Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Pembukuan Bahasa Inggris dan Mata Uang USD

Posted by Faisal, S.Mn. pada 5 Juni 2014


DJP BersihBanyak perusahaan asing yang melakukan kegiatan di Indonesia baik yang berbentuk Badan Usaha Tetap(BUT) atau Penanaman Modal Asing, oleh karena itu undang-undang perpajakan ketentuan yang memperkenankan Wajib Pajak untuk membuat pembukuan dalam bahasa asing yaitu Bahasa Inggris dan menggunakan Mata Uang Asing yaitu US Dollar, karena bahasa Inggris sudah menjadi bahasa Internasional dan mata uang US Dollar sudah menjadi standar mata uang dalam transaksi internasional.

Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 28 ayat (8) UU No. 6 tahun 1983 yang diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan” untuk menjewantahkan ketentuan ini tentunya ada aturan pelaksanaannya yaitu di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 196/PMK.03/2007 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.011/2012 dan atas ketentuan ini juga dijewantahkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yaitu nomor PER-11/PJ./2010.

Dengan demikian pada dasarnya pembukuan di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang rupiah namun demikian Wajib Pajak boleh menggunakan bahas asing yaitu bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika dengan sebelumnya mengajukan ijin ke Menteri Keuangan.  Tidak semua Wajib Pajak boleh menggunakan bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika dalam pembukuan, ada pun yang boleh menggunakan adalah sebagai berikut:

  1. Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Penanaman Modal Asing;
  2. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi;
  3. Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi;
  4. Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang PPh atau sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terkait;
  5. Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri;
  6. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal;
  7. Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak (subsidiary company) yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perusahaan induk (parent company) di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang PPh; atau
  8. Wajib Pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Namun demikian, khusus untuk Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya atau Kontrak Kerjasama dikecualikan dari kewajiban mengajukan ijin terlebih dahulu ke Menteri Keuangan sehingga pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika dapat langsung dilakukan tanpa perlu meminta ijin terlebih dahulu ke Menteri Keuangan.

Untuk pengajuan permohonan ijin pembukuan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika tersebut diajukan ke Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Atas permohonan ini palinglambat diajukan oleh wajib pajak 3(tiga) bulan sebelum Wajib Pajak menggunakan pembukuan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika.

Nah ketentuan tersebut juga mengatur bagaimana perlakukan masa transisi antara mata uang rupiah ke mata uang dollar amerika, seperti ketika penilaian tentang aktiva yang lebih dari satu tahun nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya menggunakan kurs pada saat perolehan sedangkan aktiva yang masa manfaatnya tidak lebih dari setahun menggunakan kurs perakhir tahun buku sebelumnya. Ketika terjadi selisih akibat perubahan mata uang ini pun diatur untuk dibebankan ke laba ditahan.

Lalu bagaimana pelaksanaannya kaitannya dengan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan PPh Pasal 25 serta PPh Pasal 29? Pada dasarnya ketika wajib pajak sudah menggunakan pembukuan mata uang Dollar Amerika pada saat itu kewajiban PPh Pasal 29 dan PPh Pasal 25 dibayarkan dalam mata uang Dollar Amerika. Berbeda dengan pembayaran pajak yang menggunakan mata uang rupiah dibandingkan pembayaran pajak menggunakan mata uang dollar Amerika, pembayaran dengan mata uang rupiah dapat langsung dibayarkan dan Wajib Pajak dapat langsung menerima validasi pembayaran dari Bank/Kantor Pos sedangkan pembayaran dollar melalui Rekening Giro Kas Negara yaitu 600.500411 dan wajib memberitahukan ke Bank Indonesia dan Direktorat PBN sebelum melakukan pembayaran. Lebih sulit ya dibanding pembayaran rupiah ? Ya memang, untuk mengakomodasi hal ini Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan Bank BNI 46 untuk dapat melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat secara langsung.

Namun demikian apabila terkendala kebijakan perusahaan dalam menentukan rekening perusahaan, wajib pajak dapat saja membayarkan pajak dalam mata uang rupiah hanya saja kurs yang digunakan adalah kurs menteri keuangan pada saat (tanggal) pembayaran pajak tersebut ke Bank. Oleh karena itu apabila yang dimaksud adalah pembayaran PPh Pasal 25 maka pembayaran menjadi fluktuatif apabila dibayarkan dalam mata uang rupiah karena kurs yang digunakan setiap bulannya tidak sama.

Masih berkaitan dengan kewajiban SPT Tahunan PPh Badan, lalu bagaimana kredit pajak dalam mata uang rupiah? Untuk kredit pajak yang dipotong dalam rupiah atau kredit pajak yang dibayarkan langsung misalnya PPh Pasal 22 Impor maka kredit pajak tersebut harus dikonversikan ke mata uang Dollar Amerika berdasarkan kurs  tanggal bukti pemotongan/pemungutan atau berdasarkan tanggal pembayaran apabila kredit pajak tersebut adalah penyetoran sendiri.

Cukup ya, apabila ada ha-hal yang ingin ditanyakan silahkan diajukan melalui posting komentar di bawah tulisan ini… ^_^

3 Tanggapan to “Pembukuan Bahasa Inggris dan Mata Uang USD”

  1. Deni said

    trims pak untuk infonya

    ========Faisal=========

    Sama-sama Pak Deni..🙂

  2. Febri Kurniawan said

    sebelumnya, salam kenal pak

    saya Febri ( Alumnus Brevet A & B ) IAI Depok

    mengenai tulisan bapak di forum ini, ada point yang saya mau tekankan

    mengenai Pembayaran cicilan PPH pasal 25, atau pembayaran kurang bayar pasal 29 pada SPT Tahunan dengan mata uang asing, saya

    kira kurs yang berlaku yaitu kurs akhir tahun, jadinya saat kita setor pembayaran pph 25 setiap bulannya tidak akan fluktuatif, hal ini

    dikarenakan untuk E-spt 1771 / $, pada saat kita awal input maka kita akan diminta kurs akhir bulan, dan E-spt 1771 / $ akan otomatis

    menconvert ke rupiah, dan dari convert ke rupiah, maka kita bisa mengetahui berapa rupiah PPH 29 dan PPH 25 yang kita setor atas SPT

    Tahunan Badan kita.

    mohon dikiranya dikoreksi, apabila ada kesalahan dari pendapat saya

    ========Faisal=========

    Oh ya bu Febri apa kabar? Mudah-mudah baik dan sehat selalu.. amin..
    Oh iya, nilai kurs yang dipakai dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan yang menggunakan mata uang US Dollar memang adalah kurs menteri keuangan pertanggal akhir pembukuan, tetapi maaf nilai tersebut hanya mencerminkan nilai dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan saja sedangkan kewajiban perpajakan ibu pada dasarnya tetap dalam US Dollar. Dengan demikian ketika ibu membayar PPh Pasal 29 misalnya maka nilainya dalam US Dollar, boleh menggunakan nilai dalam rupiah tentunya kurs yang dipakai kurs pada saat pembayaran karena kurs pada saat itu yang mencerminkan nilai USD dalam rupiah yang sesungguhnya, hal ini akan berakibat nilai rupiah dalam SPT Tahunan Badan tidak sama dengan nilai rupiah dalam SSP PPh Pasal 29, ini tidak masalah karena yang dilihat sekali lagi nilai rupiah tersebut dikonversikan ke US Dollar pada saat tanggal pembayaran ke bank apakah cocok dengan nilai PPh 29 dalam USD yang tercantum dalam SPT.
    Sedangkan jika ibu menggunakan kurs kmk perakhir tahun buku bisa jadi nilai PPh Pasal 29 dalam USD menjadi lebih kecil atau lebih besar dari yang seharusnya (nilai PPh 29 dalam USD yang tercantum dalam SPT) tergantung kurs kmk yang berlaku pada saat pembayaran. Hal ini juga berlaku untuk pembayaran PPh Pasal 25 bu febri..
    Itulah kemungkinan dasar pemikiran ketentuan PMK-196/PMK.03/2007 bu febri..
    Lain hal dengan Pemotongan/Pemungutan PPh dan PPN/PPnBM yang terutangnya adalah dalam rupiah maka jika digunakan mata uang asing maka kurs kmk yang digunakan adalah kurs pada saat terutang atau kurs pada tanggal bukti pemotongan/faktur pajak seharusnya dibuat.

    Terima Kasih🙂

  3. harliyanti said

    sore pak Faisal..
    mau tanya pak, perusahaan saya menggunakan multi currency.. selama ini saya DPP menggunakan kurs Tengah BI, misal pada saat pembelian barang saya paki kurs tengah BI dan PPN nya pakai kurs pajak.. auditor saya bilang sejak tahun 2008 ada perubahan bahwa DPP sekarang menggunakan kurs Pajak.. Pertanyaannya :
    1. apakah itu benar?
    2. Ada UU nya atau aturannya ga ya pak, kalau ada mau dong di email.. atau jawab disini jg gpp
    tq ya pak faisal…

    wassalam,

    ========Faisal==========

    Untuk kepentingan pembukuan memang menggunakan kurs tengah BI, tetapi untuk pajak terutang menggunakan kurs menteri keuangan. Saya belum jelas ya bu yanti maksud, apakah didapat PPN-nya baru dikurs kan atau dikurs-kan dulu DPP-nya baru dicari PPN-nya. Yang benar secara perpajakan yang kedua bu yanti.. Untuk PPN ibu bisa baca PER-24/PJ/2012 yang diubah dengan PER-17/PJ/2014.

    Terima Kasih.🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: