Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak Baru

Posted by Faisal, S.Mn. pada 25 Juli 2012


Bingung juga memang bagi seseorang yang baru di bidangnya, nah begitu pun kita yang baru memiliki NPWP baik sebagai usahawan atau pun pekerja.  Tulisan ini hanya memberikan gambaran besar kewajiban umumnya bagi Wajib Pajak baru..

Bagi bapak ibu yang ingin memiliki NPWP dapat mendaftar diri secara langsung ke KPP Pratama yang ada di dekat wilayah Bapak/Ibu atau melalui internet dengan membuka situs http://www.pajak.go.id di menu eRegistration dalam menu ini Bapak/Ibu akan langsung diberikan NPWP namun ingat kelengkapan dokumen tetap harus dikirim ke alamat KPP Pratama tempat bapak ibu terdaftar melalui pos tercatat karena klu tidak maka dalam jangka waktu 14(empat belas ) hari jika dokumen Bapak/Ibu belum diterima maka NPWP yang bapak ibu dapat di internet akan terhapus otomatis.

Lalu apa saja dokumen yang harus disampaikan guna mendapatkan NPWP ini, bagi bapak/ibu yang berstatus karyawan dan ingin mendaftarkan langsung ke KPP Pratama maka dokumen yang perlu disampaikan adalah mengisi formulir pendaftaran (formnya ada di blog ini-PER-44/PJ/2008) lalu melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku dan bagi bapak/ibu yang sudah menikah dilampirkan juga  Fotokopi Kartu Keluarga serta yang terakhir adalah surat keterangan dari perusahaan tempat bapak/ibu bekerja yang menyatakan bahwa bapak/ibu adalah karyawan perusahaan tersebut. Sedangkan bagi bapak/ibu warga negara asing, setelah mengisi fomulir pendaftaran diatas melampirkan dokumen fotokpi Pasport dan KITAS serta surat keterangan dari perusahaan bahwa bapak/ibu adalah pegawai dari perusahaan yang bersangkutan. Nah jika bapak/ibu mendaftarkan melalaui internet maka dokumen yang dilampirkan sama namun fomulir pendatarana yang dialmpirkan adalah formulir hasil pencetakan pada saat eRegistration.

Untuk bapak/ibu sebagai usahawan dokumen yang diperlukan adalah formulir pendaftaran (PER-44/PJ/2008) dan melampirkan dokumen fotokopi SIUP, Surat Keterangan Domisili, dan fotokopi bapak/ibu sebagai penanggung jawab sedangkan bagi yang berbentuk badan usaha CV, PT, dan lain-lain maka ditambah fotokopi akta pendirian.

Setelah terdaftar apa saja sih kewajiban yang perlu dilaksanakan ? Bagi bapak/bu yang berstatus sebagai karyawan dan apabila ada keluarga(isteri dan anak yang masih dalam tanggungan) tidak memiliki pekerjaan bebas maka kewajiban hanya kewajiban tahunan yakni penyampaian SPT Tahunan 1770S/SS namun bagi bapak/ibu yang berstatus karyawan tetapi keluarga memiliki pekerjaan bebas, atau bapak/ibu yang usahawan, atau perusahaan (CV atau PT) yang pada saat pendafataran tidak mengajukan sebagai PKP maka kewajibannya terbagi dua, yakni kewajiban bulanan dan kewajiban tahunan.

Untuk kewajiban bulanan yang wajib disampaikan setiap bulan adalah PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 21, kewajiban PPh Pasal 25 bagi wajib pajak baru adalah perkiraan PPh teriutang dalam setahun dibagi dengan sisa bulan, PPh Pasal 21 adalah pelaporan tentang pembayaran gaji atau upah kepada karyawan (untuk kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21-nya ada di blog ini) atau kepada orang pribadi lain yang melakukan pekerjaan bebas. Sedangkan kewajiban PPh masa lain adalah PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) penyampaian SPT sifat isedentil dilaporkan jika ada transaksi saja. Untuk PPh Pasal 23 pada umumnya adalah pemotongan pajak atas pemakaian jasa yang bapak/ibu gunakan (Pasal 23 UU PPh dan PMK No. 244/PMK.03/2008) sedangkan PPh Pasal 4 ayat (2) juga penggunaan jasa ke pihak lain namun dikenakan PPh Final seperti ketika bapak/ibu menyewa tempat untuk kantor, gudang, atau pameran, yang seperti bapak/ibu menggunakan pihak lain untuk membangun gedung kantor(jasa konstruksi) atau apabila bapak/ibu melakukan penjualan rumah atau tanah atau apartemen.

Untuk kewajiban Tahunan adalah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770) bagi bapak/ibu sebagai usahawan atau SPT Tahunan Badan bagi wajib pajak berbentuk badan usaha seperti CV,Firma, dan  PT.

Sedangkan bagi bapak/ ibu yang juga sebagai PKP maka untuk kewajiban bulanan ditambah penyampaian SPT Masa PPN baik ada transaksi atau tidak, dan jangan lupa jika ada penjualan ke pihak lain atau penyerahan jasa ke pihak lain untuk dibuatkan faktur pajak.

Bagi bapak/ibu yang ingin juga menjadi PKP bapak/ibu dapat mengajukan bersamaan pada saat pengajuan NPWP atau setelah bapak/ibu mendapatkan NPWP dengan menyampaikan fomulir permohonan PKP yang sudah diisi dan ditandatangani serta foto dan denah lokasi usaha bapak/ibu.

Untuk kewajiban PPh Pasal 25 formulir yang digunakan adalah SSP sedangkan untuk PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPN masing-masing menggunakan fomulir yang sudah ditetapkan.  Untuk foulir SSP dan SPT ada di blog ini atau dapat diunduh di http://www.pajak.go.id.  Penyampaian dapat dilakukan secara langsung ke KPP Pratama tempat bapak/ibu terdaftar atau melalui pos tercatat atau dapat juga dilakukan melalui internet atau yang dikenal dengan nama e-Filing, malah untuk SPT Tahunan Orang Pribadi atau Badan dapat juga disampaikan melalalui drop box. Batas waktu penyampaian SPT Masa selain PPN adalah tanggal 20 bulan berikutnya  sedangkan SPT Masa PPN adalah akhir bulan berikutnya.  Sedangkan untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi baik berstatus sebagai karyawan atau usahawan maka batas waktu penyampaiannya adalah akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir sedangkan untuk SPT Tahunan PPh Badan adalah akhir bulan keemapt setelah tahun pajak berakhir. Jika jatuh tempo pelaporan jatuh pada hari sabtu, minggu, hari libur nasional atau cuti bersama maka mundur ke hari kerja berikutnya.

Sedangkan bagi bapak/ibu yang dalam perhitungan terdapat pajak yang harus disetor atau melakukan pemotongan PPh kepada karyawan atau pihak lain maka penyetoran pajak tersebut dilakukan di bank-bank pemerintah atau swasta atau dapat juga penyetoran dilakukan di kantor pos dengan menggunakan formulir SSP, SSP dibuat 4 rangkap kecualai transaksi ke bendaharawan pemerintah atau BUMN dibuat 5 rangkap  atau dengan menunjukan kode billing bila menggnakan Billing System. Setelah diterima bank maka SSP akan divalidasi maka lembar pertama dan ketiga akan dikembalikan ke bapak/ibu dan lembar ketiga sebagai lampiran SPT bapak/ibu.

Batas waktu penyetoran untuk PPh Masa yang dipotong dari pihak lain adalah tanggal 10 bulan berikutnya sedangkan jika pajak yang disetorkan sendiri maka batas waktunya adalah tanggal 15 bulan berikutnya sedangkan untuk PPN yang disetor sendiri (transaksi selain ke bendaharawan dan BUMN) adalah akhir bulan berikutnya atau sebelum SPT Masa PPN disampaikan.  Sedangkan untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi batas waktu penyetorannya adalah akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir atau sebelum SPT disampaikan dan batas waktu penyetoran SPT Tahunan PPh Badan adalah akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir atau sebelum SPT disampaikan. Sama seperti jatuh tempo pelaporan  maka jika jatuh tempo penyetoran jatuh pada hari sabtu, minggu, hari libur nasional atau cuti bersama maka mundur ke hari kerja berikutnya.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi bapak/ibu yang akan mengajukan permohonan NPWP/NPKP atau bagi yang baru memilki NPWP/NPKP. amin..

10 Tanggapan to “Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak Baru”

  1. Noer ik said

    Selamat siang Pa,
    Maaf sebelumnya jika saya masih bingung harus memposting dikategori mana..

    Saya ingin mengajukan pertanyaan berikut :
    Jika saya dan teman saya mendirikan PT A
    Kemudian kami menerima order pesanan dari customer
    Namun barang yang di minta customer, saya pesan ke PT B
    PT B langsung mengirim barang kepada customer kami
    tetapi faktur pajak dari PT B dibuka atas nama kami (PT A)
    dan PT A membuka faktur penjualan atas order customer tsb.
    Barang yang diperjual belikan adalah BKP

    Pertanyaannya :
    KLU yang tepat untuk usaha kami apa ya?
    Karena kami melakukan transaksi penjualan dan pembelian tetapi tidak ada stock barang.
    Kami tidak memerlukan banyak karyawan atau ruangan yang luas. cukup 1 meja dan komputer saja.

    Demikian pertanyaan saya, mohon petunjuk Bapak.
    Terimakasih..

    ======Faisal========

    Di KLu kita (Kep Dirjen Pajak nomor KEP – 34/PJ/2003) tidak mengatur secara spesifik jenis perdagangan yang seperti ini pak noer, namun menurut saya apa yang bapak sampaikan dapat dikategorikan sebagai perdagangan biasa karena perusahaan yang bapak lakukan adalah membeli dari PT B kemudian menjual ke costumer hanya saja barang langsung dikirim dari PT B ke costumer bapak. Akan menjadi sangat tidak relevan jika usaha bapak dibandingkan dengan perusahaan perdangan sejenis namun kalau pun dipertanyakan kan bisa dijelaskan.. Namun demikian mudah-mudahan KLU yang ada akan diperbarui mengikuti perkembangan bisnis yang semakin beragam sehingga bapak dapat mencantumkan KLu yang lebih tepat.

    Terima Kasih.🙂

  2. joo said

    informasi menarik dan penting dibaca


    =======Faisal========

    Siip folnews..

    Terima Kasih.🙂

    • joo said

      Hallo Pak Faisal…website kami folnews.com adalah website berita perpajakan dan bea-cukai. Kalau Pak Faisal berkenan kita bisa saling bertukar informasi/berita…dan Jika berkenan, Pak Faisal juga bisa mengisi rubrik artikel atau tips trik dalam perpajakan/bea cukai kami. Terimakasih. Salam perpajakan……red. (redaksi@folnews.com)

      ======Faisal=======

      Iya pak sudah saya buka websites bapak.. Wah mohon maaf menurut saya tata bahasa yang belum sempurna karena memang saya bukan dibidang tulis-menulis, saya hanya mencoba apa yang saya pahami itulah yang saya sampaikan walau mungkin secara tulisan masih jauh untuk dikatakan layak untuk dipublikasikan… Namun klu ada kesempatan saya akan mencobanya terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

      Terima Kasih.🙂

  3. ANISA said

    Selamat siang Pa Faisal, saya ingin bertanya lagi..
    Sebuah badan usaha berbentuk PT bergerak dibidang money changer beroperasi di kota X. Dikota X juga PT tersebut membuka cabang dengan usaha yang sama. Jadi masih dalam satu KPP. Apakah perlu membuat NPWP cabang? Jika selama ini laporan pajaknya masih digabung, (baik omset maupun PPh 21nya) apakah melanggar uu perpajakan? Apa sanksinya?
    Terimakasih Pa.. Mohon maaf jika saya banyak bertanya.


    =======Faisal=========

    Karena masih dalam wilayah satu KPP tidak masalah ibu anisa…

    Terima Kasih.🙂

  4. andar said

    pengetahuan seperti ini penting bagi wajib pajak untuk pencerahan….thks pak atas infonya…ditunggu artikel lainnya loh….

    ======Faisal=======

    Sama-sama pak, tapi kok bentuk websitesnya ada kemiripan ya ?

    Terima Kasih.🙂

  5. sri budiyati said

    kebingungan saya terjawab setelah membaca tulisan bapak.
    yang belum saya ketahui cara penghitungan denda pajaknya pak.
    dari sept 2011 – Nov 2012, perusahaan kami tidak pernah setor & lapor PPh 21 dan 25 nya.
    bagaimana cara menghitung denda pajaknya pak?
    dimana saya bisa baca tulisan bapak yang berhubungan dengan denda pajak??
    Terimakasih.

    =====Faisal========

    Mengenai denda pelaporan diatur dalam pasal 7 UU KUP bu sri, untuk SPT Masa dendanya Rp 100.000,- permasa pajak dan perjenis pajak sedangkan SPT Tahunan Orang Pribadi Rp 100.000,- pertahun pajak dan SPT Tahunan Badan Rp 1.000.000,- pertahun pajak pelaporan.

    Terima Kasih.🙂

    • Fazaro said

      adding : untuk spt masa PPN dikenakan denda Rp500.000,00 jika tidak disampaikan per masanya, untuk setoran pajak yang belum dilkukan pembayarannya dikenai sanksi adm berupa bunga 2% perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar. terimakasih


      =======Faisal=========

      Yup sependapat pak fazaro namun sepanjang selain NPWP statusnya juga sebagai PKP (buktinya adalah diberikan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)…

      Terima Kasih.🙂

  6. franka said

    Selamat siang pak..
    terkait dengan artikel ini saya ada beberapa pertanyaan..
    Perusahaan kami bergerak di bidang jasa baru saja berdiri bulan Februari 2013 dan sedang dalam pengajuan PKP tapi sudah memiliki NPWP. Baru ada karyawan per 1 April.
    Pertanyaannya :
    1. Apakah pd bulan Februari dan Maret kami sudah harus lapor SPT pph 21 dan PPN?
    2. Berarti PPh Pasal 25 nya Nihil ya Pak karena belum ada aktivitas usaha?
    3. ada pembelian aset tetap yg dikenakan PPN, apakah PPN Masukan sudah bisa dikreditkan atau dikapitalisasi ke aset?

    trimakasih ya pak buat pencerahannya


    ========Faisal=========

    1. Untuk PPh Pasal 21 kewajibannya mulai Februari 2013 sedangkan PPN dimulai pada saat sudah dikukuhkan sebagai PKP.
    2. Iya pak franka
    3. Kalau belum PKP maka hanya dapat dikapitalisasi.

    Terima Kasih.🙂

    • hans said

      DH.. pa faisal

      Ikut bertanya (hitung2 nambah ilmu saya);
      1. bolehkah alamat npwp berbeda dengan alamat pkp pada saat pengajuan dalam kasus ini misalnya juga berbeda KPP-nya,
      2.Terus pada saat lapor PPh p.21, PPh p.25, PPN atau pajak lainnya harus ke KPP mana?

      Terima kasih

      =======Faisal=========

      Ini NPWP orang pribadi yang berbeda tempat tinggal dengan tempat usahanya pak hans ? Klu iya maka mendaftar dulu di kpp tempat tinggal untuk mendapatkan npwp, kemudian mendaftarkan diri di kpp tempat usaha untuk mendapatkan nwpwp cabang dan PKP, pelaporan PPh 25 dan tahunan di kpp tempat tinggal sedangkan PPh 21 dan PKP di kpp cabang..

      Terima Kasih.🙂

  7. lina said

    Siang Pak Faisal,

    Pak Faisal mohon pencerahannya atas contoh ilustrasi kasus dibawah ini :

    – perusahaan kami ada beli alat berat pada tahun 2010 ( kelompok 2 /umur manfaat 8 tahun)
    – perusahaan kami berkegiatan sampai akhir tahun 2013,
    – penyusutan atas alat berat tersebut telah kami susutkan sampai akhir tahun 2013, berarti masih ada sisa umur manfaat 4
    tahun lagi ( 2014, 2015, 2016, 2017 )
    – sedangkan mulai tahun 2014 perusahaan kami tidak ada kegiatan lagi, berarti mulai tahun 2014 tidak ada penyusutan atas
    alat berat tersebut kan Pak ?
    – jika pada tahun 2016 perusahaan kami mulai beroperasi lagi, atas umur manfaat alat berat tsb apakah juga bertambah 2
    tahun lagi yah pak ? yaitu penyusutannya bisa kami lakukan di tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019, apakah begitu pak ?

    mohon pencerahan dari Bapak.

    Terima kasih.


    ========Faisal=============

    Dear bu lina, ketentuan pajak tentang penyusutan hanya melihat dari waktu tidak melihat apakah digunakan atau tidak sehingga untuk kasus ibu untuk tahun 2014 s.d. 2017 atas beban penyusutan tersebut harus dibebankan ke masing-masing tahun tersebut, jika baru digunakan lagi di tahun 2016 maka masa manfaat secara perpajakan tinggal 2016 dan 2017 saja maka mulai tahu pajak 2018 tidak ada lagi beban penyusutan atas mesin tersebut. Beban penyusutan yang tidak diperhitungkan dengan penghasilan di tahun 2014 s.d. 2015 dikarenakan tidak ada kegiatan, dapat diperhitungkan ke pendapatan 2016 dst melalui mekanisme kompensasi kerugian dengan batas kompensasi 5 tahun dari berakhirnya tahun pajak.

    Terima Kasih.🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: