BUMN Sebagai Pemungut PPN/PPnBM Lagi

Perusahaan BUMN kini ditunjuk lagi sebagai Pemungut PPN/PPnBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012  yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2012.

Sehingga dengan perubahan status ini mengakibatkan perubahan pada mekanisme penerbitan dan pelunasan PPN/PPnBM dari pihak-pihak yang bertransaksi dengan pihak BUMN dan BUMUN-nya itu sendiri perbedaannya itu antara lain :

1. Faktur Pajak tetap dibuat oleh rekanan namun jika sebelumnya kode transaksinya 01 saat ini menjadi 03, selain itu sebelumnya faktur pajak dibuat dalam 2(dua) rangkap maka saat ini faktur pajak dibuat menjadi 3(tiga) rangkap dan pada Faktur Pajak tersebut oleh BUMN harus dicap kapan PPN tersebut disetor dengan memberi cap “DISETOR TANGGAL : XX-XX-XXXX”. Menurut saya pada faktur pajak lembar ke-3 di pojok kiri atas dapat ditulis dengan Lembar ke-3 : Untuk WAPU sebagai laporan SPT ke KPP karena sesuai dengan Pasal 4 PER-13/PJ/2010 stdtd PER-65/PJ/2010 diatur bahwa faktur pajak boleh diterbitkan lebih dari dua sepanjang peruntukannya jelas.
2. Pada transaksi sebelum berlaku ketentuan ini pihak rekanan tidak menyetorkan langsung melalui SSP, sedangkan ketentuan ini pihak rekanan membuat SSP 5 (lima) rangkap dengan identitas rekanan dan pihak penyetor dicantumkan Nama dan NPWP BUMN (BUMN sebagai penyetor). Hal ini karena pihak rekanan BUMN tidak menerima lagi uang ttipan PPN karena PPN-nya disetorkan sendiri oleh BUMN namun dengan SSP atas nama rekanan, namun dalam invoicenya tetap mencantumkan nilai PPN karena bentuk pembayaran hanya berubah menjadi SSP.
3. Efek dari penerapan ini bagi rekanan BUMN karena PPN atas transaksi ini telah di pungut oleh WAPU maka tidak mempengaruhi lagi Faktur Pajak keluaran yang dipungut sendiri sehingga SPT Masa PPN bisa menjadi lebih bayar, untuk itu sebaiknya pada saat pengajuan restitusi faktur pajak yang sudah dicap “disetor tanggal … ” dan SSP Lembar ke-1 dan ke-3 sudah diterima dari WAPU sehingga dapat membuktikan kewajiban PPN atas transaksi tersebut telah dilaksanakan.
4. Bagi WAPU sendiri selain timbul kewajiban baru memungut dan menyetorkan PPN dan memberi cap “Disetor tanggal ….” di faktur pajak atas transaksi tersebut timbul juga kewajiban baru menyampaikan SPT Masa PPN Pemungut yakni 1107 PUT.

Ketentuan ini berlaku sejak 1 Juli 2012 dengan tolak ukur kapan PPN/PPnBM seharusnya terutang dan dibuatkan faktur pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Namun demikian ketentuan ini membatasi atas nilai transaksi di atas Rp 10juta rupiah sehingga untuk nilai di bawah Rp 10juta rupiah berlaku mekanisme PPN biasa.

NB. Ketentuan ini telah diubah dengan PMK-136/PMK.03/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2012 dengan point-point anatara lain :

1. Rangkap dalam faktur pajak ditentukan hanya 2(dua) rangkap saja dan begitu juga dengan SSP yang dibuat cukup 4(empat) rangkap.
2. Penegasan kewajiban pemungutan oleh BUMN dan kewajiban pelaporannya, untuk penyetoran PPN-nya paling lambat dilakukan tanggal 15 bulan berikutnya serta pelaporan SPT Masa PPN oleh BUMN paling lambat kahir bulan berikutnya dengan melampirkan daftar nominatif faktur pajak dan SSP-nya.