Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Hati-Hati Pemusatan PPN Tapi di Kawasan Berikat/Bebas

Posted by Faisal, S.Mn. pada 23 Februari 2017


Berbicara tentang pemusatan PPN terutang, memang bukan hal yang baru namun kenyataannya ada beberapa hal yang ternyata belum sesuai kondisinya dengan ketentuan. Lalu apakah suatu hal yang menarik jika membicarakan mengenai pemusatan tempat PPN terutang? Tentu iya, jika pembicaraannya dikaitan dengan penerapan ketentuan mengenai fasiltas PPN. Ada pun fasilitas PPN, dimaksud antara lain misalnya tentang Kawasan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun (FTZ BBK) dan Kawasan Berikat. Lalu kenapa fasilitas PPN dikaitan dengan pemusatan PPN? Tentu dengan mudah dapat ditebak  yakni ketika terjadi kesalahan penerapan pemusatan tempat PPN terutang, hal dapat dimungkinkan terjadi lokasi usaha lain dari Wajib Pajak yang tidak mendapatkan fasilitas bisa memanfaatkan fasilitas tersebut, karena secara ketentuan apabila melakukan pemusatan tempat PPN terutang maka penyerahan dari Kantor Pusat ke cabang atau sebaliknya atau penyerahan antar cabang tidak dianggap sebagai penyerahan. Hal ini dapat berdampak persaingan usaha menjadi tidak fair dengan Pengusaha Kena Pajak lain karena Pengusaha Kena Pajak yang mendapatkan fasilitas tentunya nilai pembelian bahan bakunya lebih rendah 10% karena tidak dipungut PPN oleh penjual.

Terlepas dari pemikiran tersebut atau tidak, ketentuan Perturan Dirjen Pajak dalam Pasal 3 nomor PER-19/PJ/2010 telah mengatur bahwa ketika Wajib Pajak memiliki dua lokasi usaha atau lebih dan ada salah satunya atau lebih berada di kawasan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor untuk tujuan ekspor maka tidak dapat ditetapkan sebagai tempat pemusatan PPN terutang atau tempat yang PPN-nya dipusatkan. Lalu, apakah ini berlaku semua termasuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan  Kanwil DJP Jakarta Khusus, KPP Madya, atau KPP Wajib Pajak Besar? Menurut saya seharusnya sama, karena ketentuan tentang tempat terdaftar wajib pajak tertentu PER-28/PJ/2012 s.t.d.t.d PER-15/PJ/2016 hanya mengatur tempat pendaftaran dan /atau pelaporan Wajib Pajak tertentu, tidak mengatur tentang pemusatan secara khusus dengan demikian pemusatan dalam kondisi tertentu seharusnya tetap mengacu ke PER-19/PJ/2010.

Dengan demikian maka penerapannya adalah sebagai berikut, contoh kasus: jika PT AYX adalah perusahaan PMA memiliki kantor pusat di Ciilegon, Banten terdaftar di KPP PMA dengan status pengusaha kawasan berikat dan juga memiliki cabang di Tangerang, Banten dan cabang lain berada di Purwakarta, Jawa Barat yang status kedua cabangnya tidak sebagai pengusaha kawasan berikat.  misalnya maka NPWP yang terdaftar di KPP PMA ada dua, yang pertama NPWP untuk kantor pusat Wajib Pajak yang beralamat di Cilegon, Banten misalnya NPWP XX.XXX.XXX.X-052.000 dan satu lagi adalah NPWP cabang Wajib Pajak yang Tangerang Banten dengan NPWP XX.XXX.XXX.X-052.001 sedangkan cabang Wajib Pajak yang berada di Purwakarta, Jawa Barat tentunya tidak ada karena sudah dipusatkan ke cabang yang berada di Tangerang, Banten . Dengan kondisi ini maka NPWP XX.XXX.XXX.X-052.000 adalah untuk kewajiban SPT Tahunan PPh Badan dan kewajiban pelaporan SPT  PPN kantor pusat saja sedangkan NPWP XX.XXX.XXX.X-052.001 hanya untuk pelaporan SPT PPN cabang saja. Dengan demikian hal ini sejalan dengan  PER-28/PJ/2012 s.t.d.t.d PER-15/PJ/2016 dan tidak bertentangan dengan PER-19/PJ/2010.

Nah, ada sisi yang berbeda jika berbicara pemusatan tempat PPN terutang dikaitan dengan salah satu cabang atau kantor pusat Wajib Pajak berada di Kawasan Bebas. Berbicara tentang kawasan Bebas maka kita harus mengaitkan dengan ketentuan kawasan bebas yakni PP 10 Tahun 2012 merupakan pengganti dari PP 2 Tahun 2009. Dalam ketentuan tersebut mengatur bahwa Pengusaha di Kawasan Bebas tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Menurut saya ini merupakan kunci dalam penerapan pemusatan tempat PPN terutang karena dalam ketentuan PER-19/PJ/2010 dan PER-28/PJ/2012 s.t.d.t.d PER-16/PJ/2016 yang diatur tempat PPN terutang adalah Pengusaha Kena Pajak.  Hal ini diperkuat dengan Direktorat Jenderal Pajak melakukan pembenahan administrasi atas kewajiban PPN melalui PER-50/PJ/2010 yang meminta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) membenahi administrasi jika kantor pusat atau kantor cabang Wajib Pajak berada di kawasan bebas dengan melakukan penelitian dan menerbitkan kembali Surat Keputusan Penetapan Pemusatan PPN hanya bagi kantor pusat atau kantor cabang yang berada selain di kawasan bebas.

Dalam penerapan administrasinya di KPP berbeda juga dengan kawasan berikat, kalau mengambil contoh kasus di atas dan menyesuaikan kasusnya dengan asumsi kantor pusat PT AYX berada di kawasan bebas, maka pelaksanaan kewajiban PPN-nya adalah  NPWP yang terdaftar di KPP PMA tetap ada dua, hanya saja NPWP  pertama untuk kantor pusat Wajib Pajak yang di Kawasan Bebas misalnya NPWP XX.XXX.XXX.X-052.000 tidak ada kewajiban pelaporan PPN karena memang bukan PKP dan hanya ada kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Badan sedangkan NPWP yang satu lagi  adalah NPWP cabang Wajib Pajak yang Tangerang Banten dan cabang yang  berada di Purwakarta, Jawa Barat karena tentunya asumsi tempat terutang PPN-nya dipusatkan di cabangTangerang, Banten.

Lalu  apakah keuntungannya jika PER-19/PJ/2010 diterapkan berkaitan dengan Pengusaha Kena Pajak yang kantor pusatnya atau salah satu cabangnya sebagai pengusaha kawasan berikat atau berada di kawasan ekonomi khusus atau berada di kawasan bebas? Di sisi Wajib Pajak dapat lebih fokus terhadap barang-barang yang ditujukan untuk ekspor karena umumnya yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut adalah barang yang ditujukan untuk ekspor, tidak ada kewajiban pelaporan di SPT PPN atas penyerahan yang dilakukan kantor pusat atau cabang yang berada di kawasan bebas dan di sisi lain dokumentasi akuntansi dengan perpajakan dapat sejalan. Sedangkan bagi Direktorat Jenderal Pajak lebih memudahkan pengawasan pelaporan atas bagian mana yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas, sehingga terjadi kesalahan atas perolehan yang seharusnya dipungut PPN atau sebaliknya dapat lebih mudah diketahui.

pemusatan-ppn

Iklan

5 Tanggapan to “Hati-Hati Pemusatan PPN Tapi di Kawasan Berikat/Bebas”

  1. Joni said

    Terima kasih atas Blog yang sangat informatif ini. Banyak referensi yang bisa saya dapatkan di sini.

    Kebetulan Pak, di Perusahaan saya ada problem dimana NPWP pusat kami terdaftar di KPP PMA dengan alamat di Bogor (Kawasan Berikat). Kami punya pabrik di Bogor dan Semarang (keduanya memiliki NPWP Cabang, keduanya sudah PKP dan berada di Kawasan Berikat).
    Saat ini kami sudah memusatkan PPN di NPWP pusat. Setelah kami pelajari ternyata pemusatan PPN tidak boleh di kawasan berikat. Oleh karena itu, kami hendak mengubah alamat NPWP pusat di kantor Jakarta (Bukan Kawasan Berikat).

    Apakah jika melakukan perubahan alamat NPWP pusat akan menyebabkan status PPN di tangguhkan kawasan berikat kami jd tidak berlaku jika menggunakan NPWP Pusat untuk melakukan transaksi pembelian untuk keperluan pabrik?

    Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih.


    ========Faisal==========

    Sama-sama pak Joni, senang rasanya kalau bisa membantu… Btw, dalam kasus Bapak berarti ada dua lokasi Bogor dan Semarang yang keduanya adalah ditetapkan sebagai pengusaha kawasan berikat. Dengan demikian menurut saya maka PKP-nya harus masing-masing dengan alamat masing-masing namun karena terdaftarnya di KPP PMA maka pelaporan PPN-nya dipusatkan di KPP PMA dengan NPWP Pusat dan Cabang dan alamat masing-masing. Kalau semarang yang menjadi cabang yang sebelumnya menggunakan NPWP Kantor Pusat sebagai penetapan kawasan berikatnya maka dapat diajukan untuk disesuaikan NPWP menjadi kode cabang dengan alamat semarang ke Bea dan Cukai dengan sebelumnya mengajukan NPWP Cabang baru ke KPP PMA, dengan demikian jika NPWP Pusat pak Joni misalnya adalah 01.236.456..7-052.000 maka rincian NPWPnya adalah 1. NPWP Pusat 01.236.456.7-052.000 terdaftar di KPP PMA dgn alamat Bogor, 2. NPWP Cabang 01.236.456.7-052.001 terdaftar di KPP PMA dgn alamat Semarang, NPWP Cabang 01.236.456.7-404.001 terdaftar di KPP Bogor, dgn alamat Bogor, dan 4. NPWP Cabang 01.236.456.7-512.001 terdaftar di KPP Semarang dengan alamat Semarang.

    Terima Kasih. 🙂

  2. James Herman said

    terima kasih atas blognya informasinya. saya ada sedikit permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan kami dimana cabang perusahaan kami di Makassar dan Palu (bukan Kawasan Berikat) mengirimkan barang yg dibeli untuk keperluan produksi ke Cabang perusahaan kami di Gresik (Kawasan Berikat) dan juga PPN dipusatkan di Jakarta (bukan Kawasan Berikat). yang menjadi pertanyaan kami perlakuan pajaknya sepertinya apa. apakah pada saat penyerahan dari supplier kami di Makassar dan Palu tetap diterbitkan faktur pajak yang tidak dipungut PPN atau tidak ?

    Terima kasih


    ========Faisal==========

    Cabang atau kantor pusat yang merupakan kawasan berikat tidak dapat dipusatkan PPN-nya pak, jadi kasus pak James kantor cabang di Gresik yang kawasan berikat tidak dapat dipusatkan ke kantor pusat di Jakarta yang bukan kawasan berikat sehingga idealnya pemusatan tempat PPN terutang atas kasus bapak hanya untuk cabang Makassar dan Palu dengan tempat pemusatan di kantor pusat Jakarta. Sehingga dalam kasus ini ketika pembelian bahan baku di Palu dan Makassar maka pihak supplier menerbitkan faktur pajak (01) PPN dipungut ke pihak bapak dengan status PKP Bapak di Jakarta (krn dipusatkan) kemudian ketika cabang di Makassar dan Palu mengirimkan ke Cabang di Gresik (Kawasan Berikat) maka Kantor Pusat menerbitkan faktur pajak 07 (PPN Tidak Dipungut) ke cabang Gresik dengan nilai DPP sesuai HPP.

    Terima Kasih. 🙂

    • James Herman said

      Selamat malam Pak, terima kasih banyak atas respon nya pak. Terkait lagi dengan tempat kegiatan usaha / cabang yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Berikat dan dikukuhkan sebagai PKP di KPP Lokasi Cabang. mengenai Perlakuan Pelaporan / Pengkreditan PPN, disebutkan dalam peraturan PMK 255/PMK.04/2011 ttg kawasan berikat pasal 14 ayat 2(a) disebutkan PPN tidak dipungut atas pemasukan barang, Dengan kata lain, untuk penyerahan JKP ke dalam kawasan berikat apakah benar terutang PPN dan dipungut PPN nya ? dan atas PPN yang dipungut tersebut apakah dapat dikreditkan ?

      Terima kasih


      ========Faisal==========

      Iya pak James atas jasa tetap terutang PPN karena terutang PPN(tidak mendapatkan fasilitas) maka PPN-nya dipungut oleh pemberi jasa dan atas PPN-nya dapat dikreditkan sepanjang berkaitan dengan 3M

      Terima Kasih. 🙂

  3. ria said

    selamat sore pak
    pak posisi saya sebagai karyawan di salah satu perusahaan,
    posisi perusahaan saya bergerak di bidang kontruksi, jual rumah RSH atau FLPP, nah untuk tahun 2016 perusahaan saya membayar PPH psal 4 ayat 2 pph final 1% karena rumah RSH, dengan menggunakan NPWP Kantor pusat di jakarta, sedangkan Objek pajak nya ada di serang, banten.
    nah pada saat ingin melakukan validasi SSP untuk sertifikat, ternyata ditolak oleh KPP serang karena kita membayar PPH menggunakan NPWP Pusat jakarta,
    itu saya harus gimana ya pak ?
    dan kata KPP serang harus dilakukan PBK, dari NPWP Pusat ( Jakarta ) ke NPWP cabang (serang), posisi pada saat tahun 2016 kantor cabang sudah memiliki NPWP, tapi belum Pengukuhan PKP,
    baru per Juli 2017 sudah pengukuhan PKP pak, nah untuk perlakuan PPN bagaimana ya pak,
    sebelum pengukuhan PKP cabang sampai saat ini saya lapor SPT Masa PPN menggunakan NPWP pusat.
    lalu apa yang harus saya lakukan pak,
    apakah saya harus melakukan PBK atas PPH psl 4 ayat 2 dari NPWP pusat ke NPWP cabang, agar proses validasi SSP saya dijalakan oleh KPP serang ?
    lalu untuk perlakukan PPN nya bagaimana pak ? apakah setelah pengukuhan PKP cabang, saya harus buat e-faktur cabang, dan lapor SPT Masa PPN di cabang ?
    atau saya tetap membuat faktur dan lapor SPT Masa PPn di Pusat ?

    Tolong pencerahannya ya pak

    Terima Kasih pak


    ========Faisal==========

    Mengenai PPh Pasal 4 ayat (2) sudah dicoba melakukan validasi di KPP Jakarta di aman kantor pusat bu ria terdaftar? tetapi kalau validasi memang harus di KPP Lokasi serang maka mau tidak mau dilakukan pbk dahulu di KPP Jakarta bu, sedangkan PPN ibu harus PKP dulu di lokasi baru mengajukan pemusatan tempat terutang baru kemudian pelaksanaan kewajiban PPN-nya menggunakan NPWP Pusat.

    Terima Kasih. 🙂

  4. Claudia said

    Bapak selamat sore .
    Mohon ijin untuk bertanya. Kalau kawasan berikat kan tidak boleh dijadikan tempat pemusatan PPN ya Pak. Bagaimana dengan Gudang Berikat, apakah perlakuannya sama dengan Kawasan Berikat? Dasar aturannya nomor berapa ya Pak?

    Terimakasih sebelumnya.


    ========Faisal==========

    Ketentuan mengenai pemusatan PPN ya PER-19/PJ/2010 itu bu Claudia, secara letter lux memang tidak disebutkan pada PER-19 tersebut namun menurut saya kalau menjiwai maksud PER-19 kawasan Berikat yang dimaksud seharusnya adalah Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dimana kawasan berikat dan gudang berikat masuk di dalamnya. Sehingga maksud fasilitas ini diberikan bagi PKP yang bertujuan outputnya untuk ekspor dapat tersampaikan. Dengan demikian kekuatiran fasilitas ini dimanfaatkan oleh PKP untuk penyerahan lokal karena ketika PPN-nya dipusatkan penyerahan dari TPB ke cabang lain atau ke kantor pusat menjadi tidak dianggap sebagai penyerahan tidak terjadi.

    Terima Kasih. 🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: