Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Per-32 kapan mulai berlaku ?

Posted by Faisal, S.Mn. pada 22 Juni 2009


Per-32/PJ/2009  tentang Perubahan Formulir SPT Masa PPh Pasal 21, memang cukup singkat yang terdiri dari enam pasal, pasal 1 tentang bentuk formulir spt, pasal 2 tentang bentuk formulir bukti potong, pasal 3 tentang buku petunjuk pengisian, pasal 4 tentang kapan penyampaian fomulir 1721 T untuk tahun pajak 2009, pasal 5 tentang tidak berlakunya formulir spt dan bukti potong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud kep-108/PJ.1/1996, dan pasal 6 tentang berlakunya per ini.

Kadang memang kita sebagai manusia ingin selalu cepat, instan, atau langsung praktek. He..he… Sehingga untuk membaca halaman yang banyak menjadi malas, ah paling sisnya seperti itu. Baru setelah mengalami kendala kita baru buka-buka buku petunjuknya.

Nah per-32 ini kita tidak bisa mengabaikan buku petunjuknya karena disinilah kuncinya, setelah dibaca berikut point-point yang penting :

  1. Bentuk formulir SPT Masa PPh Pasal 21 yang baru atau 1721 mulai digunakan pada masa Juli 2009 begitu pun dengan bukti potongnya, artinya untuk transaksi yang terjadi mulai 01 Juli 2009.
  2. 1721 I dilampirkan pada masa Desember tahun pajak yang bersangkutan.
  3. 1721 II dilampirkan jika ada pegawai tetap yang baru masuk atau ada pegawai tetap yang keluar
  4. 1721 T dilampirkan sekali selamanya kecuali ada perubahan status tanggungan pegawai tetap dipertengahan tahun maka 1721 T disampaikan kembali di awal tahun berikutnya yakni di masa Januari tahun berikutnya, bagi yang mempunyai kewajiban PPh Pasal 21 pada masa Juli 2009 dan sebelumnya 1721 T disampaikan di masa Juli 2009.
  5. 1721A1/A2 dibuat paling lambat akhir bulan berikutnya sejak pegawai yang bersangkutan berhenti sedangkan bagi pegawai yang masih tetap bekerja dibuat paling lambat akhir bulan kedua setelah berakhirnya tahun kalender yang bersangkutan, misalnya tahun 2008 dibuat paling lambat 28 Pebruari 2009.

Nah sekarang kan jelas bahwa formulir yang baru mulai digunakan untuk masa Juli 2009 dan formulir-formulir tersebut tidak dilampirkan setiap bulannya melainkan dengan kondisi tertentu.

Untuk lebih jelasnya berikut PER – 32 PJ th 2009, Lampiran I (SPT Induk, Daftar bukti potong Final dan Tidak Final), Lampiran II (Bukti Potong Tidak Final, Final, bukti potong tahunan) dan Lampiran III

Iklan

10 Tanggapan to “Per-32 kapan mulai berlaku ?”

  1. setiawantw said

    jadi lebih praktis donx…?
    Bagaimana ketentuan lanjutan…?

  2. Sofie said

    peraturan baru ini berlaku u/ semua wilayah indonesia??
    bagaimana kalau AR di t4 kami mengatakan bahwa peraturan ini mulai berlaku u/ masa pajak bulan Juni 2009?
    [sedangkan disini dijelaskan bahwa mulai berlaku u/ masa pajak bulan Juli 2009]

    thanks

    • Faisal said

      Betul ibu, maaf ibu sofie diketentuan tersebut memang tidak menyebutkan secara keseluruhan formulir yang baru berlaku mulai masa Juli 2009, kemungkinan penfasiran AR ibu dengan saya yang berbeda, coba ibu di pasal 4 diatur lampiran 1721 T disampaikan pada masa Juli 2009 sementara di petunjuk pengisian diatur bahwa 1721 T dilampirkan pertama kali ketika WP berkewajiban menyampaikan SPT PPh Pasal 21 dengan demikian dapat diambil kesimpulan formulir yang baru baru wajib digunakan sejak masa Juli 2009.

  3. indra said

    “1721 T dilampirkan sekali setiap awal tahun kalender yakni masa Januari”

    ini diatur dimana Pak, bukannya disampaikan paad saat pertama kali memiliki kewajiban PPh Pasal 21, dan khusus tahun 2009 masa Juli 2009.

    terima kasih

    • Faisal said

      1721 T disampaikan sekali saat WP mempunyai kewajiban PPh 21 namun mengingat perubahan tanggungan hanya diakui pada awal tahun maka 1721 T sebaiknya disampaikan kembali pada tiap awal tahun jika pada tahun sebelumnya ada perubahan tanggungan atau ada karyawan tetap yang baru masuk. Jika tidak ada hal tersebut maka 1721 T cukup sekali disampaikan sampai WP tidak mempunyai kewajiban PPh 21(selamanya). Kan sayang kalau PTKP menjadi lebih besar tetapi yang dilaporkan masih PTKP yang lama. 🙂

      Terima kasih. 🙂

  4. irma said

    Bagaimana klo jan s/d juni ssp masanya lebih besar daripada periode juli s/d des dengan per baru.Apakah nanti tidak terjadi lebih setor? terima kasih

    Perhitungan PPh Pasal 21 tidak akan lebih bayar jika memang mengikuti ketentuan yang berlaku, kondisi lebih bayar akan terjadi bila pegawai berhenti dan tidak bekerja lagi namun hal ini akan tertutupi ole PPh Pasal 21 karyawan lain yang masih aktif.

    Terima kasih. 🙂

  5. Wati said

    Kalo untuk karyawan yang sudah berhenti di bulan Mei atau Juni apakah perlu dibuatkan A1-nya?

    Terima kasih.

    Ya bu, paling lambat satu bulan sejak pegawai berhenti. Kalau ibu buat sekarang berati terlambat dong, gpp deh yang penting dibuat. 🙂

    Terima Kasih.

    • Wati said

      Tapi Pak, bukannya form baru ini berlaku sejak masa pajak Juli’09.
      Jadi yang sebelumnya juga harus dibuatkan form-nya Pak?

      Kalo misalnya seperti yang Bapak tadi bilang telat dibuatkan A1 apakah WP akan dikenakan sanksi.

      Terima kasih.

      Form 1721A1 bukanlah form baru, diketentuan lama sebelum per-31/PJ/2009 yakni per-15/PJ/2006 sudah diatur demikian, namun ketentuan tersebut tidak mengatur sanksi atas keterlambatan pembuatan 1721A1.

      Terima Kasih. 🙂

  6. Frans said

    Salam kenal pak,
    sebelumnya Selamat Idul Fitri 1403 H
    Saya ada beberapa pertanyaan :
    1. Bila Karyawan belum punya npwp, bekerja mulai jan-sept, apakah tetap dibuatkan 1721A1 paling lambat satu bulan berikutnya ?
    2. Bagaimana bila perhitungan PPh 21 bulan-bulan sebelumnya terjadi salah perhitungan ?
    mohon penjelasannya, trims sebelumnya

    =====Faisal=====
    Salam kenal juga Pak Frans, terima kasih. 1430 H ya pak bukan 1403 H… 🙂
    Kewajiban pembuatan 1721A1 tidak berhubungan dengan NPWP Karyawan sehingga baik mempunyai atau tidak bagi karyawan tetap wajib dibuatkan 1721A1.
    Sebaiknya dilakukan pembetulan masa-masa sebelumnya namun apabila merepotkan cukup disesuaikan di 1721A1 saja namun begitu harus siap konsekuensinya apabila diperiksa diberikan sanksi administarsi 2% dari kurang bayar keterlambatan penyetoran tersebut.

    Terima Kasih. 🙂

  7. Frans said

    🙂 betul pak 1430 H, maaf saya salah ketik

    terima kasih atas penjelasannya.

    salam

    ===Faisal===

    Oala pak, saya juga ngerti kok, cuma becanda. he..he…

    Terima Kasih. 🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: