Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Perlukah PKP bagi Pengusaha di Kawasan Bebas ?

Posted by Faisal, S.Mn. pada 29 November 2012


Anda mungkin bertanya kenapa pertanyaan ini diajukan karena sudah jelas Pengusaha di Kawasan Bebas tidak perlu menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), bukan begitu ? Awalnya penerapan Kawasan Bebas (Free Trade Zone) per-1 April 2009 memang demikian namun seiring jalan ketentuan mengenai hal itu diperbaiki mengingat fasilitas bebas PPN hanya diberikan untuk transaksi di Kawasan Bebas sedangkan ada beberapa transaksi yang berhubungan timbal balik dengan daerah pabean di luar kawasan bebas selain itu juga kontrol yang sulit untuk memisahkan bagian mana yang benar-benar dimanfaatkan di kawasan bebas dan mana yang tidak  sehingga kemudian diputuskan untuk jasa telekomunikasi dan jasa penerbangan dalam negeri tetap terutang PPN (diatur di dalam Pasal 4B Peraturan Menteri Keuangan nomor 240/PMK.03/2009 berlaku 30 Desember 2009).

Dengan ketentuan tersebut maka jika penyerahannya terutang PPN maka atas pengusaha yang bergerak dibidang tersebut yang berada di Kawasan Bebas tetap wajib menjadi PKP. Lalu terpikir oleh penulis bagaimana jika pengusaha di kawasan bebas melakukan transaksi pembelian dan penjualan Barang Kena Pajak (BKP) atau pemakaian dan Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) keduanya dilakukan di luar kawasan bebas namun masih di daerah pabean ? Atas penyerahan ini kan terutang PPN karena walaupun yang melakukan Pengusaha di Kawasan Bebas namun transaksinya kan tidak di kawasan bebas.  Lalu jika demikian, bagaimana mekanisme pelunasan PPN-nya  terutama bagi Pengusaha di Kawasan Bebasnya ? Sementara itu juga kan tidak ada larangan pengusaha di kawasan bebas untuk tidak dapat melakukan transaksi pembelian atau pemakaian jasa di luar kawasan bebas, kan ? Lagi pula menurut penulis  tidak mungkin juga memberi batasan seperti itu.

Kalau mengikuti ketetuan yang berlaku maka pada saat pembelian pihak supplier menerbitkan faktur pajak seperti biasa yakni PPN terutang yang dipungut sendiri (kode transaksi pada nomor seri  faktur pajak = 01) bukan  PPN terutang tetapi tidak dipungut (kode transaksi pada nomor seri faktur pajak = 07) kenapa demikian karena atas penyerahan ini tidak di dalam kawasan bebas sehingga terutang PPN dan hatus dipungut PPN-nya oleh supplier , pajak masukan yang diterima pengusaha di kawasan bebas dari supplier hanya dapat dibiayakan.  Sedangkan untuk transaksi penjualannya berlaku pelunasan PPN dengan penyetoran PPN terutang oleh pengusaha di kawasan bebas atas nama pembeli dengan menggunakan SSP. Lalu jika diperlakukan seperti ini jika hanya dilihat dari lingkup PPN bukan kah ada nilai PPN yang dibayar dua kali ? Yaitu PPN yang dipungut dari supplier (yang PM-nya tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kawasan Bebas)  akan dipungut lagi dari pembeli sehingga mekanisme PPN menjadi terputus.

Kondisi seperti ini menurut penulis dapat mengganggu cash flow pengusaha di kawasan bebas apalagi jika nilai PPNnya cukup signifikan karena walapun nilai PPN dari supplier dapat dibiayakan tetapi itu kan pada SPT Tahunan sehingga rentang antara kewajiban masa dengan kewajiban tahunan, nilai cash dari PPN tersebut tidak dapat dimanfaatkan(terpendam tidak dapat diputar dulu untuk usaha). Lalu bukan kah lebih baik menurut penulis jika ada pengusaha di kawasan bebas yang melakukan transaksi seperti ini tetap di wajibkan sebagai PKP ? Seperti perlakuan untuk pengusaha di bidang  jasa telekomunikasi dan penerbangan dalam negeri, bagaimana menurut Anda ?

6 Tanggapan to “Perlukah PKP bagi Pengusaha di Kawasan Bebas ?”

  1. anto said

    Selamat sore pak Faisal,
    Masih berkaitan dengan PPN yang ingin saya diskusikan, langsung pada permasalahannya pak.
    1. Apakah bedanya PPN Impor dan PPN DN
    2. Bagaimana jika tulisan bapak diatas digantikan dengan transaksi impor dan kemudian dikeluarkan dari kawasan bebas ke TLDP
    3. atas transaski no. 2 apakah pada saat barang keluar dari kawasan bebas (barang impor) ke DPL terutang PPN Impor/ atau PPN DN ?


    =======Faisal===========

    PPN Impor adalah PPN dari penyerahan BKP Impor/dari luar daerah pabean sedangkan PPN DN adalah PPN untuk penyerahan BKP/JKP dari/ke wilayah pabean.
    Iya pak anto tulisan saya mengani transaksi seperti itu, coba dibaca kembali..
    PPN DN pak anto…

    Terima Kasih.🙂

  2. harjo said

    Ass wrb pak Faisal, berkaitan dengan PPn, langsung aja Pak saya menanyakan
    1. Perusahaan kami di Batam yang bebas kawasan Ppn, bila kami bertransaksi diluar ftz, perlukah kami menerbitkan faktur pajak ppn
    dan bagaimana caranya mohon penceraha trimakasih

    ========Faisal===========

    Tidak perlu pak harjo atau tepatnya tidak boleh karena bapak bukan PKP, peluanasannya dengan cara pembayaran PPN dengan menggunakan SSP dengan NPWP, Nama dan Alamat Pembeli.

    Terima Kasih.🙂

    • harjo said

      Ass Wrb Trimakasih Pak atas jawaban, mohon penjelasan selanjutnya Apabila pembeli/pengguna jasa wajib pungut, bagaimana
      dengan kita yang diuar ftz, apa yang harus kita berikan bukti kepada wajib pungut tadi, trimkasih atas penjelasannya

      =======Faisal=========

      Sama saja pak harjo, apabila kita berada di kawasan bebas bertransaksi dengan pengusaha di daerah pebean lainnya baik WAPU atau pun bukan tidak dapat diterbitkan faktur pajak, namun menurut saya apabila penyerahan BKP ke WAPU maka pelunasan PPN-nya tetap dengan penyetoran SSP atas nama WAPU oleh Pengusaha di kawasan bebas.

      Terima Kasih.🙂

  3. harjo said

    Ass Wrb, perlu penjelasan bagi kami apabila wapu mengisi program SAP diwajibkan mengisi nomor faktur pajak standart, sedangkan kita didaerah ftz kami sudah non pkp, mohon pencerahannya trima kasih


    ======Faisal========

    Wa’alaikum salam warahmatollohi pak harjo, maaf saya belum mengerti soal program SAP, kalau saya menduga belum disesauaikan dengan kondisi kawasan bebas.. coba disampaiakn ke WAPU pak agar program SAP-nya dapat disesauaikan dengan ketentuan FTZ…

    Terima Kasih.🙂

  4. Dewi said

    Selamat Siang Pak Faizal,

    Mohon bantuan nya cara menghitung pajak bea masuk, PPn, & PPnBM untuk impor barang..

    Misalnya ; PT.A mengimpor 500 unit barang dengan harga USD 25.000/unit, kmdn dijual lagi dengan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp.40.000.000 gmn cara perhitungan bea masuk, PPn, & PPnBM nya.??.& berapa harga eceran barang tsb.?.

    Please advice..

    Terima kasih


    =========Faisal===========

    Untuk bea masuk silahkan tanyakan ke bea cukai ibu, karena pihak bea cukai yang mengerti ini.. Mengenai PPnBM tergantung spesifikasi barang karena ibu dewi tidak menyebutkan secara jelas saya tidak mengetahui tarif PPnBM-nya sedangkan PPN Impor adalah 10% dari nilai jual ibu…

    Terima Kasih.🙂

  5. None_ichie said

    Selamat Siang Pak Faisal,

    Mohon penjelasannya tentang perbaikan atau reparasi di luar kawasan bebas.
    Kasus:
    PT. A berada di kawasan bebas hendak memperbaiki alat produksinya di daerah pabean lainnya. Atas perbaikan tersebut, diterbitkan invoice sebesar Rp 1.500.000,- yang terdiri atas spare part sebesar Rp 1.000.000 dan jasa service sebesar Rp 500.000,-.

    Bagaimana perlakuan PPN terhadap spare part & jasa service bagi PT.A & apa dasar peraturannya?

    Terima kasih.

    Regards,
    none_ichie

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: