Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Jasa Outsorching dari Sudut Pandang Pajak

Posted by Faisal, S.Mn. pada 3 Agustus 2012


Pada awalnya kita mengenal jasa rekruitmen tenaga kerja kemudian berkembang menjadi jasa outsorching, hal ini bisa jadi disebabkan perusahaan saat ini tidak mau repot lagi mengurusi masalah pencarian pegawai, kualitas pegawai sesuai kompetensinya, dan mungkin sampai tanggung jawab ke karyawan itu sendiri. Nah apa yang saya bahas kali ini tidak ada kaitannya dengan pegawai yang dioutsorchingkan.

Ok kita lanjut, pengenaan pajak untuk jasa outsourcing dikenakan hanya kepada dua belah pihak yakni pemberi jasa ousourcing dan pemakai jasa outsourching, untuk PPh Pasal 23 dikenakan kepada Pemberi Jasa Outsourching  sedangkan PPN dikenakan kepada Pemakai Jasa Outsourching.

Nah sekarang kita bahas satu-satu, pertama dari sudut padang PPh Pasal 23. Di PPh Pasal 23 atas pemberian jasa merupakan obyek PPh Pasal 23. Pada dasarnya obyek PPh Pasal 23 dikenakan dari nilai jasa/fee yang diterima penyedia jasa outsourching namun jika penyedia jasa outsourching tidak dapat memisahkan dalam invoice ke pemakai jasa konstruksi antara nilai jasa/fee yang diterima dengan upah/gaji yang diberikan. Namun demikian jangan kuatir kalau pun dikenakan atas nilai keseluruhan karena PPh Pasal 23 adalah kredit pajak bagi penyedia jasa outsorching maka jika PPh Pasal 23 lebih besar dipotong maka dapat mengakibatkan SPT Tahunan PPh Badan menjadi lebih bayar dan lebih bayar ini akan dikembalikan ke perusahaan penyedia jasa outsourching yang prosesnya dilakukan oleh KPP dimana penyedia jasa outsourching ini terdaftar.

Sekarang kita lihat jasa outsourching dari sisi PPN, seperti saya sampaikan di atas PPN dikenakan pada pengguna jasa outsorching namun demikian sesuai ketentuan UU PPN No. 42 tahun 2009 jasa tenaga kerja dalam hal hanya jasa prekrutan pegawai atau penyedia jasa outsourching tidak bertanggungjawab terhadap hasil kerja pegawaidan tidak membayarkan gaji ke pegawai dimaksud maka atas jasa tersebut tidak dikenakan PPN hal ini diperjelas lagi dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 83/PMK.03/2012. Lalu jika dikenakan PPN.

Lalu jika jasa outsourching dikenakan PPN dari nilai manakah dikenakan ? Pada dasarnya nilai PPN dikenakan dari nilai pembayaran atau nilai penggantian tetapi diketentuan PMK no. 83/PMK.03/2012 ini diselaraskan dengan ketentuan tentang pengenaan PPh Pasal 23 atas jasa outsourching yakni jika dalam invoice yang diajukan oleh penyedia jasa outsorching memisahkan antara fee atas jasa dengan gaji pegawai maka yang dikenakan PPN hanya atas nilai jasanya saja (lain hal jika ada unsur jasa lain atau material di dalamnya maka unsur jasa lain dan material ini tetap dikenakan PPN) dengan demikian apabila dalam invoicenya tidak dapat dipisahkan fee atas jasa dengan gaji pegawai maka yang dikenakan PPN  atas seluruh tagihan dalam invoice.  Namun jangan kuatir kalau pun dikenakan PPN atas nilai keseluruhannya tetapi karena  PPN atas jasa outsorching ini merupakan pajak masukan bagi pengguna jasa out sorching maka jika terjadi kelebihan PPN-nya dapat dimintakan kembali melalui mekanisme restitusi yang akan diproses KPP dimana pengguna jasa outsorching ini terdaftar.

21 Tanggapan to “Jasa Outsorching dari Sudut Pandang Pajak”

  1. malik said

    trims Pa, atas artikelnya

    ======Faisal=======

    Sama-sama pak malik…

    Terima Kasih.🙂

  2. santyoke@yahoo.com said

    Trims pak untuk artikel yang bagus ini.
    Bagaimana jika si pemberi jasa outsourcing itu melakukan penggajian terhadap pegawai outsourcing dan dalam penagihannya si pemberi jasa outsourcing memisahkan antara biaya tenaga kerja dan manajemen fee, apakah itu terkena PPN secara keseluruhan atau hanya manajamen feenya saja sesuai dengan PMK no. 83 ?

    ========Faisal=======

    Kalau menurut PMK No. 83/PMK.03/2012 yang dikenakan hanya manajemen feenya saja bu shanty apabila pemberi jasa dapat memisahkan antara manajemen fee dengan biaya tenaga kerja.

    Terima Kasih.🙂

  3. esih said

    Klo misalkan Invoicenya di gabung tidak dipisah2 itu penagihannya seperti apa..PPN nya di kenakan hanya ke management fee atau ke seluruhan komponen?

    ========Faisal=======

    Ke keseluruhan nilai invoice bu esih…

    Terima Kasih.🙂

    • Lucia Gitamulya said

      Maksudnya dlm 1 invoice tersebut gaji tk + fee lgsg dituliskan 1 angka saja? Bukan terpisah baru dijumlahkan.


      =======Faisal========

      Diinvoice dipisahkan bu luci tetapi di faktur pajaknya baru digabungkan..

      Terima Kasih.🙂

  4. Desi said

    klo DPPnya diambil dari total seluruh tagihan (termasuk upah, lembur & manaj fee), apakah ada dasarnya untuk menjelaskan kepada pengguna jasa. dan bagaimana cara membedakan DPP yang dikenakan dari total seluruh tagihan dan DPP yang dikenakan dari Manaj. fee ?.
    Bisa dijelaskan lebih detail tidak ? Peraturan Menteri Keuangan nomor 83/PMK.03/2012 Pasal 3 & 4.
    krn di perusahaan outsourcing kami melakukan pembayaran gaji kepada tenaga kerja terlebih dahulu, kemudian baru mengclaim kepada pengguna jasa. dan kami mengurus segala bentuk administrasi tenaga kerja untuk keperluan penggajian. makanya selama ini DPPnya kami kenakan dari total seluruh tagihan.
    bisa tolong dijelaskan.

    =======Faisal=========

    Menurut saya hal ini mungkin bisa saja ibu Desi lakukan dengan menyampaikan invoice langsung atas keseluruhan tagihan tanpa memisahkan/merinci komponen yang ibu tagihkan seperti biaya-biaya gaji, lembur, dan manj fee maka yang menjadi nilai DPP PPN adalah nilai keseluruhan… Persepsi saya pasal 3 mengenakan PPN atas keseluruhan penggantian atas pemakaian jasa outsorching sedangkan di pasal 4 pengenaan DPPnya dipersempit jika pengusaha outsourching dalam invoicenya dapat memisahkan komponen-komponen biaya gaji dan manj fee maka yang dikenakan hanya atas manj fee-nya saja.

    Terima Kasih.🙂

  5. aswar said

    artikel bapak sangat berguna, terima kasih
    keep update

    ====Faisal=====

    Sama-sama pak aswar..

    Terima Kasih.🙂

  6. Brahma said

    Pak, kode faktur pajaknya utk jasa outsourcing ini yang benar yang mana? 040 atau 010?


    =======Faisal========

    010 pak brahma, 040 hanya untuk DPP nilai lain sesuai diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 75/PMK.03/2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.03/2011.

    Terima Kasih.🙂

    • santy said

      maaf pak faisal sedikit koreksi untuk kode faktur pajaknya.

      010 : digunakan untuk nilai dasarnya secara keseluruhan alias semuanya kena PPN

      040 : jika nilainya dipisah antara gaji dan manajemen fee-nya, yang kena PPN yaitu MF-nya jadi 10% dari nilai lain.

      terima kasih

      ========Faisal=========

      Oh iya ibu saya sependapat karena jasa outsourching juga ada yang menggunakan DPP nilai lain maka kode transaksi yang digunakan adalah 040 sedangkan yang tidak tetap menggunakan kode 010

      Terima Kasih.🙂

  7. Eky said

    Artikelnya sangat bermanfaat Pak,…..
    Mis. invoice penagihan yang dibuat pemberi jasa ousourcing bln.Jan 2013, sbb :
    a. Total Gaji (Pokok,tunjangan & jamsostek) 100.000.000
    b. Manajemen fee 12.000.000
    c. PPn (10% x Manj. fee ) 1.200.000
    d.TOTAL (a+b+c) 113.200.000
    e. Pph 23 ( 2% x Manj. fee ) 240.000
    f. Total Penggantian ( d – e) 112.960.000

    yang ingin ditanyakan :
    1. apakah rincian invoice diatas, bisa masuk kategori di PMK No : 83/PMK.03/2012
    pasal 4 poin 4 & 5 ?

    2. saat pemberi jasa outsourcing menerbitkan faktur pajak bln Jan 2013 kepada
    pengguna jasa outsourcing, apakah dlm kolom Nama BKP/JKP uraian yg
    dituliskan harus sama seperti uraian invoice diatas?
    atau cukup dituliskan >, manajemen fee dengan nilai dpp = 12.000.000, dan
    ppn = 1.200.000

    3. Dalam hal pembukuan pajaknya :
    – yang masuk ke peredaran usaha (omset) dalam Lap. R/L bln Jan 2013
    apakah poin b atau f pada invoice diatas?
    – apakah poin a pada invoice diatas masuk dlm komponen biaya operasional
    di dalam lap R/L bln Jan 2013?

    Mohon pencerahannya Pak, terima kasih sebelumnya

    =======Faisal==========

    1. Memisahkan unsur gaji/upah dan magement fee pak eky.
    2. nilai penggantian yang dicantumkan di faktur pajak adalah jumlah gaji/upah + management fee = Rp 112.000.000,00 sedangkan nilai DPP karena dapat dipisdahkan adalah nilai management fee-nya saja Rp 12.000.000,00
    3. Yang dicatat sebagai omzet nilai gaji/upah + magamenet fee = Rp 112.000.000,- dan gaji/upah juga dicatat sebagai biaya gaji/upah pada saat dibayarkan kepada karyawan.

    Terima Kasih.🙂

    • Danar Sugiantoro said

      Dear Pak Faisal,

      Saya masih kurang paham mengenai omzet dari perusahaan outsourching ini, karena menurut saya gaji hanya merupakan reimbursmen pada pengguna jasa outsourching.sehingga penghasilan perusahaan outsourcing hanya sebesar management fee saja.

      Apakah ini ada hubungannya dengan posisi karyawan terdaftar dan PPh 21 yg dilapor oleh Perusahaan outsourcing sehingga musti timbul biaya gaji .
      Apakah ada peraturan pajak yang menjelaskan tentang omzet perusahaan outsourcing ini.

      Regards,

      Danar

      ========Faisal========

      Iya pak danar ketika upah dibayarkan perusahaan outsourching maka hal tersebut merupakan unsur biaya bagi perusahaan. Ketnetuan mengenai batasan yang masuk ke pengertian penghasilan bagi perusahaan outsourching untuk perhitungan spt tahunan tidak ada diatur pak tetapi untuk pengenaan pemotongan PPH Pasal 23 dan PPN telah diatur.

      Terima Kasih.🙂

  8. Izudin Joedien said

    Met Pagi pak Paisal….hanya menambahkan saja dari pertanyaan Bapak Eky….
    untuk permasalahan seperti yang diatas. menurut client kami PPn itu bisa diambil dari Management Fee bukan total keseluruhan..dg alasan mereka sudah ada Peraturan terbaru yang mengatur seperti itu….Saya sudah searching…tetapi tidak menemukan…mungkin bapak bisa membantu..warm Regards …-Joe_

    =======Faisal========

    PMK-83/PMK.03/2012 pak Izudin, jika di invoice dapat dipsahkan anatara management fee dengan pembayaran gaji/upah..

    Terima Kasih.🙂

  9. Abu Zulfan said

    Mohon maaf agak terlambat, misalkan selain biaya SDM (personil) ada juga biaya seragam, peralatan, dan supervisi apakah hal tersebut juga sebagai bahan untuk perhitungan PPN, atau hanya manajemen fee nya saja
    terimakasih

    ========Faisal========

    Diketentuan yang tidak diperhitungkan dalam pengenaan PPN adalah imbalan kepada pegawai seperti gaji, upah, bonus, dan sejenisnya dengan demikian biaya seragam, peralatan, dan supervisi tidak termasuk kategori tersebut sehingga dikenakan PPN.

    Terima Kasih.🙂

  10. Lumba said

    Pak Faisal
    Terima kasih atas artikel dan pembahasan yang sangat menarik ini. saya ada sedikit pertanyaan
    Dalam PMK no 83/PMK.03/2012 disebutkan bahwa atas tagihan manajemen fee dan reimburesement gaji perlu dicantumkan dalam invoice. apakah ini perlu dilakukan dalam 1 invoice? bagaimana kalau gaji dan manajemen fee ditagihkan dalam invoice yang berbeda namun tetap jelas peruntukannya. hal ini dilakukan karena sesuai kontrak gaji ditagihkan 1 minggu sebelum pembayaran gaji. sifatnya jadi kita tidak nalangin dulu, tapi minta advance. sedangkan manajemen fee pada awal bulan. apakah ini tetap kategori PPN hanya atas jasa management fee?

    disamping itu, untuk kode faktur pajak, bukankah untuk kode 040, berarti faktur pajak ini masuk kategori ketentuan DPP nilai lain, dan pajak masukan menjadi tidak dapat dikreditkan?

    mohon pencerahannya. terima kasih atas bantuannya

    ========Faisal=========

    Sebaiknya memang dibuatkan dalam satu invoice karena kalau dipisahkan pada saat invoice untuk pembayaran gaji, upah, dan lain-lain hal ini dikategorikan sebagai penyerahan apa ? Kalau pun bisa diasumsikan sebagai pembayaran bertahap tentu setiap pembayaran tetap harus dalam ada porsi gaji & manajemen fee dalam masing-masing pembayaran.
    DPP nilai lain tidak semuanya pajak masukannya tidak dapat dikreditkan namun hanya untuk apabila DPP adalah persentase tertentu dari nilai penyerahan misalnya anatara lain jasa pengiriman paket dan agen biro perjalanan wisata..

    Terima Kasih.🙂

  11. Lia said

    pak faisal, mau tanya…jika kita mengadakan acara trus memesan makanan pake jasa catering berarti dikenakan pajak atas jasa catering tersebut kan, tetapi jika kami hanya memesan misal nasi kuning itu pun dibeli di warung biasa saja untuk acara kegiatan pagi apakah dikenakan pajak juga?


    ======Faisal=======

    Iya untuk makanan/catering tidak lagi dikenakan PPN tetapi dikenakan Pajak daerah bu lia..

    Terima Kasih.🙂

    • lya said

      Untuk pajak ps 23 atas jasa catering apa dikenakan ya pak, soalnya kami adalah perusahaan, kadang memesan catering kadang hanya memesan bungkusan diwarung biasa


      ======Faisal=========

      Hanya jasa catering dan tata boga yang dikenakan PPh Pasal 23 bu lya..

      Terima Kasih.🙂

  12. yasmudiyah said

    Mau tanya pak, apabila lembur OS ada management feenya, apakah dikenakan PPN dan dipotong pph23 dari keuntungan/feenya ?

    Benar nggak perhitungan ini :
    Lembur Rp. 2.000.000,-
    Fee 8% Rp. 160.000,-
    PPN Rp. 16.000,-
    PPh 23 Rp. 3.200,-

    Terima kasih atas informasinya.


    ======Faisal=========

    Iya bu diyah, saya sependapat…

    Terima Kasih.🙂

  13. handiko said

    Pak Faisal, mau tanya PPh Pasal 21 tenaga kerja oursourcing yang terdapat kontrak kerja, apakah masuk kategori pegawai tetap atau pegawai tidak tetap. Terimakasih atas penjelasannya Pak.

    ========Faisal=========

    Sepanjang yang bersangkutan ada bagian gaji tetap setiap bulan (tidak terpengaruh hari kerja dan output yang dihasilkan) dan dibayarkan secara bulanan maka yang bersangkutan dikategprikan pegawai tetap pak handiko.

    Terima Kasih.🙂

  14. arta said

    saya ingin menanyakan apakah upah lembur tenaga kerja outsourching di kenakan Pph 23??jika uang lemburnya Rp. 1.000.000 apakah perlu di potong 2% (Rp. 20.000), uang lembur tersebut langsung di bayarkan oleh perusahaan saya tanpa perantara outsourcingnya. terimakasih🙂


    =======Faisal=========

    Kalau dibayarkan langsung masuk kategori obyek PPh Pasal 21 bu arta bukan PPh Pasal 23..

    Terima Kasih.🙂

  15. mia said

    Pa Faisal, saya mau nanya kalau untuk bonus karyawan outsourcing dan insentif untuk perusahaan outsourcingnya kena ppn atau tidak?

  16. Jo said

    Assalamulaikum wr
    Pak Faisal terkait Pph Pasal 21 atas karyawan outsourcing, jika kasusnya karyawan tersebut adalah tenaga ahli yang dikontrak oleh perusahaan outsourcing, apakah pemotongan PPh pasal 21 nya dihitung berdasarkan tenaga ahli/bukan pegawai yang menerima penghasilan atau sebagai pegawai tetap?


    ========Faisal========

    Tenaga ahli tersebut terikat jam kerja di perusahaan bapak tidak? Lalu diperbolehkan atau tidak yang bersangkutan bekerja di tempat lain ? kalau jawaban pertama tidak dan kedua iya maka tidak dapat dikategorikan sebagai pegawai tetap pak jo…

    Terima Kasih.🙂

  17. MegaRc said

    pak untuk jasa outsourcing dengan kode 040 itu bisa di kreditkan atau tidak? jika kita sebagai penerima pajak masukan atas faktur pajak tersebut


    ========Faisal==========

    Bisa bu mega..

    Terima Kasih.🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: