Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Tempat Terdaftar dan Pelaporan PPN WP Tertentu

Posted by Faisal, S.Mn. pada 19 Desember 2012


Telah diterbitkan ketentuan baru tentang tempat terdaftar bagi Wajib Pajak di KPP Wajib Pajak Besar, KPP PMB, KPP PMA, KPP BADORA,  dan KPP Madya yang merupakan perubahan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 8/PJ/2012 yakni PER – 28.PJ.2012,  ketentuan ini mengatur tentang :

  1. Bagi Wajib Pajak BUMN maka wajib terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Tiga/Empat sesuai KLU, Wajib Pajak bergerak di bidang Minyak dan Gas Bumi maka wajib terdaftar di KPP Minyak dan Gas Bumi, serta bagi BUT dan WNA yang berdomisili di DKI Jakarta maka wajib terdaftar di KPP Badora. Wajib Pajak yang terdaftar di KPP tersebut untuk pertama kali ditetapkan berdasarkan SK Direktur Jenderal Pajak sedangkan bagi Wajib Pajak baru sebagaimana dimaksud di atas wajib mendaftarkan diri di KPP tersebut.
  2. Sedangkan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Satu, KPP Wajib Pajak Besar Dua, KPP PMB, KPP PMA, dan KPP Madya berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan 3(tiga) tahun sekali, untuk di KPP PMB dapat dilakukan setahun sekali sedangkan yang terdaftar di KPP Madya dapat dilakukan paling cepat setahun sekali. Dasar pemindahan berdasarkan SK Direktur Jenderal Pajak dengan pertimbangan rata-rata kontribusi pembayaran pajak  dan peredaran usaha tiga tahun terakhir, dengan bobot pembayaran pajak 80% dan peredaran usaha 20%
  3. Seluruh cabang yang berlokasi sesuai lampiran II PER-28/PJ/2012 yang kantor pusatnya terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar, KPP PMA, KPP PMB, KPP BADORA, dan KPP Madya maka cabang tersebut juga terdaftar di KPP yang sama, begitu pun apabila ada cabang baru.
  4. PKP yang kantor pusatnya terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar, KPP PMB, PMA, dan KPP Madya maka seluruh cabang di Indonesia pelaporan PPN-nya dipusatkan di KPP yang sama. Termasuk WP yang kantor pusatnya  terdaftar di KPP Madya dan memiliki cabang terdaftar di KPP Madya lain. Atas kondisi ini maka KPP yang bersangkutan akan menerbitkan SK Pemusatan PPN secara jabatan (SK diterbitkan oleh KPP tanpa perlu Wajib Pajak mengajukan permohonan).
  5. Wajib Pajak yang terdaftar di KPP sebagai tersebut di atas apabila ada perubahan status modal, perubahan bidang usaha, perubahan tempat kedudukan, pendaftaran emisi saham, atau sahamnya tidak lagi terdaftar di bursa efek  akan dilakukan pemindahan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi wajib pajak melalui penerbitan SK Direktur Jenderal Pajak.

Handout materi sosialisasinya (silahkan diklik)

3 Tanggapan to “Tempat Terdaftar dan Pelaporan PPN WP Tertentu”

  1. Yuni Istiastuti said

    Dear Pak Faizal,

    Mohon contoh pengisian Formulir PPH Pasal 23 untuk sewa kendaraan. Tx.

    Salam,

    Yuni

    Pada 19 Desember 2012 13.07, Faisal Tax’s Blog

    ========Faisal===========

    Saya bicara tentang WP Tertentu kok ibu nanya tentang PPh 23.. hehehe tolong diposting ulang ke tulisan saya yang sesuai atau ke diskon new saja bu yni….

    Terima Kasih.🙂

  2. Lita said

    Pak, gimana dengan WP BUMD di luar jakarta, atau WP PMA di diluar jakarta, WP PMB di luar jakarta dan WP Badora di luar jakarta, maka pendaftaran dan pelaporan usaha nya di KPP mana?

    ========Faisal========

    Untuk WP yang kantor pusatnya sudah terdaftar di KPP tersebut maka cabang-cabang di luar DKI Jakarta kewajiban PPN dilaksanakan di KPP tersebut bu Lita sedangkan kewajiban lain dilaksanakan di KPP Lokasi. Sedangkan WP Baru terdaftar di KPP Lokasi kecuali WP BUMN wajib terdaftar di KPP Wajib Besar 3 atau 4.

    Terima Kasih.🙂

  3. Scorpion said

    Yth. Bapak Faizal, saya mau bertanya mengenai CV kaitannya dengan WPOP.
    Bila Tn A menyetor modal sebesar 10% dari total modal CV “XYZ”, misal modal CV 100 jt, Tn A menyetor 10jt.
    Apakah di SPT pribadi Tn A pada lampiran harta, ditulis modal di CV. XYZ 10 jt?
    Setahun kemudian ada tambahan di modal CV XYZ sebesar 10 jt, karena ada laba operasi, sehingga modal CV. XYZ menjadi 110 jt.
    Otomatis hak Tn A akan bertambah 1 jt.
    Bagaimana pencatatan di lampiran harta Tn A? Apakah tetap 10jt? Ataukan menjadi 11 jt?
    Catatan: CV. XYZ tidak terbagi atas saham. Tn A tidak pernah mengambil deviden atas laba di CV XYZ.
    Apakah ada rujukan undang-2 nya?

    Mohon bantuan
    Terima kasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: