Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Info

Tarif lebih tinggi, mulai 01 Januari 2009 bagi karyawan atau Orang Pribadi yang belum memiliki NPWP akan dikenakan tarif PPh Pasal 21 lebih tinggi 20% sedangkan bagi rekanan yang juga belum memiliki NPWP akan dikenakan tarif  PPh Pasal 22 dan 23 100% lebih tinggi sesuai UU PPh No. 36 tahun 2008-lihat pokok pokok perubahan UU PPh (ulasan).
Jatuh Tempo Penyetoran/Pelaporan, iika pelaporan dan/atau penyetoran jatuh tempo pada hari libur, sabtu, minggu, atau cuti bersama maka penyetoran dan pelaporannya dimundurkan ke hari kerja berikutnya (Dasar hukum PMK-184 tahun 2007, ada di kolom peraturan)

Penghitungan PPh 21 Expatriat Tidak Genap Setahun, bagi karyawan yang tidak genap setahun dibedakan antara Tenaga Kerja Asing (WNA > 183 hari) dengan Tenaga Lokal (WNI) yang benar-benar baru bekerja atau berhenti namun tidak meninggalkan Indonesia, untuk Tenaga Kerja Asing karena yang bersangkutan berada di Indonesia tidak genap setahun sedangkan PTKP adalah PTKP setahun maka atas bulan-bulan yang bersangkutan tidak berada di Indonesia maka yang bersangkutan tidak berhak menikmati PTKP. Karena pengenaan PTKP setahun maka atas penghasilan teratur yang diterimanya di Indonesia disetahunkan (dikalikan 12) setelah itu baru dapat dikurangi PTKP setahun maka didapatlah Penghasilan Kena Pajak disetahunkan lalu dikalikan tarif Pasal 17 UU PPh maka didapatlah PPh Pasal 21 disetahunkan. Untuk mendapatkan PPh 21 atas penghasilan teratur yang diterima di Indonesia maka atas PPh Pasal 21 disetahunkan dikalikan proporsi berapa bulan yang bersangkutan menerima penghasilan di Indonesia dalam satu tahun kalender.

Syarat Perubahan data NPWP (Nama, alamat, dan pengajuan PKP),

  1. Mengisi formulir perubahan data (formulirnya ada di kolom download)
  2. Fc. Kartu NPWP
  3. Fc. Surat Keterangan Terdaftar
  4. Fc. SIUP & TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
  5. Fc. Akta Perubahan yang terakhir
  6. Fc.  KTP & KK Direktur
  7. Fc. Surat Keterangan Domisili
  8. Foto dan denah lokasi (bagi pengajuan PKP)

Syarat NPWP karyawan secara kolektif,

  1. Surat Pengantar dari perusahaan
  2. Fc. KTP karyawan
  3. Daftar rekapitulasi karyawan (print out dari eNPWP) ditandatangi pimpinan
  4. Softcopy file ’NPWP Perusahaan’pekerja .xml dan ‘NPWP Perusahaan’pk.xml

Aplikasi eNPWP yang digunakan saat ini adalah eNPWP Net.2.01 (software ada di kolom download) atau bisa di dapatkan di kantor pajak tempat terdaftar secara gratis dengan membawa flashdisk (ukuran file 41,8 MB) untuk dikopikan ke dalam flashdisk. Wajib Pajak harus mengupdate tabel wilayah dan tabel kpp agar data di Wajib Pajak singkron dengan data di sistem DJP.(update ada di kolom download)

Ganti Bukti Potong, jika terjadi kekeliruan penerbitan bukti potong, maka batalkan bukti potong lama dengan cap dibatalkan dan terbitkan bukti potong baru dengan tanggal yang sama seperti bukti potong yang keliru kemudian buat pembetulan SPT Masa PPh(seperti pembetulan SPT Masa umumnya) namun harus melampirkan surat pernyataan bermaterai dari pihak yang dipotong(rekanan) yang menyatakan bahwa mengetahui adanya pembatalan dan /atau penggantian bukti potong. Contoh Surat Pernyataan Ganti Bukti Potong

Permohonan pemindahbukuan (Pbk) SSP dan Bukti Pbk, dengan syarat sebagai berikut :

  1. Surat permohonan Pbk, Contoh Surat Permohonan Pbk
  2. Melampirkan SSP lembar pertama asli/Bukti Pbk asli
  3. Untuk kesalahan pencantuman NPWP & Nama WP melampirkan surat pernyataan dari NPWP & Nama WP yang tercantum dalam SSP yang menyatakan bahwa SSP tersebut seharusnya bukanlah setoran pajaknnya, Contoh Surat Pernyataan Salah Setor
  4. Kesalahan setoran oleh Pemungut dilakukan oleh pemungut bukan oleh pihak yang dipungut(rekanan)

Pengurangan angsuran :

  1. Tahun pajak yang diajukan pengurangan angsuran telah dijalani paling tidak tiga bulan
  2. Melampirkan laporan keuangan realisasi dan proyeksi dari tahun pajak yang diajukan
  3. Surat permohonan memuat alasan pengurangan angsuran disertai perhitungan angsuran seharusnya menurut WP dan dilampiri dokumen pendukung
  4. Surat diajukan ke Kepala Kantor tempat WP terdaftar

Permohonan Keberatan Ketetapan Pajak/Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi atas Ketetepan Pajak:

  1. Satu surat untuk satu ketetapan
  2. Diajukan paling lambat tiga bulan sejak tanggal ketetapan pajak
  3. Menggunakan bahasa Indonesia
  4. Memuat alasan permohonan keberatan disertai dokumen pendukung
  5. Memuat perhitungan menurut Wajib Pajak

================================================

Permasalahan  eSPT

1. Nilai Bukti potong tidak sama dengan daftar Bukti Potong dan SPT Induk (eSPT Masa PPh)

Ekspor data bukti potong yang telah dientri di eSPT kemudian hapus data bukti potong yang ada dieSPT kemudian impor balik ke eSPT nah data yang gagal diimpor itulah yang tidak masuk kedalam rekap daftar bukti potong yang otomatis juga tidak masuk ke SPT Induk, maka dientry ulang bukti potong yang gagal diimpor

2. Halaman SPT tercetak menjadi dua halaman dimana seharusnya satu halaman

eSPT disetting dalam kertas format folio (8,5 x 13 in) bukan Legal(8,5 x 14 in) maka carilah printer yang ada pilihan kertas ukuran folionya biasanya diprinter disebutkan 8.5×13 atau folio atau german std fanfold, atau dengan cara menambah ukuran kertas, untuk penambahan ukuran kertas pilih dalam satuan milimeter untuk folio ukurannya 215 x 330 mm(Klik di sini)

3. Tidak bisa ubah kode KPP

WP berpindah tempat terdaftar sementara sebelumnya sudah menggunakan eSPT ingin tetap menggunakan eSPT yang lama, pada saat mengubah kode KPP pada eSPT tidak dapat dilakukan hal ini terjadi karena nama KPP baru belum ada di database eSPT maka gunakanlah aplikasi insert KPP (ada pada kolom download) untuk menambahkan data KPP yang baru

4. Pindah tempat terdaftar dan menggunakan nomor urut dari awal lagi di pertengahan tahun

Klu Anda masih menggunakan nomor seri faktur pajak KPP lama pada faktur pajak keluaran maka janganlah Anda mengubah kode KPP baru pada informasi profile, kode KPP diubah ketika ada mau melaporkan data eSPT ke KPP baru (Klu hal ini diabaikan Anda tidak bisa menggunakan faktur pajak baru ketika nomor urut sama dengan nomor urut faktur pajak KPP lama sehingga ada komentar Nomor Faktur Sudah Ada)

5. Nomor faktur sudah ada

Jika hal pada point 4 tersebut terlanjur terjadi sebagai contoh WP pindah terdaftar April 2008 sudah melapor di KPP Baru namun nomor seri faktur pajak masih dipakai nomor seri lama sedangkan nomor seri baru baru dipakai pada tanggal 01 Juni 2008 maka faktur pajak keluaran masa April & Mei 2008 walaupun nomor seri KPP lama namun dibaca eSPT sebagai yang baru, solusinya ekspor data faktur pajak keluaran masa April & Mei 2008, catat faktur pajak sederhana, penyerahan tidak terhutang, dan kompensasi dari masa sebelumnya dari spt masa PPN masa April s.d. masa September 2008 (asumsi kejadian di masa September), hapus faktur pajak keluaran masa April & Mei 2008 kemudian hapus spt dari masa April s.d. Agustus 2008 kemudian ubah kode KPP ke kode KPP lama kemudian impor kembali data faktur pajak keluaran yang tadi telah diekspor  ke eST PPN kemudian posting masa April & Mei 2008 dan entrykan kembali total faktur pajak sederhana, penyerahan tidak terhutang, dan kompensasi dari masa sebelumnya yang telah dicatat lalu ubah kembali kode KPP ke kode KPP Baru trus posting kembali kembali satu-satu dan entrykan kembali total faktur pajak sederhana, penyerahan tidak terhutang, dan kompensasi dari masa sebelumnya yang telah dicatat masa pajak Juni s.d. Agustus 2008 selesai dech. eSPT siap digunakan kembali…  :)

6. Data Faktur Pajak yang diganti tidak hilang

Terjadi seperti ini adalah WP yang mengalami masa transisi perpindahan seperti point no. 5 di atas, dimana faktur pajak yang diganti adalah faktur pajak yang diterbitkan masih menggunakan kode KPP lama, solusinya adalah pada saat perekaman Faktur Pajak Pengganti ubah dulu kode KPP ke kode KPP lama dan ubah kembali ke kode KPP baru ketika sudah selesai merekamnya.

7. Anda menangani pajak beberapa perusahaan dalam satu group (eSPT Masa PPh)

Anda ingin memakai satu eSPT untuk beberapa perusahaan, gunakanlah aplikasi Hapus Registry (ada di kolom download) kopikan beberapa database baru ke dalam folder database eSPT Masa PPh kemudian ubah koneksi ODBCnya ke database yang baru tersebut, jalankan aplikasi Hapus Registry baru kemudian membuka eSPT dan memasukan kode aktivasi perusahaan baru, demikian seterusnya

Untuk eSPT masa PPh untuk membuka database perusahaan lain Anda harus mengubah setting ODBCnya dulu ke keperusahaan lain baru bisa connect to database perusahaan lain sedangkan pada eSPT PPN 1107 Anda cukup membuat koneksi ODBC untuk beberapa perusahaan dan hanya mengklik perusahaan lain ketika ingin mengaksesnya..

(Setting ODBC ada di menu Start > All Program > Administratif Tools)

8. Pengitungan PPh Pasal 21 Pegawai Harian

Bukti Potong PPh Pasal 21 Pegawai Harian adalah untuk Pegawai Harain yang menerima penghasilan tidak secara bulanan, ada beberapa eSPT yang setting PTKPnya tidak sesuai oleh karena itu perhatikan setting PTKP pada menu Tools apakah setting tarif telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada eSPT yang terinstall pada komputer Anda ? Apabila ini keliru tentu saja pengitungan PPh Pasal 21 menjadi keliru juga.

9. Nota retur yang PPNnya tidak dipungut

Bagi yang belum mengetahui atas nota retur yang PPN tidak dipungut tentunya nilai PPNnya seharus nihil namun tanpa sengaja seringkali terenter sehingga otomatis tercantum nilai PPNnya yang mengakibatkan nilai PPN yang harus dipungut menjadi keliru, untuk itu perhatikan ketika Anda mengentry atas Nota Retur yang PPNnya tidak dipungut

10. Pelaporan SPT PPN tidak ada transaksi (Nihil) di eSPT PPN

Pelaporan untuk masa pajak yang tidak ada transaksinya adalah melalui menu “Input Data” sub menu “SPT Non Transaksi

11. Tidak bisa menginstall eSPT pada windows 98 atau millenium gunakan aplikasi tambahan Support for under windows 2000 >> mdac_typ.exe (ada di kolom download)

12. Cannot create dsn

Bagi yang menggunakan Windows Vista sering muncul “cannot create dsn” ketika pertama kali menjalankan aplikasi eSPT Tahunan (setelah diinstall). Hal ini muncul karena setting ODBC tidak dapat dilakukan secara otomatis ketika dilakukan pengisntallan dan dapat di atasi dengan menyeting secara manual. Berikut petunjuknya(klik disini)

11. Hasil impor data menjadi besar

File impor dari Ms. Excel ke eSPT tidak memperkenankan adanya nilai sen harus dalam rupiah penuh sehingga muncul dieSPT menjadi keliru untuk itu hilangkan angka sen atau angka dibelakang koma.

Sekedar info & saran

Aplikasi DJP dijalankan dalam setting regional Indonesia untuk itu pastikan setting regionalnya dalam Indonesia dan sebaiknya ketika menginputkan adata ke eSPT kita menggunakan fasilitas impor file dari Ms. Excel karena pengerjaan lebih mudah juga bisa lebih cepat dan yang paling penting ketika aplikasi eSPT yang digunakan sudah tidak update lagi sehingga tidak terbaca di Sistem DJP (Kantor Pajak) kita tidak perlu menginputnya ulang (memang ada fasilitas ekspor data dari eSPT ke Ms. Excel namun tidak semua ada fasilitas ini seperti tidak ada ekspor data dari eSPT Tahunan PPh Pasal 21)

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 790 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: