Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Tarif Baru Pajak Penghasilan

Posted by Faisal, S.Mn. pada 3 September 2008


Tarif Baru Pajak Penghasilan

Wahyu Daniel – detikFinance Selasa, 2 Sept 2008

Undang-undang pajak penghasilan yang baru kini sudah disahkan oleh DPR. Beberapa tarif pajak dipotong sehingga diperkirakan potensial lost pajaknya mencapai Rp 40 triliun. Wajib pajak yang tak ber-NPWP akan dikenakan pajak yang lebih tinggi.

Berikut pokok-pokok pikiran dalam UU Pajak Penghasilan (PPh) yang baru disahkan oleh DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2008).

1.     Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh)

Penurunan tarif PPh dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tarif PPh yang berlaku di negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah, meningkatkan daya saing di dalam negeri, mengurangi beban pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP).

 

a.       Bagi WP orang pribadi, tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35% menjadi 30% dan menyederhanakan lapisan tarif dari 5 lapisan menjadi 4 lapisan, namun memperluas masing-masing lapisan penghasilan kena pajak (income bracket), yaitu lapisan tertinggi dari sebesar Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta.

 

b.      Bagi WP badan, tarif PPh yang semula terdiri dari 3 lapisan, yaitu 10%, 15% dan 30% menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 dan 25% tahun 2010.

Penerapan tarif tunggal dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan prinsip kesederhanaan dan international best practice. Selain itu, bagi WP badan yang telah go public diberikan pengurangan tarif 5% dari tarif normal dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh masyarakat. Insentif tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak perusahaan yang masuk bursa sehingga akan meningkatkan good corporate governance dan mendorong pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan.

 

c.       Bagi WP UMKM yang berbentuk badan diberikan insentif pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang berlaku terhadap bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar. Pemberian insentif tersebut dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya UMKM yang pada kenyataannya memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Pemberian insentif juga diharapkan dapat mendorong kepatuhan WP yang bergerak di UMKM

 

d.      Bagi WP orang pribadi Pengusaha Tertentu, besarnya angsuran PPh Pasal 25 diturunkan dari 2% menjadi 0,75% dari peredaran bruto. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk membantu likuiditas WP dengan pembayaran angsuran pajak yang lebih rendah serta memberikan kepastian dan kesederhanaan penghitungan PPh.

 

e.       Bagi WP pemberi jasa yang semula dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto menjadi 2% dari peredaran bruto. Perubahan tarif tersebut dimaksudkan untuk memberikan keseragaman pemotongan pajak yang sebelumnya ada yang didasarkan pada penghasilan bruto dan sebagian didasarkan pada penghasilan neto. Dengan metode ini, penerapan perpajakan diharapkan dapat lebih sederhana dan tarif relatif lebih rendah sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP.

 

f.        Bagi WP penerima dividen yang semula dikenai tarif PPh progresif dengan tarif tertinggi sampai dengan 35%, menjadi tarif final 10%. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk mendorong perusahaan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham, mendorong tumbuhnya investasi di Indonesia karena dikenakan tarif lebih rendah dan meningkatkan kepatuhan WP.

 

2.     Bagi WP yang telah mempunyai NPWP dibebaskan dari kewajiban pembayaran fiskal luar negeri sejak 2009, dan pemungutan fiskal luar negeri dihapus pada 2011. Pembayaran fiskal luar negeri adalah pembayaran pajak di muka bagi orang pribadi yang akan bepergian ke luar negeri. Kebijakan penghapusan kewajiban pembayaran fiskal luar negeri bagi WP yang memiliki NPWP dimaksudkan untuk mendorong WP memiliki NPWP sehingga memperluas basis pajak. Diharapkan pada 2011 semua masyarakat yang wajib memiliki NPWP telah memiliki NPWP sehingga kewajiban pembayaran fiskal luar negeri layak dihapuskan.

 

3.     Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri WP orang pribadi ditingkatkan sebesar 20% dari Rp 13,2 juta menjadi Rp 15,84 juta, sedangkan untuk tanggungan istri dan keluarga ditingkatkan sebesar 10% dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,32 juta dengan paling banyak 3 tanggungan setiap keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan PTKP dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta mengangkat pengaturannya dari peraturan Menteri Keuangan menjadi undang-undang.

 

4.     Penerapan tarif pemotongan/pemungutan PPh yang lebih tinggi bagi WP yang tidak memiliki NPWP.

a.       Bagi WP penerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak mempunyai NPWP dikenai pemotongan 20% lebih tinggi dari tarif normal.

b.      Bagi WP menerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 23 yang tidak mempunyai NPWP, dikenai pemotongan 100% lebih tinggi dari tarif normal.

c.       Bagi WP yang dikenai pemungutan PPh Pasal 22 yang tidak mempunyai NPWP dikenakan pemungutan 100% lebih tinggi dari tarif normal.

 

5.          Perluasan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dimaksudkan bahwa pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat yang secara nyata ikut berpartisipasi dalam kepentingan sosial, dengan diperkenankannya biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto.

a.       Sumbangan dalam rangka penganggulangan bencana nasional dan infrastruktur sosial.

b.      Sumbangan dalam rangka fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.

c.       Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia

 

6.          Pengecualian dari objek PPh

a.       Sisa lebih yang diterima atau diperoleh lembaga atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu 4 tahun tidak dikenai pajak.

b.      Beasiswa yang diterima atau diperoleh oleh penerima beasiswa tidak dikenai pajak.

c.       Bantuan atau santunan yang diterima dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak dikenai pajak.

 

7.          Surplus Bank Indonesia ditegaskan sebagai objek pajak. Aturan ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan terhadap penafsiran yang berbeda tentang surplus BI. Menurut UU No.7 Tahun 1983 tentang PPh, pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian surplus BI adalah tambahan kemampuan ekonomis yang termasuk objek PPh yang diatur dalam UU PPh.

 

8.          Peraturan perpajakan untuk industri pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara dan bidang usaha berbasis syariah, diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.(dnl/ddn)

 

 

 

Iklan

17 Tanggapan to “Tarif Baru Pajak Penghasilan”

  1. Honel said

    kapan mulai diberlakukan aturan baru ini?
    Thx

  2. Ratini said

    Pak, boleh ngak saya minta perhitungan PPH 21 yang baru u/ karyawan harian & karyawan tetap? Klo boleh tolong di Email

    Trima kasih sebelumnya

    • Faisal said

      Kan sudah ada ada bu dikolom download klu untuk pegawai harian yang menerima penghasilan tidak secara bulanan dan penghasilannya sebulan tidak lebih dari Rp 1,1 juta sampai saat ini masih mengacu ke PER-15/PJ/2006 dan klu belum memiliki NPWP kan tiggal ditambah 20% dari pajak terhutang. Terima kasih. 🙂

  3. Rini said

    Pak bisa minta kasus perhitunganya,mengacu kepada peraturan baru tersebut.

    • Faisal said

      Maaf bu, untuk contoh kasus sudah ada dipenjalasan UU No. 36 tahun 2008.. Maaf coba ibu buka diblog saya juga ada kok… Klu dari sana ada yang ingin pertanyakan lagi, silahkan ibu tanyakan… :). Terima kasih telah mengujungi blog saya dan mau bertanya… 🙂

  4. Ratini said

    Pak Fai,

    Saya mau tanya perhitungan PPh 21, untuk by Jabatan,dana pensiun dan Jamsostek masih sama kan?

    Thank’s atas jawabannya

  5. Honel said

    Siang Pak Faisal Mau nanya lagi nih,
    saya nonton di sctv katanya
    pph 21 akan di tanggung pemerintah yah ?
    kira – kira pasti kah diberlakukan?
    terus ada batasan nya ada tidak untuk pendapatran yg di tanggung pemerintah, btw bisa ambil dimana yah aturan tersebut?

    soalnya saat ini dilematis, kalau januari ini di potong terus aturan nya ada otomatis akan timbul lebih bayar kan.

    demikian pak makasih
    sukses terus

  6. Kalau hitungan PPh 21 nya sistim gross up, apa bukan berarti PPh nya ditanggung pemerintah? Karena gaji yang telah termasuk PPh 21 akan dibebankan sebagai biaya?

  7. Faisal said

    Maaf Pak Honel PPh 21 Ditanggung Pemerintah bukan aturan baru hal ini pernah diatur di PP No. 47 tahun 2003, dalam PP tersebut diatur atas penghasilan i juta kebawah sebulan bagi pegawai yang mempunyai penghasilan tidak lebih dari 2juta sebulan PPh Pasal 21nya ditanggung pemerintah(tidak perlu dipotong) namun karena PTKP kita saat ini sudah 1.320.000 sehingga PPh 21 DTP tidak mempunyai pengaruh lagi. Nah mungkin batasan inilah yang mungkin akan diubah.
    Maaf pak herry bukan ditanggung pemerintah, mungkin ditanggung pemberi kerja. Yang masuk sebagai unsur biaya oleh pemberi kerja adalah tunjangan PPh bukan PPh Pasal 21nya. Terima kasih. 🙂

  8. Honel said

    Pak Maaf Ganggu Ada Teman Saya Meninggal dibulan Desember
    Gimana Perhitungan PPh 25? apakah masih harus tutup Buku untuk Laporan Atau ? Terus kalau perlu di hitung, Hitungannya/Tarif mengikuti Aturan lama atau baru ?

    Thx

    ====== Faisal=====

    Kan ada ahli warisnya pak, kecuali sudah dibagikan…

    Terima Kasih. 🙂

  9. Sarah said

    Selamat Siang Pak Faisal,

    Apakah ukuran kertas dokumen-dokumen perpajakan ada diatur Pak? Seperti Faktur, SSP, SPT, bukti potong, dll?
    Apa syaratnya agar orang tua & mertua bisa dijadikan tanggungan pada perhitungan PPh 21?

    Sebelum dan Sesudahnya saya ucapkan Terima kasih

    Regards

    ======Faisal======

    Setahu saya klu untuk SPT ditentukan yakni ukuran Folio tetapi faktur, bukti potong dan SSP sesau yang lazim digunakan saja bu…
    Dokumen yang membuktikan bahwa orang tua atau mertua hidupnya merupakan tanggungan pegawai yang bersangkutan

    Terima Kasih. 🙂

  10. labiybah said

    Seorang WP PKP (agen jamu/bukan pengecer) apakah harus menggunakan e-spt PPN? Jumlah faktur penjualannya >25 documen tetapi semuanya tidak mencantumkan npwp. masuk digunggung atau harus dirinci?

    ======Faisal========

    Tolong diposting ulang pak noer, ke tulisan saya yang judulnya eSPT PPN 1111.. Soalnya tidak bisa dipindah…

    Terima Kasih. 🙂

  11. labiybah said

    WP beralih dari Norma ke Pembukuan.
    Th. 2011 PPh Terutang 2.775.550 sedangkan angsuran Pasal 25nya 11.861.852 Terjadi Lebih Bayar 9.086.302 (Diperhitungkan dengan utang Pajak).
    Untuk masa Maret 2012 berapakah angsuran PPh Pasal 25nya?
    Apakah 2.775.550:12= 231.296 ???
    Angsuran terakhir masa Jan dan Feb 2012 berdasarkan SPT 2010 (norma) adalah 1.150.000.

    ======Faisal=======

    Angsuran yang baru digunakan pada masa saat disampaikan SPT Tahunan OP/Badan Pak Noer. Maka jika SPT Tahunan Tahun Pajak 2011 Bapak disampaikan bulan Maret 2012 maka angsuran yang baru dimulai masa Maret 2012 namun jika SPT Tahunan Bapak baru disampaikan bulan Apirl 2012 maka angusran yang baru dimulai masa April 2012.. Angsuran yang baru menurut contoh pak noer adalah 2.775.550/12 dengan asumsi tidak ada kredit pajak.

    Terima Kasih. 🙂

  12. labiybah said

    Pagi Pa. Sy ingin menanyakan. Apa benar jika kita membayar Angsuran PPh Pasal 25 di bank tertentu, itu sudah online ke KPP jadi tidak perlu melaporkan lembar ke-3 ke KPP? Apa benar sistem online yang dimaksud adalah demikian?
    Terimakasih..

    ======Faisal======

    Bener pak noer, untuk PPh Pasal 25 sudah tidak perlu lapor lagi karena tanggal pembayaran adalah tanggal pelaporan.. Hampir semua bank dan kantor pos sudah online yang penting pak noer menerima bukti Penerimaan Negera (BPN) atau lembar pertama SSP sudah divalidasi bank yang tercantum NTPN yang 16 digit angka.

    Terima Kasih. 🙂

  13. ANISA said

    Selamat sore Pa. Saya ingin menanyakan,berapakah tarif norma untuk tenaga freelance? Saya sudah membaca di tabel norma, tapi saya bingung ikut kategori yang mana. Saya masuk ke wilayah daerah lainnya. Trimakasih atas jawabannya.

    =======Faisal=======

    Freelance apa bu anisa ? freelance tekniatau konsultan ?

    Terima Kasih. 🙂

    • Noer ik said

      Freelance di kantor notaris Pa, jadi yang bersangkutan diperlakukan berbeda dengan karyawan tetap, karena waktu kerjanya tidak terikat dan penghasilan yang diperoleh berdasarkan prosentase atas kerjasama pengurusan pekerjaan dengan notaris tersebut.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: