Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Perpanjangan Penggunaan Nomor Seri FP

Posted by Faisal, S.Mn. pada 1 April 2013


Batas waktu penggunaan nomor seri faktur pajak sesauai diatur dalam PER-24/PJ/2012 adalah mulai 01 April 2013 namun melihat kondisi belum bisa dijalankan maka diterbitkan PER – 08.PJ.2013 yang pada intinya mengatur sebagai berikut :

  1. PKP yang pada tanggal 28 Maret 2013 sudah mendapatkan nomor seri faktur pajak maka mulai 1 April 2013 wajib menggunakan nomor seri faktur pajak sebagaimana diatur dalam PER-24/PJ/2012
  2. PKP yang mendapatkan nomor seri faktur pajak setelah tanggal 28 Maret 2013 maka sejak mendapatkan nomor seri faktur pajak tersebut wajib menggunakan nomor seri FP sesuai diatur dalam PER-24/PJ/2012 sedangkan untuk tanggal 1 April 2013 s.d. tgl. mendapat nomor seri faktur pajak yang baru dapat melanjutkan nomor seri sebagaimana diatur dalam PER-13/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan PER-65/PJ/2010
  3. Mulai 1 Juni 2013 semua PKP dalam menerbitkan faktur pajaknya wajib menggunakan nomor seri sebagaimana diatur dalam PER-24/PJ/2012

13 Tanggapan to “Perpanjangan Penggunaan Nomor Seri FP”

  1. thanks pak faisal atas infonya yang sangat bermanfaat ini……


    =========Faisal===========

    Sama-sama pak hiu..

    Terima Kasih.🙂

  2. selamat siang … saya baru tahu hari ini ketika mau melakukan penagihan ke instansi pemerintah ternyata format faktur pajak berubah …. trus bolehkan utk bulan ini saya masih menggunakan penomoran sesuai nomor yg terdahulu… krn klo nunggu proses permohonan nomor faktur perlu waktu lagi….trim’s

    ========Faisal========

    Kok bisa terjadi seperti itu pak agus ? Untungnya bapak mengetahui saat ini dan penggunaan juga diperpanjang sampai 31 Mei 2013 sehingga masih bisa menggunakan nomor seri faktur pajak yang lama.. Untuk itu sebaiknya secepatnya bapak mengajukan permohonan kode aktivasi dan password ke KPP terdaftar.

    Terima Kasih.🙂

  3. Ina said

    saya baru tahu hari ini, pada saat mau input PPN masukan, koq ada FP yang nomornya masih lama
    setelah saya konfirmasi ke perusahaan penerbit FP, baru tahu informasi tentang perpanjangan FP lama…

    Boleh nanya Pak, berapa lama masa penggunaan nomor seri FP yang baru ini ?
    Apakah 3 bulan ataukah sampai akhir tahun (misalkan belum habis kan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan FP)?


    =======Faisal========

    Sampai habis namun tidak melewati tahun berikutnya bu ina..

    Terima Kasih.🙂

  4. Kasino said

    Perusahaan saya udah lama tdk ada transaksi, hari ini saya ada transaksi trus ketika mengisi FP kata Bendahara harus menggunakan nomor FP baru. Ketika saya liat artikel2 pajak katanya batas permintaan No FP adalah tgl 31 Mei 2013.yang saya mau tanyakan, apakah kita masih boleh minta/mohon no FP pada tanggal setelah itu?Kalau sudah tidak boleh minta No FP baru, sedangkan kita akan ada transaksi bagaimana kita mengeluarkan FP?
    —Mohon Pencerahannya—

    ========Faisal=========

    Tanggal 31 Mei 2013 batas waktu penggunaan nomor seri faktur pajak yang lama bagi PKP yang belum mendapatkan nomor seri faktur pajak yang baru pak kasino. Nah mulai 1 Juni 2013 pak kasino tidak boleh lagi menggunakan nomor seri faktur pajak yang lama harus menggunakan nomor seri faktur pajak yang baru.. Nomor seri faktur pajak yang baru bagi PKP yang memperolehnya setelah tanggal 1 April 2013 boleh digunakan sejak PKP yang bersangkutan menerima nomor seri faktur pajak yang baru.

    Terima Kasih.🙂

  5. Rara said

    apakah masih bisa untuk meminta nomor seri faktur pajak setelah tanggal 1 juni?

    ======Faisal========

    Tentu bisa bu rara namun hanya bisa digunakan mulai tanggal diberikannya nomor seri faktur pajak yang baru sedangkan dari tanggal 1 Juni 2013 s.d. diberikan nomor seri faktur pajak yang baru ibu tidak dapat menerbitkan faktur pajak.

    Terima Kasih.🙂

    • Mita said

      “namun hanya bisa digunakan mulai tanggal diberikannya nomor seri faktur pajak yang baru”

      klo boleh tau, pernyataan ini dijelaskan di peraturan mana?? terima kasih🙂

      =====Faisal===========

      Tidak diatur diketentuan tersebut bu Mita, maka menurut saya lazimnya ketentuan berlaku mulai pada saat diterbitkan kecuali diatur diketentuan tersebut mulai berlaku kapan atau diatur diketentuan tersebut berlaku mundur. Nah jika suatu ketentuan tidak menyebutkan kapan mulai berlakunya dan tidak menyebutkan berlaku mundur, apakah ibu tidak berkeberatan klu itu diberlakukan mundur ?

      Terima Kasih.🙂

  6. Frangky said

    Selamat Siang Pak Faisal,

    Saya ingin bertanya mengenai Peraturan terbaru tentang Nomor Seri FP ini.

    Jika perusahaan saya pindah alamat dari KPP Cengkareng ke KPP Tangerang, apakah perlu mengajukan ulang surat permohonan Kode & Password Aktivasi di KPP Tangerang ??

    Apakah selama proses pindah alamat, saya masih bisa menerbitkan FP dengan npwp lama ??

    Bagaimana dengan Nomor Seri FP yg masih blm terpakai (sisa) dr KPP Cengkareng tersebut ??

    Mohon pencerahan dari pak Faisal. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

    Salam,
    Frangky

  7. riris said

    Assalamua’laikum Wr Wb,
    Saya bekerja di perusahaan swasta (PKP) tetapi sekarang termasuk wajib pajak PP 46 (UKM) karena omzet <4.8M pertahun.
    Semua yang kami jual kami kenakan PPN 10%, sedangkan ada beberapa barang yang kami beli tidak ada faktur pajak masukkannya ketika kami minta faktur pajak kepada penjual, si penjual tidak dapat menerbitkan faktur pajak dengan alasan bukan PKP.
    Apakah pembelian kami bisa diakui Pak?
    Kami bingung karena faktanya kalau beli dari non PKP harganya lebih murah dan barangnya sama Sedangkan kalau beli di distributor harganya lebih mahal, bahkan kami tidak dianggap karena kami hanya reseller bukan enduser.
    Mohon petunjuknya Mas Faisal
    Wassalam,
    Riris Jakarta


    ======Faisal=======

    Wa’alaikum salam warahmatullohi bu riris..
    Yang ibu tanyakan mengenai PPN atau PPh Badannya bu ? Kalau PPN-nya tentu kalau pembelian ke bukan PKP tidak ada Faktur Pajak masukannya sehingga ibu menyetorkan seluruh faktur pajak keluaran ibu karena pajak masukan ibu nihil. Ilustrasinya begini bu.. Kalau ibu membeli ke bukan PKP misalnya harga barang 1juta kemudian ibu jual 1,5juta maka PPN Ibu yang dipungut dari pembeli seluruhnya wajib disetorkan yaitu 150ribu tetapi jika membelinya dari PKP maka yang ibu setorkan ke negara hanya 50ribu saja.

    Terima Kasih.🙂

  8. iqbal said

    Oh gt ya P Faisal, tp klu msh ada sisa hrs dikembalikan dan diganti nmr baru ?


    =======Faisal========

    Iya pak iqbal karena ganti tahun maka ganti nomor tetapi bukan berarti yang dikembalikan diganti tetapi bapak minta nomor yang baru..

    Terima Kasih.🙂

  9. lina said

    pak faisal, saya mau tanya, kalau di Jakarta pengalihan tanah saja terutang PPN ga ya ? dan apakah ada fasilitas PPN dibebaskan atas pengalihan tanah tersebut.
    mohon pencerahan dari Bapak.

    Terima kasih.

    ========Faisal==========

    Terutang PPN kalau penjualnya adalah PKP bu lina..

    Terima Kasih.🙂

  10. lina said

    Pak Faisal,

    mohon pencerahan atas kasus dibawah ini :

    Penghasilan sewa kapal + awak kapal yang diterima oleh perusahaan pelayaran dalam negeri berdasarkan keputusan menteri keuangan no. 370/KMK.03/2003 atas penghasilan tsb dibebaskan dari PPN ( pasal 1 ayat 2 huruf a (1) jasa persewaan kapal ). apakah atas transaksi tsb di atas, termasuk jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan PPN nya sesuai dengan KMK tersebut ?

    Terima kasih.

    =======Faisal========

    Iya bu lina sepanjang, yang menyewakan kapal adalah Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang telah telah memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dari Kementerian Perhubungan.

    Terima Kasih.🙂

  11. lina said

    Pak faisal, contoh kasus begini yah Pak,

    PT. A (Perusahaan pelayaran nasional) yang menerima penghasilan atas sewa+abk kepada PT. B (baik perusahaan pelayaran nasional ataupun bukan) sebesar Rp100jt, jadi tagihan yang dibuat oleh PT. A sebesar Rp100jt dan tidak terhutang PPN yah Pak ?
    dan mohon pencerahan lagi mengenai PMK no. 80/PMK.03/2012 tentang Jasa angkutan umum di darat dan jasa angkutan umum di air yang tdk dikenai PPN. apa perbedaan spesifik dengan KMK 370/KMK.03/2003.

    Terima kasih.

    =======Faisal========

    PMK-80/2012 tentang jasa angkutan umum di air bu lina, mempunyai rute dan tarif yang jelas bisa melayani penumpang atau barang namun tidak termasuk jika disewa atau dicharter jadi lebih spesifik jika dibandingkan KMK 370/2003 bu lina batasannya hanya Perusahaan Angkutan Nasional, yang kedua PMK 80/2012 tidak memerlukan WP untuk mengajukan SKB sedangkan KMK 370/2003 WP wajib mengajukan SKB.

    Terima Kasih.🙂

  12. lina said

    Pak Faisal,

    melanjuti pertanyaan saya yang no. 10 diatas, apakah contoh jasa dibawah ini termasuk jasa yang dibebaskan dari PPN, sbb :
    1. PT. A (Perusahaan yang memeliki SIUPAL) menyewakan kapal kepada PT. B (Perusahaan yang memiliki SIUPAL)
    2. PT. A (Perusahaan yang memeliki SIUPAL) menyewakan kapal kepada PT. B (bukan perusahaan pelayaran)

    apakah contoh di atas, termasuk jasa yang dibebaskan dari PPN ?

    mohon pencerahannya pak faisal.

    Terima kasih.

    ========Faisal========

    Jika mengikuti ketentuan KMK-370/KMK.03/2003, adalah jasa persewaan yang diterima oleh perusahaan pelayaran nasional.. Sehingga menurut saya yang dapat dibebaskan PPN-nya dengan mengajukan SKB adalah jasa yang diterima perusahaan pelayaran yang memiliki SIUPAL atau dengan kata lain maka pada contoh kasus ibu lina maka transaksi yang pertama saja yang dapat dibebaskan PPN-nya..

    Terima Kasih.🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: