Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Faktur Pajak Sebelum Tanggal Jatah Nomor Seri Faktur Pajak

Posted by Faisal, S.Mn. pada 29 April 2015


QR Code BlogDirektur Jenderal Pajak telah menerbitkan ketentuan yang menekan kan agar Pengusaha Kena Pajak membuat faktur pajak tepat waktu, agar Pengusaha Kena Pajak terhindar dari pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU KUP no. 6 tahun 1983 s.t.d.t UU no. 16 tahun 2009 yaitu pengenaan sanksi kepada PKP yang:

  1. Menerbitkan faktur pajak tidak tepat waktu;
  2. Menerbitkan faktur pajak yang isinya tidak lengkap;
  3. Melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan penerbitan faktur pajak.

Penekanan ini terutama untuk kapan seharusnya nomor seri faktur pajak digunakan dan nomor seri yang digunakan adalah benar yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Karena dengan penerbitan faktur pajak yang tanggalnya sebelum tanggal surat pemberian jatah nomor seri faktur pajak dapat disimpulkan menerbitkan faktur pajak tidak tepat waktu, sedangkan jika PKP menerbitkan faktur pajak tidak sesuai dengan jatah yang diberikan menurut saya bisa dikategorikan sebagai PKP yang mengisi faktur pajak tidak lengkap karena nomor seri yang dicantumkan bukan nomor seri yang diberikan oleh DJP.

Oleh karena itu DJP menerbitkan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomorΒ SE-26.PJ.2015 agar petugas pajak lebih yakin dalam mengenakan sanksi ini dan PKP lebih aware dengan permasalahan ini. Namun demikian apabila PKP merasa kesalahan ini diluar kendalinya atau bukan karena kesalahannya dapat mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1a) UU KUP.

Iklan

21 Tanggapan to “Faktur Pajak Sebelum Tanggal Jatah Nomor Seri Faktur Pajak”

  1. Martin said

    Siang Pak Faisal,
    Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai Faktur Pajak Sebelum Tanggal Jatah Nomor Seri Faktur Pajak
    1. apakah ada denda/sanksi administrasi jika PKP menerbitkan faktur sebelum tanggal jatah NSFP tersebut ?
    2. jika PKP menerbitkan FP dimasa berjalan lalu tanpa diduga FP habis dan PKP meminta FP ke KPP dimana PKP terdaftar dibulan berikutnya, sedangkan transaksi terus berjalan dan tanggal bagaimana untuk menyikapinya agar tdk terkena atau FP pajak tidak dinyatakan tidak lengkap ?? apakah PKP harus mengikuti tanggal Jatah Nomor seri FP atau sesuai dgn traksaksi yang sebnernya ??

    Mohon pencerahannya. Terimkasih


    =======Faisal=======

    Iya pak sanksi denda pasal 14 ayat (4) UU KUP 2% dari DPP
    Silahkan ajukan permintaan pak sebelum nomor seri habis, misalnya 2 atau 3 haru sebelum habis…
    nomor seri diberikan pada hari yang sama, malah sekarang sudah bisa online pak..

    Terima Kasih. πŸ™‚

  2. janice said

    Pak Faisal,
    Saya ingin bertanya mengenai faktur pajak tidak tepat waktu
    kami sedang diperiksa, kami sebagai pembeli menerima FP tidak tepat waktu tidak dapat dikreditkan, lalu diharuskan membayar kembali dan dikenakan sanksi 100% dari ppn faktur pajak tsb bagaimana?
    kami merasa bukan kesalahan kami karena kami juga tidak tahu fp tsb tidak tepat waktu. Kami konfirmasi ke penjual mereka juga telah melaporkan dan membayar ppn tsb. lalu kenapa kami tidak bisa mengkreditkan.

    Mohon informasinya Pak, terima kasih.


    =======Faisal=======

    Karena lebih dari tiga bulan bu janice? kalau tidak ibu masih bisa mengkreditkannya kok tetapi kalau iya ketentuannya seperti itu bu, soal itu seharusnya ibu tahu karena faktur pajak kapan harus dibuat kan jelas diatur diketentuannya dengan itu ibu kan bisa melihat tanggal faktur pajaknya. Untuk menghindari itu ke depannya sebaiknya ketika transaksi secepatnya ibu meminta faktur pajaknya.

    Terima Kasih. πŸ™‚

  3. kausa said

    kami merasa dizolimi dengan diterbitkannya SE-26 karena DJP kurang menkajidengan mendalam persoalan yang dan efek dari SE tersebut atau karena DJP cuma ingin berburu hewan di kebun binatang ? menurut pandangan kami dengan diterbitkannya SE ini mengakibatkan trust wp kepada instusi pajak makin rendah karena :
    1. aturan saat pembuatan faktur pajak telah diatur dalam PER-24 yaitu al: saat penyerahan atau saat menerima pembayaran mana lebih dulu.
    2. sedangkan yang diclaim penjelasan SE-26 bahwa pembuatan faktur pajak yang mendahului tanggal pemberian nomor seri adalah memuat keterangan yang tidak benar itu adalah penafsiran sepihak dari DJP karena dalam aturan PER-24 yang dimaksud dengan harus memuat keterangan yang sebenarnya adalah keterangan uraian nama/jenis barang/jasa yang sebenarnya jadi bukan tanggal pembuatan faktur pajak karena hal itu telah diatur tersendiri.
    3. pemberian no.seri mulai berlaku pada bulan April 2013 pada saat sosialisasi yang kami ikuti pihak KPP tidak pernah memberikan informasi bahwa pembuatan faktur pajak yang mendahului tanggal pemberian no.seri itu melanggar peraturan.
    4. pembuatan faktur pajak yang mendahului pemberian no.seri hampir dilakukan hampir semua WP seluruh Indonesia termasuk yang berprofesi Konsultan pajak juga melakukan kesalahan tersebut, jadi ini salah siapa????? ujung-ujungnya WP yang salah kasihan…..deh…
    5. belum lagi adanya hambatan administrasi misal : sabtu, minggu, libur nasional, cuti bersama sampai kode aktivasi yang telat oleh terima WP. Jadi?????????????????????????????


    =======Faisal========

    Saya ikut prihatin apa yang dirasakan pak kausa, namun saya coba memahami dari sudut pandang saya… Permasalahan back date(tanggal mudur) seharusnya dapat dipahami tanpa perlu terbitnya SE-26, dengan analogi jika bapak membutuhkan nasi untuk hari ini apakah mungkin membuat nasi jika berasnya baru diberikan ke bapak besok? Artinya jika pada hari ini bapak belum mempunyai nomor seri faktur pajak maka bapak tidak bisa membuatnya hari ini, bapak kausa baru bisa membuatnya besok hari karena nomor serinya baru diminta dan diberikan, Lalu jika bapak kausa membuatnya esok hari kenapa mengakuinya membuatnya hari ini, dengan membuat tanggal faktur pajak hari ini berarti bapak mengakui bahwa faktur pajak dibuat hari ini ini bukan besok hari. Bukan kah itu suatu hal yang keliru pak kausa?
    Pemberian nomor seri faktur pajak dapat diajukan beberapa hari sebelum faktur pajak habis atau seminggu sebelum faktur pajak habis dan dapat diperoleh pada hari yang sama atau pada hari kerja berikutnya. Dengan kondisi sekarang malah dapat diajukan secara online..
    Permasalahan kode aktivas, PER-24/PJ/2012 diubah dengan PER-08/PJ/2013, artinya jika bapak mengajukan kode aktivasi dan password dan menerima nomor seri faktur pajak antara tanggal 01 Maret s.d. 31 Mei 2013 maka diketentuan tersebut disebutkan wajib digunakan sejak tanggal surat pemberitahuan nomor seri faktur pajak, artinya jika bapak pada masa tersebut belum menerima kode aktivasi tentunya belum bisa mengajukan nomor seri faktur pajak masih dapat menggunakan nomor seri sebagaimana diatur dalam PER-13/PJ/2010 (nomor seri lama).
    Terbitnya PER-08/PJ/2013 salah satu latar belakangnya memahami kondisi apa yang bapak kausa maksudkan yaitu kode aktivasi lama diterima PKP sehingga diberikan dispensasi selama dua bulan, sebagaimana kita ketahui bersama kode aktivasi dikirimkan kan melalaui pos sehingga tergantung validitas alamat PKP yang teradministrasi di KPP.
    Namun demikian jika memang telah diterbitkan STP atas kejadian tersebut sebenarnya masih ada jalan keluarnya pak kausa, bapak dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1a) UU KUP, dengan membuktikan misalnya kode aktivasi sudah diajukan 26 April 2013 namun kode aktivasi baru diterima 07 Juni 2013 padahal alamat PKP sudah benar dan sudah difollow up ke KPP…
    Semoga rasa terdholimi bapak bisa hilang atau paling tidak berkurang dengan memahami kondisi yang ada

    Terima Kasih. πŸ™‚

    • kausa said

      ini bukan analogi nasi n beras pak, tapi ini bisnis mesti cepat, ada order barang langsung dikirim administrasi menyusul. dan kejujuran wp. contoh yang pernah kami alami “pada saat pertama kali kami minta no.seri, kami cuma diberi 1 nomor kenapa? karena by sistem (data laporan 3 bln kebelakang 0 + 0 + 1 ) minta lagi… tidak bisa besok aja minta kembali (kata petugas )….padahal kami ada 3 transaksi pada hari itu karena jujur faktur penjualan sesuai tgl penyerahan…jadi faktur pajak harus dibuat pada tgl. penyerahan bukan ? (sesuai aturan per-24) inilah hal yang sepele, aturan di areal abu-abu bak jebakan jaring-jaring spiderman…. (hampir semua wp melakukan kesalahan termasuk ahlinya (konsultan))……..tapi pihak djp memandangnya ini potensi……wp dihimbau pembetulan sesuai se-26 walaupun menurut kami tatacara pembetulan ditawarkan tidak sesuai dengan per-24 setelah kami penuhi sesuai se-26 nah kami di STP………. lalu kami ajukan penghapusan sesuai pasal 36 ayat (1a) UU KUP, hasilnya ditolak….(karena ini potensi kalau dirterima ????????

      salam trims atas pencerahannya….


      =======Faisal========

      Maaf pak kausa kalau analogi saya dianggap kurang tepat, namun analogi itu saya ambil karena saya anggap secara umum orang (apalagi nota bene makan pokok kita adalah beras) sudah dapat mengerti karena yang membaca komentar saya kan tidak hanya Bapak bisa jadi orang lain yang mungkin latar belakangnya bukan pebisnis. Ketentuan DJP dibuat menurut saya bisa membawahi secara umum usaha, nah itulah yang dibuat artinya jika ada kemungkinan kenaikan omzet dibulan berikutnya DJP telah memberikan tambahan nomor yang dapat diberikan maksimal 20% dari total omzet. Saya contoh kan misalnya bulan ke-1 faktur bapak 10 buah, bulan ke-2 juga 10 buah, bulan ke-3 juga 10 buah, nah lalu bulan ke-4 kita anggap ekstrim ada kenaikan fantastis sehingga menjadi 46 buah faktur(naik menjadi 460%) ini masih tercover…
      Namun demikian memang untuk usaha kecil yang pak kausa contohkan bulan ke- tidak ada transaksi, bulan ke-2 tidak ada transaksi, bulan ketiga hanya satu transaksi, lalu tiba-tiba di bulan ke-4 ada langsung 3 transaksi pada hari yang sama memang tidak tercover, kalau memang kenyataan banyak yang seperti ini saya rasa bisa diusulkan untuk dibuat aturan khusus untuk pebisnis yang masih merintis yang ingin menjadi PKP walaupun omzetnya masih di bawah 4,8 Milyar. Atau kalau memang omzet dalam setahun 2014 ke bawah masih di bawah Rp 600juta dalam setahun atau mulai 2015 di bawah Rp 4,8 Milyar setahun boleh memilih untuk tidak menjadi PKP sehingga terhindar dari permasalahan tersebut.
      Kembali ke kasus pak kausa, apakah bapak memang masih dalam tahap merintis usaha dan mengalami kejadian tersebut?
      Pak kausa sudah mengajukan permohonan pembetulan Pasal 16 UU KUP? Lalu alasan apa yang Bapak kemukakan sehingga menyebabkan permohonan Bapak ditolak ? Apakah bukti-bukti pendukungnya juga sudah Bapak lampirkan/sampaikan?

      Terima Kasih. πŸ™‚

  4. kausa said

    pak Faisal mohon pencerahan
    kami adalah perusahaan sawit yang terdiri dari inti plasma, alur penyerahan TBS dari anggota plasma dikoordinir oleh KUD. Apakah sistem penyerahan ini pihak perusahaan wajib memungut PPh Pasal 22 ?


    =======Faisal=======

    Iya pak kausa karena dikategorikan pembelian dari pedagang pengumpul… Mohon selanjutnya diposting ke topik yang sesuai…

    Terima Kasih. πŸ™‚

  5. Winda said

    Selamat sore pak faisal…
    Mohon bantuannya, kami mendapat surat dari KPP mengenai klarifikasi penerbitan Faktur Pajak th 2013-2014. Karena minimnya pengetahuan dan penetapan SE-26/PJ/2015 yg terlambat (harusnya paling lambat akhir Th 2013 pak, jadi gak bikin wp salah bikin FPnya semakin banyak..Kalo skrg mah ibarat perjalanan udah mau sampe tujuan supirnya baru sadar kalo salah jalur, kta pak supir…”aduuh mas bro coba ngingetinnya dri awal kan gak buang2 energi ane *tepokjidat* ” hehee… just sharing aja yaa pak faisal…)
    kembali ke masalah..
    krna hal itu mengakibatkan kami membuat Faktur Pajak dgn tanggal mendahului tanggal pemberitahuan NSFP. Apa yg harus kami lakukan pak? karena FP yg kami buat sudah beda Masa Pajak. Misal tgl pemberitahuan NSFP 2 Okt 2013 sedangkan FP yg kami buat tgl 30 Sep 2013. Jika harus pembetulan SPT Masa PPN, bagaimana cara pembetulannya pak?

    Terima kasih.


    =======Faisal=======

    Iya bu Winda, mengenai mengingatkan bagi saya kan lebih baik terlambat dibanding semakin terperosok semakin dalam..hehe
    Menurut saya seperti yang diatur di SE-26/PJ/2015 untuk kasus ibu, maka faktur pajak bulan September 2013 dibatalkan dan dibuat faktur pajak baru bulan Oktober 2013, lalu buat pembetulan SPT Masa PPN kedua bulan tersebut.

    Terima Kasih. πŸ™‚

  6. Winda said

    Untuk Faktur yang dibatalkan cukup saya tarik saja dari pihak lawan pak ? dan saya gantikan dengan no seri faktur yg sama, tgl & bulan saja yg saya ganti. Kode Fakt tetap 010.
    Betul seperti itu pak faisal ?

    Terima kasih.


    ============Faisal==========

    Iya bu Winda sesuai yang diatur di SE-26..

    Terima Kasih. πŸ™‚

    • kausa said

      ikut nimbrung bu Winda, bahwa saat buat faktur pajak telah diatur jelas dengan per-24 yaitu faktur pajak dibuat pada saat penyerahan barang, saat penerima pembayaran… dst… mana yang lebih dulu. Jadi sebenarnya faktur pajak yang kita buat sudah benar. kenapa sudah 2 tahun baru dipermasalakan???? nah itu dia….

      1. per-24 tidak mengatur jelas soal pembuatan faktur tidak boleh mendahului tgl. pemberian nomor seri faktur pajak. makanya jangankan bu Winda kurang mengerti soal aturan pajak, konsultan/AR/petugas pajak aja melakukan hal yang sama (SALAH KATANYA) coba minta data ke DJP berapa banyak wp diseluruh Indonesia yang melakukan hal yang sama kalau faktur ini dianggap menyalahi aturan)

      2. HARUSNYA….. KPP tidak mengeluarkan denda atas faktur pajak yang dianggap salah ini. coba simak SE-26 DJP mengajarkan kita tata cara pembetulan dengan cara menggeser tgl. faktur pajak mengikuti tgl. pemberian nomor seri faktur pajak (DIPERKENANKAN) padahal di per-24 yang mengatur tata cara pembetulan faktur pajak tidak ada tata cara yang demikian (kita diajari melanggar per-24 namun tetap didenda..(spiderman kali… jaring laba-laba)., ibarat POLANTAS di simpang lampu merah pada saat lampu merah Polisi menyiup pluit prit…prit… kita suruh lewat ..apakah kita ditilang??? tidak kan??).

      3.IRONI……….. wp yang sudah taat bayar pajak masih diributkan/dipersalahkan/didenda…(diburu bak binatang di kebun binatang) pada hal cuma masalah administrasi/salah penafsiran soal aturan yang berlaku tanpa disengaja TOH…NEGARA DIRUGIKAN YA KAN?????

      4. dari dua ratusan rakyat berapa persen sih yang bayar pajak??? berapa persen sih wp yang terdaftar bayar pajak n lapor SPT….anda yang tahu???

      kami pembayar pajak mohon KEADILAN……………..JAYA INDONESIAKU….

      SALAM


      ============Faisal==========

      Saya coba memperjelas kasusnya pak kausa, misalnya saat terutang (penyerahan) dilakukan tanggal 28 september 2015 kemudian saya akan membuat faktur pajak namun karena nomor serinya tidak ada, kan tidak mungkin saya membuat faktur pajak baru kemudian esok harinya saya meminta nomor seri faktur pajak dan akhirnya baru pada tanggal 29 September 2015 saya bisa membuat faktur pajak, lalu apakah saya tidak salah kalau saya membuatnya tanggal 29 September 2015 namun saya mengakuinya sudah membuatnya pada tanggal 28 September 2015?

      Nah terima kasih telah memberikan contoh pak kausa, dalam kasus polisi memberikan dispensasi(jalan keluar) ketika lampu merah masih diperbolehkan lewat karena melihat jika mengikuti waktu lampu merah kemacetan kemungkinan tidak teratasi oleh karena polisi mengambilkan kebijakan memperkenankan pengendara lewat walaupun lampu merah menyala, begitu pun pada kasus SE-26 ini karena dampaknya bukan saja bisa berakibat kepada penerbit (penjual/pemberi jasa) tetapi juga kepada penerima faktur pajak(pembeli/pengguna jasa) karena secara ketentuan faktur pajak yang dapat dikreditkan hanya memenuhi ketentuan material tetapi juga formal oleh karena permasalahan ini harus diberikan solusi walaupun terpaksa tidak sejalan dengan PER-24 sehingga yang terkena dampaknya hanya penerbit faktur pajak (penjual/pemberi jasa) karena melakukan tanggal mundur pada faktur pajaknya .

      Setiap ketentuan pajak secara umum pastinya selain ada ketentuan material juga ada ketentuan formalnya pak kausa, oleh karena itu diketentuan perpajakan adanya UU KUP dan ketika ketentuan formal tidak dipenuhi secara umum telah diatur pengenaan sanksinya, oleh karena itu ketentuan formal tidak berkaitan dengan kerugian negara. Sekali lagi saya sampaikan kalau memang menurut pak kausa hal ini bukan kesalahan bapak untuk silahkan mengajukan permohonan penghapusan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (1a) UU KUP.

      Permasalah ini memang berkaitan dengan Wajib Pajak (PKP) yang sudah terdaftar/dikukuhkan namun demikian KPP tetap menjalankan kewajiban untuk melaksanakan ektensifikasi wajib pajak yang belum terdaftar.

      Demikian pak kausa, semoga lebih dapat dipahami lagi dan apabila ada yang saya sampaikan tidak sesuai ketentuan mohon untuk dikoreksi.

      Terima Kasih. πŸ™‚

      • Martin said

        Mantap

        ======Faisal =========

        Maaf, apa dan siapa yang mantap pak Martin? πŸ™‚

        Terima Kasih. πŸ™‚

  7. kausa said

    maaf pak Faisal ini bukan masak nasi belum ada beras, ini administrasi misal kita buat surat hari ini karena yang ttd berhalang maka baru di ttd esok hari tgl. tetap……,, begitu juga buat faktur pajak misal penyerahan barang tgl. 3 juni buat faktur pajak seminggu tgl. 10 juni, faktur tetap di isi tgl. 3 jun sesuai per-24 tidak menyalahi aturan kan!!!! inilah praktek dunia usaha. perlu bapak ketahui sekarang juga kami masih melakukan praktek ini cuma dengan menyiasatinya dengan cara menumpuk stok no.seri.

    Yang kami sesalkan :

    1. kenapa 2 tahun baru dipermasalahkan,
    padahal sebelum penggantian dirjen pajak baru hal ini dibenarkan oleh petugas pajak itu sendiri. contoh restitusi PPN sebelum SE-26 ini terbit tidak ada koreksi masalah ini.

    2. cara pembetulan dianjurkan di SE-26 bertentangan dengan Per-24 pada hal PER-24 aturannya lebih tinggi.

    3. pada hal sistem pemberian no.seri salah satu tujuannya untuk mengawasi pembuatan faktur, jadi di mana efektifitasnya?????

    4. salah satu misi pajak pembinaan wp…..di mana?????

    semoga pajak kita makin mantap…..


    ======Faisal=====

    Pak kausa masih tertarik dengan masak nasi, wajar karena makanan pokok kita nasi kan pak? Tapi maaf itu kan hanya analogi saya saja pak…
    saya sedikit menanggapi permasalahan bapak:
    1. Tanggal faktur adalah tanggal yang mencantumkan pada tanggal berapa faktur pajak dibuat, bukan begitu pak kausa? Jadi pada kasus bapak tanggal faktur bapak seharusnya tanggal 10 Juni atau 3 Juni? Kan tentunya tanggal 10 Juni, oleh karena itu DJP meminta bapak memperbaiki faktur pajak tersebut dengan mencantumkan tanggal sebenarnya faktur pajak tersebut dibuat.
    2. Dari awal sebenarnya sudah menjadi masalah hanya saja kita belum tau cara mendeteksinya, karena belum ada sistem yang dapat mendeteksinya dan baru setelah dibuat sistemnya kita mengetahui permasalahan ini;
    3. Permasalahan ini jika sesuai ketentuan tidak ada jalan keluarnya, karena pencantuman tanggal faktur pajak dengan tanggal bukan sebenarnya menurut saya tidak termasuk kesalahan administratif. Namun demikian agar kesalahan penerbit tidak berakibat juga kepada pembeli dan pengguna jasa menanggung resikonya, apakah fair pembeli/pengguna jasa menerima akibat dari kesalahan penjual/pemberi jasa?
    4. Nah itulah justru tujuannya dengan pemberian nomor seri faktur pajak maka PKP tidak bisa sesukanya membuat tanggal mundur (tanggal tidak sesuai kapan sebenarnya faktur pajak tersebut dibuat) karena dengan sistem e-faktur yang sekarang berlaku pembuatan tanggal mundur tersebut langsung terdeteksi;
    5. Disisi tertib administrasilah pembinaannya, agar PKP secara tertib mengadministrasikan faktur pajaknya dan pihak pembeli secara lebih dini mengetahui penjual-penjual mana sajakah yang tidak tertib administrasinya ditambah lagi PKP Pembeli/Pengguna Jasa dapat langsung mengetahui jika pihak penjual adalah non pkp atau malah sudah tidak efektif(tidak melakukan kegiatan usaha) lagi. Perbaikan ini sedang dilakukan DJP pak kausa hanya saja pak kausa mungkin yang belum merasakan manfaat perubahan tersebut…
    Dengan perubahan-perubahan DJP ke arah yang lebih baik itulah yang pada akhirnya akan membuat DJP lebih mantap..
    Akhirnya terima kasih pak kausa atas masukan-masukannya selama ini demi kemajuan DJP dan Negara kita…

    Terima Kasih. πŸ™‚

  8. Winda said

    Selamat siang pak faisal…
    Saya mau nanya pak,
    Bolehkan/bisakah wp pkp (sbg pembeli) melakukan pembetulan SPT masa PPN atas Faktur Pajak revisi jika wp pkp (penjual) yg menerbitkan FP tsb blm melaporkan atau melakukan pembetulan SPT masa PPN..? dlm hal ini penjual memberikan phisik fakt revisi terlebih dahulu kepada pembeli, sdgkan pembeli tdk tau kapan penjual tsb akan melakukan pembetulan.

    Terima kasih.


    =========Faisal=============

    Ibu pelaporan PPN-nya sudah secara efaktur atau belum bu? Kalau sudah seperti secara sistem sudah terblokir ibu karena PKP Penerbitnya seharusnya sudah melaporkan faktur pajak tersebut. Namun apabila masih menggunakan espt masih dimungkinkan bu tetapi sebaiknya ibu meminta rekanan ibu segera melaporkan faktur pajak keluarannya agar ketika ibu diperiksa maka faktur pajak masukan ibu tidak dikoreksi.

    Terima Kasih. πŸ™‚

  9. Slamet said

    Pak Faizal kal0 kita SDh mengajukan nomor faktur untuk thn 2015 pada tgl 20 Desember 2014 .lalu diberikan No faktur pada tgl 10 Januari 2015.apa faktur yfg kita terbitkan tgl 1 sampai tgl 9 Januari kena penalti juga

    =========Faisal=============

    Sanksi Pasal 14 ayat (4) bisa saja dikenakan dan ketika sudah diterbitkan STP maka pak Slamet dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi dengan membuktikan bahwa pengajuan jatah nomor seri faktur pajak sudah bapak ajukan secara langsung ke KPP pada tanggal 20 Desember 2015 namun surat pemberian nomor seri faktur pajaknya baru diterima tanggal 10 Januari 2015, seharusnya permohonan bapak dapat diterima karena pemberian nomor seri faktur pajak lebih lama dari seharusnya.

    Terima Kasih. πŸ™‚

  10. Dear Pak Faisal,

    Mohon informasinya jika akan mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi – penerbitan STP karena penerbitan faktur pajak tidak tepat waktu, apakah kami harus melunasi jumlah stp tersebut dahulu, atau atas stp tersebut dipending sampai ada keputusan.

    Mohon pencerahannya, terimakasih atas waktu dan tanggapan Bapak.

    =========Faisal===========

    Jatuh tempo pembayarnnya terunda satu bulan sejak diterbitkannya keputusan atau dikembalikannya permohonan Wajib Pajak.

    Terima Kasih. πŸ™‚

  11. Slamet said

    Pak Faisal faktur pajak yg saya terbitkan tiap masa sekitar 400lembar hanya untuk sekitar 12 custumer.apakah bisa saya pembetulan menggunakan faktur pajak gabungan?dan bagaimana tata caranya Pak. Karena kalo saya baca harusnya tiap bulan saya hanya mengeluarkan 12lembar kalo pake fp gabungan .lalu saya baca tentang aturan faktur pajak gabungan.ada yg bilang ada sosialisasi kalo boleh lebih Dr satu faktur pajak gabungan dalam satu masa.dan boleh kombinasi dgn faktur pajak biasa(ditanyakan ke kring pajak).lalu kali boleh digabung dalam satu fp gabungan,gimana cara pembetulan status fp yg tdk cacat nomornya.mohon pencerahannya Pak.tks sebelumnya pak

    =========Faisal===========
    Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak atas beberapa transaksi di bulan yang sama dan pada costumer yang sama, faktur pajak gabungan dibuat pada akhir bulan penyerahan. Artinya jika di masa Desember 2015 transaksi Bapak Slamet dengan PT A ada 10 Transaksi, misalnya tgl. 1, 3, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, dan 28 Desember 2015, maka faktur pajak atas 10 transaksi tersebut dibuat dalam satu faktur pajak pada tanggal 28 Desember 2015.
    Dalam ketentuannya atas 10 trasaksi tersebut dapat dibuat faktur pajak gabungan maka persepsi saya adalah Bapak boleh membuat faktur pajak atas masing-masing transaksi tersebut sehingga ada 10 faktur pajak atau memilih hanya membuat satu faktur pajak gabungan, sehingga saya tidak sependapat kalau faktur pajak bisa dikombinasikan, sebagain faktur pajak biasa dan sebagian lagi faktur pajak gabungan.
    Mengenai faktur pajak pengganti jika pada faktur pajak normalnya Bapak membuat faktur pajak biasa maka penggantinya juga faktur pajak biasa begitu juga jika pada faktur pajak normalnya membuat faktur pajak gabungan maka faktur pajak penggantinya adalah faktur pajak gabungan juga…
    SE-26 menurut saya adalah solusi khusu bagi PKP yang menrebitkan faktur pajak mendahului tanggal surat pemberian nomor seri faktur pajak tidak dalam hal lain.

    Terima Kasih. πŸ™‚

  12. Slamet said

    Misalnya custumer saya bernama A diterbitkan 36 fp di Januari 2015.tp ada 16 FP cacat di tgl 1-9 Januari karena kita baru terima tgl 10jan.yang 20 faktur pajak diterbitkan pada tgl 10 keatas.apakah bisa kita gabung semua di akhir Januari. Atau apa bisa kita buat fp gabungan tgl 1-9 u custumer sama ke tgl 10 dimana dia ada belanja juga(ada terbit faktur Pjk).krn kalo saya membaca se26 aturan pembetulan, ini bisa dilakukan kalo satu custumer belanja satu kali saja dalam satu bulan.sehingga tdk ada pilihan selain gunakan se26..mohon pencerahannya Pak krn kami ciuman org awam yg tdk paham bahasa UU pajak

    =========Faisal===========

    Sudah terjawab dipertanyaan sebelumnya…

    Terima Kasih. πŸ™‚

  13. Amel said

    Malam Pak Faisal, saya pegawai pembukuan ditempat saya bekerja.untuk penerbitan fp bulan April 2013 saya menggunakan fp yang baru kami dapatkan 1mei 2013. Menurut teman ,kita bisa pembetulan pake No seri fp yang lama dilanjutkan.apa betul dan kalo betul berarti kita lakukan pembatalan fp April dan input pake No fp lama.apa pake 010 aTAU 011.lalu No seri fp yang tadi kami batalkan di bulan April apa bisa dipakai LG setelah 1mei sampe akhir tahun 2013.krn kalomelihat se26 maka setelah dilakukan pembatalan maka nomornya bisa dipake Lagi pada tanggal didapat No seri atau setelahnya sampai akhir tahun.tks atas perhatiannya Pak krn saya sangat bingung dan kejadian ini krn dimarahi sama atasan saya

    =========Faisal===========

    Saya ikut prihatin apa yang ibu alami bu Amel, semoga ada solusinya…
    Mengenai permsalahan ibu, jika jatah nomor seri faktur pajak yang ibu terima tanggal 01 Maie 2013 adalah jatah nomor seri yang pertama kali sejak berlakunya PER-24/PJ/2012 s.t.d PER-08/PJ/2013 maka seharusnya sampai tanggal 30 April 2013 ibu masih menggunakan ketentuan yang lama PER-13/PJ/2010 dimana PKP diberi kepercayaan memberikan nomor seri faktur pajaknya sendiri sehingga faktur pajak yang lama dibatalkan dan tidak dapat digunakan lagi namun jika jatah nomor seri faktur pajak tersebut yang ke-2 dan seterusnya maka mau tidak mau ibu harus mengikuti ketentuan yang diataur di SE-26.

    Terima Kasih. πŸ™‚

  14. Amel said

    Selamat MLM Pak Faisal ini saya coba tapi No seri faktur pajak lama tidak bisa di input.menurut kring pajak Sdh tidak bisa LG. Lalu gimana ini Pak.sementara u pertama kali kita dapat nomor seri tgl 1mei 2013.lalu saya Sempat melihat pertanyaan ibu ria ke BPK di mana dia telah melaporkan Spt masa bulan April 2013 dimana dia mendapat No seri tgl 19 April. Lalu dia menanyakan ke BPK status no seri fp yg mengalami pembatalan apa bisa dipakai di bulan Mei. BPK menjawab bisa.makanya saya bingung. Juga

    =========Faisal===========

    Apa yang diatur di SE-26 seperti itu bu, singkatnya ibu diminta mengubah tanggal faktur pajak ke tanggal seharusnya tanggal berapa faktur pajak ibu buat. Jadi kalau misalnya faktur pajak tertanggal 19 April 2013 sementara nomor serinya baru didapat 1 Mei 2013 maka faktur pajak yang lama dibatalkan kemudian diterbitkan yang baru dengan nomor seri faktur pajak yang sama namun dengan tanggal 1 Mei 2013.

    Terima Kasih. πŸ™‚

  15. Amel said

    Sewaktu saya membaca jawaban BPK atas pertanyaan BU ria. Saya teringat kalo ada temanku pegang pembukuan pengusaha dijawa timur yg Sdh efaktur,menjelaskan kalo di efaktur kalo input No faktur mendahului tdk mungkin bisa.artinya harusnya status No fp yg mendahului statusnya blm terpakai,walaupun secara September bisa di input.makanya saya waktu membaca jawaban BPK atas pertanyaan BU ria ada korelasinya. Mohon penjelasannya Pak.


    =========Faisal===========

    Iya dengan sistem yang sekarang menggunakan eFaktur penanggalan faktur pajak yang mendahului dapat dimungkinkan diproteksi karena sistemnya sudah online ke server DJP sedangkan dengan sistem yang lama yang masih menggunakan eSPT hal tersebut tidak dimungkinkan untuk diproteksi.
    Sedangkan kasus ibu Amel kan tahun 2013 sehingga jika melakukan pembetulan SPT PPN tersebut masih menggunakan eSPT…

    Terima Kasih. πŸ™‚

  16. Amel said

    Apakah BPK bisa membantu saya menanyakan ke bpk2 yg membuat undang2.krn harusnya jumlah No seri fp yg saya minta cukup,hanya krn saya tdk tau makanya saya pakai di bulan April 2013.aturannya yg sebenarnya itu gimana.krn katakanlah se26 berdasarkan logika efaktur maka harusnya nomor seri itu bisa saya pakai kembali setelah 1mei.krn sebelum satu Mei nomor itu harusnya gagal input


    =========Faisal===========

    Diketentuan PER-24/PJ/2012 memang tidak disebutkan namun di PER-08/PJ/2013 tgl. 1 April 2013 kan disebutkan kapan PKP mulai wajib menggunakan nomor seri faktur pajak tersebut. Maaf, coba ibu Amel pelajari lagi ketentuannya…

    Terima Kasih. πŸ™‚

  17. Kurnia said

    Saya mengalami masalah untuk hal ini.

    Ketika bulan Juli customer saya meminta faktur pajak untuk transaksi yg dilakukan di akhir bulan mei, sedangkan saya baru saja dapat jatah NSFP di awal bulan juli. Karna kelalaian saya, saya tidak memilki data untuk transaksi tersebut tetapi bagian penjualan memilikinya.

    Apa ada solusi untuk masalah ini ?

    Terimakasih.


    ========Faisal==========

    Terbitkan faktur pajak transaksi Mei 2017 dengan jatah nomor seri Juli 2017 tetapi tanggal tetap Juli 2017, di pembeli tetap bisa dikreditkan tetapi di masa Juli atau tiga bulan berikutnya hanya saja pihak pak kurnia akan dikenakan denda 2% dari DPP karena terlambat menerbitkan faktur pajak.

    Terima Kasih. πŸ™‚

  18. vero said

    Pagi pak Faisal, saya mau menanyakan. Apakah bisa atau boleh, jika no.faktur yang saya terbitkan tidak urut dengan tanggal, masih dibulan yang sama? misalkan di akhir tanggal 31, nomor fakturnya 12.. Setelah itu saya ada kelewatan tanggal. Ditanggal 12 ada nota yang belum saya buat faktur pajaknya. Apakah bisa nomor yg diakhir tgl 31 tersebut saya pakai lanjut untuk tgl 12 tsb? Mohon Bantuannya. Terima Kasih.


    ========Faisal==========

    Bisa bu dan bisa diupload di efaktur sepanjang tanggal tidak mendahului tanggal permintaan nomor seri faktur pajak hanya saja faktur pajak yang tidak dibuat pada saat terutangnya dikenakan sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP yakni denda 2% dari DPP bu vero..

    Terima Kasih. πŸ™‚

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: