Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Refresh Ketentuan Kawasan Bebas Yuks !!

Posted by Faisal, S.Mn. pada 22 Oktober 2015


Ketentuan tentang Kawasan Bebas telah 4(empat) tahun berlaku, tetapi masih ada pemahaman yang tidak sesuai dengan ketentuan semoga slide ini dapat memperjelas ketentuan tersebut. (Klik di sini). Bagi yang kesulitan menampilkan slide karena koneksi internetnya lambat, silahkan klik kanan link tersebut kemudian pilih save link as, maka file akan terunduh dan Bapak/Ibu bisa membuka secara offline file slide dalam bentuk pdf tersebut……

4 Tanggapan to “Refresh Ketentuan Kawasan Bebas Yuks !!”

  1. Pohon said

    Selamat Sore Pak Faisal
    Mau tanya SSP atas penyerahan BKPTB/JKP dari Kawasan Bebas ke DPIL bagaimana isinya, kode SSP apakah 411211/101, 411211/102 dan pengisiannya apa seperti Pemanfaatan JKP/BKPTB dari Luar Pabean di Dalam Daerah Pabean?
    Terima kasih sebelumnya


    ======Faisal=========

    Kode Jenis setoran sama dengan PPN Dalam Negeri masa pak, KAP =411211 dan KJS 100…
    Kawasan bebas kan bukan luar daerah pabean pak..hehe

    Terima kasih.🙂

    • Pohon said

      Luar Daerah Pabean karena saya membaca di penjelasan PP No.10 Tahun 2012, bagian Umum disitu, Pak.
      Terima kasih Jawabannya Pak Faisal.

      =======Faisal=======

      Bagian terpisah dari Pabean pak dan diperlakukan seperti daerah luar daerah pabean.. Jadi secara formal perpajakan ada perbedaannya namun secara material sama.

      Terima Kasih.🙂

  2. Halim said

    Selamat Malam Pak Faisal,
    Terima kasih untuk webnya.
    Ijin bertanya Pak, bahwa di slide pdf tersebut untuk Penyerahan JKP dari TLDDP ke Kawasan Bebas (Hal.7) mendapatkan Fasilitas Tidak dipungut. Saya mencoba mencari aturan kondisi fasilitas tersebut di PP 10/2012 Pasal 33 dan PMK 62 tidak menemukannya Pak.
    Saya hanya dapat menyimpulkan sbb:
    Ayat (2) dan Ayat (8) bahwa penyerahan tersebut “dibebaskan dari pengenaan PPN” atau tidak dibuatkan FP?
    Mohon dibantu Pak.
    Terima kasih.


    ========Faisal==========

    Penyerahan jasa atau BKP tidak berwujud fasilitasnya PPN tidak dipungutnya otomatis tidak perlu proses endorsement, ketika penyerahannya adalah PPN tidak dipungut maka faktur pajak harus dibuat pak Halim. Namun demikian untuk jasa telekomunikasi tanpa kabel dan jasa penerbangan dari TLDDP ke kawasan bebas dikecualikan dari pemberian fasilitas PPN tidak dipungut ini.

    Terima Kasih.🙂

  3. Andra said

    Selamat Siang Pak Faisal,
    Terima kasih untuk webnya.
    Mau bertanya Pak, perusahaan kami bergerak dibidang penyewaan alat berat. Perusahaan di FTZ menyewa alat kami untuk periode 1 tahun. Artinya alat berat yg berupa crane tersebut akan dikeluarkan kembali dari kawasan FTZ ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (Jakarta). Pada saat alat masuk ke kawasan FTZ karena ketidak tahuan kami dan dari pihak forwarder juga tidak menginformasikan untuk mengurus PPBTT terlebih dahulu maka di form PP FTZ03 diberikan endorse “Data tidak sesuai, tidak dapat diberikan fasilitas PPN tidak dipungut”.
    Baru kami ketahui jika endorsement dari KPP Tanjung Balai Karimun adalah “Data tidak sesuai, tidak dapat diberikan fasilitas PPN tidak dipungut” maka pada saat crane kami akan keluar dr kawasan FTZ ke Jakarta maka harus melunasi PPN dulu.
    Dilihat dari peraturan PMK 62/2012 tidak disebutkan untuk kasus seperti di atas.
    Jadi apakah benar terutang PPN meningat nilai crane yg tercantum di PP FTZ sangat besar, apakah bisa PPBTT ajukan ke KPP di Jakarta sekarang ini, jika tidak kira2 apa ada jalan keluarnya. Atas kesalahan teknis ini apakah dari Pajak tidak ada pengertian atau semacamnya ya Pak.
    Mohon pencerahannya.


    ========Faisal==========

    Iya bu andra, kesalahan prosedural membuat ibu membayar PPN yang seharusnya tidak perlu dibayarkan… Ketentuan PPBTT diatur diketentuan PMK-62/PMK.03/2012 tersebut bu sehingga ketika barang tersebut barang sewa maka harus dapat menunjukan dokumen PPBTT dan dokumen asal barang dari Badan Pengusahaan Kawasan (Otorita Batam dulu). PPBTT diurus oleh pengusaha yang berada di luar kawasan bebas sedangkan dokumen asal barang oleh pengusaha di kawasan bebas, menurut saya seharusnya saling mengingatkan antara pihak ibu dengan pihak pengusaha di batam. Klu SSP dianggap bukti pemotongan atau pemungutan pajak maka dapat diajukan keberatan bu Andra.

    Terima Kasih.🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: