Pindah KPP Nih !

Telah diterbitkan keputusan tentang perpindahan Wajib Paka melalaui Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-26/PJ/2012 dan KEP-27/PJ/2012 yang berlaku mulai 01 April 2012. Setiap kebijakan ternyata memang ada yang pro dan kontra begitu pun Wajib Pajak ada yang senang atau pun yang tidak dengan ditetapkan sebagaiWajib Pajak yang dipindahkan tempat terdaftarnya secara jabatan.

Beberapa ketentuan dalam PER-6/PJ/2012 dan lampiran XIIyang perlu diketahui bagi Wajib Pajak yang dipindahkan yang perlu diketahui :

• Formulir Perpajakan Selain Faktur Pajak dan Bukti Pemotongan/ Pemungutan.
  1. Wajib Pajak wajib menggunakan Formulir Perpajakan Baru.
  2. Wajib Pajak masih dapat menggunakan Formulir Perpajakan Lama setelah diberlakukannya Surat Keterangan Terdaftar, sampai dengan Formulir Perpajakan Lama tersebut habis atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SMT.
  3. Penggunaan Formulir Perpajakan Lama sebagaimana dimaksud pada butir A angka 2 dilakukan dengan mengganti kode KPP pada NPWP yang tertera dalam Formulir Perpajakan Lama.
  4. Penggantian kode KPP pada NPWP sebagaimana dimaksud pada butir A angka 3 dilakukan dengan menambahkan kode KPP Baru di atas atau di bawah kode KPP Lama dengan mencoret kode KPP lama pada NPWP yang tercantum dalam seluruh lembar SPT sedemikian rupa sehingga Kode KPP Lama masih tetap dapat terbaca.
• Faktur Pajak
  1. Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan NPWP KPP Baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melanjutkan nomor urut Faktur Pajak Lama.
  2. Pengusaha Kena Pajak masih dapat menggunakan formulir Faktur Pajak Lama paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SMT.
  3. Penggunaan formulir Faktur Pajak Lama sebagaimana dimaksud pada butir B angka 2 dilakukan dengan cara menambahkan kode KPP Baru di atas atau di bawah kode KPP Lama pada kolom NPWP Lama dengan cara ditulis sedemikian rupa tanpa coretan atau koreksi apapun yang dapat mengakibatkan Faktur Pajak menjadi cacat.
  4. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak atau diterima oleh Pengusaha Kena Pajak dari penjual sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal SMT dan masih menggunakan NPWP Lama, tetap dianggap sah sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bagi pembeli yang menggunakan Faktur Pajak tersebut tetap dapat mengkreditkan PPN yang tercantum pada Faktur Pajak tersebut sepanjang memenuhi ketentuan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
• Bukti Pemotongan/Pemungutan
  1. Penggunaan formulir Bukti Pemotongan/Pemungutan yang telah dicetak dan belum digunakan serta penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan oleh Wajib Pajak sebagai pemotong/pemungut pajak, diatur sebagai berikut:
     1. Wajib Pajak masih dapat menggunakan formulir Bukti Pemotongan/Pemungutan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SMT.
     2. Penggunaan formulir Bukti Pemotongan/Pemungutan tersebut dilakukan dengan cara menambahkan kode KPP Baru, di atas atau di bawah kode KPP Lama pada kolom NPWP Lama pemotong pajak, dengan cara diketik tanpa coretan atau koreksi apapun.
  2. Bukti Pemotongan/Pemungutan atas objek pemotongan dan pemungutan PPh oleh yang masih menggunakan NPWP Lama, baik yang diterbitkan sebagai Wajib Pajak pemotong pajak maupun Wajib Pajak yang dipotong pajak, tetap dianggap sah sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal SMT.

Pengguna eSPT

Bagi yang menggunakan eSPT silahkan langsung mengubah kode KPP lama menjadi kode KPP Baru, diubah di profile wajib pajak namun bagi kode KPP yang belum ada di database eSPT agar menambahkan dahulu di di menu utility referensi Kantor Pelayanan Pajak(KPP). Untuk eSPT Tahunan Badan silahkan menggunakan eSPT Tahunan Badan 2010 atau menambahkan database baru seperti penggunaan eSPT untuk beberapa NPWP.