Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Pro Kontra PP 40 tahun 2009

Posted by Faisal, S.Mn. pada 11 Juni 2009


Permasalahan soal PP 51 tahun 2008  tentang Jasa Konstruksi yang terbit 20 Juli 2008 namun berlaku surut mulai 01 Januari 2008 akhirnya dijawab dengan PP 40 tahun 2009 walaupun akhirnya PP 40 ini pun mengalami pro kontra karena terbitnya tanggal 04 Juni 2009 dimana Wajib Pajak yang taat telah melakukan penyesuaian sesuai PP 51 tahun 2008 apakah harus kembali dengan kondisi semula(mengembalikan kembali atas setoran yang sudah terlajur di Pbk, mengembalikan kembali bukti potong yang sudah terlanjur diganti, dan melakukan Pbk atas setoran yang seharusnya tidak perlu disetor) serta perbaikan atas SPT Tahunan PPh Badan/Orang Pribadi.

Namun demikian beruntung Wajib Pajak yang belum melakukan penyesuaian SPT atas kontrak-kontrak yang ditandatangani dari tanggal 01 Januari 2008 s.d. 30 Juli 2008 terlepas dari Surat Tagihan Pajak (kurang bayar plus sanksi ) yang seharusnya diterbitkan jika PP 40 tahun 2009 ini tidak terbit.

Diluar permasalahan di atas berikut beberapa point dari PP 40 tahun 2009 agar lebih mudah dipahami, yakni :

Kontrak ditandatangani
1. Sebelum 01 Agustus 2008
     a.  Pembayaran (bagian) kontrak s.d. 31 Desember 2008
          1.)  dikenakan ketentuan umum sesuai UU PPh No. 17 tahun 2000 jo PP 140 tahun 2000 jo
                KMK No. 559/KMK.04/2000, yang mengatur :
                a.)  dipotong PPh Pasal 23 (sesuai Per-70/PJ/2007) dalam hal dalam hal pengguna
                       jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak badan DN, BUT, atau OP WP DN
                       yang ditunjuk sbg pemotong PPh Psl 23.
               b.)  diperhitungkan di PPh Pasal 25 dalam hal pengguna jasa selain diatas.
       2.)  dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 sesuai UU PPh No. 17 tahun 2000 jo PP 140 tahun 2000 jo
              KMK No. 559/KMK.04/2000, yang mengatur bagi yang memiliki sertifikasi sebagai
             pengusaha kecil dan nilai kontraknya tidak melebihi 1 Milyar.
               a.)  dipotong dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak badan
                      DN, BUT, atau OP WP DN yg ditunjuk sbg pemotong PPh Psl 23 .
               b.) setor sendiri dalam pengguna jasa selain diatas.
   b.  Pembayaran (bagian) kontrak setelah. 31 Desember 2008
        1.)  Berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani :
               a.)  S.d. 31 Desember 2008 diperlakukan sama dengan pembayaran(bagian) kontrak
                      s.d. 31 Desember 2008 ( sesuai angka 1 huruf a diatas).
              b.)  Setelah 31 Desember 2008 berlaku ketentuan PP 51 tahun 2008.
     2.)  Tidak ada berita acara serah terima berlaku ketentuan PP 51 tahun 2008.

2. Sejak 01 Agustus 2008 diperlakukan ketentuan PP 51 tahun 2008.

Dengan demikian kuncinya sederhana saja yakni kontrak ditandatangani sebelum 01 Agustus 2008 dan berita acara serah terima tidak lebih dari tanggal 31 Desember 2008 maka berlaku ketentuan lama yakni PP 140 tahun 2000 jo KMK Nomor 559/KMK.04/2000 sedangkan kondisi diluar itu baru berlaku ketentuan PP Nomor 51 tahun 2008.

 

MATRIKS PERUBAHAN PP 51 TAHUN 2008 TERHADAP TRANSAKSI TAHUN 2008
     
     
     
Uraian transaksi tahun 2008              Ketentuan yang berlaku menurut
PP 51 tahun 2008 PP 40 tahun 2009
Kontrak ditandatangani    
01 Januari 2008 s.d. 31 Juli 2008    
     1. Pembayaran 01 Jan s.d. 31 Desember 2008 PP 51 tahun 2008 PP 140 tahun 2000
     2. Pembayaran setelah 31 Desember 2008    
         a. BA Serah terima ditandatangani    
              1) s.d. 31 Desember 2008 PP 51 tahun 2008 PP 140 tahun 2000
              2). setelah 31 Desember 2008 PP 51 tahun 2008 PP 51 tahun 2008
          b. Tidak ada BA serah terima PP 51 tahun 2008 PP 51 tahun 2008
     
Sejak 01 Agutus 2008 PP 51 tahun 2008 PP 51 tahun 2008
Iklan

Satu Tanggapan to “Pro Kontra PP 40 tahun 2009”

  1. Anto said

    Met pagi pak, numpang Nanya donk pak…perusahaan kami bergerak di bidang jasa konstruksi di mana PPhnya sudah dipotong final….yg menjadi pertanyaan pada saat menjurnal transaksi, PPh final ini posisinya ditempatkan di mana ya?apakah masuk komponen biaya pajak?atau gimana ya?kalo PPh tidak final kan masuk komponen pajak dibayar dimuka dan dikurangi pada saat kita menghitung PPh tahunan, Utk PPh final ini penempatan Nya di mana ya pak…..thanks byk atas balasan nya

    =======Faisal========

    Wah saya teknisi pajak pak anto bukan akuntansi, tetapi setau saya sama saja pak dengan penghasilan tidak final (penghasilan selain jasa konstruksi) masuk ke perkiraan pajak sesauai jenis pajaknya misalnya PPh Pasal 4 ayat 2 Jasa Konstruksi.

    Terima Kasih. 🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: