Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Archive for Februari, 2017

MPN G2 Bisa Diinput Di eSPT Tahunan??

Posted by Faisal, S.Mn. pada 23 Februari 2017

Modul Penerimaan Negara (MPN) Generasi 2 (G2) telah diterapkan, salah satu perbedaannya dengan MPN Generasi sebelumnya dimana kode validasi Bank Persepsi/Bank Devisa yaitu NTPP kalau sebelumnya berupa angka sebanyak 16 digit berubah menjadi kombinasi angka dan huruf, lalu bagaimana menginput ke dalam eSPT Tahunan sementara di eSPT Tahunan kolom input NTPP diproteksi hanya untuk numerik saja.

Kalau sebelumnya di eSPT PPh Masa 23/26 hal ini dapat dilakukan trik copy paste dari word/excel tetapi di eSPT Tahunan ini tidak dapat dilakukan untuk kredit pajak dalam negeri atas PPh Pasal 22 Impor, lalu apa solusinya? Solusinya cukup sederhana saja kok, cukup dengan melakukan impor data yang sebelum diisi dalam format impor data excel, yang bentuk tabelnya dapat diunduh di sini. Setelah diunduh ubah dan tambah sesuai data Anda kemudian simpan lalu save as dalam format csv, mudah bukan.

Semoga bermanfaat dan memberikan solusi. ^_^

Iklan

Posted in PPh Badan, PPh Orang Pribadi | Dengan kaitkata: | Leave a Comment »

Pemusatan PPN Tapi Kawasan Berikat, Gimana ya??

Posted by Faisal, S.Mn. pada 23 Februari 2017

Berbicara tentang pemusatan PPN terutang, memang bukan hal yang baru namun kenyataannya ada beberapa hal yang ternyata belum sesuai kondisinya dengan ketentuan. Lalu apakah suatu hal yang menarik jika membicarakan mengenai pemusatan tempat PPN terutang? Tentu iya, jika pembicaraannya dikaitan dengan penerapan ketentuan mengenai fasiltas PPN. Ada pun fasilitas PPN, dimaksud antara lain misalnya tentang Kawasan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun (FTZ BBK) dan Kawasan Berikat. Lalu kenapa fasilitas PPN dikaitan dengan pemusatan PPN? Tentu dengan mudah dapat ditebak  yakni ketika terjadi kesalahan penerapan pemusatan tempat PPN terutang, hal dapat dimungkinkan terjadi lokasi usaha lain dari Wajib Pajak yang tidak mendapatkan fasilitas bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Hal ini dapat berdampak persaingan usaha menjadi tidak fair dengan Pengusaha Kena Pajak lain karena Pengusaha Kena Pajak yang mendapatkan fasilitas tentunya nilai pembelian bahan bakunya lebih rendah 10% karena tidak dipungut PPN oleh penjual.

Terlepas dari pemikiran tersebut atau tidak, ketentuan Perturan Dirjen Pajak dalam Pasal 3 nomor PER-19/PJ/2010 telah mengatur bahwa ketika Wajib Pajak memiliki dua lokasi usaha atau lebih dan ada salah satunya atau lebih berada di kawasan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor untuk tujuan ekspor maka tidak dapat ditetapkan sebagai tempat pemusatan PPN terutang atau tempat yang PPN-nya dipusatkan. Lalu, apakah ini berlaku semua termasuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan  Kanwil DJP Jakarta Khusus, KPP Madya, atau KPP Wajib Pajak Besar? Menurut saya seharusnya sama, karena ketentuan tentang tempat terdaftar wajib pajak tertentu PER-28/PJ/2012 s.t.d.t.d PER-15/PJ/2016 hanya mengatur tempat pendaftaran dan /atau pelaporan Wajib Pajak tertentu, tidak mengatur tentang pemusatan secara khusus dengan demikian pemusatan dalam kondisi tertentu seharusnya tetap mengacu ke PER-19/PJ/2010.

Dengan demikian maka penerapannya adalah sebagai berikut, contoh kasus: jika PT AYX adalah perusahaan PMA memiliki kantor pusat di Ciilegon, Banten terdaftar di KPP PMA dengan status pengusaha kawasan berikat dan juga memiliki cabang di Tangerang, Banten dan cabang lain berada di Purwakarta, Jawa Barat yang status kedua cabangnya tidak sebagai pengusaha kawasan berikat.  misalnya maka NPWP yang terdaftar di KPP PMA ada dua, yang pertama NPWP untuk kantor pusat Wajib Pajak yang beralamat di Cilegon, Banten misalnya NPWP XX.XXX.XXX.X-052.000 dan satu lagi adalah NPWP cabang Wajib Pajak yang Tangerang Banten dengan NPWP XX.XXX.XXX.X-052.001 sedangkan cabang Wajib Pajak yang berada di Purwakarta, Jawa Barat tentunya tidak ada karena sudah dipusatkan ke cabang yang berada di Tangerang, Banten . Dengan kondisi ini maka NPWP XX.XXX.XXX.X-052.000 adalah untuk kewajiban SPT Tahunan PPh Badan dan kewajiban pelaporan SPT  PPN kantor pusat saja sedangkan NPWP XX.XXX.XXX.X-052.001 hanya untuk pelaporan SPT PPN cabang saja. Dengan demikian hal ini sejalan dengan  PER-28/PJ/2012 s.t.d.t.d PER-15/PJ/2016 dan tidak bertentangan dengan PER-19/PJ/2010.

Nah, ada sisi yang berbeda jika berbicara pemusatan tempat PPN terutang dikaitan dengan salah satu cabang atau kantor pusat Wajib Pajak berada di Kawasan Bebas. Berbicara tentang kawasan Bebas maka kita harus mengaitkan dengan ketentuan kawasan bebas yakni PP 10 Tahun 2012 merupakan pengganti dari PP 2 Tahun 2009. Dalam ketentuan tersebut mengatur bahwa Pengusaha di Kawasan Bebas tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Menurut saya ini merupakan kunci dalam penerapan pemusatan tempat PPN terutang karena dalam ketentuan PER-19/PJ/2010 dan PER-28/PJ/2012 s.t.d.t.d PER-16/PJ/2016 yang diatur tempat PPN terutang adalah Pengusaha Kena Pajak.  Hal ini diperkuat dengan Direktorat Jenderal Pajak melakukan pembenahan administrasi atas kewajiban PPN melalui PER-50/PJ/2010 yang meminta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) membenahi administrasi jika kantor pusat atau kantor cabang Wajib Pajak berada di kawasan bebas dengan melakukan penelitian dan menerbitkan kembali Surat Keputusan Penetapan Pemusatan PPN hanya bagi kantor pusat atau kantor cabang yang berada selain di kawasan bebas.

Dalam penerapan administrasinya di KPP berbeda juga dengan kawasan berikat, kalau mengambil contoh kasus di atas dan menyesuaikan kasusnya dengan asumsi kantor pusat PT AYX berada di kawasan bebas, maka pelaksanaan kewajiban PPN-nya adalah  NPWP yang terdaftar di KPP PMA tetap ada dua, hanya saja NPWP  pertama untuk kantor pusat Wajib Pajak yang di Kawasan Bebas misalnya NPWP XX.XXX.XXX.X-052.000 tidak ada kewajiban pelaporan PPN karena memang bukan PKP dan hanya ada kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Badan sedangkan NPWP yang satu lagi  adalah NPWP cabang Wajib Pajak yang Tangerang Banten dan cabang yang  berada di Purwakarta, Jawa Barat karena tentunya asumsi tempat terutang PPN-nya dipusatkan di cabangTangerang, Banten.

Lalu  apakah keuntungannya jika PER-19/PJ/2010 diterapkan berkaitan dengan Pengusaha Kena Pajak yang kantor pusatnya atau salah satu cabangnya sebagai pengusaha kawasan berikat atau berada di kawasan ekonomi khusus atau berada di kawasan bebas? Di sisi Wajib Pajak dapat lebih fokus terhadap barang-barang yang ditujukan untuk ekspor karena umumnya yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut adalah barang yang ditujukan untuk ekspor, tidak ada kewajiban pelaporan di SPT PPN atas penyerahan yang dilakukan kantor pusat atau cabang yang berada di kawasan bebas dan di sisi lain dokumentasi akuntansi dengan perpajakan dapat sejalan. Sedangkan bagi Direktorat Jenderal Pajak lebih memudahkan pengawasan pelaporan atas bagian mana yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas, sehingga terjadi kesalahan atas perolehan yang seharusnya dipungut PPN atau sebaliknya dapat lebih mudah diketahui.

pemusatan-ppn

Posted in PPN/PPnBM | Dengan kaitkata: , , | 5 Comments »