Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Perbedaan Penafsiran

Posted by Faisal, S.Mn. pada 3 September 2010


Ada beberapa penafsiran dari istilah atau penerapan pajak yang mungkin masih membingungkan beberapa orang, yakni :

  1. Perbedaan dipotong dengan dipungut
    Dipotong berarti mengurangi penghasilan yang dibayarkan sedangkan dipungut berarti menambah penghasilan yang dibayarkan. Misalnya, pemakaian service AC jika yang dibayarkan Rp. 1juta karena terutang PPh Pasal 23 maka yang diberikan hanya Rp. 980ribu sedangkan jika membeli sepeda motor misalnya harganya Rp. 15juta karena terutang PPN maka yang kita bayarkan Rp. 16,5juta.
  2. Diterapkan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 ayat 2
    Untuk jasa konstruksi jelas masuk ke PPh Pasal 4 ayat 2, bagaimana untuk perbaikan bangunan dan jasa instalasi AC, air, listrik, dan mesin ? Sepanjang bidang usahanya bukan jasa konstruksi maka pengenaannya adalah PPh Pasal 23 selain itu maka penerapannya adalah PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi, misalnya distributor AC memberikan jasa instalasi AC maka pengenaannya PPh Pasal 23 namun jika kontraktor yang melakukannya maka adalah PPh Pasal 4 ayat 2 Jasa Konstruksi. Instalasi mesin yang dimaksud di sini dalah yang terintegrasi dengan bangunan seperti AC, lift, escalator, atau genset.
  3. Diterapkan PPh Pasal 4 ayat 2 atau PPh Pasal 21
    Bagaimana penerapan obyek PPh Pasal 4 ayat 2 yang dikerjakan orang pribadi seperti upah borongan. Pada prinsipnya yang menjadi obyek PPh 21 adalah tambahan penghasilan yang diterima orang pribadi sehingga tidak termasuk unsur material(barang) di dalamnya. Dengan demikian menurut hemat saya sepanjang dilakukan oleh orang pribadi dan yang diberikan hanya upahnya saja sedangkan material dari pemberi kerja maka seharusnya diterapkan PPh Pasal 21 tetapi apabila termasuk unsur materialnya maka dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi.
  4. Diterapkan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23
    Untuk yang ini membedakan jasa konsultan, jasa akuntansi, pembukuan, atestasi laporan keuangan, aktuaris, dan jasa perancang dalam kondisi bagaimana dipotong PPh Pasal 21 dan dalam kondisi bagaimana dipotong PPh Pasal 23.
    Dalam kondisi pemberi jasa adalah badan hukum seperti firma, CV, PT., BUT, dan JO maka dipotong PPh Pasal 23 di luar kondisi tersebut maka dipotong PPh Pasal 21.

29 Tanggapan to “Perbedaan Penafsiran”

  1. none said

    Terima kasih atas penjelasannya. Sangat membantu…πŸ™‚

    =======Faisal======

    Sama-sama bu…

    Terima Kasih.πŸ™‚

  2. Pohon said

    Terima Kasih Pak.
    Secara aturan PP 51 2008.
    Didalam aturannya telah ada definisi Jasa Konstruksi PP 51 2008 hanya khusus oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang atau memiliki SBU.
    Bila telah masuk dalam lingkup definisi diatas (Telah memiliki SBU) maka berlaku tarif sebagaimana disebutkan PP 51 2008 baik yg memiliki kualifikasi maupun tidak.
    Apakah aturan ini perlu dilakukan perubahan Pak?
    Mohon pendapatnya Pak, sebelumnya terima kasih.

    =======Faisal=======

    yang dinyatakan ahli yang profesional bentuknya sebuah sertifikasi(SBU) kan tidak disebutkan jadi sepanjang yang bersangkutan ahli yang profesional boleh mengerjakan pekerjaan konstruksi toh kalau tidak ahli tidak mungkin ada pengguna yang mau menggunakannya namun agar mendorong yang bersangkutan untuk memiliki sertifikasi kualifikasi maka diberikanlah konsekuensi tarif yang lebih tinggi.

    Terima Kasih.πŸ™‚

  3. Yoyok said

    Pak Faisal, Jika perusahaan yang memiliki sertifikat dari Gapeknas untuk kualifikasi K (kecil) seharusnya kan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan konstruksi dikenakan PPh Final Psl 4 (2)?
    Bagaimana jika pekerjaannya berupa pengadaan mesin dalam hal ini Hoisting Crane untuk Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) termasuk juga penggantian atau pemasangan sparepart untuk mesin2 tersebut, apakah dikenakan PPh Final atau hanya PPh Pasal 23 atas Jasa ??
    Terima Kasih

    =======Faisal========

    Pak Yoyok, untuk menetapkan penghasilan obyek pasal berapa sepertinya dilihat subyek dan obyeknya, dalam kasus ini ini subyeknya memang pengusaha jasa konstruksi namun pekerjaannya menurut saya bukan obyek jasa konstruksi, karena mesin ini untuk mengolah kelapa sawit bukan membantu operasional gedung seperti ac, genset, escalator, dan lift maka pengenaan PPhnya terbatas hanya PPh Pasal 23 jasa atas pemasangan mesin.

    Terima Kasih.πŸ™‚

    • Yoyok said

      Terima kasih Pak Faisal atas penjelasannya, terus terang saya awalnya agak bingung membedakan yg mana termasuk jasa konstruksi dan yg mana jasa teknik karna status wajib pajaknya yang memiliki sertifikasi pengusaha konstruksi.
      Sekali lagi terima kasih banyak pak.πŸ™‚

      ========Faisal========

      Sama-sama Pak Yoyok, kan orang mau usaha (diversifikasi usaha) tidak mungkin dikekang
      Atau kalau pekerjaan konstruksi yang dilakukan orang pribadi adalah PPh Pasal 21 nanti semua pengusaha yang tidak bersertifikasi memilih menjadi perusahaan perorangan dong, akhirnya pembenahan pengusaha konstruksi tidak bisa berjalan.

      Terima Kasih.πŸ™‚

  4. teguh said

    Pak Faisal,

    pak faisal menulis:

    Diterapkan PPh Pasal 4 ayat 2 atau PPh Pasal 21
    Bagaimana penerapan obyek PPh Pasal 4 ayat 2 yang dikerjakan orang pribadi seperti upah borongan. Pada prinsipnya yang menjadi obyek PPh 21 adalah tambahan penghasilan yang diterima orang pribadi sehingga tidak termasuk unsur material(barang) di dalamnya. Dengan demikian menurut hemat saya sepanjang dilakukan oleh orang pribadi dan yang diberikan hanya upahnya saja sedangkan material dari pemberi kerja maka seharusnya diterapkan PPh Pasal 21 tetapi apabila termasuk unsur materialnya maka dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi.

    Bagaimana dengan contoh yang ada dalam PER-31 atau PER-57 yang mencontohkan WPOP yang memberikan jasa dekorasi yang mana tagihannya terdiri dari fee, material dan biaya tenaga kerja. mengacu pada PER-31 or PER-57 merupakan objek PPh Pasal 21.

    terus terang saya masih bingung pak, orang pribadi seperti apa yang akan dikenai PPh Pasal 4 (2) dan mana yang dikenai PPh 21, bagaimana menurut bapak?

    Dalam pasal 10 ayat (5) PER-31 juga disebutkan bahwa pengenaan PPh Pasal 21 tidak memerhitungkan material atau hanya jasanya saja. bukankah ini berarti bahwa pph 21 juga dikenakan atas jasa yang di dalamnya juga ada penyerahan material barang.

    Terima kasih.

    ========Faisal========

    Maaf Pak teguh yang ada unsur materialnya kan tidak hanya jasa konstruksi, seperti service mobil, motor, dekorasi, instalasi ac, listrik, dll. Jadi kuncinya sepanjang jasa yang diberikan adalah jasa konstruksi atau pemberi jasa adalah pungusaha konstruksi baik badan atau perorangan dan jasa yang diberikan adalah jasa terintegrasi (bagian pendukung bangunan) seperti instalasi air, listrik, ac, lift, dan escalator maka pengenaan adalah PPh Jasa Konstruksi.
    Nah untuk jasa dekorasi seperti pemberian gorden, pot bunga, hiasan dinding kan juga termasuk jasa terintegrasi jadi sepanjang pemberi jasa adalah pengusaha konstruksi maka pengenaannya PPh jasa konstruksi tetapi bila tidak maka pengenaannya tidak PPh Jasa Konstruksi, pengenaannya bisa PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 21 tergantung bentuk usaha (Badan atau perorangan) pemberi jasa.

    Terima Kasih.πŸ™‚

  5. teguh said

    trims pak untuk penjelasannya,

    Jadi, klo untuk kasus berikut ini bagaimana pak?
    Bila perusahaan menggunakan jasa orang pribadi pemborong bangunan untuk melakukan renovasi ruangan kantor. Sementara si orang pribadi tidak memiliki sertifikasi ijin sbg pengusaha konstruksi dan juga tidak memiliki kualifikasi. Apakah atas orang pribadi tesebut dipotong PPh Final jasa konstruksi? atau kita harus memotong PPh Pasal 21?

    Terima kasih

    ========Faisal=========

    Sama-sama Pak Teguh… Sepanjang pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan konstruksi maka siapa pun yang mengerjakan maka pengenaannya dalah PPh Jasa Konstruksi.

    Terima Kasih.πŸ™‚

  6. via said

    pak faisal mau tanya….kalo qita memberikan sponsorship kpda badan atau op dg timbal balik mereka memberikan stand agar qita dapat mempromosikan produk qita atau mengiklankan produk qita..itu kena pph 23 atau 21 y pak…aduuuwh saya bingung…mhn bntuannya…

    =======Faisal=======

    Kalau pemberian jasa pmakaian stand menurut saya sewa tempat masuk ke PPh Pasal 4 ayat 2 bu…

    Terima Kasih.πŸ™‚

  7. handita adhi said

    tapi kok PPh pasal 22 dipungut ya pak?

    =======Faisal======

    Ya benar pak, tetapi teknisnya memang ada yang dipotong dan ada yang dipungut untuk 22 impor, 22 penebusan migas, semen, baja, kertas, otomotif dan penjualan barang tergolong mewah bukankah dipungut PPh 22 ?? CMIIW

    Terima Kasih.πŸ™‚

  8. Teguh said

    Selamat Siang Pak,

    Saya mau nanya pernyataan bpk soal perbedaan PPh 23 & PPh Final, yg telah
    bpk ulas bahwa.”Diterapkan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 ayat 2
    Untuk jasa konstruksi jelas masuk ke PPh Pasal 4 ayat 2, bagaimana untuk perbaikan bangunan dan jasa instalasi AC, air, listrik, dan mesin ? Sepanjang bidang usahanya bukan jasa konstruksi maka pengenaannya adalah PPh Pasal 23 selain itu maka penerapannya adalah PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi”
    *Nah…..pertanyaan saya kalo kontraktor tsb mempunyai kualifikasi usha jasa konstruksi (SIUJK) & mengerjakan perbaikan, maka yg tepat masuk PPh 23 atau PPh Final…terima kasih


    =========Faisal=========

    Waduh pak teguh maaf bukankah sudah jelas klu rekanan yang bersangkutan pengusaha konstruksi karena sudah memiliki sertifikasi konstruksi maka pengenaannya adalah PPh Pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi

    Terima Kasih.πŸ™‚

  9. Teguh said

    Terima kasih Pak,

    Tapi maaf bukankah di PPh Final pun juga disebutkan apabila tdk punya kwalifikasi usaha SIUJK utk kontraktor kan dikenakan tarif 4%…..ini yg buat saya bingung Pak….mohon pencerahannya yg prinsip antara PPh 23 & PPh Final atas jasa kontruksi….terima kasih sebelumnya

    =======Faisal=======

    Bagi pengusaha kontruksi yang memiliki sertifikasi pengusaha kecil besarnya tarif memang sama PPh Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi dengan PPh Pasal 23 yakni 2%.
    PPh Pasal 4 ayat (2) dikenakan 2% jika memiliki kualifikasi kecil sedangkan tarif 4% dikenakan bagi pengusaha konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi dan untuk kualifikasi menengah dan besar tarifnya 3%

    Terima Kasih.πŸ™‚

  10. Teguh said

    Selamat Siang Pak,
    Saya ucapkan terima kasih atas jawaban mengenai perbedaan PPh 23 & PPh Final atas jasa Konstruksi

    Tapi dlm hal ini di tempat sy bekerja ada 2 jenis pekerjaan yang dilakukan oleh 2 kontraktor :

    1. Pekerjaan Pemindahan & pemasangan Instalasi Pipa Gas yang dilakukan oleh Kontraktor dgn kualifikasi Usaha Besar
    Dengan rincian harga :
    – Material : Rp. 50.000.000
    – Jasa Pekerjaan : Rp. 35.000.000
    Jadi Total Nilai Kontrak adalah Rp.85.000.000 (blm termasuk PPN)

    2. Pekerjaan Pengecatan dinding bangunan Pabrik yang dilakukuan oleh kontraktor dgn kualifikasi Usaha Kecil
    Dengan rincian harga :
    – Material : Rp. 10.000.000
    – Jasa Pekerjaan : Rp. 5.000.000
    Jadi Total Nilai Kontrak adalah Rp.15.000.000 (blm termasuk PPN)

    PERTANYAAN :

    a. Atas ke dua pekerjaan tsb di atas (1 & 2), manakah yg lebih tepat masuk ke dlm PPh 23 atau PPh Final
    b. Atas pemotongan PPh tsb dari “Jasanya saja atau dari Nilai Kontrak (Jasa + Material)”

    ……Demikian mohon pencerahannya & maaf mungkin terlalu panjang……dan terima kasih sebelumnya

    ======Faisal=======

    Keduanya dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) jasa konstruksi karena dikerjakan oleh pengusaha konstruksi, PPh jasa konstruksi dikenakan atas nilai transaksi (material + jasa) pak..

    Terima Kasih.πŸ™‚

    • edward A said

      maaf.. sy koment sedikit.., bukankah dlm perturannya kalo nilai material dan Jasa di split maka PPh yg dikenakan adalah hanya dari jasanya aja, namun kalo dalam kontrak tidak di split material dan jasanya maka PPh yg dikenakan adalah dari nilai kontraknya..! (maaf saya lupa no peraturannya)

      ======Faisal======

      Benar sekali pak Edward namun ketentuan tersebut khusus untuk pengenaan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23, ketentuan untuk PPh Pasal 23 diatur di SE-53/PJ/2009 sedangkan PPh Pasal 21 diatur di Per-31/PJ/2009 stdtd Per-57/PJ/2009

      Terima Kasih.πŸ™‚

      • dwi yuli said

        Ass.wr.wb
        maaf sy jg mo tnya pak faisal….bukankah pengecatan itu jasa pemeliharaan bangunan ato mask pph psl 23..??
        tp lo masuk dlm pasal 4 ayat 2, apakah berarti qt harus melihat dl subjek,objek & sertifikasinya??

        ========Faisal=========

        Lihat bidang usahanya dulu bu dwi kalau pengusaha konstruksi maka pengenaannya pasal 4 ayat (2), kalau pengenaannya jasa konstruksi pasal 4 ayat 2 maka dilihat sertifikasi dulu..

        Terima Kasih.πŸ™‚

  11. Teguh said

    Terima kasih banyak atas pencerahannya Pak Faisal

    Dalam hal ini sangat membantu sekali

    Salam

    Teguh Diasono

    ========Faisal======

    Sama-sama Pak teguh, senang bisa membantu…

    Terima Kasih.πŸ™‚

  12. Anna said

    pak faisal..

    saya binggung dengan nilai potongan pph 23 dari customer. kadang2 2%, ada yang 3 %, malah ada yang 4%. ketentuannya seperti apa sih pak? saya sudah baca pasal 4 ayat 2 tapi masih agak sulit menafsirkan. bingung juga perusahaan saya masuk kategori apa…

    mohon dibantu menyederhanakan ketentuan potongan tsb ya pak..

    tks

    =====Faisal======

    Tinggal ibu Anna lihat sertifikasinya saja ibu, apabila dari sertifikat dari lembaga pengembangan jasa konstruksi dilihat ada grade sebagai pengusaha kecil maka tarifnya 2%, sedangkan menengah dan besar 3%, dan yang tidak memiliki sertifikasi maka dikenakan tarif 4%

    Terima Kasih.πŸ™‚

  13. Shinta said

    Malam pak faisal,

    Pak saya juga msh agak bingung tentang pemisahan antara jasa konstruksi dan pph 23,karena menurut saya masih ada ketimpangan tentang peraturan tersebut.
    Misal : Pekerjaan penggantian pipa yang rusak dan instalasi pipa baru yang dilakukan oleh pengusaha yg tidak memiliki sertifikat jasa konstruksi. Apakah dikenakan pasal 4(2) sebesar 4% krn tidak memiliki sertifikat jasa konstruksi, ataukah pph 23 atas jasa perawatan gedung dan bangunan? Mengingat jasa instalasi (pemasangan) pipa adalah termasuk jasa konstruksi.
    Terima kasih sebelumnya.

    Shinta

    =========Faisal=========

    Tidak punya sertifikasi dengan bukan bidang usahanya menurut saya kan berbeda bu shinta.. Misalnya jasa installasi pipa air oleh pedagang pipa dengan jasa installasi oleh pengusaha jasa konstruksi, maka installasi oleh pedagang pipa dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 2% jika memiliki NPWP dan 4% jika tidak memiliki NPWP tetapi bila yang dikerjakan oleh pengusaha konstruksi yang tidak memiliki sertifikasi maka dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) jasa konstruksi yakni 4%

    Terima Kasih.πŸ™‚

    • Shinta said

      Iya pak faisal,, terima kasih penjelasannya.

      Salam
      Shinta

      ======Faisal======

      Sama-sama bu shinta…

      Terima Kasih.πŸ™‚

  14. rita sandi said

    mlm pak mau tnya

    pada dsrnya pph pasal 26 bersifat final namun dpt pula tidak bersifat final,
    maksudnya bagaimana?dan contohnya seperti apa?

    thx

    ==========Faisal==========

    Tergantung perlakukan perpajakan di negera partnernya bu rita, kalau diperhitungkan dengan pajak perusahaan asing yang bersangkutan maka bersifat tidak final tetapi kalau tidak dapat diperlakukan sebagai kredit pajak perusahaan asing yang bersangkutan maka bersifat final.

    Terima Kasih.πŸ™‚

  15. chitra said

    Pak, mohon pencerahannya…
    Untuk Jasa manajemen yang di potong pph 23 sebesar 2%, jika mereka dalam 1 bulan ada beberapa hari jasanya apakah bisa bukti potong langsung dalam 1 bulan atau di pecah per tanggal? Kalau di pecah per tanggal transaksi, batas max berapa rp?

    terima kasihπŸ™‚

    Chitra

    =====Faisal=======

    Terhutangnya PPh Pasal 23 kapan dibayar atau kapan seharusnya dibayarkan ? Apakah pembayarannya dilakukan setiap ahari bu chitra… kalau pembayaran dilakukan satu kali maka bukti potong cukup dibuat satu saja ibu.

    Terima Kasih.πŸ™‚

    • chitra said

      Iya pak, pembayaran tidak tiap hari tapi dilakukan beberapa hari sekali, berarti bukti potongnya harus per tanggal transaksi??
      terima kasih pakπŸ˜€

      ======Faisal========

      Pertanggal pembayaran/transaksi bu chitra.. Ok, sama-sama bu..

      Terima Kasih.πŸ™‚

  16. winda said

    Selamat pagi pak…
    Jika saya mendapatkan Bukti potong PPh final pasal 4 ayat (2), masih wajibkah saya membuat dan melaporkan SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2) nya…?

    Terima kasih

    ======Faisal=======

    Di bu winda kan berarti sebagai penghasilan, bukti potong tersebut sebagai bukti bahwa atas penghasilan yang ibu terima telah di potong PPh Pasal 4 ayat (2)-nya, nah bukti potong sebagai lampiran di SPT Tahunan ibu saja..

    Terima Kasih.πŸ™‚

  17. Anisa said

    Selamat siang Pa Faisal,
    Kali ini saya ingin menanyakan. Jika sebuah perusahaan mengundang seorang ahli bidang tertentu (WP OP) untuk memberikan pelatihan kepada karyawan perusahaan tersebut, atas jasa pelatihan tersebut dipotong pasal berapa dan tarinya berapa persen?
    Trimakasih Pa..

    ======Faisal======

    PPh Pasal 23 bu anisa jasa tehnik…

    Terima Kasih.πŸ™‚

  18. Kristin said

    selamat sore pak, saya mau bertanya mengenai PPh 23, salah satu clien saya minta bukti potong PPh 23. yang ingin saya tanyakan apakah bisa bukti potong di keluarkan dan dibayar oleh kami setelah 6 bulan pembayaran terjadi?
    terimakasih pak

    ======Faisal========

    Bukti potong dibuat pada saat dibayarkan atau seharusnya terutang sehingga tidak boleh diterbitkan melebihi saat itu baik beda hari, minggu, atau pun bulan. Pada saat membayarkan apakah ibu kristin tidak memotong PPh Pasal 23-nya ?

    Terima Kasih.πŸ™‚

  19. edward A said

    Siang Pak Faisal..! Saya mau nanya, kalau kita beli Pelumas (Oli) beberapa Drum, kita selalu dikenakan PPh 22, mengapa PPh 22 dikenakan ke kita, kan kita belinya dari dalam negeri (PT.AKR), saya coba tanya ke bagian pajaknya jawabnya sudah ketentuannya sperti itu, dan PPh 22 tersebut apakah bisa kita Kreditkan… ketentuannya seperti apa ya Pak. Thank’s sebelumnya

    ======Faisal========

    Iya pak edward tarifnya 0,3% dari nilai penjualan, bagi penyalur bersifat final sedangkan jika tidak maka merupakan pembayaran pendahuluan PPh yang dapat dikreditkan di SPT Tahunan tahun yang bersangkutan. Coba dibaca Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 417/PJ/2001 pak edward.

    Terima Kasih.πŸ™‚

  20. anna said

    Pak Faisal, sy mau tnya tentang PPh 23.
    kami salah membuat nomor bukti potong pph 23. Sekarang kami ingin merevisi sekaligus menarik bukti potong yg sudah diberikan ke vendor. Bagaimana prosedur/ tata cara membuat SPT Pembetulan PPH 23 masa?Sy konsultsi dengan AR, katanya sbb brkt:
    *bukti ptg yg lama ditarik dari vendor, pakai surat resmi pemberitahuan bahwa ada kesalahan, selanjutnya pembetulan SPT. Lampirkan semua bukti ptg, termasuk surat resmi tadi.

    Pertanyaan sy, apkh benar prosedur tsb?
    trms

    ======Faisal======

    Iya ibu anna, saya sependapat dengan AR ibu..

    Terima Kasih.πŸ™‚

  21. anna said

    Pak, kalau dalam pembayaran oleh customer kepada kami, mereka tidak memotong pph 23 bagaimana?

    =======Faisal========

    Tolong diingatkan ke customer bu anna, kalau penghasilan ibu belum dipotong PPh Pasal 23 kalau tidak mereka akan ditagih PPh Pasal 23 karena tanggung renteng atas tanggung jawab sebagai pemotong. Kalau begitu kan hubungan baik ibu dengan costumer dapat terjaga..

    Terima Kasih.πŸ™‚

  22. Dewi said

    Pak Faizal, sy mau tanya, ditempat sy bekerja, bos saya baru membeli kantor baru, selain harus membayar pajak 5% (BPHTB) & PBB, juga harus membayar Pajak Renovasi sebesar 4%..
    Pajak Renovasi ini termasuk PPh apa.?.dan bgmn cara pembayaran nya.?.apakah masih menggunakan SSP.?.atau ada Form lain.?.dan untuk pelaporan ke kantor pajak bgmn.?.
    Please advice..

    =======Faisal========

    Termasuk PPh Final yakni PPh Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi bu dewi, dengan tarif dibedakan menjadi 3 dilihat dari pihak yang mengerjakan(rekanan ibu), bila sertifikasi kecil tarif 2%, menengah dan besar 3%, dan tidak memiliki kualifikasi 4%. Tatacara pelunasannya ibu memotong pembayaran ke pihak rekanan ibu sebesar tarif di atas kemudian membuat bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi dan memberikan ke pihak rekanan ibu pada saat pembayaran. Atas pemotongan yang ibu lakukan wajib disetor ke bank atau kantor pos dengan menggunakan SSP paling lambat tgl 10 bulan berikutnya kemudian melaporkan SSP lembar ke-3nya beserta bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) ke kantor pajak dengan menggunakan SPT PPh Pasal 4 ayat (2) yang disampaikan ke kantor pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya sejak pemotongan.

    Terima Kasih.πŸ™‚

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: