Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Sunset Policy lagi

Posted by Faisal, S.Mn. pada 10 Desember 2008


Masa sunset policy sebentar lagi akan berakhir, namun disaat-saat terakhir ini justru baru banyak medapatkan respon apalagi setelah KPP Madya Batam mengadakan sosialisasi di Politeknik Batam tanggal 12 Nopember 2008 namun di lapangan ternyata masih banyak pertanyaan terutama mengenai syarat sunset policy. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah :

  1. Fasilitas Sunset diberikan atas SPT Tahunan yang akan disampaikan adalah Kurang Bayar (baik pembetulan atau pun SPT normal)
  2. Atas tahun yang diajukan sunset policy belum pernah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan
  3. Wajib Pajak yang sedang mengalami proses pemeriksaan dapat mengajukan sunset policy selama belum disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)
  4. Fasilitas Sunset Policy adalah untuk Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya kecuali bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di tahun 2008 fasilitas sunset policy termasuk juga untuk tahun pajak 2007
  5. Fasilitas Sunset Policy diberikan hanya atas tahun pajak yang diajukan sunset policy
  6. SPT Tahunan yang diajukan sunset policy tidak bisa dijadikan dasar bagi Fiskus untuk menetapkan pajak lainnya
  7. Batas waktu sunset policy adalah 31 Desember 2008 kecuali bagi Wajib Pajak orang pribadi yang baru terdaftar di tahun 2008 adalah 31 Maret 2009
  8. Formulir yang dipakai adalah formulir SPT Tahunan PPh Badan/Orang Pribadi dimana dibagian tengah atas masing-masing lembar formulir dicantumkan tulisan “Pembetulan sesuai Pasal 37 A UU KUP”

 

Dasar hukum sunset policy adalah :

  1. Pasal 37 A UU KUP No. 28 tahun 2007
  2. Keputusan Menteri Keuangan nomor : PMK-66/PMK.03/2008 tanggal 29 April 2008
  3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-27/PJ/2008 tanggal 19 Juni 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PER-30/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008
  4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008
  5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-34/PJ/2008 tanggal 31 Juli 2008

(ketentuan dapat dilihat(dicari) di www.pajak.go.id atau di www.ortax.org/ortax )

 

Fasilitas Sunset Policy adalah :

  1. Penghapusan sanksi bunga atas nilai kurang bayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan yang diajukan sunset
  2. Tidak dikenakan denda pasal 7 atas baru disampaikan SPT Tahunan Sunset Policy karena SPT yang baru disampaikan diperlakukan sebagai SPT Pembetulan (bagi Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan)
  3. Dihentikan pemeriksaan apabila wajib pajak sedang diperiksa  dengan syarat temuan sementara pemeriksa lebih kecil dibandingkan dengan SPT yang diajukan Sunset Policy serta SPHP belum disampaikan
  4. Tidak akan dilakukan tindakan pemeriksaan atas tahun pajak yang diajukan sunset policy apabila SPT Tahunan yang diajukan Sunset Policy telah benar sesuai kondisi sebenarnya.
  5. SPT Tahunan yang diajukan sunset tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan pajak lainnya
Sunset policy dapat diperlakukan sebagai pengampunan pajak (tax clearance) sehingga apabila Wajib Pajak mendapat fasilitas sunset policy maka Wajib Pajak tidak perlu was-was lagi dan dapat tidur dengan nyenyak.
Berikut formulir SPT Tahunan dibawah tahun 2007
  1. Orang Pribadi Usahawan (1770) klik di sini.
  2. Orang Pribadi Karyawan (1770 S) klik di sini
  3. Badan Rupiah (1771 Rupiah) klik di sini
  4. Badan Dollar (1771 Dollar) klik di sini

Berikut daftar batasan norma, PTKP, dan tarif (PPh Pasal 17) yang berlaku pada tahun pajak 1999 s.d. 2009 yang saya dapatkan dari seorang teman. Klik di sini

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: