Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Archive for the ‘PPh Pasal 4 ayat (2)’ Category

Tulisan tentang PPh Pasal 4 ayat (2) antara lain jasa konstrukais, pengalihan tanah bangunan, bunga deposito, sewa tanah dan/atau bangunan

Perbedaan Gross Up

Posted by Faisal, S.Mn. pada 21 September 2012

Ada beberapa permasalahan yang menyebabkan wajib pajak dalam menghtung pajak menggunakan metode gross up, antara lain pihak penerima penghasilan menginginkan nilai yang diterimanya adalah nilai bersih, bisa juga terjadi karena wajib pajak memberikan fasilitas kepada karyawannya dengan tunjangan PPh yang sama besarnya dengan PPh Pasal 21 terutang.

Namun diluar permasalahan  tersebut sebenarnya ada pengaruh ke pencatatan akuntasi dan perpajakannya. Kenapa begitu ? dengan menggunakan metode gross up secara sengaja atau tidak sengaja sebenarnya muncul akun baru atau akun bayangan yakni tunjangan PPh, karena bisa jadi biaya ini sebenarnya tidak ada atau ada namun nilainya tidak sebesar menggunakan metode gross up.   Hal ini timbul karena sesuai ketentuan perpajakan pajak penghasilan tidak dapat dibiayakan/dibebankan (Pasal 9 ayat (1) huruf h  UU PPh No. 36 tahun 2008) . Dengan kondisi ini maka perhitungan pajak yang digross up akan memperbesar biaya yang dibebankan oleh perusahaan, ilustrasinya sebagai berikut :

PT A membayar seorang tenaga ahli berNPWP  sebesar Rp 100.000.000,00 maka jika tanpa metode gross up PT A cukup membayar Rp 97.500.000,00 kepada tenaga ahli dan menyetorkan pajak yang dipotong sebesar Rp 2.500.000,00 namun jika menggunakan metode gross up maka yang dibayarkan ke tenaga ahli penuh sebesar Rp 100.000.000,00 selain itu perusahaan juga menyetorkan PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong sebesar Rp 2.941.176,00 sehingga secara akuntansi biaya tenaga ahli bertambah dari seharusnya Rp 100.000.000,00 menjadi Rp 105.882.353,00

Untuk itu sebaiknya menurut saya metode gross up tidak digunakan karena pengeluaran kas perusahaan menjadi lebih tinggi dari seharusnya dan otomatis mempengaruhi performa perusahaan karena laba perusahaan menjadi terkoreksi.

Posted in PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 4 ayat (2) | Dengan kaitkata: | 6 Comments »

Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

Posted by Faisal, S.Mn. pada 1 Juni 2012

Banyak loh sebenarnya bidang usaha ini dari kos-kosan, kontrakan, sewa petakan/kaki lima, sewa ruko, sampe apartement.. hehehe. Kalau dari sisi perpajakan bagaimana sih perlakukannya ? Pada kesempatan ini ijinkan saya meilihat aspek perpajakan hanya dari sisi pajak penghasilannya (PPh) saja, apabila diperlukan kita akan bahas aspek perpajakan dari PPN-nya. Perlakuan perpajakan bisa dilihat dari dua sisi, yang pertama kita bahas dulu dari sisi pemilik tempat/yang menyewakan  tapi sebelum itu  kita mulai dulu dasar hukumnya, yakni :

  1. UU PPh nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU PPh nomor 36 tahun 2008.
  2. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1996 sebagaimana telah diubah terakhir dengan  PP No. 5 tahun 2002;
  3. Keputusan Menteri Keuangan nomor 394/KMK.04/1996 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KMK no. 120/KMK.03/2002
  4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 227/PJ/2002

lalu kita masuk ke ruang lingkup sewa tanah dan/atau bangunan yakni persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri.

Jika begitu apa yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak(DPP)nya ? yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah nilai bruto dari nilai transaksinya, yang menjadi pengertian nilai brutonya adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanaan dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan.

Sudah jelas kan ? yang terakhir adalah tarifnya.. jadi tarif PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh untuk sewa tanah bangunan sesuai PP nomor 5 tahun 2002 adalah 10% sehingga perhitungannya untuk mendapatkan nilai PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan adalah :

DPP x 10%

Nah sekarang baru kita lihat aspek perpajakan dari pihak pemilik tempat(yang menyewakan). PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh atas sewa tanah dan/atau bangunan pada dasarnya adalah dipotong oleh pemberi penghasilan atau penyewa sehingga yang menyewakan (pemilik tempat/gedunng) seharusnya menerima bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) pada saat pembayaran atau pada saat seharusnya terutang PPh Pasal 4 ayat (2). Dengan demikian nilai yang diterima  yang menyewakan(pemilik tempat/gedung) adalah nilai bersihnya.

Namun demikian jika penyewa tidak memiliki NPWP atau kedudukannya lebih rendah dari yang menyewakan, misalnya yang menyewakan berbentuk badan hukum seperti PT, CV, dan BUT sedangkan yang menyewa adalah perorangan maka pelunasan PPh Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan penyetoran sendiri oleh yang menyewakan dengan menggunakan SSP yang penyetorannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari saat dibayarkan nilai sewa atau pada saat seharusnya terutangnya sewa.

Sekarang yang terakhir dari sisi yang menyewakan mengenai kewajiban pelaporannya bagaimana ? Kewajiban pelaporannya ada dua, ketika yang menyewakan diposisi yang dipotong maka kewajiban pelaporannya ada pada SPT Tahunan PPh Badan/Orang Pribadi. Bukti potong yang diterima wajib dilampirkan pada SPT Tahunan tersebut dan yang kedua jika pada posisi melakukan penyetoran sendiri maka yang menyewakan wajib menyampaikan SPT PPh Pasal 4 ayat setiap bulannya jika terjadi pembayaran atau pada saat sewa seharusnya terutang yang disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Perlu juga diketahui karena penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan adalah salah satu dari obyek PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang merupakan PPh final maka jika yang menyewakan (penerima penghasilan) memiliki penghasilan lain yang dikenakan PPh tidak final maka pembukuan wajib dipisah sedangkan jika yang menyewakan (pemilik tempat/gedung) penghasilannya semata-mata dari sewa tanah dan/atau bangunan ini maka tidak perlu menyetorkan PPh Pasal 25.

Akhirnya sekarang kita melihat aspek perpajakan dari sisi penyewa, kembali seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya pada dasarnya pelunasan PPh Pasal 4 ayat (2) sewa tanah dan/atau bangunan adalah dengan cara pemotongan, untuk itu penyewa sebagai pemotong pajak wajib memotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan dari penghasilan yang dibayarkan ke yang menyewakan (pemilik tempat/gedung)  dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), bukti pemotongan dibuat pada saat pembayaran atau pada saat sewa tanah dan/atau bangunan terutang, mana yang terlebih dahulu, atas PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang ini wajib disetorkan oleh penyewa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari saat pembayaran atau saat nilai sewa terutang (mana yang terjadi lebih dahulu).

Lalu bagaimana kedudukan penyewa yang kedudukannya lebih rendah dari yang menyewakan? Karena jika penyewa kedudukan lebih rendah dari yang menyewakan maka penyewa bukan pada posisi pemotong pajak, untuk itu nilai yang dibayarkan ke yang menyewakan (pemilik tempat/gedung) adalah nilai keseluruhan tanpa dipotong PPh Pasal 4 ayat (2).  Sehingga penyewa tidak mempunyai kewajiban memotong PPh Pasal 4 ayat (2) namun demikian untuk meyakinkan dalam kondisi ini sebaiknya apabila menggunakan perjanjian maka perlu dicantumkan kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2) adalah kewajiban yang menyewakan.

Oh iya satu lagi terakhir.. hehehe..

Mengenai kawajiban pelaporan hanya bagi penyewa yang kedudukannya sebagai pemotong pajak maka atas bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang sudah dibuat wajib dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat(2) masa tersebut dan disampaikan ke KPP terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Oke deh, kita sudah membahas pengertian sewa, DPP, nilai bruto, formula perhitungan, aspek PPh dari sisi yang menyewakan dan aspek PPh dari penyewa.. Akhirnya semoga dapat dipahami dan dimengerti dan apabila ada yang belum dipahami mari kita diskusikan bersama.. Mangga atuh.. ^_^

Untuk memperjelas berikut handout bahan presentasinya

Posted in PPh Pasal 4 ayat (2) | Dengan kaitkata: , , , | 88 Comments »

Bagi Hasil atau ??

Posted by Faisal, S.Mn. pada 15 Desember 2010

Dalam dunia bisnis istilah ini sebenarnya sudah tidak asing lagi, ya bagi hasil.. Yakni membagi hasil dari usaha yang dilakukan, namun entah penafsiran ini yang semakin meluas atau sengaja dikaburkan.

Di dunia perpajakan sendiri istilah bagi hasil sudah cukup dikenal yakni Join Operation (JO), di bidang pertambangan migas, pertambangan lainnya, bank syariah, dan kerja sama operasi (KSO) di PT. Telkom.

Atas beberapa kasus yang terungkap yang menurut pihak tertentu termasuk kriteria bagi hasil, yakni :

  1. Pihak A mempunyai Ruko danPihak  B ingin membuka usaha, B ingin menggunakan ruko A maka dibuatlah kesepakatan bagi hasil. B harus menyerahkan setiap bulan 10% dari omzet perbulan namun apabila nilainya dibawah Rp. 500.000,- maka nilai yang diberikan ke A adalah Rp. 500.000,-
  2. A pemegang merk “TOP” karena tidak memilki modal maka menyerahkan hak merk ke B, atas ini disepakati bagi hasil A akan diberikan 10% dari omzet setahun.
  3. A memiliki lahan sedangkan B adalah kontraktor maka disepakati A akan diberikan bagi hasil 40% dari nilai jual.
  4. A memilki kendaraan sedangkan B memiliki usaha maka disepakati bagi hasil 15% dari omzet setiap bulannya .

Bagaimana menurut Anda ?

Nah mari kita bahas kasus perkasus, untuk kasus pertama menurut saya esensinya adalah B menyewa ruko kepada A, kasus kedua B menggunakan lisensi B, kasus ketiga adalah jual beli tanah, dan kasus ke empat adalah sewa kendaraan. Namun hanya saja cara pembayarannya saja dilakukan dengan cara bagi hasil.

Untuk dapat menerapkan ketentuan perpajakan yang tepat untuk itulah dilihat dari esensi transaksi yag terjadi sehingga untuk kasus di atas ketentuan yang tepat untuk kasus pertama sewa tanah dan/atau bangunan, kasus kedua adalah pemakaian lisensi/royalti, kasus ketiga pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan yang ke empat adalah sewa aktiva.

Dan pada akhirnya jika kasusnya dilihat seperti ini maka menurut saya belum perlu ketentuan/peraturan tersendiri mengenai ketentuan bagi hasil atas contoh kasus di atas.

Posted in PPh Pasal 4 ayat (2) | Dengan kaitkata: , , , , , | 6 Comments »

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 790 pengikut lainnya.