Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Archive for the ‘PPh Pasal 23/26’ Category

Tulisan tentang PPh Pasal 23/26

Perbedaan Gross Up

Posted by Faisal, S.Mn. pada 21 September 2012

Ada beberapa permasalahan yang menyebabkan wajib pajak dalam menghtung pajak menggunakan metode gross up, antara lain pihak penerima penghasilan menginginkan nilai yang diterimanya adalah nilai bersih, bisa juga terjadi karena wajib pajak memberikan fasilitas kepada karyawannya dengan tunjangan PPh yang sama besarnya dengan PPh Pasal 21 terutang.

Namun diluar permasalahan  tersebut sebenarnya ada pengaruh ke pencatatan akuntasi dan perpajakannya. Kenapa begitu ? dengan menggunakan metode gross up secara sengaja atau tidak sengaja sebenarnya muncul akun baru atau akun bayangan yakni tunjangan PPh, karena bisa jadi biaya ini sebenarnya tidak ada atau ada namun nilainya tidak sebesar menggunakan metode gross up.   Hal ini timbul karena sesuai ketentuan perpajakan pajak penghasilan tidak dapat dibiayakan/dibebankan (Pasal 9 ayat (1) huruf h  UU PPh No. 36 tahun 2008) . Dengan kondisi ini maka perhitungan pajak yang digross up akan memperbesar biaya yang dibebankan oleh perusahaan, ilustrasinya sebagai berikut :

PT A membayar seorang tenaga ahli berNPWP  sebesar Rp 100.000.000,00 maka jika tanpa metode gross up PT A cukup membayar Rp 97.500.000,00 kepada tenaga ahli dan menyetorkan pajak yang dipotong sebesar Rp 2.500.000,00 namun jika menggunakan metode gross up maka yang dibayarkan ke tenaga ahli penuh sebesar Rp 100.000.000,00 selain itu perusahaan juga menyetorkan PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong sebesar Rp 2.941.176,00 sehingga secara akuntansi biaya tenaga ahli bertambah dari seharusnya Rp 100.000.000,00 menjadi Rp 105.882.353,00

Untuk itu sebaiknya menurut saya metode gross up tidak digunakan karena pengeluaran kas perusahaan menjadi lebih tinggi dari seharusnya dan otomatis mempengaruhi performa perusahaan karena laba perusahaan menjadi terkoreksi.

Posted in PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 4 ayat (2) | Dengan kaitkata: | 6 Comments »

Jasa Outsorching dari Sudut Pandang Pajak

Posted by Faisal, S.Mn. pada 3 Agustus 2012

Pada awalnya kita mengenal jasa rekruitmen tenaga kerja kemudian berkembang menjadi jasa outsorching, hal ini bisa jadi disebabkan perusahaan saat ini tidak mau repot lagi mengurusi masalah pencarian pegawai, kualitas pegawai sesuai kompetensinya, dan mungkin sampai tanggung jawab ke karyawan itu sendiri. Nah apa yang saya bahas kali ini tidak ada kaitannya dengan pegawai yang dioutsorchingkan.

Ok kita lanjut, pengenaan pajak untuk jasa outsourcing dikenakan hanya kepada dua belah pihak yakni pemberi jasa ousourcing dan pemakai jasa outsourching, untuk PPh Pasal 23 dikenakan kepada Pemberi Jasa Outsourching  sedangkan PPN dikenakan kepada Pemakai Jasa Outsourching.

Nah sekarang kita bahas satu-satu, pertama dari sudut padang PPh Pasal 23. Di PPh Pasal 23 atas pemberian jasa merupakan obyek PPh Pasal 23. Pada dasarnya obyek PPh Pasal 23 dikenakan dari nilai jasa/fee yang diterima penyedia jasa outsourching namun jika penyedia jasa outsourching tidak dapat memisahkan dalam invoice ke pemakai jasa konstruksi antara nilai jasa/fee yang diterima dengan upah/gaji yang diberikan. Namun demikian jangan kuatir kalau pun dikenakan atas nilai keseluruhan karena PPh Pasal 23 adalah kredit pajak bagi penyedia jasa outsorching maka jika PPh Pasal 23 lebih besar dipotong maka dapat mengakibatkan SPT Tahunan PPh Badan menjadi lebih bayar dan lebih bayar ini akan dikembalikan ke perusahaan penyedia jasa outsourching yang prosesnya dilakukan oleh KPP dimana penyedia jasa outsourching ini terdaftar.

Sekarang kita lihat jasa outsourching dari sisi PPN, seperti saya sampaikan di atas PPN dikenakan pada pengguna jasa outsorching namun demikian sesuai ketentuan UU PPN No. 42 tahun 2009 jasa tenaga kerja dalam hal hanya jasa prekrutan pegawai atau penyedia jasa outsourching tidak bertanggungjawab terhadap hasil kerja pegawaidan tidak membayarkan gaji ke pegawai dimaksud maka atas jasa tersebut tidak dikenakan PPN hal ini diperjelas lagi dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 83/PMK.03/2012. Lalu jika dikenakan PPN.

Lalu jika jasa outsourching dikenakan PPN dari nilai manakah dikenakan ? Pada dasarnya nilai PPN dikenakan dari nilai pembayaran atau nilai penggantian tetapi diketentuan PMK no. 83/PMK.03/2012 ini diselaraskan dengan ketentuan tentang pengenaan PPh Pasal 23 atas jasa outsourching yakni jika dalam invoice yang diajukan oleh penyedia jasa outsorching memisahkan antara fee atas jasa dengan gaji pegawai maka yang dikenakan PPN hanya atas nilai jasanya saja (lain hal jika ada unsur jasa lain atau material di dalamnya maka unsur jasa lain dan material ini tetap dikenakan PPN) dengan demikian apabila dalam invoicenya tidak dapat dipisahkan fee atas jasa dengan gaji pegawai maka yang dikenakan PPN  atas seluruh tagihan dalam invoice.  Namun jangan kuatir kalau pun dikenakan PPN atas nilai keseluruhannya tetapi karena  PPN atas jasa outsorching ini merupakan pajak masukan bagi pengguna jasa out sorching maka jika terjadi kelebihan PPN-nya dapat dimintakan kembali melalui mekanisme restitusi yang akan diproses KPP dimana pengguna jasa outsorching ini terdaftar.

Posted in PPh Pasal 23/26, PPN/PPnBM | Dengan kaitkata: , | 19 Comments »

Pindah KPP Nih !

Posted by Faisal, S.Mn. pada 30 Maret 2012

Telah diterbitkan keputusan tentang perpindahan Wajib Paka melalaui Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-26/PJ/2012 dan KEP-27/PJ/2012 yang berlaku mulai 01 April 2012. Setiap kebijakan ternyata memang ada yang pro dan kontra begitu pun Wajib Pajak ada yang senang atau pun yang tidak dengan ditetapkan sebagaiWajib Pajak yang dipindahkan tempat terdaftarnya secara jabatan.

Beberapa ketentuan dalam PER-6/PJ/2012 dan lampiran XIIyang perlu diketahui bagi Wajib Pajak yang dipindahkan yang perlu diketahui :

  • Formulir Perpajakan Selain Faktur Pajak dan Bukti Pemotongan/ Pemungutan.
    1. Wajib Pajak wajib menggunakan Formulir Perpajakan Baru.
    2. Wajib Pajak masih dapat menggunakan Formulir Perpajakan Lama setelah diberlakukannya Surat Keterangan Terdaftar, sampai dengan Formulir Perpajakan Lama tersebut habis atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SMT.
    3. Penggunaan Formulir Perpajakan Lama sebagaimana dimaksud pada butir A angka 2 dilakukan dengan mengganti kode KPP pada NPWP yang tertera dalam Formulir Perpajakan Lama.
    4. Penggantian kode KPP pada NPWP sebagaimana dimaksud pada butir A angka 3 dilakukan dengan menambahkan kode KPP Baru di atas atau di bawah kode KPP Lama dengan mencoret kode KPP lama pada NPWP yang tercantum dalam seluruh lembar SPT sedemikian rupa sehingga Kode KPP Lama masih tetap dapat terbaca.
  • Faktur Pajak
    1. Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan NPWP KPP Baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melanjutkan nomor urut Faktur Pajak Lama.
    2. Pengusaha Kena Pajak masih dapat menggunakan formulir Faktur Pajak Lama paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SMT.
    3. Penggunaan formulir Faktur Pajak Lama sebagaimana dimaksud pada butir B angka 2 dilakukan dengan cara menambahkan kode KPP Baru di atas atau di bawah kode KPP Lama pada kolom NPWP Lama dengan cara ditulis sedemikian rupa tanpa coretan atau koreksi apapun yang dapat mengakibatkan Faktur Pajak menjadi cacat.
    4. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak atau diterima oleh Pengusaha Kena Pajak dari penjual sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal SMT dan masih menggunakan NPWP Lama, tetap dianggap sah sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bagi pembeli yang menggunakan Faktur Pajak tersebut tetap dapat mengkreditkan PPN yang tercantum pada Faktur Pajak tersebut sepanjang memenuhi ketentuan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
  • Bukti Pemotongan/Pemungutan
    1. Penggunaan formulir Bukti Pemotongan/Pemungutan yang telah dicetak dan belum digunakan serta penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan oleh Wajib Pajak sebagai pemotong/pemungut pajak, diatur sebagai berikut:
      1. Wajib Pajak masih dapat menggunakan formulir Bukti Pemotongan/Pemungutan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SMT.
      2. Penggunaan formulir Bukti Pemotongan/Pemungutan tersebut dilakukan dengan cara menambahkan kode KPP Baru, di atas atau di bawah kode KPP Lama pada kolom NPWP Lama pemotong pajak, dengan cara diketik tanpa coretan atau koreksi apapun.
    2. Bukti Pemotongan/Pemungutan atas objek pemotongan dan pemungutan PPh oleh yang masih menggunakan NPWP Lama, baik yang diterbitkan sebagai Wajib Pajak pemotong pajak maupun Wajib Pajak yang dipotong pajak, tetap dianggap sah sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal SMT.

Pengguna eSPT

Bagi yang menggunakan eSPT silahkan langsung mengubah kode KPP lama menjadi kode KPP Baru, diubah di profile wajib pajak namun bagi kode KPP yang belum ada di database eSPT agar menambahkan dahulu di di menu utility referensi Kantor Pelayanan Pajak(KPP). Untuk eSPT Tahunan Badan silahkan menggunakan eSPT Tahunan Badan 2010 atau menambahkan database baru seperti penggunaan eSPT untuk beberapa NPWP.

Posted in eSPT, e-Filing, eNPWP, dan e-Registration, PPh Pasal 23/26, PPN/PPnBM | Dengan kaitkata: , | 8 Comments »

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 790 pengikut lainnya.