Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Pokok Pokok Perubahan UU PPh

Posted by Faisal, S.Mn. pada 22 Oktober 2008


1. SUBJEK PAJAK (Pasal 2)

Perluasan Pengertian Bentuk Usaha Tetap meliputi:

1.       Gudang;

2.       Ruang untuk promosi dan penjualan; dan

3.       Dedicated server untuk kegiatan usaha melalui internet

 

2. OBJEK PAJAK (Pasal 4 ayat 1)

Pengalihan Hak di Bidang Pertambangan

Menegaskan keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan di sektor hulu migas merupakan objek pajak (Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 5).

Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah

Penghasilan dari kegiatan usaha berbasis syariah ditegaskan sebagai objek pajak.

Imbalan bunga

Imbalan bunga yang diperoleh WP sehubungan dengan pelaksanaan UU KUP ditegaskan sebagai objek pajak.

Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Reksadana

Ketentuan pengecualian bunga obligasi yang diterima reksadana (Pasal 4 ayat (3) huruf j) sebagai objek PPh dicabut sehingga dalam RUU PPh penghasilan tersebut merupakan objek pajak.

Surplus Bank Indonesia

Surplus Bank Indonesia ditegaskan sebagai objek pajak.

 

3. OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT (2))

Menegaskan objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang selama ini tidak secara eksplisit diatur dalam ketentuan ini, seperti antara lain:

1.       Bunga obligasi dan Surat Utang Negara

2.       Hadiah undian

3.       Pengalihan saham pasangan perusahaan modal ventura

4.       Persewaan tanah dan bangunan

Memindahkan bunga simpanan koperasi yang sekarang dikenai PPh Pasal 23 final menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2) final.

Menambah objek PPh Pasal 4 ayat (2) final meliputi:

1.       Penghasilan dari transaksi derivatif; dan

2.       Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan real estate.

 

4. PENGECUALIAN DARI OBJEK PAJAK (Pasal 4 ayat (3))

Zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia

Sama dengan zakat, sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluknya ditegaskan juga bukan merupakan objek pajak (syarat, dll diatur dengan PP)

Inter corporate dividend

Syarat memiliki usaha aktif bagi WP yang menerima inter-corporate dividend dihapus.

Beasiswa

Beasiswa dikecualikan sebagai Objek Pajak (syarat, dll diatur dengan PMK)

Bagian laba unit penyertaan KIK

Bagian laba yang diterima atau diperoleh pemegang unit  penyertaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) bukan merupakan Objek Pajak.

Sisa lebih lembaga nirlaba bidang pendidikan dan bidang penelitian dan pengembangan

sisa lebih lembaga nirlaba bidang pendidikan dan/atau bidang litbang (yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya) yang ditanamkan kembali dalam jangka waktu paling lama empat tahun dikecualikan sebagai objek pajak (ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan PMK).

Bantuan/santunan yang diterima dari BPJS

Bantuan/santunan dari BPJS yang diterima WP tertentu  bukan merupakan Objek Pajak (ketentuan lebih lanjut diatur dengan atau berdasarkan PMK).

 

5. BIAYA PENGURANG PENGHASILAN BRUTO  (Pasal 6 ayat (1))

Biaya Promosi dan Penjualan

Biaya Promosi dan Penjualan ditegaskan sebagai pengurang penghasilan bruto yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan PMK.

Biaya Beasiswa

Beasiswa yang dapat dibiayakan diperluas meliputi pemberian beasiswa kepada bukan pegawai seperti pelajar dan mahasiswa tetapi tetap memperhatikan kewajarannya.

Piutang Tak Tertagih

Syarat untuk membiayakan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dipermudah menjadi:

1.       telah dibiayakan dalam laporan laba rugi komersial;

2.       WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP; dan

3.       telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau ada perjanjian tertulis dengan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau ada pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan.

4.       Syarat nomor 3 tidak berlaku bagi piutang debitur kecil yang dihapuskan.

Pemupukan Dana Cadangan

Pembentukan cadangan diperluas meliputi:

1.       cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;

2.       cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

3.       cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;

4.       cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;

5.       cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan

6.       cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,

Sumbangan yang dapat dibiayakan

1.       Sumbangan yang dapat dibiayakan meliputi:

2.       sumbangan penanggulangan bencana nasional

3.       sumbangan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia

4.       biaya pembangunan infrastruktur sosial

5.       sumbangan fasilitas pendidikan

6.       sumbangan pembinaan olahraga

 

 

6. ISTERI YANG MEMILIH UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA SENDIRI(Pasal 8 )

Penghasilan suami-isteri dikenakan pajak secara terpisah apabila dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan  kewajiban perpajakannya sendiri.

Tata cara penghitungan PPh terutang sama dengan suami-isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

 

7. NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO  (Pasal 14)

Batas peredaran usaha untuk dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dinaikkan dari Rp 600 juta menjadi sebesar Rp 4,8 miliar.

 

8. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK    (Pasal 7)

 

 

Sekarang

(Rp)

UU No. 36

(Rp)

WP

13.200.000,-

15.840.000,-

WP Kawin

1.200.000,-

1.320.000,-

Isteri Bekerja

13.200.000,-

15.840.000,-

Tanggunan

1.200.000,-

1.320.000,-

Maks. Tanggungan

K/3

K/3

 

 

9. TARIF (PASAL 17)

Tarif WP Orang Pribadi

 

No.

Lapisan Penghasilan

Tarif

1.

s.d. 50 Juta

5%

2.

Di atas 50 juta s.d. 250juta

15%

3.

Di atas 250juta s.d. 500juta

25%

4.

Di atas 500 juta

30%

 

Tarif tertinggi PPh orang pribadi dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tarif WP Badan

Tarif tunggal sebesar 28% untuk tahun pajak 2009.

Mulai tahun 2010 diturunkan menjadi 25%.

Tarif WP PerseroanTerbuka

WP badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka memeroleh penurunan tarif sebesar 5% dari tarif WP badan yang berlaku sepanjang memenuhi syarat paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

persyaratan tertentu lainnya.

Tarif Dividen yang diterima WP orang pribadi dalam negeri

Tarif yang dikenakan atas dividen yang diterima WP OP dalam negeri adalah setinggi-tingginya sebesar 10% dan bersifat final (diatur lebih lanjut dengan PP)

 

10. PENCEGAHAN PENGHINDARAN PAJAK   (PASAL 18)

DJP berwenang menghitung kembali PKP bagi WP yang mempunyai hubungan istimewa dg WP lainnya sesuai dengan Kewajaran & Kelaziman usaha yg tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan Metode Perbandingan Harga Antara Pihak Yang Independen (Comparable Uncontrolled Price Method), Metode Penjualan Kembali (Resale Price Method), Metode Biaya Plus (Cost-Plus Method) atau metode lainnya, (sesuai penjelasan UU PPh, seperti Metode Pembagian Laba (Profit Split Method) dan Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin Method).

 

  1. Pembelian saham atau aset perusahaan WP dalam negeri melalui Spesial Purpose Company (SPC).
  2. Penjualan saham SPC di tax haven country yang memiliki saham WP dalam negeri.
  3. Pembayaran gaji ekspatriat yang ditempatkan oleh perusahaan induk di luar negeri untuk bekerja sebagai pegawai perusahaan/WP dalam negeri yang merupakan anak perusahaannya.

 

Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (Special Purpose Company), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.

 

Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau Special Purpose Company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (Tax Haven Country) yang mempunyai  hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.

 

Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran  lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.

 

11. PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN

Pembedaan tarif pemotongan/pemungutan

Pembedaan tarif pemotongan/pemungutan:

1.       Tarif bagi WP ber-NPWP

2.       Tarif bagi WP tidak ber-NPWP

 

Jenis Pot/Put

Tarif Non NPWP dibanding NPWP

PPh Pasal 21

20% lebih tinggi

PPh Pasal 22

100% lebih tinggi

PPh Pasal 23

100% lebih tinggi

 

Saat Terutang

1.       Ketentuan saat terutang PPh Pasal 23/26 pada saat biaya dibebankan (diakui) dalam pembukuan dihapuskan.

2.       Saat terutang PPh Pasal 23/26 menjadi:

3.       Saat dibayarkan;

4.       Saat disediakan untuk dibayarkan; dan

5.       Ketika pembayarannya telah jatuh tempo.

Perluasan Objek PPh Pasal 22

WP yang membeli barang yang tergolong sangat mewah dipungut PPh Pasal 22 sebagai pembayaran PPh tahun berjalan.

Perubahan tarif PPh Pasal 23

Tarif PPh Pasal 23 yang semula hanya 15% diubah menjadi sebagai berikut:

1.       15% dari peredaran bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya;

2.       2% dari peredaran bruto atas jasa-jasa seperti sewa, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya.

Penegasan dan Perluasan Objek PPh Pasal 26

Penegasan Premi swap ditempatkan pada butir tersendiri dan diperluas menjadi: premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya;

Perluasan Keuntungan karena pembebasan utang

 

12. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PASAL 24)

Ketentuan mengenai penentuan sumber penghasilan diperluas meliputi:

1.       sumber penghasilan dari pengalihan hak penambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;

2.       sumber penghasilan dari pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada;

3.       sumber penghasilan dari pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.

 

13. ANGSURAN PAJAK TAHUN BERJALAN (PASAL 25)

Penghitungan PPh Pasal 25 bagi WP yang wajib membuat laporan keuangan berkala.

Seluruh perusahaan yang diwajibkan membuat laporan keuangan berkala dapat membayar angsuran berdasarkan laporan keuangan berkala tersebut.

PPh Pasal 25 WP Orang Pribadi Tertentu.

Besarnya PPh Pasal 25 bagi WP OP pengusaha tertentu ditetapkan paling tinggi sebesar 0,75% dari peredaran bruto.

Fiskal Luar Negeri.

1.       Fiskal Luar Negeri (FLN) hanya wajib dibayar oleh WP yang bertolak ke luar negeri yang telah berusia lebih dari 21 tahun dan belum memiliki NPWP.

2.       Ketentuan ini berlaku sampai dengan tahun 2010 sehingga mulai tahun 2011 seluruh WP yang bertolak ke luar negeri tidak perlu membayar FLN.

 

14. KETENTUAN PERPAJAKAN PERTAMBANGAN DAN SYARIAH

Ketentuan perpajakan bagi bidang usaha:

1.       pertambangan minyak dan gas bumi,

2.       bidang usaha panas bumi,

3.       bidang usaha pertambangan umum

4.       bidang usaha berbasis syariah

diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah

 

15. FASILITAS PERPAJAKAN BAGI UMKM

WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto s.d Rp 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar.

 

5 Tanggapan to “Pokok Pokok Perubahan UU PPh”

  1. Ratini said

    Pak, saya kan Isteri anak 1 tp suami tidak kerja (maksudnya Tetap) krn kadang kerja kadang ngak jd penghasilan tdk tetap, trus saya dipotong pph 21 atas gaji(berarti status TK,ya?) misalkan saya minta jd status K1 bisa ngak? karena scr actual saya kayak Kepala keluarga dan saya punya NPWP (ntar baru mau daftar). Klo bisa bagaimana caranya.

  2. Faisal said

    Ya untuk wanita yang sudah menikah status normalnya adalah TK/O yakni hanya atas diri sendiri, hal ini akan berubah status menjadi K/0 atau K/1 atau K/2 atau K/3 apabila pihak Suami sebagai Kepala Keluarga tidak memiliki penghasilan, hal ini harus didukung dengan adanya surat keterangan dari serendah-rendahnya kecamatan setempat yang menyatakan suami karyawati yang bersangkutan tidak memiliki penghasilan apa pun. Tetap semangat ya bu.. Terima kasih.🙂

  3. Ratini said

    Pak, maaf mau nanya :

    Bagi WP yg tidak mempunyai NPWP tarip Pajak PPh 21-nya 20% lebih tinggi, misalnya pada perhitungan Pajak nya taripnya langsung 25% bisa ngak? Kan yg punya NPWP 5% untuk penghasilan s/d 50 jt trus yg tdk punya 20% lebih tinggi betul ngak?

  4. Faisal said

    Maaf dimaksud 20% lebih tinggi bukan seperti itu tarif 5% jadi 25%, tarif 15% jadi 35%.. tetapi 20% lebih tinggi adalah prosentase selisih tarifnya, misalnya tarifnya lapisan pertama 5% maka 20% lebih tinggi adalah 6%(120% x 5%), lapisan kedua 15% menjadi 18%(120% x 15%) dan seterusnya. Terima kasih.🙂

  5. Anton said

    pagi pa faisal

    saya mau tanya di perusahaan tempat saya bekerja ada karyawan wanita sudah menikah dan tidak punya npwp tapi untuk laporan tahunan 21nya ikut suami yang sudah ber npwp, pertanyaan saya pph 21 yang di kenakan kepada karyawan wanita tersebut apakah di kenakan tarif normal apa tarif 20% lebih tinggi ?

    Terima kasih\anton.

    ======Faisal======

    Bagi wanita yang sudah menikah dan tidak ada perjanjian pisah harta, maka npwp suami adalah npwp isteri namun demikian isteri boleh memiliki npwp sendiri dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Dengan demikian bagi pegawai yang suaminya telah memiliki npwp namun yang bersangkutan tidak mempunyai npwp maka perlakukannya sama seperti pegawai yang memiliki npwp dan atasnya tidak dikenakan sanksi tarif lebih tinggi 20%.

    Terima Kasih.🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: