Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Sulit memahami LB PPh 21 Ditanggung Pemerintah ??

Posted by Faisal, S.Mn. pada 13 Oktober 2009


Setelah berjalannya PPh 21 ditanggung pemerintah ada hal yang menarik, yakni mengenai pegawai yang berhenti dipertengahan tahun sehingga secara normal menyebabkan lebih bayar atau setelah diperhitungkan setahun ternyata pajaknya menjadi lebih bayar. Namun kuncinya adalah PPh Pasal 21 DTP diberikan ke karyawan yang atas penghasilan dikenakan PPh Pasal 21 karena kalau atas penghasilannya tidak dikenakan PPh Pasal 21(masih di bawah PTKP) berarti tidak ada PPh 21 yang dipotong kalau tidak ada yang dipotong apa yang mau dikembalikan ??

Pada kasus normal jika tidak ada PPh 21 Ditanggung Pemerintah maka atas lebih bayar tersebut bagi pegawai yang berhenti dipertengahan tahun, lebih bayar tersebut dikembalikan ke pegawai yang bersangkutan begitu pun bagi pegawai yang masih bekerja setelah dihitung setahun ternyata lebih bayar maka atas lebih bayar tersebut diperhitungkan ke PPh 21 masa Januari tahun berikutnya sedangkan bagi perusahaan tentunya diperhitungkan PPh 21 atas pegawai yang lain.

Nah bagaimana hal ini jika terjadi pada pegawai yang menerima PPh 21 DTP ? Apakah akan diperlakukan demikian ? Menurut saya seharusnya tidak, kenapa seperti itu ? Begini analoginya, jika seorang pegawai berhenti dipertengahan tahun misalnya pajak yang seharusnya dipotong Rp. 100.000,- karena ia mendapat PPh 21 DTP maka pajak dikembalikan setelah dihitung ternyata pajak terutang seharusnya nihil, maka kembali ke kata kuncinya PPH 21 DTP diberikan bagi karyawan yang atas penghasilannya dikenakan PPh Pasal 21 dengan demikian perusahaan wajib meminta kembali pajak yang terlajur dikembalikan sedangkan pegawai yang berhenti bukankah juga berhak meminta kembali gaji yang seharusnya tidak dipotong pajak lalu jika perusahaan meminta kembali pajak yang terlajur dikembalikan Rp. 100.000,- dan pegawai meminta kembali gaji yang seharusnya tidak dipotong sebesar Rp. 100.000,- bukankah hasilnya menjadi impas ? sehingga tidak ada perlu uang yang diminta atau dikembalikan.

Lalu bagaimana jika ada beberapa bulan yang mendapat fasilitas PPh Pasal 21 sedangkan sisa bulan dalam setahun tidak mendapatkan fasilitas tersebut, dengan demikian apabila ada lebih bayar berarti sebenarnya ada porsi PPh Pasal 21 DTP dan porsi PPh 21 yang dipotong dan disetorkan ke negara.

Nah bagaimana cara mengetahui seberapa besar PPh Pasal 21 Lebih Bayar yang harus dikembalikan ke karyawan bagai karyawan yang berhenti atau yang diperhitungkan ke PPh Pasal 21 karyawan yang tetap bekerja ke bulan berikutnya.  Diketentuannya memang belum diatur, namun menurut saya cara pendekatan yang  yang mudah-mudahan adil adalah untuk mendapatkan PPh 21 LB yang harus dikembalikan atau diperhitungkan adalah dengan cara pendekatan penghasilan yakni membagi jumlah penghasilan yang tidak mendapatkan PPh 21 DTP dibagi dengan total penghasilan dikalikan dengan PPh Pasal 21 yang Lebih Bayar.

Dengan demikian apabila kelebihan tersebut dari PPh 21 DTP yang seharusnya tidak diberikan maka atas kelebihan tersebut sebenarnya dikembalikan oleh karyawan yang bersangkutan namun menjadi impas karena ada pengembalian PPh 21 DTP dari Pemberi Kerja(perusahaan) yang seharusnya tidak dipotong dari penghasilan karyawan.  Dikarenakan LB tersebut telah dikembalikan oleh karyawan maka total PPh 21 DTP Pemberi Kerja (Perusahaan) harus dikoreksi sebesar PPh 21 DTP yang dikembalikan. Jika total PPh 21 DTP tidak dikoreksi maka lebih bayar karena PPh 21 DTP tersebut akan mengurangi PPh Pasal 21 Kurang Bayar pemberi kerja dan hal itu jelas tidak benar karena PPh 21 DTP sebenarnya sudah dikembalikan oleh karyawan namun tetap diperhitungkan oleh Pemberi Kerja sehingga negara dirugikan.

Contoh kasus.

1. Si Daffa lajang sudah berNPWP bekerja pada PT. Goro-goro mulai bulan Pebruari, dengan penghasilan sebulan 2juta rupiah yang mendapatkan fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah(DTP) sehingga mendapatkan PPh 21 DTP 23ribu perbulan karena itu atas penghasilan sebulan diterima utuh sebesar Rp 2juta rupiah, bulan September 2009 Daffa mengundurkan diri , maka perhitungan setahun(1721 A1) adalah :

Total Penghasilan                16.000.000,-

Biaya Jabatan                           800.000,-

Penghasilan Netto                15.200.000,-

PTKP(TK/0)                          15.840.000,-

Penghasilan Kena Pajak                      0,-

PPh 21 terutang                                  0,-

PPh 21 telah dipotong

DTP  ( 8 x 23.000)                     184.000,-

PPh 21 Lebih Bayar                   184.000,-

Maka Daffa mengembalikan nilai PPh 21 DTP lebih bayar tersebut Rp. 184.000,- dan PT. Goro-goro mengembalikan lebih bayar atas penghasilan yang seharusnya tidak dipotong tersebut ke Daffa senilai Rp. 184.000,- juga sehingga secara kalkulasi hasilnya menjadi nihil(tidak ada yang perlu mengeluarkan kas).

Dengan dikemblikan PPh 21 DTP oleh Sdr. Daffa maka konsekuensinya akan  mengurangi total PPh 21 DTP PT. Goro-goro.

2.  Dari contoh di atas diubah bahwa Daffa mulai bekerja dari masa Januari 2009, sehingga perhitungan pajak setahun(1721 A1) menjadi :

Total Penghasilan                  18.000.000,-

Biaya Jabatan                            900.000,-

Penghasilan Netto                 17.100.000,-

PTKP(TK/0)                           15.840.000,-

Penghasilan Kena Pajak           1.260.000,-

PPh 21 terutang                           63.000,-

DTP                                          232.000,-

SSP                                             29.000,-

PPh 21 lebih bayar                      198.000,-

Maka yang dikembalikan ke karyawan adalah 2/18 x 198.000 = Rp 22.000,- bersamaan dengan pemberian 1721A1 sedangkan sisanya Rp 176.000,- seperti kasus no. 1.

3.  Apabila jumlah pegawai berjumlah 10 orang termasuk Sdr. Daffa yang penghasilan dan status sama persis dengan Sdr. Daffa namun atas 9 orang bekerja diawal tahun dan tetap bekerja sampai tahun berikutnya sedangkan Sdr. Daffa statusnya sama dengan kasus no. 2, maka rincian PPh Pasal 21 untuk masa Desember 2009 adalah   terhutang atas 10 orang adalah Rp 3.195.000,- dan SSP yang telah disetor adalah Rp. 290.000,- serta total SSP DTP adalah Rp. 2.842.000,-  maka karena ada Sdr. Daffa yang berhenti maka pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21(1721 Induk) masa Desember menjadi:

PPh 21 terutang                                                    Rp 3.195.000,-

PPh 21 disetor Jan. sd. Nov 2009                                   290.000,-

PPh 21 Kurang(lebih) disetor                                   Rp 2.905.000,-

PPh 21 DTP(2.842.000-176.000)                                 2.666.000,-

PPh 21 Des 2009                                                   Rp    239.000,-

Dengan demikian Total SSP PPh 21 DTP  adalah Rp 2.842.000,- dikarenakan ada pengembalian PPh 21 DTP Sdr. Daffa sebesar Rp. 176.000,- (lihat kasus no. 2) sedangkan sisa lebih bayar Rp 22.000,-  (Rp. 198.000,- – Rp. 176.000,-) telah diperhitungan dengan PPh 21 yang telah disetorkan masa Jan s.d. Nov 2009.

Seperti kasus LB umumnya, walaupun 1721 A1 karyawan LB namun pelaporan SPT Tahunan Karyawan dari satu pemberi kerja adalah sama yakni nihil dikarenakan sama pada LB pada umumnya LB pada DTP juga telah dikembalikan ke karyawan yang bersangkutan.

Tulisan dalam format pdf (Klik di sini)

Iklan

Satu Tanggapan to “Sulit memahami LB PPh 21 Ditanggung Pemerintah ??”

  1. Ekah said

    Menanggapi tulisan Pak Faisal yang berjudul “Sulit memahami LB PPh 21 Ditanggung Pemerintah ??”, untuk contoh no. 3, berarti di SPT PPh21 Masa Desember, pengisian pajak yang sudah disetor (Jan-Nov) terdapat selisih sebesar Rp.176.000 ?
    Pelaporan SPT Masa Jan – Nov : total PPh disetor Rp.3.132.000
    Di SPT Masa Des, PPh disetor Jan – Nov = Rp.2.956.000.
    Apakah perbedaan PPh disetor ini tidak menjadi aneh karena datanya tidak match ?
    Mohon pencerahannya.
    Terima kasih.

    ======Faisal=====

    Maaf ibu, kalau tidak dikoreksi justru menjadi tidak match ada LB PPh 21 DTP Rp. 176.000,- tetapi yang disetorkan tetap Rp. 3.132.000,- karena kalau PPh 21 DTP tersebut diperhitungkan perusahaan akan diuntungkan dari PPh 21 karyawan lain yang kurang bayar. Tolong baca juga tulisan saya “Sekali lagi tentang SPM PPh 21 masa Desember 2009” terutama tentang Summary Contoh Perhitungan.

    Terima Kasih. 🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: