Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Hati-hati Ketentuan Faktur Pajak yang Baru

Posted by Faisal, S.Mn. pada 24 Januari 2014


Ketentuan PER-24/PJ/2012 berbeda dengan ketentuan-ketentuan Faktur Pajak sebelumnya karena di ketentuan ini ada kewajiban baru yakni meminta nomor seri faktur pajak yang akan digunakan. Lalu apa konsekuensi dari ketentuan ini.
Coba kita telaah, saat pembuatan faktur pajak telah diatur di ketentuan undang-undang dan aturan pelaksanaannya begitu pun konsekuensi pengenaan sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP ketika PKP terlambat menerbitkan faktur pajak dari saat yang seharusnya, baik kepada PKP yang menerbitkan faktur pajak atau kepada PKP yang menerima Faktur Pajak.

Lalu apa kaitannya dengan PER-24/PJ/2012 sehubungan dengan permintaan nomor seri faktur pajak ? Nah ketika PKP meminta permintaan nomor faktur pajak tentu KPP tempat PKP dikukuhkan akan memberikan nomor seri faktur pajak tentu apabila telah memenuhi syarat. Ingat pemberian nomor seri Faktur Pajak kan melalui surat di sana kan ada nomor surat dan tanggal surat dikeluarkan, dengan demikian akan terlihat kapan sebenarnya PKP membuat faktur pajak karena tidak mungkin faktur pajak diterbitkan kalau belum didapatkan nomor seri faktur pajak. Sehingga dengan demikian akan terlihat PKP yang terlambat dalam menerbitkan faktur pajaknya dengan menyandingkan surat pemberian nomor seri faktur pajak dengan nomor seri dan tanggal faktur pajak yang diterbitkan.

Dan ada hal lain juga yang harus diperhatikan ini yaitu berkaitan adanya kewajiban melaporkan nomor seri faktur pajak yang tidak digunakan bersamaan dengan penyampaian SPT Masa PPN masa pajak Desember.  Dengan demikian faktur pajak yang belum diterbitkan di tahun sebelumnya sesudah disampaikan pemberitahuan penggunaan nomor seri faktur pajak yang tidak digunakan sudah disampaikan maka PKP tidak mungkin lagi menerbitkan faktur pajak belum diterbitkan tersebut. Untuk yang ini sebenarnya sama saja konsekunsinya dengan yang pertama saya uraiakan di atas yaitu menutup kemungkinan PKP membuat tanggal mundur pada penerbitan Faktur Pajak-nya seperti di ketentuan faktur pajak sebelumnya.
Untuk itulah PKP sebaiknya tertib dalam menerbitkan faktur pajak, segera meminta nomor seri faktur pajak yang digunakan apabila akan habis dan meminta sesuai prediksi penggunaan faktur pajaknya sehingga tidak mengalami hal di atas atau kesulitan melaporkan nomor seri faktur pajak yang tidak digunakan karena terlalu banyak yang melompat-lompat, karena dalam dalam pelaporan nomor seri yang tidak digunakan mencantumkan mulai nomor seri berapa s.d. nomor seri berapa yang tidak digunakan.

Akhirnya semoga tulisan ini bermanfaat bagi PKP untuk lebih tertib dalam menerbitkan faktur pajaknya.

6 Tanggapan to “Hati-hati Ketentuan Faktur Pajak yang Baru”

  1. Noer ik said

    Selamat pagi Pa,
    Mau bertanya. WP lalai memperhatikan batas nomer sehingga pada bulan Nopember s/d desember 2013 menerbitkan nomor yang bukan haknya. Data PKnya diimpor dan tidak ada warning bahwa nomornya telah melebihi batas. Baru disadari pada saat akan meminta nomor seri di 2014. Dari KPP tidak bisa memberikan nomor berseri 2013. Bagaimana cara kami membetulkannya? Sebagai tambahan informasi bahwa pembeli yang menerima faktur bernomor “salah” tersebut semuanya bukan PKP sehingga tidak mengkreditkan PMnya.


    ======Faisal========

    Waduh kalau seperti ini saya tidak mengerti karena memang tidak diatur diketentuan, sebaiknya dikonsultasikan ke AR bapak..

    Terima Kasih.🙂

    • komar said

      mau nanya mas, bagaimana cara melaporkan faktur pajak tahun 2013 sementara perusahaan tersebut dalam tahun 2013 tidak pernah meminta nomor faktur pajak di KPP……. apa solusinya mas???


      ========Faisal========
      Kalau seperti itu berarti di tahun 2013 tidak pernah membuat faktur dan faktur baru dibuat di tahun 2014 ini maka minta nomor serinya ya di tahun ini untuk transaksi di tahun 2013 yang belum diterbitkan faktur.
      Informasi tambahan faktur pajak yang diterbitkan lebih dari 3 bulan dari seharusnya dianggap tidak membuat faktur pajak, jadi faktur pajak yang bapat buat walaupun tidak dianggap membuat tetap dibuat sebagai sarana pelaporan untuk transaksi yang belum pak komar laporkan.

      Terima Kasih.🙂

  2. andri said

    mau nanya mas,Perusahaan kami pindah KPP dari KPP Kemayoran Ke KPP Petamburan …Bagaimana perlakuan no seri faktur yg masih tersisa di kpp Baru waktu kami di kpp yang lama..

    ========Faisal==========

    Tidak diatur sih pak andri tetapi seharusnya bisa digunakan karena kan mengacu ke NPWP-nya bukan ke KPPnya, coba konsultasikan ke AR Bapak..

    Terima Kasih.🙂

  3. Rony said

    pak di aturan Ketentuan PER-24/PJ/2012 di poin yg mana pak ya … tq utk bantuannya

    =======Faisal=======

    Point tentang apa pak Rony?

    Terima Kasih.🙂

  4. Rony said

    Dear Bp. Faisal

    Mengenai tulisan ini pak :

    “Lalu apa kaitannya dengan PER-24/PJ/2012 sehubungan dengan permintaan nomor seri faktur pajak ? Nah ketika PKP meminta permintaan nomor faktur pajak tentu KPP tempat PKP dikukuhkan akan memberikan nomor seri faktur pajak tentu apabila telah memenuhi syarat. Ingat pemberian nomor seri Faktur Pajak kan melalui surat di sana kan ada nomor surat dan tanggal surat dikeluarkan, dengan demikian akan terlihat kapan sebenarnya PKP membuat faktur pajak karena tidak mungkin faktur pajak diterbitkan kalau belum didapatkan nomor seri faktur pajak. Sehingga dengan demikian akan terlihat PKP yang terlambat dalam menerbitkan faktur pajaknya dengan menyandingkan surat pemberian nomor seri faktur pajak dengan nomor seri dan tanggal faktur pajak yang diterbitkan”

    kami terdiri dari banyak cabang nah seringkali kami undur satu dua hari dari tanggal surat dikeluarkan, misalnya tanggal 11 kami pakai di tanggal 08 atau 09 karena ada cabang habis duluan dan juga kami tidak menemukan kalo dipakai sebelum tanggal surat itu kesalahan, karena isi surat kan dipakai untuk tahun 2015 dan di per 24 tidak disebutkan juga .. baru kami tahu waktu keluar PENG 4

    Mohon pencerahannya, terima kasih

    ==========Faisal=========

    Menurut saya PENG-4 menegaskan saja pak bahwa nomor seri faktur pajak hanya bisa digunakan pada tanggal yang sama atau sesudahnya, jika sebelum pengumuman ini dikeluarkan sebenarnya langsung dapat dibuktikan bahwa untuk kasus bapak Ronny, misalnya faktur pajak yang tertanggal 08 atau tanggal 09 sebenarnya baru dibuat tanggal 11 atau sesudahnya karena nomor seri faktur pajaknya saja baru didapat tanggal 11 sehingga langsung dapat disimpulkan faktur pajak tersebut diberi tanggal mundur. Pada kasusu ini jika dibuktikan saat terutangnya memang tgl 08 atau 09 sedangkan faktur pajak baru dibuat tgl. 11 maka dismpulkan faktur pajak terlambat diterbitkan sehingga dapat berpotensi dikenakan sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP. Pengumuman tersebut kemungkinan mengharapkan agar PKP lebih aware terhadap permasalahan ini karena sudah disebutkan secara jelas.

    Terima Kasih.🙂

  5. Pagi pak.., saya mau tanya pak.., kalau kita ada impor barang, apakah Pajak masukan nya ada..? dan kalau ada pajak masukannya seperti apa..?


    =======Faisal=======

    Ada bu PPN Impor yang tercantum dalam SSPCP…

    Terima Kasih.🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: