Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Perlakuan Final PPh 25/29 untuk WP Tertentu

Posted by Faisal, S.Mn. pada 28 Juni 2013


Sebelumnya kita mengenal adanya penerapan PPh Final hanya untuk bidang usaha tertentu misalnya Wajib Pajak yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi, Penjualan Tanah dan/atau Bangunan, atau Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sehingga tidak perlu lagi membayar PPh Pasal 25.

Nah mulai 1 Juli 2013 perlakuan seperti ini juga diberikan kepada Wajib Pajak baik orang pribadi atau badan (tidak termasuk BUT) yang omzetnya dalam tahun yang sama tidak lebih dari Rp 4,8 Milyar atas wajib pajak dikenakan PPh Pasal 25 Final sebesar 1% dari penghasilan bruto yang diterimanya pada bulan bersangkutan. Batas peredaran usaha tersebut untuk Wajib Pajak yang baru terdaftar dipertengahan tahun 2012 atau tahun 2013 ini maka jumlah penghasilan bruto disetahunkan.

Untuk Orang pribadi masih dibatasi tidak termasuk pekerja bebas (seperti notaris, aktuaria, dokter, dan lain-lain) atau tidak adanya penggunaan asset yang bisa dibongkar pasang atau digunakan untuk kepentingan umum (misalnya pedagang kaki lima atau warung tenda pinggir jalan) dan untuk wajib pajak badan dibatasi tidak termasuk wajib pajak badan yang baru beroperasi.

Ketentuan ini diatur dalam PP 46 Tahun 2013.

Tambahan

Aturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah ini telah diterbitkan yakni Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK.01/2013 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor 42/PJ/2013, ada beberapa point yang penting yakni :

  1. Yang dijadikan dasar batasan penghasilan bruto 4,8 Milyar adalah penghasilan tahun pajak sebelumnya tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh Final, Penghasilan dari Pekerjaan Bebas, dan Penghasilan dari luar negeri.
  2. Apabila terjadi kerugian pada tahun pajak yang dikenakan PPh Final maka atas kerugian tahun tersebut tidak dapat dikompensasikan dan Wajib Pajak tetap wajib melakukan penyetoran PPh Pasal 25 Final sebesar 1% dari perderana usaha masa yang bersangkutan.
  3. Apabila ada kompensasi tahun pajak sebelumnya sementara tahun tersebut dikenakan PPh Final maka atas kerugian tersebut tidak dapat dikompensasikan ke tahun tersebut namun bisa dikompensasikan kembali ke tahun berikutnya apabila tahun berikutnya tidak termasuk WP dengan penghasilan tertentu dengan syarat belum melewati batas waktu 5 tahun dari tahun pajak terjadinya kerugian.
  4. Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) untuk PPh Pasal 25 Final tersebut adalah KAP 411128 dan KJS 420 dengan demikian pelaporannya adalah menggunakan SPT PPh Pasal 4 ayat (2) dengan mencantumkan uraian pada angka 11 “Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu”.
  5. Batasan jatuh tempo pelaporan SPT PPh Pasal 4 ayat (2) untuk WP yang memliki penghasilan bruto tertentu wajibΒ  Β  disampaikan setiap bulannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya berlaku mulai masa Januari 2014, sedangkan jika pada masa tersebut tidak menerima penghasilan maka dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
  6. Untuk tahun Pajak 2013, bagi Wajib Pajak termasuk WP yang memiliki Penghasilan bruto tertentu untuk masa Juli s.d. Desember 2013 dikenakan PPh Pasal 25 Final 1%, apabila pada masa tersebut telanjur dilakukan penyetoran selain yang menggunakan KAP 411128 dan KJS 420 dapat diajukan permohonan pemindahbukuan ke KPP terdaftar.Β  Selain itu apabila pada masa tersebut terlanjur dilakukan pemotongan PPh Pasal 22/23 maka dapat dikreditkan pada tahun tersebut, atau diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, atau apabila PPh 22 belanja bendaharawan pemerintah dapat diajukan pemindahbukuan. Dengan demikian untuk selanjutnya dapat mengajukan permohonan pembebasan pemotongan PPh dari pihak lain sesuai yang diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-1/PJ/2011 ke KPP Wajib Pajak terdaftar. PPh Pasal 25 masa Januari s.d. Juni 2013 tetap menjadi kredit pajak tahun pajak 2013.

51 Tanggapan to “Perlakuan Final PPh 25/29 untuk WP Tertentu”

  1. imron said

    kalo untuk perdangan eceran minyak (SPBU). yang sudah di potong PPH 22 final. apakah masih harus bayar pph 25 sebesar 1%

    ======Faisal=======

    Kan tidak termasuk Wajib Pajak yang dikenakan PPh Final pak imron..

    Terima Kasih.πŸ™‚

  2. halim said

    Bagi WP yang sudah menggunakan norma, bagaimana perhitungan pajaknya.


    ======Faisal=======

    Belum diatur detail pak halim kita tunggu aturan detailnya namun kalau dilihat pengeculian hanya untuk wajib pajak yang dikenakan PPh Final saja pak halim, sehingga kemungkinan yang menggunakan norma juga yang diwajibkan untuk dikenakan PPh Final.

    Terima Kasih.πŸ™‚

  3. ahmad said

    assalamkam. mau tanya bagi yang sudah dipotong pph 23 dan atau pph 22.perhitungan pajaknya bagaimana….trims sebelumnya atas tanggapanan nanti….salam…….


    ======Faisal=======
    Kan ketentuan mulai berlaku 1 Juli 2013 artinya atas penghasilan tersebut diterima setelah berlakunya ketentuan ini sedangkan penghasilan yang diterima sebelum berlakunya ketentuan ini masih menggunakan ketentuan lama. Namun demikian kita tunggu aturan pelaksanaan dari PP ini tentang aturan peralihannya

    Terima Kasih.πŸ™‚

  4. Edward said

    kalo Perusahaan (PT) yg sudah menjalani usahanya bertahun2 namun tidak pernah melebihi Omzet 4.8 M, namun selama ini menggunakan Laporan Laba Rugi, apakah bisa beralih ke PP 46 ini, kalo bisa beralih tepatnya harus mulai kapan, dan PPh 23 nya apakah bisa dikreditkan?

    =======Faisal=========

    Wajib Pak Edward, mulai PPh Pasal 25 mulai masa Juli 2013 menjadi final..

    Terima Kasih.πŸ™‚

    • Edward said

      terimakasih pak Faisal.., Usahanya Service Elektronik dan Penjualan Sparepart Elektronik, kalo PPh 23 yg dipotong Pihak lain.., gimana caranya u/ Mengkredit kan nya… ? terimakasih…


      ======Faisal=========

      Pengkreditan PPh Pasal 23 di SPT Tahunan bapak, pak edward..

      Terima Kasih.πŸ™‚

      • Edward said

        oh..ya pak.., bagaimana dengan PPh 25 yg kita setor selama masa Jan – Juni 2013 ini Pak, apakah terpisah nanti laporannya dengan yg Menggunankan PP 46 ini?


        =======Faisal==========

        Tidak dong pak hanya untuk masa Juli s.d. Desember 2013

        Terima Kasih.πŸ™‚

      • Edward said

        lalu seperti apa kita harus buat laporan SPT Badan 2013 nanti?

        =======Faisal=========

        Sama saja seperti biasa pak edward hanya saja penghasilan neto final Juli s.d. Des dimasukan di lampiran 1771 I angka 4 namun untuk pastinya kita tunggu aturan pelaksanaannya…πŸ™‚

        Terima Kasih.πŸ™‚

  5. Yogi ginanjar said

    kalau untuk koperasi yang berbadan hukum gimana bpk? apakah berlaku juga? terima kasih


    ======Faisal========

    Berlaku juga pak yogi..

    Terima Kasih.πŸ™‚

  6. eusebia said

    dear Pak Faisal,
    kami sebagai pelaku UKM saat ini omzet bruto kami belum sampai 4.8Mper tahunnya, sedangkan usaha kami adalah perdagangan umum kadang2 melakukan import spare parts sehingga kami membayar pph psl.22 import 2.5%-7.5% tergantung bea cukainya, kalau bulan Juli 2013 kami wajib membayar pph psl.25 sebesar 1% final, lha pph yg sudah kami bayarkan itu bagaimana Pak? apakah diakui sebagai biaya pajak yg bisa dibiayakan ataukah menjadi unsur harga pokok barang karena perolehannya sehubungan dengan import barang dagangan? Bagaimana juga dengan angsuran pph psl.25 badan yang tiap bulan kami bayarkan apakah tetap kami bayarkan juga?
    Mohon penjelasannya, terimakasih.


    ======Faisal========

    PPh Pasal 22 impor ibu tetap dapat dikreditkan…

    Terima Kasih.πŸ™‚

  7. ANISA said

    Selamat Pagi Pa. Saya ingin menanyakan misalkan seorang dokter yang memiliki apotik yang omsetnya kurang dari 4,8M. berdasarkan SPT PPh Tahun 2012 setoran PPh Ps 25nya sebesar Rp600.000. Dengan terbitnya peraturan tersebut pada masa Juli 2013 mulai membayar PPh 1% dari omset apotik? Lalu bagaimana dengan penghasilan dokternya? Akah melanjutkan setoran PPh Ps 25 yang Rp600.000 atau bagaimana? Ini tentunya akan memberatkan WP dan mungkin menimbulkan SPT Lebih Bayar di Tahun 2013 nanti.
    Terimakasih Pa.

    =======Faisal=========

    Aturan pelaksanaannya belum ada bu noer, namun kalau dibaca ketentuannya penafsiran saya maka masa Jan sd. Juni diperhitungkan seperti biasa (tarif pasal 17 UU PPh) baru atas penghasilan Juli s.d. Des yang menggunakan tarif 1%. Tetapi klu ada penghasilan sebagai pekerja dimasukan sebagai penghasilan lain yang dikenakan tarif Pasal 17 Uu PPh

    Terima Kasih.πŸ™‚

  8. lina said

    Pak Faisal, mengenai PP nomor 46 Tahun 2013 di Jakarta wajib pajak sudah disuratin bagi yang memenuhi kriteria dianjurkan menyetor pph final 1% sejak juli 2013, KAP/KJS 41128/420 kan sudah ada, apakah untuk jasa yg termasuk objek PPh sesuai PPh No. 46/2013 bagi pemakai jasa (Sewa Kendaraan) wajib memotong 1% dan bukti potong nya seperti apa ?
    Dan dasar wajib pajak tersebut dipotong 1% apa yah Pak ? dan dokumen apa yang membuktikan bahwa mereka termasuk dalam kriteria PP No. 46 Tahun 2013 ?
    apakah mereka harus lampirkan SPT tahun lalu , atau surat dari KPP termpat mereka terdaftar, atau mereka harus lampirkan SKB ?


    ======Faisal========

    Wah untuk itu saya belum mengerti bu lina, kita tunggu saja aturan pelaksanaannya..
    Dilihat dari SPT Tahunan 2012-nya bu lina yang menunjukkan apakah omzetnya tidak lebih dari Rp 4,8 Milyar dalam satu tahun…

    Terima Kasih.πŸ™‚

  9. Dewi said

    Siang Pak Faisal..

    Saya mau bertanya terkait dengan PP No.46 Tahun 2013..
    Yang saya pahami dari PP tsb, jika SPT Tahun Pajak Terakhir PB dibawah 4.8M maka dikenakan PPh final 1% mulai bulan Juli 2013, baik dia laba maupun rugi, karena perhitungan berdasarkan penjualan per bulan bukan lagi laba / rugi perusahaan..

    Contoh : Jika SPT tahun pajak terakhir yaitu tahun 2012, penjualan nya DiATAS 4,8M dan PT tersebut rugi..
    Jadi selama bulan Januari s.d Juni 2013, PT tsb menyampaikan PPh Pasal 25 setiap bulan NIHIL..

    Yang saya mau tanyakan, Jadi untuk PPh 25 mulai bulan Juli 2013, apakah tetap dilapor NIHIL.??.atau dikenai PPh Final 1%.??.Sedangkan berdasarkan PP tsb, yang dikenai PPh final 1% hanya untuk penjualan dibawah 4,8M dilihat dari SPT tahun terakhir..Dari contoh saya diatas, Perusahaan rugi tahun 2012 tapi penjualan nya diatas 4,8M dan selama bln jan s.d juni 2013 melaporkan PPh 25 NIHIL, bgmn untuk bulan Juli 2013 apakah tetap NIHIL.??.

    Please advice..

    Thank’s
    Dewi
    Balas


    ======Faisal========

    Untuk masa Juli s.d. Des 2013 dikenai PPh Final 1% bu dewi, selain itu kerugian yang bisa dimkompenasaikan untuk tahun beriktnya adalah hanya untuk masa Januari s.d. Juni 2013. Namun jika omzet 2012 di atas 4,8Milyar maka pelaporan PPh Pasal 25 tidak mengikuti PP 46 tahun 2013..

    Terima Kasih.πŸ™‚

  10. Reyna said

    Pak Faisal,

    Saya mau tanya apakah untuk koperasi yang bekerja dibidang umum dan jasa juga dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) atau tidak?
    Mohon Info nya pak faisal.

    Terima Kasih.

  11. Edward said

    Pak Faisal mau Tanya lagi …, bagaimana kalo penghasilannya nihil di bulan tertentu ( misal ; bulan Agustus 2013 ini Penerimaan Nihil) apakah tetap harus melaporkan PPh psl 4(2) nya..???

    Thx sebelumnya..!


    ======Faisal=======

    Klu pada masa tersebut tidak menerima penghasilan tidak perlu menyampaikan spt masa pph pasal 4 ayat (2) pak edward..

    Terima Kasih.πŸ™‚

  12. Niken said

    Selama Pagi,

    Pak Faisal, saya mau menanyakan perihal hal yang sama dengan Bu Dewi. Apabila laporan L/R kita di tahun 2012 adalah rugi, sehingga di tahun 2013 PPh badan kita dilaporkan nihil, bagaimana dengan PPh 1% Final ini berlaku?


    ======Faisal=======

    Rugi 2012 hanya dapat dikompensasikan untuk masa Jan s.d. Juni 2013 bu niken, sedangkan juli s.d. Des 2013 dikenakan 1%..

    Terima Kasih.πŸ™‚

  13. LINO said

    Pak Faisal, apa kabar
    Saya mau konfirmasi, kalau kita lihat aturan sesuai PP 46 Tahun 2013 berlaku sejak masa Juli 2013. Apakah hanya dikenakan terhadap Wajib Pajak yang belum pernah memperoleh penghasilan di atas 4,8 Miliar Setahun/disetahunkan atau aturannya on / off, cotoh Tahun 2012 Omzet 4 Miliar, Tahun 2013 Omzet 10 Miliar, Tahun 2014 Omzet 4.5 Miliar, Apakah Mulai Juli 2013 – Des 2013 dikenakan PPh Final 1%, Tahun 2014 dikenakan Tarif Umum dan Tahun 2015 dikenakan PPh Final 1% lagi, atau apakah jika sudah pernah memperoleh omzet di atas 4,8 miliar setahun walaupun ditahun pajak berikutnya omzetnya tidak melebihi 4,8 miliar tidak bisa dikenakan PPh final 1% lagi, Makasih


    ======Faisal=======

    Alhamdulillah baik pak lino, pak lino bagaimana ? Ketentuannya on/off, dengan acuan [peredaran uasaha tahun sebelumnya tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh Final, pekerjaan bebas, dan penghasilan dari luar negeri.

    Terima Kasih.πŸ™‚

  14. selamat siang,
    pak faisal,sy mempunyai CV, sy mendpt pekerjaan. yg menjadi pertanyaan pak. ketika sy mau minta uang muka 30% dr nilai kontrak. apakah itu masuk dr hasil pendapatan perusahan di bulan tersebut utk di kenakan pp 46


    ========Faisal========

    Benar pak djonny, uang muka atau pembayaran termin adalah pendapatan pada bulan diterimanya penghasilan tersebut

    Terima Kasih.πŸ™‚

  15. atika said

    pak maaf mau tanya bulan sept saya melaporkan pajak sbesar 1% dari omset tapi kode setorannya 411125 100 itu bagaimana ya pak>…

    ======Faisal========

    Silahkan untuk diajukan permohonan pemindahbukuan bu atika..

    Terima Kasih.πŸ™‚

  16. Ahmad said

    Pak Faisal,
    Apakah pasal 25 ini dikenakan juga ke Hotel?


    ========Faisal=======

    Ya, pak ahmad..

    Terima Kasih.πŸ™‚

  17. fitri said

    Pak Faisal boleh bertanya
    terkait masalah pp 46 ini “Bagaimana jika perusahaan merugi, apakah bisa restitusi pajak yang dibayarkan? Atau bahkan jika perusahaan tersebut merugi, pajak tersebut dibayarkan sebagai ‘beban pajak (PL)’ dan bukan hutang pajak (BS)’?

    =======Faisal=========

    Maaf bu fitri, kalau perusahaan merugi kalau dalam tahun tersebut diterapkan PPh Pasal 25 Final maka tetap membayar PPh Pasal 25 sedangkan PPh yang dipotong pihak lain kan pada tahun bersangkutan ibu bisa mengajukan SKB sehingga tidak dipotong PPh lagi.. atau tolong diperjelas pajak manakah yang ibu maksud ?

    Terima Kasih.πŸ™‚

  18. Nia said

    Pak Faisal
    saya mau tanya…kalau misalnya tahun lalu sampai tahun 2013 ini tidak ada penjualan sama sekali (nihil). Apakah saya juga dikenakan yg PP 46 ini? kemudian pelaporan nihilnya bagaimana?


    =========Faisal==========

    Iya bu nia, tetapi kalau memang tidak ada transaksi berati tidak ada PPh Pasal 4 ayat (2) sehingga tidak ada kewajiban pelaporan..

    Terima Kasih.πŸ™‚

  19. robert said

    pak faisal…
    saya baru mengetahui adanya peraturan ini….jadi utk setoran masa bulan juli s/d agustus masih disetor dalam setoran masa pph 25….bagaimana caranya melakukan perbaikan setoran utk bulan yang lallu itu?
    dan setoran final yang dalam bentuk pph 4(2)?
    bentuk usaha saya jasa hiburan…bapak ada contoh setoran final yang berisikan kode setornya?
    makasi


    =========Faisal==========

    Diajukan pemindahbukuan pak robert, sebagai contohnya silahkan download ssp yang saya buat…

    Terima Kasih.πŸ™‚

  20. merry said

    Sore,pak. Perusahaan kami ada menyewa mobil pribadi untuk transportasi kantor. Jadi ini termasuk pph pasal 23 dan dipotong 2% dari jumlah bruto. untuk ssp nya pak, kode setorannya apa ya? 100 atau 104? thanks.

    =======Faisal=========

    Ya bu merry, obyek PPh Pasal 23.. KJS=104

    Terima Kasih.πŸ™‚

  21. Edward said

    Siang.. Pak Faisal…! Kalau Laporan SPT u/ Tahun 2014 nanti. apakah diwajibkan membuat Laporan Laba / Rugi ?,

    =======Faisal========

    Tetap dong pak edwar klu wajib pajak badan, sama halnya dengan pengusaha konstruksi atau developer..

    Terima Kasih.πŸ™‚

  22. azikry lindra said

    mau tanya pa faisal
    1..PeraturanNo 46 Tahun 2013 tentang PPh ini memperbarui peraturan yang mana ?
    2.Jika peredaran bruto di atas 4,8 miliar apakah masih berlaku tarif 28%? jika tidak bagaimana ??

    =======Faisal========

    Ketentuan baru pak azik tidak memperbarui ketentuan yang lama, untuk omzet tidak lebih dari 4,8 Milyar rupiah, dengan demikian untuk omzet di atas 4,8 Milyar benar berlaku ketentuan umum untuk PPH Badan tarifnya 25% pak..

    Terima Kasih.πŸ™‚

  23. sri budiyati said

    Assalamualaikum pak faisal,

    mau tanya, SPT tahun 2012 perusahaan kami di bawah 4,8 M, jika di Juli-Nov belum pernah melakukan pembayaran 1% dari omzet dikenakan denda tidak pak? jika omzet dalam setahun kami tidak pernah mencapai 4,8 M maka beban pajak yang harus kami bayarkan semakin besar saja… dan lama – lama perusahaan akan bangkrut karena keberatan pajak,, tidak akan berkembang karena dibebani dengan pajak…. apakah kebijakan pajak ini sudah dipertimbangkan masak masak pak… perusahaan kami baru berusia 2 tahun … baru mau mulai merangkak naik,, tapi sudah dibebani dengan pajak 1% per bulan,,, dari omzet pula…. astagfirullah itu sungguh memberatkan untuk kami…


    ========Faisal==========

    Wa’alaikumsalam warahmatullohi bu sri..
    Iya ibu, ibu dapat diterbitkan STP atas pajak yang 1% ditambah sanksi bunga 2% dari pajak 1% tersebut sedangkan denda pelaporan tidak dikenakan sd. masa Desember 2013.. Saya tidak atau pasti ibu namun setiap ketentuan tentu sudah dipertimbangkan efeknya.. Memangnya ibu usaha apa ?

    Terima Kasih.πŸ™‚

  24. william said

    Pak Faisal..mau tanya nih..

    omzet tahun 2012 tidak melebihi 4,8M
    jan-sept 2013 omzet masih dibawah 4,8M
    Pas oktober 2013 sudah lebih dari 4,8M

    perlakuan u/ pelaporan pajak finalnya bagaimana ya ? (masa juli-sept bagaimana.. masa oktobernya bagaimana)

    saya dapat info dari orang KPP bahwa kalau sudah pakai final.. pph 25 nya sudah off (tidak dilaporkan lagi). apa benar?
    bagaimana perlakuan pph 25 ini sebelum dan setelah 4,8M? apa setelah 4,8M pph 25 di laporkan lagi?

    terima kasih


    ========Faisal==========

    Tetap 1% sd.. masa Desember 2013, baru masa pajak Januaris.d. Desember 2014 sesauai tarif PPh Pasal 17 UU PPh sehingga menjadi setoran PPh Pasal 25 lagi pak william, namun perhitungan PPh 25 seperti apa belum ada ketentuan lebih lanjut..
    Ya tidak perlu menyampaikan SPT PPh Pasal 25 namun setelah kewajiban PPh 25 ada lagi maka wajib menyampaikan pelaporan/penyetoran PPh Pasal 25.

    Terima Kasih.πŸ™‚

  25. ari gunawan said

    pak…cv saya mendapat proyek dri pemerintah…tahun 2012 omset dibawah 4.3 M….nah proyek yg saya dapat di bln november 2013…shrsnya saya kan dikenakan pph final 1%….tetapi dri bendaharawan tetep ngotot menggunakan pph 22 yg 1.5%..padahal saya sdh menunjukan peraturan yg baru..bagaimana solusinya pak?


    ========Faisal==========

    Oh iya pak ari, PPh Pasal 22 belanja barang yah ? bapak seharusnya menunjukkan SKB(Surat Keterangan Bebas) yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat bapak terdaftar. SKB diperoleh dengan mengajukan permohonan ke KPP terdaftar.

    Terima Kasih.πŸ™‚

  26. Arif said

    Pagi Pak Faisal, kami mau menanyakan apabila WP dalam bentuk CV (WP Badan) baru beroperasi secara komersial di bulan okt 2012, omset okt-des 2012 sebesar Rp.2 M, tetapi masih rugi. apakah wajib dikenakan PPh 1% ini per bulan Juli 2013? dalam aturannya ada disebutkan bagi WP Badan yang baru beroperasi secara komersial adalah menunggu berapa omset dalam 1 th setelah beroperasi secara komersial apakah melebihi 4,8M atau tidak.. atau bagaimana, mohon pencerahan


    ==========Faisal===========

    SPT Tahunan 2012 bapak berarti hanya 3 bulan dengan omzet 2M, bila disetahunkan maka berarti 8 Milyar maka ditahun 2013 ini tidak berlaku ketentuan PP 46 Tahun 2013 pak arif..

    Terima Kasih.πŸ™‚

    • Arif said

      terima kasih pencerahannya, Pak Faisal..
      soalnya saya dpt himbauan dr KPP untuk membayar PPh 1%, nanti saya hubungi saja AR saya untuk menjelaskan hal ini..πŸ˜€


      ========Faisal=========

      Ok pak Arif..

      Terima Kasih.πŸ™‚

  27. Noer ik said

    Selamat sore Pa, saya ingin menanyakan,
    Jika usaha WP adalah dibidang jasa pengiriman uang, maka yang menjadi peredaran bruto itu dilihat dari besarnya pendapatan jasanya saja atau jumlah uang yang dikirim selama periode tertentu? apakah juga termasuk bidang usaha yang dikenakan PPh final jika omsetnya kurang dari 4,8M?
    Demikian Pa, terimakasih.


    ==========Faisal===========

    Pengiriman uang atau pertukaran uang pak noer ? money changer.. Money changer atau pertukaran uang tidak termasuk yang dikecualikan di PP 46..

    Terima Kasih.πŸ™‚

    • Noer ik said

      Pengiriman uang Pa.. bukan money changer. Kalau dilihat nominal jumlah uang yang dikirimkan tentu saja melebihi 4,8M setahun, tapi kalau jasa yang diterima yaa hanya ratusan juta saja. Jadi dilihat dari jasa yang diterima ya Pa?


      ==========Faisal ==========

      Wah kalau seperti ini proses bisnisnya maaf saya kurang mengerti pak noer.. tetapi idelanya yang seharusnya diperhitungkan hanya fee atas nilai jasanya saja..

      Terima Kasih.πŸ™‚

  28. norma said

    selamat pagi pak, saya mau tanya, cv saya kan mendapatkan project di perguruan tinggi negeri & dipotong pph 22 sebesar 1,5%. apa pph 22 bisa dikreditkan? dan apakah saya wajib membayar pasal 4 (2) 1 %?
    Demikian, Terima kasih pak…


    ========Faisal=========

    Klu omzet ibu tidak lebih dari 4,8M maka menjadi final, untuk itu ibu dapat meminta SKB dari KPP tempat cv bu norma terdaftar agar tidak dipotong PPh Pasal 22.

    Terima Kasih.πŸ™‚

  29. iwan said

    saya mau tanya kalau kita udh bayar pph 25 apakah kita tetap bayar pph 29 badan terima kasih


    ========Faisal=========

    Klu seluruh masanya (setahun) PPh 25 final maka tidak perlu membayar PPh Pasal 29 pak iwan..

    Terima Kasih.πŸ™‚

    • rlinmee said

      Yang saya tahu..
      PPh 29 hanya muncul ketika Pajak Terutang > PPh Ps 25 yang sudah kita bayar.
      Contoh..
      Pajak Terutang 5 juta
      PPh 25 = 2 juta
      Maka atas kekurangan bayar 3jt itulah yang dinamakan PPh Ps 29

      Jika Pajak Terutang < PPh Ps 25, maka tidak ada PPh 29

      mohon koreksinya pak faisal.


      ==========Faisal ==========

      Ya sependapat seperti itu pak rlinmee, tetapi kemungkinan yang ditanyakan pak iwan kaitannya dengan PP 46 kalau berkaitan tahun 2013 tentu melihat yang disampaikan pak rlinmee karena ada bgian yang final dan ada bagian yang tidak tetapi apabila di tahun 2014 nanti genap setahun PPh 25-nya final maka tidak ada lagi PPh Pasal 29.

      Terima Kasih.πŸ™‚

  30. sujono said

    Pak saya mau tanya sehubungan dengan pp 46/2013,kalau spt tahunan jan s/d juni terdapat lebih bayar,akan dikompensasikan ke mana ? akan dikembalikan atau bagaimana,mohon penjelasan,Terima kasih pak


    ==========Faisal ==========

    Kalau SPT Tahunan maka nilai lebih bayarnya akan dikembalikan dengan sebelumnya memperhitungkan utang pajak yang ada pak sujono…

    Terima Kasih.πŸ™‚

  31. Dedi said

    Assalamu’alaikum wr wb, Pa Faisal,
    Saya mau tanya , Kalau permohonan SKB belum bisa dibuat karena menunggu SPT Tahunan 2013 selesai, Bagaimana Tarif 1% untuk omzet bulan januari 2014? atau berlaku peraturan sebelumnya??

    Wassalam
    Dedi-Bandung


    ======Faisal========

    Wa’alaikumsalam warahmatullohi.. Untuk sementara pak dedi dapat mengajukan pemindahbukuan untuk PPh 22 Bendaharawan atau kredit pajak untuk pemotongan PPh lain, atau bisa juga pengajuan pengembalian/restistusi.

    Terima Kasih.πŸ™‚

  32. Noer ik said

    Selamat siang Pa,, saya ingin bertanya :
    Seumpanya seorang dokter yang juga memiliki apotik, pada bulan juli sampai dengan desember 2013 masih menyetorkan PPh Ps.25 seperti biasa sebesar Rp600.000. Padahal apotiknya masuk dalam kategori yang seharusnya setor PPh Final yang kira-kira nilainya Rp400.000. Untuk kasus ini bolehkan atas PPh 25 yang telah disetor itu di PB sebagian yaitu sebesar Rp.400.000?
    Trimakasih Pa,,


    =======Faisal========

    Boleh pak pak noer, dan memang ketentuannya mewajibkan dipindahbukukan…

    Terima Kasih.πŸ™‚

  33. assalamualaikum wr wb mau tanya misalkan saya pengukuhan pkpnya per juli 2013 dan sudah melakukan pembayaran pph final dari juli sd desember2013 apakah saya harus melakukan laporan tahunan? kalau iya cara pengisiannya seperti apa? terimakasih sebelumnya..

    ========Faisal==========

    Wa’alaikumsalam warahmatullohi..
    Pengukuhan PKP berbeda dengan kewajiban SPT Tahunan, kewajiban SPT Tahunan kaitannya dengan kewajiban bapak terdaftar sebagai wajib pajak (NPWP). Jika yang bapak maksud adalah NPWP maka SPT Tahunan 2013 sudah wajib pak.

    Terima Kasih.πŸ™‚

  34. m.nur said

    Assalamu alaikum pak faisal,
    Saya mau nanya pak, mengenai Pp pasal 46, saya kan belum bayar untuk juli- desember, tapi akhir pelaporannya januari 2014 apakah memungkinkan saya membayarnya saat sekarang, dan apakah memungkinkan dibayar sekalian juli-desember dan laporannya sekalian juga, makasih banyak pak sebelumnya atas penjelasannya


    =====Faisal=======

    Boleh pak nur, tetapi tetap dengan masing-masing satu bulan/masa satu ssp..

    Terima Kasih.πŸ™‚

  35. Noer ik said

    Selamat siang Pa,
    Setelah berlakunya PP 46 ini, bagi wajib pajak yang semula menggunakan norma penghitungan penghasilan netto, dalam SPT Tahun 2013 apakah masih perlu melampirkan pemberitahuan norma penghitungan untuk tahun 2014? sebab di tahun 2014 kan pphnya sudah final 1% dan tidak lagi menggunakan prosentasi penghasilan netto berdasarkan norma penghitungan.
    Terimakasih Pa,

    ========Faisal==========

    Tidak perlu lagi pak noer sepanjang omzet dalam setahun tidak lebih dari Rp 4,8 Milyar

    Terima Kasih.πŸ™‚

  36. Eric said

    Sore pak faisal, perusahaan tempat saya kerja adalah agen BBM non subsidi. Dan sudah beroperasi sejak 3 tahun lalu. tetapi omsetnya tidak pernah sampai 4.8M. Dan setiap pembelian BBM non subsidi dari agen besar, kami selalu dipotong pph pasal 22.
    Apakah karena omset dibawah 4.8M ini kami harus mengikuti tariff PPh final 1% berdasarkan PP 46 tahun 2013?

    ========Faisal==========

    Untuk Wajib Pajak yang dikenakan PPh Final dikecualikan dari pengenaan PP 46 Tahun 2013 pak eric..

    Terima Kasih.πŸ™‚

  37. Mei said

    Siang Pak Faisal, krn ketidaktahuan saya soal PP 46 tahun 2013 yang berlaku sejak juli 2013. Kantor saya dengan omset < 4.8 M telah membayar pph 25 dari jan 2013 – feb 2014 sebesar 1.2 juta/bln, jika saya ingin melakukan PBK, apakah nanti utk bln maret 2014 dst, saya tidak wajib membyr pph final 1% dari omset lagi? krn sekarang udah lebih byr, adapun omset kantor rata2 hanya 40 juta/ bln, untuk proses PBK apakah ada batas waktu tenggang? dan untuk pelaporan SPT Tahunan Badan, apakah saya tetap melaporkan PPh 25 dan PPh final, sementara saya belum byr. Terima kasih, Salam baik


    ========Faisal===========

    Untuk masa Juli 2013 s.d. Feb 2014 ajukan pemidahbukuan setelah selesai laporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), kelebihan penyetoran PPh Pasal 25 masa tersebut dapat dipindahbukukan ke PPh Pasal 4 ayat (2) ke masa akan datang atau jenis pajak lain. Tidak ada batas waktu penyampaiannya bu Mei.. Jika ibu mei belum menyampaian SPT PPh Pasal 4 ayat (2) untuk masa Juli 2013 s.d. Feb 2014, maka masa Juli s..d Des 2013 diberikan dispensasi tetapi untuk masa Jan sd. Feb 2014 akan diberikan sanksi keterlambatan penyampaian spt masa PPh Pasal 4 ayat (2).

    Terima Kasih.πŸ™‚

    • Mei said

      Apakah untuk pelaporan SPT Masa Pph Pasal 4 ayat (2), kantor saya wajib bayar untuk Pph Final dari bulan Juli 2013 sd/ Feb 2014 terlebih dahulu? Terima kasih

      ======Faisal========

      Tidak ibu mei, Pbk itulah yang memindahkan sebagian ke PPH Pasal 4 ayat (2) Rp 400rb Juli 2013 s.d. Feb 2014 dan Rp 600rb untuk masa berjalan atau ke depannya atau ke jenis pajak lain.

      Terima Kasih.πŸ™‚

  38. Mei said

    trims yak Pak Faisal untuk jawabannya, tp bagaimana tata cara pelaporan SPT Masa Pph Pasal 4 Ayat (2) dari Juli 2013s/d Feb 2014, kan tidak ada SSP lembar ke 3, apakah nanti akan di terima oleh KPP? terima kasih sekali lagi


    ========Faisal========

    Sama-sama bu Mei.. Pelaporan SPT PPh Pasal 4 ayat (2)-nya menunggu hasil Pbk diterbitkan bu..

    Terima Kasih.πŸ™‚

  39. buddywoo said

    salam pak faisal.. ditahun 2013, ada 2 perhitungan pph 25/29 tahunan untuk omset dibawah 4.8 m, yang saya ingin tanyakan apakah jika potongan pph 23 di bulan setelah juni, misalnya bln september, apakah bisa di kreditkan untuk perhitungan pajak jan-jun. makasih pa

    =========Faisal========

    Bisa pak buddy…

    Terima Kasih.πŸ™‚

  40. Harliyanti said

    selamat pagi pak faisal… perusahaan saya bergerak di jasa konstruksi.. sjiuk baru di bulan nopember 2013.. selama April 2013 – sekarang tidak pernah bayar pph pasal 4 (2) baik menerima pendapatan maupun peneluaran saya tidak pernah memotong ataupun dipotong.. dan di bulan desember ada penerimaan pembayaran yang sudah di potong pph final.. wkt SPT 2013 kemarin saya lapor pph pasal 29 dan ada kredit pajak Final yg dipotong desember kemarin.. saya buta sama sekali dengan pajak jasa kontruksi.. saya mohon bimbingannya pak perlakuan pajak untuk perusahaan konstruksi. saya dapat info, jika sudah kena pph final tidak perlu lagi lapor SPT tahunan. apakah betul? mohon pencerahannya pak faisal..terima kasih sebelumnya..

    salam

    Note : di SPPKP tercantum kode KLU 46599 perdagangan besar

    =========Faisal========

    Tetap harus menyampaikan SPT Tahunan bu yanti hanya saja tidak perlu menyampaikan SPT PPh Pasal 25 dan diperhitungan SPT Tahunan tentu tidak ada lagi pembayaran PPh Pasal 29.

    Terima Kasih.πŸ™‚

  41. irwan said

    bagaimana mempostingkan PPh Psl.22 atas pemebilan barang bukan import

    =========Faisal========

    Maksudnya pak irwan? Apakah ada kaitannya dengan tulisan saya di atas?

    Terima Kasih.πŸ™‚

  42. mke said

    saya pernah baca tentang pph 25 or 29 ,jika kita sdh bayar pph final 4 ayat 2 maka tidak perlu lagi ada pph 25 n 29, yg berlaku dari thun 2013,apa itu bnr,pasti nya saya lupa di web apa

    =========Faisal========

    Iya pak mike, ketentuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013..

    Terima Kasih.πŸ™‚

    • frangky said

      Sore Pak Faisal,

      jika WP tersebut masuk dalam kriteria WP sesuai PP No.46/2013, apakah masih wajib melaporkan SSP PPh 25 NIHIL setiap bulannya? ataukah cukup menyetorkan PPh Final 1% saja ?

      terima kasih.


      ======Faisal=========

      Tidak ada kewajiban pelaporan PPh Pasal 25 pak frangky, jika WP tersebut adalah yang diperlakukan PP 46 Tahun 2013

      Terima kasih.πŸ™‚

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: