Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Posts Tagged ‘eSPT’

Faktur Pajak Pengganti

Posted by Faisal Abet pada 16 Januari 2012

Sudah salah diperbaiki ternyata salah lagi… Kok bisa ? Merasa sudah tahu sehingga tidak perlu bertanya lagi atau mendapat info yang keliru.. Ya.. tulisan ini dibuat agar tidak terjadi kekeliruan lagi.

Ada dua perlakukan faktur pajak pengganti :

  1. Kesalahan di nomor urut faktur pajak
  2. Kesalahan selain nomor urut, seperti identitas pembeli/pemakai jasa, nilai transaksi baik uraian barang/jasa, DPP, atau PPN-nya,  transaksi yang digunakan rupiah atau dollar , nilai jual,  nilai pengganti

maka dua kondisi diterapkan perlakukan yang berbeda, untuk kondisi yang pertama faktur pajak pengganti yang akan diterbitkan menggunakan nomor urut dan tanggal seharusnya, contoh kasusnya misalnya :

PT Sumber rezeki menerbitkan faktur pajak pada tanggal 2 Januari 2012 kepada PT Kaleng Grondangan dengan nomor seri faktur pajak 010.000-12.00000435 diketahui pada tanggal 16 Januari 2012 nomor faktur pajak seharusnya dimulai lagi dengan nomor urut 1 sesuai diatur di PER-13/PJ/2010 stdtd PER-65/PJ/2010 faktur pajak pada awal tahun dimulai lagi dari nomor pertama.  Maka segera perbaiki faktur pajak ini dengan membuat faktur pajak baru yakni faktur pajak pengganti karena apabila timbul pemeriksaan maka faktur pajak ini dianggap cacat. Untuk itu pada tanggal 16 Januari 2012 PT Sumber Rezeki menerbitkan faktur pajak pengganti dengan nomor seri 011.000-12.00000001 dengan tanggal yang sama dengan faktur pajak yang diganti yakni tanggal 2 Januari 2012, ada pun inilah Contoh Faktur Pajak Pengganti Salah nomor Urut  untuk kasus ini.

Sedangkan untuk kondisi yang kedua maka diterbitkan faktur pajak baru berupa faktur pajak pengganti dengan memperbaiki kesalahan yang terjadi kemudian membuat nomor urut sesuai nomor urut yang terakhir akan digunakan dan tanggal kapan faktur pajak tersebut diterbitkan. Agar lebih jelas berikut contoh kasusnya :

Pada tanggal 30 Nopember 2011 PT Sumber Rezeki menerbitkan faktur pajak kepada PT Adam Bener dengan nomor seri faktur pajak 010.000-11.00000317 tetapi ternyata di tanggal 11 Januari 2012 diketahui terjadi kesalahan nilai transaksi karena tercantum DPP & PPN masing-masing adalah Rp 2.000.000,-  & Rp 200.000,- yang seharusnya masing-masing DPP dan PPN-nya adalah Rp 1.500.000,- & Rp 150.000,- sehingga dibuat faktur pajak pengganti dengan nomor urut pada tanggal 11 Januari 2012 yakni 16 sehingga nomor seri faktur pajak penggatinya adalah 011.000-12.00000016 dan tanggal faktur pajak penggati adalah tanggal diterbitkan faktur pajak penggati yakni tanggal 11 Januari 2012. Ada pun inilah Contoh Faktur Pajak Pengganti Salah Selain Nomor Urut  untuk kasus ini.  Atas faktur pajak pengganti ini dilaporkan dalam pembetulan SPT Masa PPN masa Nopember 2011 sedangkan untuk masa Januari 2012 faktur pajak pengganti ini juga dilaporkan dengan DPP dan PPN nihil (nul).

Contoh kasus kedua.

PT A melakukan 4(empat) kali transaksi dengan PT B dibulan September 2011 yakni tanggal 5, 15, 20, dan 27 Sepptember 2011 dengan total nilai transaksi Rp 200juta dan PPN-nya adalah Rp 20 juta maka dibuatlah faktur pajak tanggal 27 September 2011 dengan nomor seri 010.000-11.00000217 tanggal faktur pajak 27 September 2011 kemudian pada tanggal 16 Januari 2012 baru diketahui bahwa untuk transaksi tanggal 5 dan 15 September 2011 menggunakan mata uang asing US Dollar maka untuk kasus ini diterbitkanlah dua faktur pajak pengganti yakni untuk tanggal 5 dan 15 September 2011 dengan nomor seri 011.000-12.00000008 dengan nilai DPP USD 2 ribu dan PPN US $ 200.-  (Kurs. KMK berlaku tanggal tersebut untuk USD misalnya $ 1 USD = Rp 1.000,00) dan faktur pajak penggati nomor seri 011.000-12.00000009 dengan DPP Rp 10juta dan PPN Rp 1juta dengan tanggal faktur pajak penggati yang sama yakni tanggal 16 Januari 2012.

Hal lain yang perlu diperhatikan :

  1. Faktur Pajak pengganti mencantumkan nomor seri dan tanggal faktur pajak yang diganti.
  2. Digit ketiga pada nomor seri faktur pajak adalah kode faktur pajak 0 untuk faktur pajak 1 untuk faktur pajak penggati.
  3. Digit ketujuh dan kedelapan adalah kode tahun pembuatan faktur pajak
  4. Untuk transaksi menggunakan mata uang asing maka faktur pajak yang digunakan bukan faktur pajak yang biasa digunakan apabila menggunakan mata uang rupiah (sesuai Lampiran 1 A dari PER-13/PJ/2010) melainkan diterbitkan adalah faktur pajak menggunakan mata uang asing yakni Faktur Pajak Valas sesuai yang ada di Lampiran I B PER-13/PJ/2010 dan mata uang yang dicatumkan sesuai mata uang yang digunakan dalam transaksi tersebut.

Catatan 27-11-2012 :

Untuk faktur pajak pengganti yang diterbitkan setelah tahun pajak berganti di eSPT PPN 1111 tidak dapat diinput karena akan muncul comment tahun pembuatan faktur pajak tidak boleh melebihi dari tahun pelaporan, contoh kasus faktur pajak penggati yang diterbitkan Nopember 2012 untuk menggantikan faktur pajak yang diterbitkan Agustus 2011 maka ketika diinput di pembetulan masa Agustus 2011 akan muncul comment seperti ini :

 

 

 

 

 

 

Untuk itu tahun pembuatan faktur pajak pengganti pada nomor seri faktur pajak pengganti sementara diinput sesuai tahun pelaporan misalnya  nomor seri faktur pajak pengganti seharusnya adalah 011.000-12.00055555 maka diinput ke eSPT pembetulan masa Agustus 2011 menjadi 011.000-11.00055555  sementara itu tanggal faktur pajak pengganti tetap diinput sesuai tanggal diterbitkannya faktur pajak pengganti misalnya 27-11-2012 sampai ada perbaikan eSPT PPN 1111.

Posted in eSPT, e-Filing, eNPWP, dan e-Registration, PPN/PPnBM | Dengan kaitkata: , , | 115 Comments »

Kok Tahun Kalender 2012 ? Kok tercetak dua halaman ?

Posted by Faisal Abet pada 16 Januari 2012

Permasalahan ini sebenarnya bukan permasalah yang baru, tahun kalender tidak sama dengan tahun pajak pada eSPT PPh Pasal 21 khususnya masa Desember, karena eSPT yang saat ini sudah digunakan sejak tahun 2009. Namun tahun ini ternyata masih banyak pertanyaan Wajib Pajak mengenai ini etah memang lupa atau memang belum tahu. eSPT PPh Pasal 21 disetting untuk tahun kalendernya disesuaikan dengan tahun kelender pada komputer yang digunakan, lalau bagaimana ini terjadi ?

Hal ini terjadi karena beberapa Wajib Pajak tidak membuat bukti potong PPh Pasal 21 menggunakan eSPT sehingga eSPT hanya media untuk pelaporan saja atau Wajib Pajak hanya mempunyai pegawai tetap sehingga otomatis kedua kejadian tersebut eSPT masa yang bersangkutan baru dibuat di bulan berikutnya, sebenarnya hal ini tidak masalah ketika masa bersangkutan tahun pajaknya sama dengan tahun kelender (masa Januari s.d. Nopember) tetapi akan menjadi masalah ketika masa yang dilaporkan adalah masa Desember. Kenapa demikian ? sebagai contoh soal masa pelaporan yang kita buat adalah masa Desember 2011 maka jika masa yang bersangkutan kita buat dieSPT-nya baru pada bulan Januari 2012 maka tahun kelender yang tercantum di SPT Induk (1721) adalah tahun kelender 2012.

Keliru kan ini ? tentu keliru, karena yang dilaporkan adalah masa pajak Desember 2011 untuk tahun kalender 2011 bukan 2012.  Lalu bagaimana solusinya ? Solusinya adalah :

  1. Bagi yang sudah terlanjur,  terpaksa menghapus SPT Masa Desember yang baru dibuat lalu ubah sistem kalender di komputer Anda dengan tahun 2011 baru kemudian membuat lagi SPT masa Desember 2011 setelah selesai baru kemudian kembalikan sistem tanggal di komputer sesuai tanggal sebenarnya.
  2. Untuk ke depannya, agar membiasakan membuatkan bukti potong menggunakan eSPT atau mengentry data dieSPT setelah melakukan pembayaran, jangan menundanya ke bulan berikutnya.

Permasalahan kedua, kok bisa tercetak dua halaman sih ? bukannya seharusnya satu halaman ? Lalu apakah yang salah ?

Setelah memperhatikan settingan kertas yang digunakan dieSPT dan settingan kertas pada printer ditemukan suatu kesimpulan bahwa settingan kertas yang digunakan dieSPT adalah folio (hal ini mengacu ke ketentuan perpajakan yang berlaku untuk beberapa formulir diwajibkan menggunakan kertas folio) sementara di sebagian printer yang umumnya digunakan di Indonesia setting default ukuran kertas folio ternyata tidak ada dan sebagian orang juga berpikir ukuran folio adalah ukuran legal padahal ukuran legal lebih panjang satu inci dari ukuran folio, lalu kenapa tetap tercetak dua halaman padahal kertas yang dipilih malah lebih panjang satu inci, persisnya saya sendiri tidak tahu namun saya menduga ukuran kertasnya sudah dikunci diukuran folio sehingga kalau dipilih ukuran yang tidak sama tetap ditolak.

Pada awalnya saya berpikir ukuran kertas diukur dalam satuan inci sehingga ketika menambahkan ukuran kertas Folio (8,5 x 13in) langkah ini seharusnya berhasil tapi kenyataan tidak, lalu bagaimana seharusnya ? Maka yang dapat Anda lakukan adalah menambahkan ukuran kertas F4 pada printer yang Anda gunakan, dengan menambahkan ukuran kertas F4 yakni 215 x 330mm. Semoga Berhasil ! :)

Posted in eSPT, e-Filing, eNPWP, dan e-Registration | Dengan kaitkata: , | 1 Comment »

PPh Pasal 21 Lebih Setor

Posted by Faisal Abet pada 13 Januari 2012

PPh Pasal 21 adalah pajaknya karyawan/pegawai yang dipotong oleh perusahaan/pemberi kerja sebagai pemotong pajak, kewajiban sebagai pemotong pajak selain memotong pajak karyawan tentu membuatkan bukti potong kemudian menyetorkan ke Bank Persepsi kemudian melaporkannya ke kantor pajak melalui SPT Masa PPh Pasal 21.

PPh Pasal 21 yang dipotong dari karyawan paling lambat disetorkan ke bank persepsi tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Dengan kondisi seperti maka dimungkinkan kecil sekali terjadi kelebihan setor dari seharusnya karena mekanisme idealnya adalah gaji dibayarkan sudah dipotong PPh Pasal 21 maka PPh Pasal 21 yang disetorkan sesuai jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong dari karyawannya.

Untuk itu di SPT PPh Pasal 21 apabila terjadi kelebihan setor tidak akan telihat statusnya kelebihan setor.

Lalu bagaimana kalau terjadi kelebihan setor seperti contohnya pajak yang dipotong dari karyawan hanya 10juta namun telah disetorkan 15juta ? Apakah ini mungkin bisa terjadi ?

Hal ini tidak mungkin terjadi yang mungkin terjadi kelebihan pemotongan dan penyetoran namun atas masa pajak tersebut belum dilaporkan ke kantor pajak. Apabila hal ini terjadi maka perusahaan terpaksa menyampaikan dahulu SPT Masa PPh Pasal 21 yang keliru pemotongan dan penyetorannya untuk sekaligus juga menyampaikan pembetulannya dan memperhitungkan kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 ke masa berikutnya.

Dengan demikian konsekuesninya karena karyawan bulan ini pajaknya dipotong lebih besar dari seharusnya maka kelebihan potong ini akan diperhitungkan ke pemotongan atas pembayaran gaji bulan depan sehingga bulan depan karyawan menerima gaji lebih besar dari bulan ini.  Dan bagi perusahaan kelebihan setor karena kelebihan pemotongan dapat diperhitungkan atas PPh Pasal 21 yang terhutang bulan depan sehingga yang dibayarkan cukup selisihnya saja.

Berikut contoh kasusnya :

PT  A telah membayarkan gaji karyawan yang dimilikinya bulan Desember 2011 sebesar Rp. 30juta dan memotong  PPh Pasal 21 dari karyawannya sebesar Rp. 3 juta, sehingga yang diterima karyawan adalah Rp 27juta. Kemudian PT  A menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipotongnya pada tanggal  9 Januari 2012 namun pada tanggal 12 Januari 2012 diketahui ternyata terjadi kesalahan perhitungan sehingga pemotongan PPh Pasal 21  lebih besar dari seharusnya  maka akhirnya penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 tersebut ditunda.

Akhirnya setelah selesai dilakukan perhitungan ulang diketahui bahwa PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong untuk bulan Desember 2011 seharusnya sebesar Rp 2 juta maka baru pada tanggal 16 Januari 2012 disampaikan ke kantor pajak terdaftar SPT Masa PPh Pasal 21 masa Desember 2011  PT A dengan status kurang bayar Rp 3 juta sekaligus juga disampaikan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 masa Desember 2011 PT A dengan status lebih bayar Rp 1 juta dan lebih bayar ini diperhitungkan ke masa Januari 2012.

Untuk bulan Januari 2012  maka bagi karyawan apabila gaji sama yakni sebesar Rp 30 juta sehingga PPh Pasal 21 terutang juga sama yakni Rp 2 juta namun gaji yang diterima karyawan adalah Rp 29 juta. Mengapa  Rp 29 juta padahal PPh Pasal 21 terutang adalah Rp 2 juta ? Hal ini karena ada kelebihan pemotongan bulan Desember 2011 sebesar Rp 1 juta oleh PT A sehingga karyawan tidak dipotong Rp 2 juta oleh PT A melainkan cukup Rp 1 juta saja. Sehingga pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 masa Januari 2012 PT A adalah terutang Rp 2 juta, perhitungan lebih bayar dari bulan Desember 2011 Rp 1 juta sehingga yang kurang dibayarkan hanya Rp. 1juta maka nilai inilah yang disetorkan ke bank persepsi/kantor pos. Akhirnya status SPT Masa PPh Pasal 21 masa Januari 2012 PT A adalah kurang bayar Rp 1 juta.

Posted in PPh Pasal 21/26 | Dengan kaitkata: , , | 8 Comments »

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 785 pengikut lainnya.