pilihan yang paling memberatkan pemberi kerja, tentunya adalah pilihan kedua. Kenapa ? karena pemberi kerja mengeluarkan biaya paling besar sementara itu juga dari sisi perpajakan biaya tersebut tidak dapat dibiayakan (non deductible expense).

Lalu ketika perusahaan dihadapkan pada tuntutan karyawan untuk menerima penghasilan bersih tanpa dipotong pajak dan juga dari aspek perpajakan hal itu dapat dapat dibiayakan, apakah solusinya ? PPh ditanggung pemberi kerja ditempuh, tentu tidak karena atas biaya PPh 21 yang ditangung pemberi kerja dari aspek perpajakan tidak dapat dibiayakan. Kalau begitu, tunjangan PPh saja. Ini solusi yang paling mungkin penghasilan karyawan tidak dipotong banyak (tidak sebanyak jika seluruhnya dipotong dari karyawan-pen) atas tunjangannya pun dapat dibiayakan. Namun masalahnya karyawan mau terima bersih, kalau seperti ini tetap ada potongan. Nah kalau seperti ini apa dong solusinya ?

Nah kemudian munculah istilah gross up, lalu apa sih yang dimaksud dengan gross up ? Gross up yakni menyamakan nilai tunjangan PPh Pasal 21 dengan nilai PPh Pasal 21 yang terutang dari masing-masing karyawan. Dengan demikian nilai penghasilan yang diterima bersih karyawan adalah penuh dan atas pengeluaran tunjangan PPh Pasal 21 juga dapat dibiayakan. Kalau begitu perlakukan gross up masuk pengertian yang mana dari tiga perlakuan di atas, kalau dilihat dari sisi penghasilan bersih yang diterima karyawan maka masuk ke kategori PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja karena penghasilan yang diterima karyawan adalah penuh (dari sisi nilai namun tidak dalam perhitungan atau tanda terima gaji) sementara bila dilihat dari sisi pemberi kerja maka ini masuk dalam pengertian tunjangan PPh Pasal 21, karena atas tunjangan PPh Pasal 21 dapat dibiayakan.

Lalu jika demikian apakah metode gross up diperkenankan dalam menghitung PPh Pasal 21 ? Dalam referensi ketentuan PPh Pasal 21  dari Keputusan Dirjen Pajak nomor KEP-545/PJ/2000 yang diubah dengan PER-15/PJ/2006 kemudian diganti dengan PER-31/PJ/2009 yang diubah dengan PER-57/PJ/2009 dan terakhir diganti dengan PER-31/PJ/2012 tidak mengatur  metode gross up atau tunjangan PPh Pasal 21 sama dengan PPh Pasal 21 terutang yang diatur adalah hanya ketiga perlakukan di atas.  Selain itu dari sisi pengertian bahasa menurut pendapat saya istilah tunjangan tidak menopang 100% tetapi kurang dari 100%, kalau diberikan sampai 100% maka masuk ke pengertian ditanggung.  Bagaimana menurut pendapat Anda ?

Terlepas dari hal tersebut, ada dampak lain dalam perhitungannya PPh Pasal 21 jika menggunakan gross up. Tunjangan PPh Pasal 21  masuk ke pengertian penghasilan teratur karena atas tunjangan ini diberikan pemberi kerja pada setiap bulannya, karena diketentuan perpajakan menyebutkan “Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.” Dengan konsekuensi ini maka jika pada suatu bulan karyawan menerima bonus (penghasilan tidak teratur)  apalagi dengan jumlah yang jauh lebih besar dari penghasilan teraturnya maka dengan menggunakan metode gross up nilai dalam tunjangan PPh Pasal 21 termasuk di dalamnya adalah PPh 21 atas bonus. Sebagaimana kita ketahui tarif PPh Pasal 21 sama dengan tarif PPh Orang Pribadi yakni tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU PPh dan sesuai ketentuan PER-31/PJ/2012 atau ketentuan perhitungan PPh Pasal 21 sebelumnya diatur dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 terutang sebulan atas penghasilan rutin disetahunkan. Maka sesuai kasus tersebut  nilai PPh 21 terutang menjadi lebih besar karena nilai tunjangan PPh Pasal 21 yang didalamnya terdapat PPh Pasal 21 atas bonus ikut disetahunkan. Namun jangan kuatir perhitungan ini tentu akan dihitung ulang dalam masa Desember (1721 A1/1721 A2) sehingga pengaruh tersebut menjadi hilang kecuali bagi karyawan yang kewajiban pajak subyektifnya tidak dimulai di awal tahun.

Nah itulah mengenai perlakuan perhitungan PPh Pasal 21 silahkan Anda memilih…

Ditulis dalam PPh Pasal 21/26 | Leave a Comment »

SPT PPh Pasal 21 Berubah, Why ?

Posted by Faisal Abet pada 24 Januari 2014

Ribet..ribet.. bete..bete…., wah kenapa mba ? ini loh mas kantor pajak buat aturan perubahan bentuk fomrulir SPT PPh 21 yang baru. Nah kan bagus mba, artinya up to date, gitu loh… Up to date ?? up to you kali mas..hehe. Mba, memangnya piye toh perubahannya, naon atuh ? Begini loh mas, kalau dulu aku kan tinggal lapor aja berapa total pegawai dan berapa pajaknya, klu sekarang yah… harus merinci… hu..hu…  Why..why.. bikit ribet aja.. Sabar mba.. sabar mba.. ada kangmas kok di sini..hehe.

Yah itulah sekelumit kemungkinan reaksi atas diterbitkannya PER-14/PJ/2013, bermacam-macam reaksinya, why..why yang lain… Hal ini juga terlihat ketika kami mensosialisasikan peraturan ini ke Wajib Pajak pada Selasa tanggal 7 Januari 2014 kemarin. Hal lain yang masih ingat ketika ada yang mempertanyakan kenapa ketentuan ini berlaku untuk pembetulan, dengan demikian berlaku surut.

Sebenarnya saya sendiri tidak tau pastinya, karena saya bukan pembuat undang-undang… loh emang siape lu..hehe. Namun berdasarkan hasil penerawangan saya, dan hasil pertapaan saya… nah loh.. nah loh ini pegawai pajak apa ahli nujum..hehe.  Mengenai kenapa ketentuan berlaku surut hal ini mungkin belum terlihat untuk saat ini. Wah bener nih ahli nujum bisa tau masa depan..hehe. Bukan begitu, begini ketika pembetulan di waktu yang dekat mungkin tidak masalah tetapi bagaimana nanti pembetulan masa November 2013 dan sebelumnya jika dilakukan 4 atau 5 tahun lagi kan repot tuh harus mencari spt yang berlaku pada saat itu, nah ketentuan ini memudahkan sehingga Wajib Pajak tidak perlu repot-repot mencari formulir spt yang lama. Bagaimana? betul kan ?

Menurut saya perubahan fomulir SPT PPh 21 ini mengembalikan ruh-nya PPh Pasal 21 bahwa PPh Pasal 21 adalah kewajiban masa bukan kewajiban tahunan.  Klu itu sebenernye udah tau sih, tapi apaan hubungannye ye ? Nah itu dia… Perubahan yang paling mendasar di formulir yang baru dari yang sebelumnya salah satunya adalah adanya kewajiban merinci nama-nama pegawai/penerima pensiun yang penghasilannya di atas PTKP dengan mencantumkan nama, NPWP, penghasilan bruto, dan PPh Pasal 21 terutang pada setiap bulannya, dengan demikian akan terlihat PPh Pasal 21 yang disetorkan setiap bulannya sudah sesuai perhitungan atau belum. Dengan demikian sebenarnya kalau mau dilihat positifnya, hal ini berdampak baik bagi perusahaan atau bagian payroll karena peluang untuk menahan-nahan pajaknya karyawan sampai akhir tahun tidak ada lagi. Bukan begitu ?

Perubahan mendasar yang lain adalah adanya kewajiban mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk WNI dan Nomor Pasport untuk WNA pada setiap bukti pemotongan PPh Pasal 21/26. Nah lo yang ini untuk apa ? kayaknya kantor pajak iseng amat sih kan susah minta fotokopi KTP pegawai.. :( Nah untuk yang ini bukan iseng doangan, ini bisa membantu Wajib Pajak loh.. Kok bisa, yang bener ?? Bener dong, dengan memberikan identitas yang valid jika ada pegawai yang bermasalah, misalnya extrimnya melarikan uang perusahaan maka bisa langsung ditelusuri keberadaannya.  Iya kan ..hehe. Lagian..lagian kan ga perlu panjang lembar minta dari pegawai, cuma bilang ktp/paspor  diperlukan  untuk pelaporan pajak. Dan kalau diterawang lebih jauh lagi, ada manfaat lain lagi loh.. Ini bisa membantu kementerian dalam negeri mendorong WNI agar segera memiliki KTP dan kementerian luar negeri/imigrasi  membantu agar tidak ada lagi pendatang yang tidak memiliki paspor.

Nah ini perubahan yang kemunginan banyak pendukungnya kaum hawa terutama ibu-ibu.. O gitu, kenapa begitu ? Karena nih di formulir 1721 A1 atau 1721 A2 tidak lagi dicantumkan status kawin hanya dicantumkan status PTKP sehingga buat ibu-ibu yang sudah berkeluarga tidak terlihat lagi karena yang terlihat hanya status PTKP yakni TK/0 sama dengan yang statusnya single. he..he..

Ada pun perubahan lain misalnya dipisahkannya kolom penerima uang pensiun sekaligus dengan penerima pesangon sekaligus hal ini menurut saya, dari sisi positif sekali lagi menghindarkan wajib pajak agar tidak keliru menafsirkan mana yang dimaksud uang pensiun dan mana yang dimaksud pesangon, hal ini  karena perlakuan tarif untuk pensiun dan pesangon berbeda.

Perubahan berikutnya yakni perubahan bukti potong 1721 A1, yang pertama untuk biaya jabatan tidak dipisah kan lagi seperti dulu yaitu biaya jabatan untuk penghasilan rutin dan biaya jabatan untuk penghasilan tidak rutin. Hal ini dilakukan kemungkinan menurut saya adalah agar wajib pajak tidak menjadi salah tafsir bahwa biaya jabatan maksimal itu bukan untuk masing-masing namun adalah  jumlah keduanya, bener ga kemarin masih ada yang bertanya-tanya kan ? Yang kedua adalah dihilangkan uraian PPh Pasal 21 yang kurang/(lebih dibayar) hal ini sekali lagi menurut penerawangan saya dikarenakan begitu banyak pertanyaan payroll atau pegawai yang mempertanyakan PPh 21 yang kurang/(lebih) dibayar ini apakah posisi setelah dibayarkan gaji desember atau sebelumnya, sehingga diperjelas bahwa PPh Pasal 21 yang telah dipotong/dilunasi adalah PPh 21 selama setahun yang bersangkutan bekerja.

Lalu perubahan lain lagi adalah dimasukan kembali bukti pemindahbukuan sebagai bukti pelunasan hal ini meluruskan pemahaman kita bahwa dimungkin kan kok pemindahbukuan PPh Pasal 21 tetapi bukan karena kelebihan pemotongan loh tetapi karena kesalahan setornya atau dari pemindahbukuan pajak lain.

Perubahan yang terakhir, seingat saya ya.. kalau salah tolong diingati yah.. ga menggigit kok..hehe. Yaitu dibakukannya form Daftar Biaya, kalau hal ini menurut saya niatnya baik loh menyadarkan wajib pajak sebenarnya ada kewajiban yang belum dilaksanakan  buat wajib pajak yang tidak wajib SPT Tahunan yakni Daftar Biaya. Karena diketentuan sebelumnya form ini belum ada bantuk bakunya. Jadi ada warning, kalau ada formnya oh ya form ini belum diisi yah.. begitu…

Ok deh sip, mudah-mudahan mba ga bete lagi..

Nah loh mba siapa? mba yang mana?

Kan cuma cerita doangan..hehe

Ditulis dalam eSPT, e-Filing, eNPWP, dan e-Registration, PPh Pasal 21/26 | Dengan kaitkata: , | 13 Comments »

Slide SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2014

Posted by Faisal Abet pada 11 Desember 2013

Sejak terbitnya PER-14/PJ/2013 sebenarnya sudah tahu sedikit sih tentang perubahan formulir SPT PPh Pasal 21 dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut dengan form SPT PPh Pasal 21 yang saat ini dipakai sesuai PER-32/PJ/2009, namun setelah membaca slide dari P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak ternyata baru menyadari bahwa perubahan tidak hanya di beberapa point saja kemudian penasaran akhirnya dibaca lagi ketentuannya dan akhirnya sedikit diedit slide tersebut. Untuk itu dengan menshare slide ini saya berharap Bapak/Ibu lebih mudah memahami perubahan ketentuan SPT PPh Pasal 21 yang baru.

  1. Slide Sos PER-14.2013 (03-01-2014)
  2. Contoh Kertas Kerja PPh Pasal 21 (05-02-2014, penjelasan pembuatan file csv bulanan di sheet BACA)
  3. Video Simulasi eSPT PPh Pasal 21 Full File (03-01-2014), file video dipecah:

eSPT PPh Pasal 21 sesuai PER-14/PJ/2013 dapat diminta ke KPP terdekat mulai 13 Desember 2013

eSPT PPH Pasal 21

Ditulis dalam eSPT, e-Filing, eNPWP, dan e-Registration, PPh Pasal 21/26 | Dengan kaitkata: | 24 Comments »

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 773 pengikut lainnya.