Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Aturan Pelaksanaan UU PPh No. 36 2008

Posted by Faisal, S.Mn. pada 20 Januari 2009


Aturan pelaksanaan UU PPh No. 36 tahun 2008 sudah dikeluarkan yakni berupa peraturan menteri keuangan ada beberapa point petning yang saya catat yakni mengenai perubahan maksimal biaya jabatan menjadi 6juta pertahun atau 500ribu perbulan dimana sebelumnya adalah maksimal 1.296.000 pertahun atau 108 ribu perbulan(PMK-250/PMK.03/2008), PTKP pegawai harian sebelumnya 110ribu perhari menjadi 150ribu perhari(PMK-254/PMK.03/2008), dan ketentuan tentang jasa lain yang dikenakan PPh 23 pun telah terbit (PMK-244/PMK.03/2008) dimana disebutkan tarif 2% dikenakan atas penghasilan bruto dan satu lagi tentang penghitungan PPh Pasal 21(PMK-252/PMK.03/2008)  dimana pengenaan tarif 20% bagi karyawan yang belum memiliki NPWP dapat diperhitungkan pada SPT Tahunan Karyawan yang bersangkutan apabila kemudian memiliki NPWP pada tahun yang sama dan kewajiban untuk membuat daftar perhitungan PPh Pasal 21  untuk kemudian melampirkannya pada SPT Masa PPh Pasal 21, dan pengenaan tarif umum PPh Pasal 17  untuk penerima bukan pegawai termasuk tenaga ahli (sebelumnya 50% x 15% = 7,5%) serta pengurangan PTKP dan pengenaan tarif umum PPh Pasal 17 bagi penerima bukan pegawai yang menerima  secara berkesinambungan..

Catatan :

Untuk pengisian eSPT PPh Masa khusunya SPT Masa PPh Pasal 23 dikarena update eSPT belum ada maka solusi yang dapat ditempuh adalah merubah setting tarif PPh 23 dari 15% menjadi 2% kemudian pada saat penginputan bukti potong entrykan perkiraan penghasilan neto menjadi 100% sehingga perhitungan menjadi benar. Untuk selanjutnya apabila ada update eSPT Masa PPh akan saya informasikan.

5 Tanggapan to “Aturan Pelaksanaan UU PPh No. 36 2008”

  1. […] Aturan Pelaksanaan UU PPh No. 36 2008 Aturan pelaksanaan UU PPh No. 36 tahun 2008 sudah dikeluarkan yakni berupa peraturan menteri keuangan ada beberapa […] […]

  2. ellen said

    klo PPh 26 ga ada perubahan ya???

    • Faisal said

      Untuk Pasal 26 sepertinya tidak ada perubahan bu ellen dan hal itu tergantung ada tidaknya tax treaty kita dengan negara lain dan ada perubahan di tax treaty tidak…

      Bu Ratini contoh perhitungan sudah ada di kolom download silahkan di unduh, yang mendeapatkan fasilitas ini adalah karyawan yang berkeja pada perusahaan industri pengolahan, perikanan dan pertanian sedangkan jasa dan perdagangan maaf tidak mendapat fasilitas ini. Maaf ibu, apakah plastic injection ibu dikategorikan sebagai jasa maklon atau bukan, klu jasa jelas bukan sedangkan kalau bukan apakah bidang uasaha termasuk yang ada dilampiran PMK-43/PMK.03/2009 klu iya berarti termasuk.

      Terima kasih.🙂

  3. Ratini said

    Siang Pak,

    Saya bingung masalah PPh 21 DTP, kami kerjadi perusahaan elektronik plastik injection.Pertanyaan saya:

    1. Apa kami mendapat Tunjangan PPh 21 tersebut, klo ya ikut kategori yg mana?
    2. Bagaimana cara perhitungannya yg punya NPWP & yg tdk punya NPWP ?

    Terima kasih

  4. Andi said

    Artikel PPh 21 DTP dapat dilihat pada situs http://www.pajakupdate.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: