Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Gross Up PPh Pasal 21

Posted by Faisal, S.Mn. pada 20 Maret 2014


ph-10024

Dalam ketentuan perpajakan perhitungan PPh Pasal 21 ada tiga perlakuan yakni:

  1. PPh Pasal 21 dipotong dari karyawan
  2. PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja
  3. Tunjangan PPh Pasal 21

lalu apa beda ketiganya baik dilihat dari sisi karyawan atapun pemberi kerja, untuk mengetahui perbedaan kita pertama harus memahami perlakuan ketiganya. Pertama, PPh Pasal 21 dipotong dari karyawan pengertiannya adalah bahwa PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan maka dengan demikian penghasilan yang diterima dari karyawan akan dikurangi dahulu dengan PPh Pasal 21 yang terutang atas karyawan tersebut. Misalnya penghasilan bruto karyawan adalah Rp 500.000,00 dan PPh Pasal 21 adalah Rp 10.000,00 maka penghasilan bersih yang diterima karyawan adalah Rp 490.000,00.

Kedua, PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja pengertiannya adalah PPh Pasal 21 yang terutang kepada karyawan atas PPh Pasal 21-nya dibayarkan oleh perusahaan dengan demikian apabila conoth di atas diperlakukan di sini maka penghasilan bersih yang diterima karyawan adalah penuh Rp 500.00,00 karena atas PPh Pasal 21 sebesar Rp 10.000,00 dibayarkan oleh pemberi kerja.

Ketiga, tunjangan PPh Pasal 21 pengertiannya adalah pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 dengan demikian keryawan tidak membayarkan sepenuhnya PPh Pasal 21 yang terutang kepada karyawan tersebut maka sekali lagi dengan contoh di atas dengan tambahan tunjangan PPh Pasal 21-nya adalah sebesar Rp 7.500,00 dengan demikian maka penghasilan bruto karyawan adalah Rp 507.500,00 dan penghasilan bersih yang diterima karyawan adalah Rp 497.500,00.

Nah dari ketiga perlakuan di atas bagi karyawan tentu lebih menguntungkan jika PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja karena penghasilan yang diterima karyawan adalah penuh.  Namun bagaimana dampaknya bagi pemberi kerja, bagi pemberi kerja tentu lebih menguntungkan pilihan pertama. Kenapa ? karena biaya yang dikeluarkan pemberi kerja lebih kecil jika dibandingkan pilihan kedua atau ketiga.  Lalu dari ketiga pilihan tersebut jika dilihat dari aspek perpajakan manakah pilihan yang paling memberatkan pemberi kerja, tentunya adalah pilihan kedua. Kenapa ? karena pemberi kerja mengeluarkan biaya paling besar sementara itu juga dari sisi perpajakan biaya tersebut tidak dapat dibiayakan (non deductible expense).

Lalu ketika perusahaan dihadapkan pada tuntutan karyawan untuk menerima penghasilan bersih tanpa dipotong pajak dan juga dari aspek perpajakan hal itu dapat dapat dibiayakan, apakah solusinya ? PPh ditanggung pemberi kerja ditempuh, tentu tidak karena atas biaya PPh 21 yang ditangung pemberi kerja dari aspek perpajakan tidak dapat dibiayakan. Kalau begitu, tunjangan PPh saja. Ini solusi yang paling mungkin penghasilan karyawan tidak dipotong banyak (tidak sebanyak jika seluruhnya dipotong dari karyawan-pen) atas tunjangannya pun dapat dibiayakan. Namun masalahnya karyawan mau terima bersih, kalau seperti ini tetap ada potongan. Nah kalau seperti ini apa dong solusinya ?

Nah kemudian munculah istilah gross up, lalu apa sih yang dimaksud dengan gross up ? Gross up yakni menyamakan nilai tunjangan PPh Pasal 21 dengan nilai PPh Pasal 21 yang terutang dari masing-masing karyawan. Dengan demikian nilai penghasilan yang diterima bersih karyawan adalah penuh dan atas pengeluaran tunjangan PPh Pasal 21 juga dapat dibiayakan. Kalau begitu perlakukan gross up masuk pengertian yang mana dari tiga perlakuan di atas, kalau dilihat dari sisi penghasilan bersih yang diterima karyawan maka masuk ke kategori PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja karena penghasilan yang diterima karyawan adalah penuh (dari sisi nilai namun tidak dalam perhitungan atau tanda terima gaji) sementara bila dilihat dari sisi pemberi kerja maka ini masuk dalam pengertian tunjangan PPh Pasal 21, karena atas tunjangan PPh Pasal 21 dapat dibiayakan.

Lalu jika demikian apakah metode gross up diperkenankan dalam menghitung PPh Pasal 21 ? Dalam referensi ketentuan PPh Pasal 21  dari Keputusan Dirjen Pajak nomor KEP-545/PJ/2000 yang diubah dengan PER-15/PJ/2006 kemudian diganti dengan PER-31/PJ/2009 yang diubah dengan PER-57/PJ/2009 dan terakhir diganti dengan PER-31/PJ/2012 tidak mengatur  metode gross up atau tunjangan PPh Pasal 21 sama dengan PPh Pasal 21 terutang yang diatur adalah hanya ketiga perlakukan di atas.  Selain itu dari sisi pengertian bahasa menurut pendapat saya istilah tunjangan tidak menopang 100% tetapi kurang dari 100%, kalau diberikan sampai 100% maka masuk ke pengertian ditanggung.  Bagaimana menurut pendapat Anda ?

Terlepas dari hal tersebut, ada dampak lain dalam perhitungannya PPh Pasal 21 jika menggunakan gross up. Tunjangan PPh Pasal 21  masuk ke pengertian penghasilan teratur karena atas tunjangan ini diberikan pemberi kerja pada setiap bulannya, karena diketentuan perpajakan menyebutkan “Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.” Dengan konsekuensi ini maka jika pada suatu bulan karyawan menerima bonus (penghasilan tidak teratur)  apalagi dengan jumlah yang jauh lebih besar dari penghasilan teraturnya maka dengan menggunakan metode gross up nilai dalam tunjangan PPh Pasal 21 termasuk di dalamnya adalah PPh 21 atas bonus. Sebagaimana kita ketahui tarif PPh Pasal 21 sama dengan tarif PPh Orang Pribadi yakni tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU PPh dan sesuai ketentuan PER-31/PJ/2012 atau ketentuan perhitungan PPh Pasal 21 sebelumnya diatur dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 terutang sebulan atas penghasilan rutin disetahunkan. Maka sesuai kasus tersebut  nilai PPh 21 terutang menjadi lebih besar karena nilai tunjangan PPh Pasal 21 yang didalamnya terdapat PPh Pasal 21 atas bonus ikut disetahunkan. Namun jangan kuatir perhitungan ini tentu akan dihitung ulang dalam masa Desember (1721 A1/1721 A2) sehingga pengaruh tersebut menjadi hilang kecuali bagi karyawan yang kewajiban pajak subyektifnya tidak dimulai di awal tahun.

Nah itulah mengenai perlakuan perhitungan PPh Pasal 21 silahkan Anda memilih…

Iklan

6 Tanggapan to “Gross Up PPh Pasal 21”

  1. nurul said

    selamat sore Pak Faisal,,,mau bertanya sedikit ttg pph 21 metode gross up untuk masa dimana terdapat pembayaran THR. Kebetulan saya menggunakan format tabel yg Pak Faisal share untuk membantu dlm perhitungan pph 21 dgn metode gross up. Klo saya perhatikan dlm tabel terseut pada masa terdpt pembayaran THR biaya jabatan diperhitungkan dr penghasilan netto rutin bulan berjalan saja (tidak disetahunkan) ditambah dengan biaya jabatan atas THR. Saya agak bingung Pak…harusnya dihitung dari penghasilan netto bulan berjalan saja atau disetahunkan dulu ya. Terima kasih.

    ========Faisal========

    Dalam tabel tersebut memeperhitungkan kok biaya jabatan atas THR dengan catatan tentunya apabila biaya jabatan pada bulan penerimaan THR belum mencapai batasan maksimal biaya jabatan dalam sebulan bu nurul.

    Terima Kasih. 🙂

  2. anna said

    selamat siang pak, mau tanya kalo di laporan tahunan pph ps 21 formulir 1721-I jumlah pph dipotong apakah harus sama nilainya dengan di formulir 1721-A1 pph psl 21 terutang, terimakasih


    ========Faisal=======

    Untuk masa Desember ada dua 1721-I, ada satu masa pajak dan ada untuk satu tahun pajak… 1721A1 hanya behubungan dengan 1721-I Satu Tahun Pajak dan tidak berhubungan dengan SPT Induk. Sedangkan di 1721-I satu masa pajak hanya untuk yang terutang di masa Desembernya saja, atau nilai kurang(lebih) bayar dari masing-masing pegawai tetap yang tercantum di 1721A1 bu anna.

    Terima Kasih. 🙂

  3. Nanda Nurcahyo said

    salam kenal mas faisal,
    Sy sdh coba file excel simulasi pph21 pake metode GrossUp
    dan sy masih bingung dan mau menanyakan :
    1. Apakah komponen ‘Pengurang’ untuk nilai Iuran THT itu dari 2%(Karyawan) dan 3,7%(pemberi kerja) atau hanya 3,7%(pemberi kerja) saja ?
    2. Apakah Iuran Pensiun (Karyawan & Pemberi Kerja) yg melalui Dana Pensiun masuk dalam komponen ‘Pengurang’? kl iya/bisa, apakah nilainya itu Total (%Karyawan + %Pemberi Kerja) yg di setorkan ke Dana Pensiun atau hanya salah satunya saja?

    Thx.

    ========Faisal==========

    2% dari gaji karyawan adalah komponen THT atau iuran pensiun yang merupakan potongan penghasilan bagi karyawan pak nanda sedangkan yang dibayarkan pemberi kerja bukan penghasilan bagi karyawan dan juga bukan unsur pengurang bagi karyawan.

    Terima Kasih. 🙂

    • Nanda Nurcahyo said

      2%(beban Karyawan) THT dan Iuran Pensiun (beban karyawan), bisa dimasukan ke komponen ‘Pengurang’?

      pertanyaan lagi terkait ‘Pengurang’ :
      Biaya Pensiun dengan Iuran Pensiun itu sama ga seh?

      thx.

      ========Faisal=========

      Bisa sebagai pengurang pak nanda 2%-nya berupa iuran THT/iuran Pensiun..
      Iuran pensiun untuk pegawai yang aktif pak dani sedangkan biaya pensiun untuk pegawai yang sudah pensiun/pensiunan..
      Biaya pensiun pada pensiunan perlakukan seperti biaya jabatan di pegawai tetap yang aktif..

      Terima Kasih. 🙂

  4. Siang Pak Faisal

    Pak saya mau tanya untuk PPh Pasal 21 saya mengalami permasalahan Perubahan PTKP dengan contoh pada bulan september sebelum perhubahan PTKP SPT Induk saya sebesar 1.000.000 sedangkan saat perubahan saya melakukan pembetulan 1 dan menjadi terutang 500.000 pada kolom 13 kompensasi sebesar 3.000.000, kolom 14 sebesar 3.000.000 kolom 15 sebesar 2.500.000 dan pada kolom 16 sebesar 1.000.000, dan kolom 17 lebih bayar 3.500.000..setelah saya teliti kembali saya mengalami kesalahan perhitungan pada pembetulan 1 dan saya melakukan pembetulan 2 seharusnya PPh terutang sebesar 700.000, dan saya mengisi seperti biasa pada kolom 13 kompensasi sebesar 3.000.000 dan mengapa pada kolom 17 saya menjadi kurang bayar ya pak, mohon petunjuknya??


    ========Faisal===========

    SPT Normal terutang 1juta dibetulkan pertama terutang menjadi 500ribu ada kompensasi LB dari masa sebelumnya 3juta dan status spt normal sebelumnya kurang bayar 1juta maka status spt pembetulan ke-1 menjadi lebih bayar 3,5juta kemudian dilakukan pembetulan ke-2 ternyata terutang 700ribu ada kompensasi LB dari masa sebelumnya 3juta kemudian aada LB bayar 3,5juta yang sudah terlanjur dikompensasikan ke bulan berikutnya dari spt pembetulan ke-1 maka di spt pembetulan ke-2 statusnya menjadi kurang bayar 1,2juta. Begitu alurnya pak prasetyo…

    Pertanyaannya kenapa di spt pembetulan bapak statusnya menjadi lebih bayar 1,2juta?
    Hal ini karena Bapak dianggap sudah mengkompensasikan lebih bayar 3,5juta ke bulan berjalan pada pembetulan ke-1 sementara ternyata yang dapat dikompensasikan hanya 2,3juta (pembetulan ke-2)maka atas selisihnya bapak diharuskan membayarnya agar kompensasi lebiha bayar 3,5juta tetap bapak dapat perhitungkan…
    Sebagai informasi, nah ini yang membedakan SPT PPh Pasal 21 dengan SPT PPN pak prasetyo, pada SPT PPN ada pilihan apakah bapak akan membayar selisihnya tersebut atau mengkoreksi nilai kompensasi dari spt yang dibetulkan sesuai nilai yang baru sedangkan pada SPT Masa PPh Pasal 21 tidak ada.

    Terima Kasih. 🙂

  5. Selamat pagi Bapak Faisal,
    terima Kasih atas Program Kertas Kerja 1721 A1 yang bapak sebarkan.
    Pak saya boleh minta pasword protectnya pak, karena jika ada perubahan PTKP, saya langsung bisa buka protect dari bapak,

    Trima Kasih

    =========Faisal=========

    🙂

    Terima Kasih. 🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: