Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

PPN Impor dari Kawasan Bebas (FTZ)

Posted by Faisal, S.Mn. pada 23 Agustus 2012


Bingung nih pembelian barang dari kawasan bebas Batam, Bintan, dan Karimun yang asalnya dari impor, bagaimana pengenaan PPN Impor-nya ? PPn Impor dikenakan sekalai yaitu pada saat barang tersebut dimpor, ceritanya menjadi menarik jika barang tersebut diimpor oleh pengusaha yang ada di Batam misalnya kemudian barang tersebut dijual kembali ke Jakarta. Kalau begini bagaimana PPN Impor dan PPN Dalam Negerinya dipungut dan dibayar siapa ?

Kalau dalam konteks di luar kawasan bebas hal ini sudah jelas ketika misalnya PT A di Jakarta mengimpor barang dari luar daerah pabean maka dikenakan PPN Impor 10% dan ini merupakan pajak masukan bagi PT A dan ketika barang tersebut di jual ke PT B dengan margin 20% misalnya atau dirakit dengan komponen lokal sehingga nilanya bertambah,  maka PT A akan memungut PPN Dalam Negeri 10% dari PT B. Mungkin dengan nilai angka kita mempunyai gambaran yang lebih jelas, maka dengan contoh di atas dan disertakan dengan nilai yakni PT A mengimpor suatu barang dengan nilai Rp 100juta maka PPN Impor-nya adalah Rp 10juta, PPN Impor sebesar Rp 10juta menjadi pajak masukan bagi PT A. Lalu barang tersebut dijual ke PT B dengan margin keuntungan 20% sehingga nilai barang menjadi Rp 120juta atau ditambahkan komponen lokal sehingga nilai barang menjadi Rp 120juta  maka PT A akan memungut PPN Dalam Negeri dari PT B sebesar Rp 12juta  maka PPN Dalam Negeri sebesar Rp 12juta  bagi PT adalah Pajak Keluaran sedangkan bagi PT B adalah Pajak Masukan, tidak masalah bukan ?

Lalu bagaimana jika pada kasus di atas PT A berada di Kawasan Bebas ? Karena pada saat impor PT A dibebaskan dari PPN Impor, apakah PT B akan menangung/dipungut PPN Impor sekaligus PPN Dalam Negeri ? Wah kena dua kali dong ? Bener ga sih.. Kalau bener cashflow kami bisa terganggu nih…  atau cukup dipungut PPN Dalam Negeri saja, kalau begitu siapa yang menanggung PPN Impornya ? Bingung juga ya… Gimana nih ?

Kita bingung ? kenapa ? karena kita terkunci pada “PPN Impor dikenakan sekali pada saat impor barang” namun kalau kita pahami PPN Impor juga sebenarnya PPN juga hanya saja dalam kasus impor dan mengikuti alur di atas maka pada saat PT B membayar PPN sebesar Rp 12juta ke PT A sebenarnya untuk membayar PPN Impor sebesar Rp 10juta  dan PPN Dalam Negeri sebesar Rp 2juta, maka jika PT berada di Kawasan Bebas pelunasan PPN Impor dan PPN Dalam Negerinya adalah dengan melakukan penyetoran PPN Dalam Negeri atas nama PT B di Jakarta sebesar Rp 12juta yang sebenarnya di dalam terdapat PPN Impor sebesar Rp 10juta dan PPN Dalam Negeri sebesar Rp 2juta…  Sehingga dokumen yang digunakan untuk pelunasan adalah SSPCP untuk Bea Masuk dan PPh Pasal 22 Impornya sedangkan PPN Impor dan PPN Dalam Negerinya menggunakan SSP dengan setoran seluruhnya dimasukan Dalam PPN Dalam Negeri (KAP : 411211 dan KJS : 100).

Iklan

8 Tanggapan to “PPN Impor dari Kawasan Bebas (FTZ)”

  1. Alim said

    Terima kasih tulisannya Pak Faisal, sangat memberikan wawasan baru.
    Jadi bila Barang tsb diserahkan ke dalam daerah pabean maka tetap dikenakan PPN kepada pembeli dan dengan kode 411211/100 Rp.12jt saja ya Pak? Tidak melalui SSPCP?
    Salam


    =======Faisal==========

    Sependapat pak alim…

    Terima Kasih. 🙂

  2. adita said

    ketika pembayaran mengunakan SSPCP yang dibayar diform itu hanya BM dan PPh 22 Impor
    padahal kan ada kolom PPN Importnya

    apakah pembayaran PPN atas penjulan kepada Rekanan kita yg mengunakan SSP (an rekanan) sudah mewakili
    pembayaran atas PPN import dan PPN penjualan sekaligus pak,

    Mohon petunjuk pak

    ========Faisal===========

    Iya pak adita bentuk pelunasan PPN Impornya adalah pelunasan PPN DN atas nama pembeli dengan nilai DPP sesauai nilai penyerahan ke pembeli…

    Terima Kasih. 🙂

    • adita said

      apa bisa serta merta dianggap pembayaran PPN Import

      pembayaran PPN kita yang melalui atas nama rekanan ( SSP ) senilai dengan yang kita keluarkan ke daerah pabean lainnya.

      maaf pak saya masih bimbang krna di PP 10 th 2012

      pasal 19 ayat 1 disitu dijelasakan untuk PPN impor ( barang hasil dr luar daerah pabean )harus dibayar jika barang dikeluarkan kawasan bebas ketempat lain dalam daerah pabean

      kemudian diayat 2 nya barang asal kawasan bebas jika akan dikeluarkan dari kawasan bebas ketempat lain dalam daerah pabean, wajib dilunasi PPN nya.

      apakah kedua PPN ini sama PPN Impor = PPN DN

      masih bingung pak.. maaf pak mohon petunjuk ya pak.

      salam

      ==========Faisal============

      Menurut saya keduanya kan disebut hanya PPN tidak menyebutkan secara spesifik PPN Impor… Jika PPN Impor & PPN DN dibebankan ke pembeli bukan kah PPN yang dipungut menjadi lebih besar, kalau begini adakah yang mau membeli barang impor(baik yang tidak diolah atau pun diolah) dari kawasan bebas ? Diketentuan Pasal 62 ayat (2) PMK No. 47/PMK.04/2012 pelunasan PPN Impor ketika dikeluarkan dari kawasan bebas ke daerah pabean lainnya adalah melalui pembayaran PPN dengan menggunakan SSP pak adita.

      Terima Kasih. 🙂

      • adita said

        baik pak,
        terimakasi banyak atas diskusi yang sangant berguna ini,

        sukses selalu pak,
        wasalam

        ======Faisal========

        Sama-sama pak adita senang dapat membantu… 🙂

        Terima Kasih. 🙂

  3. Oka Effendi said

    Pak Faisal, saya masih awam banget mengenai FTZ dan segala aturan perpajakannya.
    Yang pasti saya ada rencana untuk membeli kendaraan bermotor (R2) di Batam yg notabene tidak terkena PPN.
    Rencana-nya saya perlu bawa kendaraan tersebut ke Bintan (Tg. Uban) karena saya kerja di Batam namun rumah saya di Bintan.
    Mohon informasinya pak bagaimana prosedur atau tata cara pengurusan pajak-nya agar kendaraan tsb bisa dibawa ‘nyebrang’ ke Bintan.
    Saya harus mengurusnya ke mana? Ke kantor pajak atau ke Samsat (Kepolisian)? Mohon informasinya Pak.
    Terima kasih sebelumnya atas penjelasannya pak.

    ========Faisal===========

    Yang pasti surat jalan dari poltabes barelang kemudian ke bea dan cukai untuk pengurusan barang yang dikeluarkan sementara dari batam pak oka..
    Untuk prosedur pastinya silahkan ditanyakan ke kantor bea dan cukai pak oka….

    Terima Kasih. 🙂

    • Oka Effendi said

      Terima kasih atas penjelasannya Pak.
      Terakhir, saya putuskan untuk membeli di Bintan (Tg. Uban) saja 😀

      Pak Faisal, saya ingin bertanya mengenai biaya (charge) 17% untuk barang-barang elektronik yg ‘keluar’ Batam itu referensinya darimana? Seperti diketahui jika kita berniat mengirimkan produk elektronik ‘keluar’ Batam melalui jasa pengiriman (xpidisi) maka akan dikenakan charge 17% dari harga produk tsb. Apakah ada penjelasannya bahwa produk elektronik yg seperti apa yg kena charge tsb?

      Saya mengalami sebuah kasus dimana saya membeli sebuah peoduk elektronik (tablet) di Jakarta dan dikirimkan melalui jasa pengiriman ke Batam. Selang pemakaian beberapa bulan saya menjumpai adanya masalah pada produk tsb dan berniat utk mengirimkan kembali ke Jakarta untuk di servis (diperbaiki) karena masih dalam masa garansi. Nah, pada saat saya hendak mengirimkan barang tsb melalui jasa pengiriman, saya diminta utk bayar charge 17% pak, padahal brg tsb saya beli dari Jakarta bukan di Batam. Apakah benar seperti itu implementasinya pak dimana sumber asli barang tidak diperdulikan selama dikirim dari Batam harus kena charge 17%? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih sebelumnya.


      ========Faisal==========

      Tidak ada ketentuan seperti itu pak oka, perlakuakn khusus untuk barang bawaan penumpang, digunakan untuk peragaan, proyek, atau untuk diservice di daerah pabean lain di luar kawasan bebas.. Untuk lebih jelasnya silahkan dibaca PP 10 tahun 2012, PMK-48/PMK.04/2012, dan PMK-48/PMK.04/2012…

      Terima Kasih. 🙂

      • Oka Effendi said

        Maaf Pak Faisal, sekedar untuk menegaskan jawaban Bapak bahwasanya dalam kasus saya tersebut tidak sesuai dengan peraturan yg ada, bukan begitu? Apakah itu peraturan daerah (PERDA) Batam Pak? Karena memang setau saya semua pengiriman barang elektronik melalui jasa pengiriman dari Batam ke daerah lain dikenakan charge 17%. Namun sayangnya tidak ada penjelasan lebih mendetil tentang produk elektronik yg seperti apa yg dikenakan charge 17% tsb karena selama ini semua dipukul rata.

        Saya mencoba membaca peraturan-peraturan yg Bapak sarankan namun saya tidak begitu paham Pak terutama yg berhubungan langsung dengan kasus saya tsb 🙂


        ========Faisal=========

        Kemungkinan PERDA atau kebijakan internal di perusahaan jasa pengiriman pak karena diketentuan perpajakan setahu saya tidak ada mengatur hal seperti itu pak oka.

        Terima Kasih. 🙂

  4. salman said

    pak faisal saya mau tanya bagaimana cara untuk mengurus dokumen bebas pajak.saya mengirim barang dari jakarta ke batam produk nya makana.yg saya terima dari perusahaan cuma faktur pajak aja.


    ========Faisal==========

    Dari sisi penjual hanya menerbitkan faktur pajak dengan keode transaksi 07 ketika barang akan dikirim ke batam, nanti pembeli yang di batam yang mengurus endorsement faktur pajaknya dan dokumen PP FTZ-03, jangan lupa minta kopi faktur pajak dan salinan PP FTZ-03 dari pembeli yang sudah diedorsement untuk memastikan atas pembelian tersebut diberikan fasilitas PPN tidak dipungut pak salman.

    Terima Kasih. 🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: