Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

PP – 68 tahun 2009 tentang Tarif PPh 21 Atas Pesangon, Uang Pensiun, THT, dan JHT

Posted by Faisal, S.Mn. pada 1 Desember 2009


Seiring dengan terbitnya UU PPh yang baru No. 36 tahun 2008 beberapa Wajib Pajak banyak yang menanyakan tentang adakan peraturan perubahan PP 149 tahun 2000 tentang Pesangon untuk menyesesuaikan dengan UU yang baru tersebut dan akhirnya tanggal 30-11-2009 Peraturan Pemerintah tersebut diubah dengan terbitnya PP – 68 tahun 2009 tentang Tarif PPh 21 Atas Pesangon, Uang Pensiun, THT, dan JHT

Berikut contoh perhitungan berdasarkan PP 149 tahun 2000 dan PP 68 tahun 2009 (klik di sini)

Iklan

8 Tanggapan to “PP – 68 tahun 2009 tentang Tarif PPh 21 Atas Pesangon, Uang Pensiun, THT, dan JHT”

  1. Edi said

    Bagaimana Cara menghitung pesangon yang nilai DPP nya Rp 450,- Juta mohon di buat excelnya . Thx Pak Faisal Si Anak Betawi Asli

    Thx

    Edi
    Betawi Asli Timur(Bekasi)

    ==== Faisal ======

    Sudah saya buatkan silahkan diunduh..

    Terima Kasih. πŸ™‚

  2. Yadi said

    Selamat malam pak Faisal,

    Saya sudah unduh perhitungan pesangonnya, namun kok berbeda ya dengan perhitungan di e-spt?
    Terimakasih

    =====Faisal=====

    Ya, update eSPT terakhir 30-11-2009 masih menggunakan tarif lama untuk itu Bapak bisa menggunakan setting tarif PPh 21 Final pada menu utilty yang ada di eSPT dikarenakan berubahnya lapisan sebelumnya 5 lapisan sekarang menjadi 4 lapisan maka harus ada lapisan yang ditulis dua kali (yakni lapisan ke-2 atau ke-3).

    Terima Kasih. πŸ™‚

  3. Yadi said

    Iya pak terimakasih,

    Oya pak jika sudah dilaporkan bulan Juni09 atas pesangon tersebut apakah perlu dilaporkan kembali dibulan desember ini ? Kapan paling lambat pelaporan SPT dan penerbitan bukti potongnya atas persangon tersebut?
    Terimakasih,

    ====Faisal=====

    Tidak perlu pak kalau memang atas pesangon tersebut sudah dipotong, dibuatkan bukti potong, dan dilaporkan di masa Juni 2009.

    Terima Kasih. πŸ™‚

  4. Yadi said

    Pak Faisal,
    AR di di KPP rekan saya memberitahukan bahwa pesangon yg sudah dilaporkan sebelum desember 2009 harus dilaporkan kembali pada bulan Desember ini, mengingat hal itu saya mempunyai laporan SPT PPh21 pesangon yg pernah dilaporkan bulan Juni. Apakah saya harus dilaporkan kembali pada bulan Desember ini pak,sesuai pemberitahuan AR di KPP rekan saya?
    Terimakasih,

    ======Faisal======

    Pesangon merupakan Obyek PPh Pasal 21 Final, pelaporannya hanya dilakukan apabila ada pembayaran pada bulan yang bersangkutan dan tidak perlu kumulatifnya di laporkan di Masa Desember 2009.

    Terima Kasih. πŸ™‚

  5. Teguh said

    Yth pak Faisal,

    Ceritanya awal2 tahun 2009 saya pungut atas pesangon masih menggunakan tarif Final yg lama, dan sudah saya laporkan. Kemudian baru saya ketahui jika tarifnya sudah berubah. Bagaimana prosedurnya jika ada kelebihan bayar atas PPh pesangon berhubungan dgn laporan SPTnya?
    Jika ada minta referensi aturannya juga pak:)?!
    Thanks pak,

    ====Faisal=====

    Tarif yang baru sesuai PP 68 tahun 2009 mulai berlaku sejak tanggal 18 Nopember 2009, berarti ketentuan ini berlaku bagi pembayaran pesangon yang dilakukan sejak tanggal 18 Nopember 2009 pak..

    Terima Kasih. πŸ™‚

  6. Irma said

    Selamat sore pak Faisal,

    Di kantor cabang tempat saya bekerja pada bulan Desember 2009 ada bebrapa karyawan yang di PHK dan mendapat pesangon yang dibayarkan bulan January 2010. Pesangon ini dibayarkan dari kantor pusat. Bagaimana untuk pelaporan PPh 21 atas pesangon karyawan kantor cabang yang dibayarkan oleh kantor pusat, karena selama ini kantor cabang melaporkan sendiri di KPP setempat karena pembayaran gaji juga dari kantor cabang masing-masing. Apakah bisa dilaporkan di KPP kantor cabang atau harus dari kantor pusat dimana karyawan tersebut tidak terdaftar di kantor pusat. Mohon advis nya, Pak
    Terima kasih sebelumnya

    =======Faisal=======

    Obyek pemungutan umumnya dilakukan oleh siapa yang membayarkan penghasilan begitu pun PPh Pasal 21 sehingga dalam kasus ini memang seharusnya pemungutnya adalah kantor pusat karena kantor pusat yang membayarkan. Namun demikian sebaiknya kalau memang kantor pusat yang membayarkan pihak cabang juga menerima bukti pemotongan sehingga ada pertanyaan bisa langsung dijawab dan dibuktikan atau kantor cabang saja yang membayarkan bukannya lebih enak bu.

    Terima Kasih. πŸ™‚

    • Irma said

      memang enaknya kalo yang bayar dari kantor cabang, Pak. Tapi aturan dari management untuk pembayaran pesangon harus dari kantor pusat, dan pembayaran tersebut sudah dilakukan pada bulan january lalu. Dari penjelasan Bapak, berarti seharusnya kantor pusat yang melaporkan PPh 21 atas pesangon tersebut, nah apakah tidak jadi masalah nantinya karena karyawan tersebut tidak termasuk dalam daftar karyawan di kantor pusat, apakah diperbolehkan seperti itu? Apakah tidak diperbolehkan untuk melaporkan dalam SPT PPh 21 kantor cabang apabila transaksi pembayaran dari kantor pusat? Boleh dibantu dengan undang-undang atau surat ketetapan yang mengatur hal tersebut. Terimakasih sebelumnya

      =======Faisal=======

      Diketentuan UU PPh No. 36 tahun 2008 Pasal 21 ayat 1 huruf a yaitu : ” pemberi kerja yang membayarkan gaji,…. ” sehingga idealnya yang wajib memotong adalah yang membayarkan… tapi toh kalau pada akhirnya beban ini juga menjadi beban cabang maka dilakukan oleh cabang juga tidak mengapa karena biaya ini akan menjadi match dengan daftar biaya yang dilampirkan di SPT PPh Pasal 21 masa Desember sehingga sebenarnya mempersingkat administrasi saja… Namun lain hal jika dilakukan di luar negeri..

      Terima Kasih. πŸ™‚

  7. Irma said

    Sore Pak Faisal,

    Maaf mau nanya lagi nih. Kalo jumlah pesangon yang dibayarkan dibawah 50 juta, PPh nya kan 0 %. Mohon dikoreksi kalo salah. Lain halnya apabila jumlah pesangon diatas 50 juta. Misalnya 60 juta. Jadi yang dibayarkan hanya 10 juta dikali tarif 5 %. Betul ya, Pak? Pertanyaan saya, jumlah penghasilan bruto yang diinput dalam eSPT sejumlah total yang dibayarkan (60 juta) atau hanya sejumlah yang dikenakan tarif (10 juta). Saya sudah coba masukkan 60 juta, secara otomatis eSPT menghitungnya tidak sama dengan jumlah 10 juta dikali tarif. Kemudian saya coba lagi hanya memasukkan 10 juta, PPh yang terutang otomatis 0. Haruskah saya masukkan saja total 60 juta, kemudian menginput secara manual di kolom jumlah PPh terutang berdasarkan perhitungan 10 juta dikali tarif?

    =====Faisal======

    Tolong eSPTnya disetting tarif PPh 21 Final sesuai PP 68 ini bu, insya Alloh hasilnya sama…

    Terima Kasih. πŸ™‚

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: