Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Tulisan terkirim dikaitan (tagged) ‘eSPT’

Kok Tahun Kalender 2012 ? Kok tercetak dua halaman ?

Posted by Faisal Abet pada 16 Januari 2012

Permasalahan ini sebenarnya bukan permasalah yang baru, tahun kalender tidak sama dengan tahun pajak pada eSPT PPh Pasal 21 khususnya masa Desember, karena eSPT yang saat ini sudah digunakan sejak tahun 2009. Namun tahun ini ternyata masih banyak pertanyaan Wajib Pajak mengenai ini etah memang lupa atau memang belum tahu. eSPT PPh Pasal 21 disetting untuk tahun kalendernya disesuaikan dengan tahun kelender pada komputer yang digunakan, lalau bagaimana ini terjadi ?

Hal ini terjadi karena beberapa Wajib Pajak tidak membuat bukti potong PPh Pasal 21 menggunakan eSPT sehingga eSPT hanya media untuk pelaporan saja atau Wajib Pajak hanya mempunyai pegawai tetap sehingga otomatis kedua kejadian tersebut eSPT masa yang bersangkutan baru dibuat di bulan berikutnya, sebenarnya hal ini tidak masalah ketika masa bersangkutan tahun pajaknya sama dengan tahun kelender (masa Januari s.d. Nopember) tetapi akan menjadi masalah ketika masa yang dilaporkan adalah masa Desember. Kenapa demikian ? sebagai contoh soal masa pelaporan yang kita buat adalah masa Desember 2011 maka jika masa yang bersangkutan kita buat dieSPT-nya baru pada bulan Januari 2012 maka tahun kelender yang tercantum di SPT Induk (1721) adalah tahun kelender 2012.

Keliru kan ini ? tentu keliru, karena yang dilaporkan adalah masa pajak Desember 2011 untuk tahun kalender 2011 bukan 2012.  Lalu bagaimana solusinya ? Solusinya adalah :

  1. Bagi yang sudah terlanjur,  terpaksa menghapus SPT Masa Desember yang baru dibuat lalu ubah sistem kalender di komputer Anda dengan tahun 2011 baru kemudian membuat lagi SPT masa Desember 2011 setelah selesai baru kemudian kembalikan sistem tanggal di komputer sesuai tanggal sebenarnya.
  2. Untuk ke depannya, agar membiasakan membuatkan bukti potong menggunakan eSPT atau mengentry data dieSPT setelah melakukan pembayaran, jangan menundanya ke bulan berikutnya.

Permasalahan kedua, kok bisa tercetak dua halaman sih ? bukannya seharusnya satu halaman ? Lalu apakah yang salah ?

Setelah memperhatikan settingan kertas yang digunakan dieSPT dan settingan kertas pada printer ditemukan suatu kesimpulan bahwa settingan kertas yang digunakan dieSPT adalah folio (hal ini mengacu ke ketentuan perpajakan yang berlaku untuk beberapa formulir diwajibkan menggunakan kertas folio) sementara di sebagian printer yang umumnya digunakan di Indonesia setting default ukuran kertas folio ternyata tidak ada dan sebagian orang juga berpikir ukuran folio adalah ukuran legal padahal ukuran legal lebih panjang satu inci dari ukuran folio, lalu kenapa tetap tercetak dua halaman padahal kertas yang dipilih malah lebih panjang satu inci, persisnya saya sendiri tidak tahu namun saya menduga ukuran kertasnya sudah dikunci diukuran folio sehingga kalau dipilih ukuran yang tidak sama tetap ditolak.

Pada awalnya saya berpikir ukuran kertas diukur dalam satuan inci sehingga ketika menambahkan ukuran kertas Folio (8,5 x 13in) langkah ini seharusnya berhasil tapi kenyataan tidak, lalu bagaimana seharusnya ? Maka yang dapat Anda lakukan adalah menambahkan ukuran kertas F4 pada printer yang Anda gunakan, dengan menambahkan ukuran kertas F4 yakni 215 x 330mm. Semoga Berhasil ! :)

Ditulis dalam eSPT, e-Filing, eNPWP, dan e-Registration | Dengan kaitkata: , | 1 Comment »

PPh Pasal 21 Lebih Setor

Posted by Faisal Abet pada 13 Januari 2012

PPh Pasal 21 adalah pajaknya karyawan/pegawai yang dipotong oleh perusahaan/pemberi kerja sebagai pemotong pajak, kewajiban sebagai pemotong pajak selain memotong pajak karyawan tentu membuatkan bukti potong kemudian menyetorkan ke Bank Persepsi kemudian melaporkannya ke kantor pajak melalui SPT Masa PPh Pasal 21.

PPh Pasal 21 yang dipotong dari karyawan paling lambat disetorkan ke bank persepsi tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Dengan kondisi seperti maka dimungkinkan kecil sekali terjadi kelebihan setor dari seharusnya karena mekanisme idealnya adalah gaji dibayarkan sudah dipotong PPh Pasal 21 maka PPh Pasal 21 yang disetorkan sesuai jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong dari karyawannya.

Untuk itu di SPT PPh Pasal 21 apabila terjadi kelebihan setor tidak akan telihat statusnya kelebihan setor.

Lalu bagaimana kalau terjadi kelebihan setor seperti contohnya pajak yang dipotong dari karyawan hanya 10juta namun telah disetorkan 15juta ? Apakah ini mungkin bisa terjadi ?

Hal ini tidak mungkin terjadi yang mungkin terjadi kelebihan pemotongan dan penyetoran namun atas masa pajak tersebut belum dilaporkan ke kantor pajak. Apabila hal ini terjadi maka perusahaan terpaksa menyampaikan dahulu SPT Masa PPh Pasal 21 yang keliru pemotongan dan penyetorannya untuk sekaligus juga menyampaikan pembetulannya dan memperhitungkan kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 ke masa berikutnya.

Dengan demikian konsekuesninya karena karyawan bulan ini pajaknya dipotong lebih besar dari seharusnya maka kelebihan potong ini akan diperhitungkan ke pemotongan atas pembayaran gaji bulan depan sehingga bulan depan karyawan menerima gaji lebih besar dari bulan ini.  Dan bagi perusahaan kelebihan setor karena kelebihan pemotongan dapat diperhitungkan atas PPh Pasal 21 yang terhutang bulan depan sehingga yang dibayarkan cukup selisihnya saja.

Berikut contoh kasusnya :

PT  A telah membayarkan gaji karyawan yang dimilikinya bulan Desember 2011 sebesar Rp. 30juta dan memotong  PPh Pasal 21 dari karyawannya sebesar Rp. 3 juta, sehingga yang diterima karyawan adalah Rp 27juta. Kemudian PT  A menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipotongnya pada tanggal  9 Januari 2012 namun pada tanggal 12 Januari 2012 diketahui ternyata terjadi kesalahan perhitungan sehingga pemotongan PPh Pasal 21  lebih besar dari seharusnya  maka akhirnya penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 tersebut ditunda.

Akhirnya setelah selesai dilakukan perhitungan ulang diketahui bahwa PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong untuk bulan Desember 2011 seharusnya sebesar Rp 2 juta maka baru pada tanggal 16 Januari 2012 disampaikan ke kantor pajak terdaftar SPT Masa PPh Pasal 21 masa Desember 2011  PT A dengan status kurang bayar Rp 3 juta sekaligus juga disampaikan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 masa Desember 2011 PT A dengan status lebih bayar Rp 1 juta dan lebih bayar ini diperhitungkan ke masa Januari 2012.

Untuk bulan Januari 2012  maka bagi karyawan apabila gaji sama yakni sebesar Rp 30 juta sehingga PPh Pasal 21 terutang juga sama yakni Rp 2 juta namun gaji yang diterima karyawan adalah Rp 29 juta. Mengapa  Rp 29 juta padahal PPh Pasal 21 terutang adalah Rp 2 juta ? Hal ini karena ada kelebihan pemotongan bulan Desember 2011 sebesar Rp 1 juta oleh PT A sehingga karyawan tidak dipotong Rp 2 juta oleh PT A melainkan cukup Rp 1 juta saja. Sehingga pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 masa Januari 2012 PT A adalah terutang Rp 2 juta, perhitungan lebih bayar dari bulan Desember 2011 Rp 1 juta sehingga yang kurang dibayarkan hanya Rp. 1juta maka nilai inilah yang disetorkan ke bank persepsi/kantor pos. Akhirnya status SPT Masa PPh Pasal 21 masa Januari 2012 PT A adalah kurang bayar Rp 1 juta.

Ditulis dalam PPh Pasal 21/26 | Dengan kaitkata: , , | 7 Comments »

eSPT PPN 1111

Posted by Faisal Abet pada 7 September 2011

Sejalan dengan diterbitkan UU No. 42 tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari UU PPN No. 7 tahun 1983 maka dilakukan penyesuaian terhadap faktur pajak yang kemudian dilajutkan dengan penyesuaian dengan media pelaporan SPT PPN dari sebelumnya 1107 menjadi 1111 yang bentuk formulirnya seperti ini(klik di sini- Formulir ini langsung bisa di isi dan dicetak) dan Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN 1111  sedangkan bagi PKP yang menggunakan norma menggunakan formulir ini (klik di sini) dan Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN 1111DM .

Kemudian untuk mendukung pelaporan SPT dalam bentuk elektronik maka DJP telah mengeluarkan eSPT PPN 1111 dan eSPT PPN DM, berikut eSPTnya :

  1. eSPT PPN 1111 (Part1, Part2, Part3, Part4, Part5, dan Part6) serta Patch Updatenya bagi yang sudah terlanjur menginstal versi sebelumnya.
  2. eSPT PPN 1111 DM (Part1, Part2, Part3, Part4, dan Part5) serta Patch Updatenya bagi yang sudah terlanjur menginstal versi sebelumnya.

eSPT PPN 1111 ini adalah versi 1.2.0 (update 17 Maret 2011) yang telah memperbaiki beberapa trouble dari versi sebelumnya.

Berdasarkan pengalaman baru-baru ini yang mungkin juga dialami Bapak/Ibu yakni eSPT PPN 1111 tidak dapat membuat pembetulan jika data faktur pajak/dokumen yang sudah telanjur dientry atau dimpor dalam eSPT Pembetulan belum diposting, untuk itu langkah yang seharusnya dilakukan adalah :

  1. Membuat SPT Pembetulan dulu sebelum melakukan entry data faktur atau impor data faktur
  2. Bagi yang sudah terlanjur melakukan entry data faktur atau impor data faktur maka lakukan posting atas data faktur pajak atau dokumen yang sudah terlanjur dientry atau dimpor tersebut.

Berikut contoh file impor untuk digunakan ke eSPT PPN 1111 (Impor Faktur Pajak.xls) dan contoh file impor  untuk lawan transaksi (lawan transaksi.xls).

Selain itu untuk melakukan pembatalan faktur pajak maka buat pembetulan SPT Masa pada masa dilaporkan faktur pajak tersebut kemudian pilih faktur pajak yang dibatalkan kemudian pilih ubah menjadi  dokumen transaksi dari faktur pajak menjadi faktur pajak batal faktur pajak batal kemudian simpan lalu posting.

Sebagai informasi :

  1. Buku Petnjuk manual akan muncul setelah selesai installasi
  2. Contoh file impor juga muncul di folder installasi setelah proses installasi selesai(untuk jelasnya bisa dibaca di buku petunjuk manualnya).
  3. Untuk multi NPWP cukup mengkopi beberapa database di folder database lalu tinggal memilih pada koneksi database
  4. File database disediakan ada dua, untuk microsoft acces 2003 nama file Data.mdb sedangkan untuk microsoft acces 2007 nama file Data_2007.accdb
  5. Nota Retur atas pembeli yang tidak memiliki NPWP memang tidak dapat dilakukan karena faktur pajak yang tidak lengkap identitas pembelinya tidak dapat dikreditkan (perlakukannya sama dengan faktur pajak sederhana pada ketentuan lama) sehingga pelaporan atas nota retur ini dimasukan dalam  SPT PPN 1111 lampiran B3.

Untuk eSPT PPN 1111 update 21 Nopember 2011  perbaikannya :

  1. Untuk pembatalan faktur pajak sudah dapat dilakukan secara normal, sebagai tambahan informasi faktur pajak yang dibatalkan wajib dilaporkan baik yang faktur pajak yang dibatalkan sudah dilaporkan atau belum dengan mencatumkan DPP dan PPN 0 (Nul)  dan wajib membuat pemberitahuan ke kantor pajak tempat lawan transaksi terdaftar untuk memberitahukan secara tertulis faktur pajak tersebut dibatalkan dan melampirkan fc. faktur pajak dimaksud beserta dokumen yang membuktikan transaksi tersebut batal.
  2. Sudah dapat dilakukan faktur pajak pengganti lebih dari satu atas satu faktur pajak, misalnya faktur pajak gabungan ternyata ada beberapa transaksi yang menggunakan mata uang asing sehingga faktur pajak pengganti harus dibuat menjadi dua.

Untuk eSPT update 21 Nopember 2011 dapat diunduh di tab DOWNLOAD..

Ditulis dalam eSPT, e-Filing, eNPWP, dan e-Registration | Dengan kaitkata: , , , | 203 Comments »

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 773 pengikut lainnya.