Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Tax Amnesty, Why Not?

Posted by Faisal, S.Mn. pada 15 Juli 2016


Amnesti Pajak

Undang-Undang tentang Tax Amnesty telah disahkan oleh DPR yakni dengan diterbitkannya Undang-undang nomor UU Nomor 11 Tahun 2016, ayo manfaatkan fasiltas ini karena inilah manfaatnya:

  1. Wajib Pajak tidak dikenakan tarif PPh umum dan tidak dikenakan sanksi administrasi karena hanya cukup membayar uang tebusan dengan tarif 2% jika diajukan tax amnesty s.d. 30 September 2016, atau 3% jika diajukan antara 01 Oktober 2016 s.d. 31 Desember 2016 atau 5% jika diajukan antara 01 Januari 2017 s.d. 31 Maret 2017. Hal ini juga diperlakukan bagi Wajib Pajak yang mau menarik hartanya diluar negeri ke dalam Indonesia namun jika tidak maka tarif yang dikenakan menjadi 4% atau 6% atau 10% sdangkan bagi UMKM atau penghasilan bruto dalam satu tahun tidak lebih dari Rp 4,8Milyar jika harta yang diungkapkan s.d. Rp 10 Milyar maka tarinya adalah 0,5% tetapi jika lebih dari Rp 10 Milyar maka tarif uang tebusan adalah 2%;
  2. Wajib Pajak yang telah diterima pengajuan Tax Amnesty maka tidak akan dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan apabila sedang dalam proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan akan dihentikan.
  3. Wajib Pajak akan diberikan penghapusan sanksi adaministrasi atas semua ketetapan yang belum dibayar dan diterbitkan sebelum pengajuan tax amnesty.
  4. Dibebaskan dari pajak penghasilan atas pengalihan hak, apabila harta yang dimiliki belum atas nama Wajib Pajak.
  5. Data yang diajukan dalam rangka tax amnesti tidak dapat diberikan kepada pihak lain kecuali atas ijin Wajib Pajak dan tidak dapat dijadikan dasarpidana umum.
  6. Sanksi administrasi yang tercantum dalam ketetapan baik SKPKB, SKPKBT ataupun STP yang diterbitkan sebelum pengajuan tax amnesti akan dihapuskan.

Lalu siapa dan syarat apa yang harus dipenuhi agar dapat memanfaatkan fasilitas tax amnesty ini? Yang dapat memanfaatkan fasilitas ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Telah memiliki NPWP;
  2. Telah melunasi pokok pajak apabila mempunyai utang pajak;
  3. Mencabut semua permohonan sengketa pajak (keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali), pengurangan atau penghapusan sanksi, pembatalan ketetapan yang tidak benar dan termasuk permohonan pemindahbukuan;
  4. Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak yang terakhir;
  5. Membuat daftar rincian harta dan informasi kepemilikannya.

Menggiurkan bukan? karena tarif yang dikenakan jauh lebih rendah dibandingkan dengan tarif umum PPh apalagi ditambah tidak dikenakan sanksi administrasi dan dijamin tidak dilakukan pemeriksaan atau penyidikan. Dengan demikian, ada konsekuensi yang harus diterima Wajib Pajak yaitu:

  1. Wajib Pajak tidak berhak lagi atas kompensasi kerugian fiskal tahun pajak terakhir dan sebelumnya;
  2. Wajib Pajak juga tidak berhak lagi atas kompensasi kelebihan pajak masa pajak atau tahun pajak terakhir;
  3. Wajib Pajak tidak berhak pengembalian atas kelebihan pajak masa pajak atau tahun pajak terakhir;
  4. Wajib Pajak tidak berhak melakukan pembetulan SPT Tahunan/SPT Masa s.d. Tahun Pajak terakhir.

Nah begitulah, jadi ada manfaat yang diterima dan ada konsekuensi yang harus ditanggung, yang menurut saya bisa jadi merupakan win-win solution, menguntungkan buat Wajib Pajak tetapi juga menguntungkan juga buat pemerintah. Jadi kalau juga menguntungkan buat Wajib Pajak, kenapa tidak?

Lakukanlah tax amnesty sepenuh hati karena apabila ternyata ditemukan data yang belum diungkapkan dalam tax amnesty maka akan dikenakan pajak dengan tarif umum ditambah sanksi 200% sedangkan bagi yang tidak memanfaatkan tax amnesty ini maka akan dikenakan sesuai tarif umum ditambah sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu perlu diingat,  data yang dapat diungkap berkaitan dengan pengenaan sanksi bagi yang tidak mengungkapkan sepenuhnya atau malah tidak memanfaatkan tax amnesty adalah data dimulai dari tahun 1985 s.d. tahun 2015.

NB:

Aturan Pelaksanaan Tax Amnesty

  1. PMK-118/PMK.03/2016
  2. PMK-119/PMK.08/2016
  3. PER-7/PJ/2016

9 Tanggapan to “Tax Amnesty, Why Not?”

  1. yusnita said

    Pak Faisal, Apakah sudah aturan pelaksanaannya?


    ======Faisal=========

    Sudah bu Yusnita, yakni PMK-118/PMK.03/2016 dan Per-18 Juli 2016 ini ibu sudah dapat mengajukan tax amnesty ke KPP ibu terdaftar…

    Terima kasih.🙂

  2. kausa said

    mohon advis pak Faisal
    bgmana cara ungkap kasus sbb:

    1. WP badan punyai aset sebidang tanah tahun peroleh 2000 sudah dilaporkan di spt dari tahun 2000-2015) namun faktanya tanah tersebut telah dikavling dan dijual sebagian namun belum dilaporkan dalam spt.

    2. Bagi WP batu/ wp yg belum pernah lapor spt ,apakah kita cukup lapor spt tahun 2015 NIHIL dan aset NOL kemudian baru ikut tax amnesty?

    tks


    ======Faisal=========

    1. Mengenai perolehan tanah kan sudah dilaporkan, ini tentu tidak perlu tax amnesty menurut saya pak kausa… Permasalahannya apakah tambahan penghasilan atas pengalihan tanah tersebut belum dikenakan PPh atau tidak? dan atas penghasilan tersebut telah masuka dalam laporan rugi/laba dan neraca tidak?
    2. Kalau baca ketentuannya salah satu syarat yang dapat menggunakan fasilitas ini adalah WP yang telah mepaorkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir, namun demikian untuk permsalahan ini kita tunggu aturannya pelaksanaannya yang lebih detail.

    Terima kasih.🙂

  3. kurniati elly said

    Elly_m3pst@yahoo.co.id

    Sent from Yahoo Mail on Android


    ======Faisal=========

    Maaf ada yang bisa dibantu bu elly?

    Terima kasih.🙂

  4. Pak mau tanya, maksud uang tebusan pajak itu bagaimana ya??saya masih agak bingung??

    ========Faisal=========

    Uang tebusan adalah nilai yang dibayar untuk dapat memanfaatkan tax amnesti
    dengan formula tarif tax amnesti dikalikan penambahan kekayaan bersih (asset yang belum dilaporkan dikurangi dengan utang berkaitan dengan asset tersebut). Untuk orang pribadi maksimal diakui adalah 50% dari tambahan harta sedangkan Wajib Pajak Badan adalah 75%.

    Terima Kasih.🙂

  5. siang pak faisal…, saya mau tanya. nilai hutang dibebankan 50 %, maksudnya gimana ya pak..?
    contoh.. Nilai Ruko 2 M, sudah di DP dan dicicil sehingga hutangnya pada Des 2015 adalah 750 Jt.., apakah saya bisa mengakui hutang tersebut seluruhnya di TA saya..?
    terima kasih sebelumnya pak..

    ========Faisal=========

    Bisa bu ambar, dengan perhitungan jika nilai wajar ruko ibu per 31 Desember 2015 adalah 2M maka proporsi hutang yang dapat diakui maksimal adalah 50% dari 2 M yaitu 1M, karena hutang ibu hanya 750juta maka seluruhnya dapat diakui sehingga nilai harta bersihnya adalah 1,25M.

    Terima Kasih.🙂

  6. Sabar said

    Selamat Sore Pak Faisal,

    Jika WP Badan telah memiliki NPWP tahun 2012, tapi belum pernah lapor SPT Tahunan s/d 2015, sekiranya mau ikut tax amnesti, maka:
    1. SPT Tahun berapa yang harus dilaporkan? apakah spt tahun 2012 s/d tahun 2015 perlu dibuat.
    2. Jika sekiranya hanya SPT Tahunan 2015 yang dibuat, trus atas PPh terutang atas kegiatan tahun 2015 perlu dibayar?

    terima kasih

    ========Faisal=========
    Tahun Pajak 2015 saja jika tahun bukunya Januari s.d. Desember 2015 tetapi jika dtahun bukunya bukan Januari s.d. Desember maka yang wajib dilapor tahun pajak 2014. Dalam hal perhitungan terdapat PPh kurang bayar, kurang bayar tersebut wajib dibayarkan namun tidak diberikan sanksi administrasi sedangkan untuk harta yang dilaporkan sesuai tahun pajak yang terakhir di laporkan dan selisih harta adalah harta yang dilaporkan di SPT Tahunan terakhir.
    Pak Sabar juga boleh memilih menyampaikan SPT Tahunan yang belum disampaikan dan tidak ikut tax amnesti tetapi tentunya akan dikenakan sanksi administrasi dan fasilitas tax amnesti tentu tidak diberikan.

    Terima Kasih.🙂

    • menyambung pertanyaan diatas Pak.., jika SPT 2015 yg belum dilaporkan tadi…dan sekarang dilaporkan, kemudian langsung ikut TA.. apakah bisa seperti itu Pak..?


      ========Faisal==========

      Iya bu ambar seperti itu, ibu menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2015 dengan kondisi harta tahun pajak terakhir yang sudah dilaporkan. Nah harta yang belum dilaporkan s.d. 31 Desember 2015 tersebutlah yang diajukan Tax Amnesti

      Terima Kasih.🙂

  7. Lidya said

    pak, saya bekerja sebagai staf accounting dan pajak di perusahaan yang sempat vakum dan baru merintis kembali. perusahaan tersebut berdiri di 2012 dan vakum hingga 2015. 2016 baru ada kegiatan dan baru pengukuhan ptkp. nah, dari tahun 2012-2015 belum pernah melaporkan spt pph 21, spt pph badan maupun pph 25. setelah itu dibuat oleh rekan saya dan nihil semua. setelah saya bergabung kedalam perusahaan ternyata pada 2015 itu harusnya terdapat penjualan senilai 225jt. boleh minta saran bapak, lbh baik saya buat pembetulan pph badan atau ikut amnesty pajak? mengingat denda pajak atas telat lapor spt pph 21, spt pph badan maupun pph 25 dari tahun 2012-2015 itu banyak pastinya.


    ========Faisal==========

    Silahkan dpilih saja bu lidya, ketika perusahaan memang vacum namun tidak mengajukan status NE(Non Efektf) tentu harus menjalankan kewajiban perpajakannya untuk melaporkan SPT seperti SPT Tahunan PPh dan PPh Pasal 21 sehingga ketika tidak dijalankan akan diberikan sanksi administrasi. Sementara jika ibu memilih tax amnesti ibu tetap ada kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015 namun bu lidya akan diampuni sanksi administrasi begitu juga dengan sanksi administrasi masa dan atau tahun pajak sebelumnya.

    Terima Kasih.🙂

  8. Pak faisal, mau tanya nich.. dipembukuan Neraca perusahan tahun 2015 ada saldo hutang pajak misalnya PPN yang belum dibayarkan atas tahun misalnya 2014??? Apakah setelah ikut TA saldo hutang pajak tersebut pokoknya bisa dihapuskan semua atau hanya sanksinya
    yang bisa dihapuskan??? mengingat laporan keuangan/Neraca 2016 akan berakhir?? tentunya atas hutang pajak 2015 setelah ikut tax Amnesty harus di justment ke laba rugi tahun berjalan. mohon penjelasannya pak. terimakasih


    ========Faisal==========

    Justru itu sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan tax amnesti , ketika ada utang pajak yang belum dibayarkan maka harus dibayarkan terlebih dahulu pokok pajaknya.

    Terima Kasih.🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: