Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Sensus Pajak Nasional (SPN)

Posted by Faisal, S.Mn. pada 30 September 2011


Apa itu Sensus Pajak Nasional (SPN)?

Kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak (orang pribadi atau badan) di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Apa dasar hukum SPN ?

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16Tahun 2009;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/ 2011 tanggal 12 September 2011 tentang Sensus Pajak Nasional.

Apa tujuan SPN?

Menjaring seluruh potensi perpajakan dalam rangka memenuhi Tri Dharma Perpajakan, yaitu:

  1. Seluruh Wajib Pajak (WP) terdaftar;
  2. Seluruh Objek Pajak dipajaki;
  3. Pelaksanaan kewajiban perpajakan tepat waktu dan tepat jumlah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Apa manfaat SPN?

  1. Menyiapkan data yang akurat atas potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak;
  2. Meningkatkan pelayanan yang berkeadilan bagi masyarakat (WP) dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan;
  3. Meningkatkan peran serta masyarakat (WP) dalam mendukung kelangsungan pembangunan sehingga bangga menjadi warga negara.

Siapa sasaran SPN ?

Orang Pribadi dan badan yang berada di lokasi sentra bisnis, high rise building, dan kawasan pemukiman.

Bagaimana tahapan pelaksanaan SPN?

  1. Sebelum pelaksanaan SPN, Petugas Sensus Pajak dapat melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, antara lain Pemerintah Daerah, Ketua RT/ RW, pengelola sentra ekonomi/high rise building/ pemukiman, perhimpunan/asosiasi, dan tokoh masyarakat;
  2. Petugas Sensus Pajak melakukan sosialisasi kepada subjek pajak calon responden tentang rencana pelaksanaan sensus sebelum hari pelaksanaan SPN;
  3. Sebelum melakukan wawancara,  Petugas Sensus Pajak wajib menunjukkan Surat Tugas dan Identitas Petugas Sensus kemudian memberikan penjelasan kepada responden mengenai maksud dan tujuan SPN;
  4. Petugas Sensus Pajak melakukan wawancara dengan responden untuk mengisi Formulir Isian Sensus (FIS) dan selanjutnya meminta responden untuk menandatangani FIS.

Bagaimana cara mengidentifikasi petugas SPN?

  1. Dapat menunjukan Surat Tugas;
  2. Mengenakan Tanda Pengenal (Name Tag) Petugas Sensus Pajak.

Jika terdapat keraguan, silakan menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama tempat Anda terdaftar.

Apa yang akan ditanyakan oleh Petugas SPN?

Untuk responden subjek pajak Orang Pribadi, antara lain:

  1. Identitas Subjek Pajak;
  2. Status tempat tinggal/usaha;
  3. Tanggungan;
  4. Penghasilan;
  5. Jumlah karyawan.

Untuk responden subjek pajak Badan, antara lain:

  1. Identitas Badan;
  2. Penanggungjawab;
  3. Kepemilikan badan;
  4. Jenis usaha;
  5. Jumlah karyawan;
  6. Peralatan;
  7. Pembukuan;
  8. Status badan;
  9. Identitas objek pajak.

Dokumen apa saja yang perlu disiapkan responden untuk SPN?

Responden Subjek Pajak Badan:

  1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  2. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), jika PKP;
  3. Akta Pendirian;
  4. Nomor Pelanggan PLN;
  5. SPPT PBB;
  6. KTP/Paspor/KITAS Penanggung Jawab/Pengurus.

Responden Subjek Pajak Orang Pribadi:

  1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  2. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), jika PKP;
  3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/KITAS;
  4. SPPT PBB;
  5. Nomor Pelanggan PLN.

Apa yang harus diakukan oleh responden SPN?

Setiap orang pribadi atau badan yang disensus wajib memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Petugas Sensus Pajak.

Kapan pelaksanaan SPN?

SPN dilakukan secara bertahap. Tahap pertama akan dimulai pada tanggal 30 September 2011 dan berlanjut pada tahun berikutnya.

SPN dan semua pelayanan perpajakan tidak dipungut biaya

Sumber :

Leaflet SPN 2011,  Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak

SPN 2011 Versi Pdf (klik disini)

Iklan

9 Tanggapan to “Sensus Pajak Nasional (SPN)”

  1. justpurno said

    mudah2an yang sensus sampai tengah malam…biar sekalian di sensus

    ======Faisal========

    Sensus kita ga sampai tengah malam, kalau dipandang perlu mungkin akan diadakan sensus tengah malam pak.. 🙂

    Terima Kasih. 🙂

    • novita said

      wah g sopan dong pak kalo sensus malam???


      ======Faisal========

      Ada yang sensus malam bu novi ?

      Terima Kasih. 🙂

  2. […] Sensus Pajak Nasional (SPN) […]

  3. Bustamar Ayza, SH.MM said

    Aneh ya Pak Menteri Keuangan, Kok meningkatkan WP PPh berdasarkan UU PBB (Ps.9 ayat 3). Itu ‘kan untuk tata cara SPOP PBB diatur oleh Menteri (data bumi dan bangunan, kaitannya dengan SPOP) Kenapa tidak digunakan Ps.35A KUP, itupun harus diatur dengan PP, bukan Pak Menteri. SPN tujuannya baik, akan tetapi dilakukan dengan cara yang salah. Pasal 23A UUD 1945, pajak harus berdasarkan undang-undang. Tentang tata cara Pembentukan Paturan Perundang-undangan, baca dong UU No.10 Tahun 2004. Pemerintah dan juga Menteri dapat mengatur bila diberi wewenang oleh undang-undang. Kalau tidak ada atau berdasarkan peraturan yang tidak benar keberadaan peraturan itu tidak diakui. Apa pejabar di Dit PP-DJP tidak mengerti hukum, atau Biro Hukumnya di Kemenkeu juga tidak mengerti hukum. Kep.Menkeu No.149/PMK.03/2011 tentang SPN telah menciderai hukum nasional. Oleh sebab itu SPN dilihat dari pembentukannya dapat dikatakan tidak diakui keberadaannya dan oleh karenanya pelaksanaan SPN berdasarkan No.149/PMK.03/2011 INKONSTITUSIONAL. Augustinus mengatakan sebagaimana disitir oleh Hofstra (1966) diterjemahkan oleh Hussein Kartasasmita (1998). “apabila unsur keadilan dicopot (dari undang-undang perpajakan) maka negara tidak lain hanya seorang perampok dalam ukuran besar”.

    Bustamar Ayza, SH., MM
    Mhs.Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum
    Univ.Jayabaya Jakarta
    Jakarta, 30/10/2011

  4. suriady said

    banyak pengusaha yang bertempat tingal dan usaha yang bukan di jalan utama ,tapi di jalan pelosok ,apakah sesus dapat monitor karena data npwp ,izin usaha tidak ada,incoe besar,termasuk pengusaha warung rumah makan

    ======Faisal=====

    Itulah salah satu tujuan sensus ini menjaring wajib pajak lebih banyak lagi oleh karena perlu kiranya peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan sensus pajak nasional ini.

    Terima Kasih. 🙂

  5. santy said

    Salam kenal Pak Faisal,

    Terima kasih untuk blog bapak yang berisi ilmu pengetahuan tentang perpajakan Indonesia sehingga bisa membantu semua yang ingin tahu dan belajar tentang perpajakan Indonesia.

    ======Faisal=======

    Salam kenal juga bu Santy..
    amin…

    Terima Kasih. 🙂

    • Bustamar Ayza, SH.MM said

      Mas Suryadi dan Mbak Santy
      Di Tempat

      Terima kasih atas tanggapannya di Blok Mas Faisal S.Mn mengenai Sensus Pajak Nasional.
      Semua Negara perlu pajak (kecuali Rep.Nauru di Pasifik). Oleh karenanya perlu kesadaran wajib pajak. Pemerintah menganggap kesadaran wajib pajak (dalam sistem self assessment) belum sepenuhnya, terbukti dengan penerinaan pajak sekitar 12% dari GNP. Negara lain lebih besar, lalu akan diadakan SPN. Saya sebagai pemerhati/pengamat pajak sejak Desember 1966 SANGAT SETUJU untuk dilakukan SPN, tapi prosedurnya harus sesuai dengan Undang-undang. Jika Menteri Keuangan akan mengadakan kebijakan, kebijakan itu harus berdasarkan peratuan perundang-undangan. Ingat pajak harus sesuai dengan Undang-undang (Pasal 23A UUD 1945 Perubahan ke-3). Peraturan dibawahnya harus ada perintah peraturan diatasnya. Dalam hal PMK-149 yang dijadikan dasar SPN, tidak ada perintah peraturan diatasnya.
      Konsideran Menimbang-nya Pasal 9 ayat (3) UU PBB. Pasal 9 (3) UU PBB tatang cara SPOP/ Surat Pemberitahuan Objek Pajak (PBB) yaitu bumi dan bangunan diatur dengan peraturan Menteri, bukan untuk SPN. Kalau bumi dan bangunan yang di sensus , ya untuk objek PBB. Bukan untuk PPh dan PPN. Kalau ingin mencari data untuk meningkatkan pnerimaan PPh dan PPN (ekstensi perpajakan) gunakanlah Pasal 35A UU 28/2007 (Perub.ke-3 UU KUP), tetapi harus dengan Peraturan Pemerintah, bukan dengan Peraturan Menteri. Inilah dasar saya mengatakan SPN inkonstitusional.
      Augustinus . Saya khawatir cara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini digunakan juga untuk menetapkan pajak. Augustinus (354-430M) mengatakan “apabila unsur keadilan dicopot (dari Undang-undang Perpajakan) maka negara tidak lain hanya seorang perampok dalam ukuran besar” terjemahan Hussein Kartasasmita yang dikutip dari pidato Prof.Hofstra, Leiden 07/10/1966.

      Terima kasih Mas Suryadi dan Mbak Santy and special thank to Mas Faisal
      Bustamar Ayza, S.H., M.M., 26/11/2011

      ========Faisal===========

      Terima kasih pak Bustamar Ayza atas perhatiannya terhadap SPN, saya sebagai orang yang awan tentang hukum hanya dapat berkomentar, kalau saya tidak salah sesus pajak nasional merupakan program pertama sensus pajak Indonesia yang secara komprehensif menjaring Wajib Pajak yang belum terdaftar (ekstensifikasi) atau pun yang sudah terdaftar (intensifikasi) kalau ketentuan PBB dijadikan dasar hukum kemungkinan karena PBB dijadikan dasar obyek sensus untuk selanjutnya dapat memperoleh data PPh dan PPN selain itu kalau pasal 35A UU KUP tidak dijadikan dasar karena kemungkinan pasal 35A hanya untuk data kasus perkasus (case per case) seperti dalam penelitian, pemeriksaan atau penyidikan..

      Namun terlepas dari semua hal tersebut lihat dari sisi positifnya saja toh pemerintah hanya ingin meminta pajak yang menjadi haknya negara bukan untuk mengambil haknya masyarakat yang pada akhirnya juga untuk kepentingan masyarakat melalui APBN..

      Untuk itu kita sebagai salah satu warga negara ada baiknya ikut mensuskeskan program SPN ini.

      Terima Kasih. 🙂

  6. Bustamar Ayza, SH.MM said

    Terima kasih Mas Faisal atas perhatiannya terhadap tanggapan saya tentang SPN, oke kita lihat dari sisi positifnya, dalam pemungutan pajak pemerintah meminta pajak yang menjadi haknya dalam bentuk pajak itu harus sesuai dengan hukum, bilamana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dihormati, dan Pasal 23AUUD 1945 masih berlaku. Peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang juga ada aturannya, peraturan pemerintah, peraturan menteri termasuk peraturan menteri keuangan dapat mengatur bilamana diperintah oleh undang-undang diatasnya. Oleh Pasal 9 ayat (3) UU PBB menteri keuangan diperintah oleh undang-undang untuk mengatur tatacara pendaftaran objek PBB (tanah dan bangunan), bukan untuk NPWP, bukan untuk ekstensifikasi PPh atau PPN, Oleh sebab itu saya berpendapat SPN inkonstitusional. Augustinus 17 abad yang lalu mengingatkan yang oleh Yth.Bp.Hussein Kartasasmita (1998) diterjemahkan “apabila unsur keadilan dicopot (dari undang-undang perpajakan) maka negara tidak lain hanya seorang perampok dalam ukuran besar”. Mas Faisal, case per case itu digunakan Pasal 35 UU KUP (2007), bukan Pasal 35A. Hak milik seseorang itu tidak boleh diambil alih dengan cara sewenang-wenang, walaupun dengan atas nama pajak (Pasal 28H ayat (4) UUD 1945) Silakan diskusikan dengan orang yang mengerti hukum.

    Terima kasih,
    Bustamar Ayza 10/2/2012

    =======Faisal=======

    Sama-sama pak Bustamar, memang bukan pada porsi saya membicarakan hukum… Bagi saya SPN hanya sensus untuk mengetahui statistik jumlah wajib pajak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia. Maaf pak bustamar, ketentuan pasal 35A bukan kah berkaitan erat dengan pasal 35 UU KUP ?

    Terima Kasih. 🙂

  7. bustamar.lbhpi@gmail.com said

    Anda benar, terima kasih masih atas perhatian anda. (Jadi ingat nasi dagang ni.)
    Powered by Telkomsel BlackBerry®

    =======Faisal=======

    Sama-sama pak..

    Terima Kasih. 🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: