Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Arsip Penulis

Yang Baru di SPT Badan Tahun Pajak 2017

Posted by Faisal, S.Mn. pada 20 April 2018

Masak sih ada yang baru di SPT Badan 2017, sepertinya tidak ada.. Kan formulirnya masih sama pake formulir tahun 2010 begitu juga eSPT-nya, lalu yang baru apanya? Mau tau, apa mau tau banget nih..  Ok deh begini nih, yang baru untuk SPT Tahunan PPh Badan 2017 memang tidak semua Wajib Pajak namun untuk Wajib tertentu saja. Nah, lalu siapakah Wajib Pajak tersebut??

Pertama, Wajib Pajak badan yang modalnya terbagi atas saham dan mempunyai utang serta membebani biaya bunganya pada perhitungan pajak terutang maka wajib melampirkan laporan perhitungan rasio utang terhadap modal/Debt Equity Rasio (DER);

Kedua, Wajib Pajak memiliki utang swasta luar negeri maka SPT Tahunan PPh Badannya wajib melampirkan laporan utang swasta luar negeri, lalu ketiga?

Ketiga, Wajib Pajak Badan yang kepemilikan sahamnya adalah pihak di luar negeri atau memiliki transaksi afiliasi dengan pihak di luar negeri maka wajib melampirkan tanda bukti penyampaian notifikasi secara online pada SPT Tahunan PPh Badannya. Trus apaan sih notifikasi? Notifikasi adalah pelaporan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan CbCR atau tidak. Lalau penyampaian notifikasi onlinenya kemana? Pelaporannya disampaikan ke http://djponline.pajak.go.id lalu masuk ke akun Wajib Pajak maka ada menu eCbCR namun jika tidak ada update profile dengan memberi tanda ceklist otorisasi eCbCR, menu yang paling bawah di profile dan ingat bahwa browser yang digunakan adalah chrome, bukan yang lain. hehe..

Keempat atau terakhir, adalah Wajib Pajak Badan yang kedudukannya sebagai Ultimate Parent Entity(UPE) dan memiliki anak perusahaan di luar negeri atau konstituen (anggota group) yang negara tempat UPE berkedudukan tidak mewajibkan penyampaian CbCR atau belum mewajibkan CbCR di tahun 2016, atau negara tempat UPE berkedudukan tidak melakukan kerjasama pertukaran data dengan Indonesia atau pada saat penyampaian CbCR oleh otoritas pajak di negara tersebut ke otoritas pajak (DJP) di Indonesia mengalami kegagalan(failure) tetapi dengan catatan penghasilan bruto satu group tersebut Rp 11 Trilyun ke atas atau EUR 750 juta dengan kesepakatan internasional kurs yang dipakai per-1 Januari 2015;

Nah itu yang kite maksud yang baru di SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2017 cing.. Trus kalau yang mau form excel pelaporan DER, utang luar negeri silahkan download di sini. (klik ini ye..) sedangkan yang mau lebih paham tentang notifikasi dan CbCR dapat kunjungin laman ini nih… http://pajak.go.id/cbcr yang tampilan kayak gini nih…

Oke ye, sekian dan terima kasih.. tapi kalau yang mau nanye juga ga pa pe.. Silahkan.. ^_^

Iklan

Posted in PPh Badan | Dengan kaitkata: | 1 Comment »

Pembetulan SPT Masa PPN Lebih Bayar

Posted by Faisal, S.Mn. pada 24 Januari 2018

Pembetulan SPT Masa PPN sebenarnya ada tiga kondisi, hal ini dilihat dari kondisi SPT Normalnya apakah Kurang Bayar, Lebih Bayar atau Nihil tetapi dari kondisi ketiga tersebut yang sedikit berbeda adalah ketika posisi awal SPT PPN-nya adalah lebih bayar. Hal ini karena menyangkut ada nilai lebih bayar yang sudah terlanjur dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.  Lalu bagaimana ketentuan perpajakan mengatur menyangkut pembetulan SPT Masa PPN ini?

Ok, mari kita bahas. Pembetulan SPT Masa PPN Lebih Bayar punya juga 4(empat) kemungkinan, yaitu:

  1. Lebih Bayarnya menjadi lebih besar;
  2. Lebih Bayarnya menjadi lebih kecil;
  3. Lebih Bayarnya menjadi nihil;
  4. Lebih Bayarnya menjadi kurang bayar.

Lalu bagaimana perlakuannya?

  1. Lebih bayarnya menjadi lebih besar, jika masa pajak berikutnya belum dilaporkan maka nilai lebih bayar kompensasi ke masa pajak berikutnya sesuai kondisi yang terakhir namun jika masa pajak berikutnya sudah terlanjur dilaporkan maka selisih lebih bayar yang lebih besar tersebut nilai lebih bayarnya dikompensasikan ke masa pajak berjalan;
  2. Lebih bayarnya menjadi lebih kecil, jika masa pajak berikutnya belum dilaporkan maka nilai lebih bayar kompensasi ke masa pajak berikutnya sesuai kondisi yang terakhir namun jika masa pajak berikutnya sudah terlanjur dilaporkan maka ada dua pilihan yang dapat dilakukan Wajib Pajak.  Pilihan pertama, Wajib Pajak membayarkan kurang bayar yang diakibatkan lebih bayarnya menjadi lebih kecil sehingga tidak perlu melakukan pembetulan masa pajak berikutnya, sedangkan pilihan kedua, tidak perlu membayarkan kurang bayar yang diakibatkan lebih bayarnya menjadi lebih kecil tetapi harus melakukan pembetulan masa pajak berikutnya sampai masa pajak terakhir yang sudah dilaporkan;
  3. Lebih bayarnya menjadi nihil, jika masa pajak berikutnya belum dilaporkan maka tidak ada lagi lebih bayar yang dapat dikompensasikan namun jika masa pajak berikutnya sudah terlanjur dilaporkan maka kurang bayar yang diakibatkan lebih bayarnya menjadi tidak ada(nihil) harus dibayarkan oleh Wajib Pajak;
  4. Lebih Bayarnya menjadi kurang bayar, jika masa pajak berikutnya belum dilaporkan maka tidak ada lagi lebih bayar yang dapat dikompensasikan namun jika masa pajak berikutnya sudah terlanjur dilaporkan maka kurang bayar yang diakibatkan lebih bayarnya menjadi tidak ada(nihil) harus dibayarkan oleh Wajib Pajak sehingga kurang bayar Wajib Pajak adalah kurang bayar SPT ditambah kurang bayar yang diakibatkan lebih bayarnya menjadi tidak ada(nihil).

Dengan demikian kesimpulannya, option (pilihan) membayar atau membetulkan masa pajak berikutnya hanya ada di pembetulan SPT Masa PPN Lebih Bayar yang mengakibatkan Lebih Bayarnya menjadi lebih kecil dan masa pajak berikutnya sudah terlanjur dilaporkan, sedangkan kondisi lain tidak ada.

Nah sudah clear belum? Apakah perlu diberikan contohnya? ^_^

Posted in eSPT, e-Filing, eNPWP, dan e-Registration, PPN/PPnBM | Dengan kaitkata: , | 2 Comments »

Launching eFaktur Baru

Posted by Faisal, S.Mn. pada 3 Oktober 2017

Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan aplikasi eFaktur yang baru yang menyempurnakan dari efaktur sebelumnya dan meluncurkan dua bentuk efaktur yang baru yakni eFaktur dalam bentuk web base dan eFaktur host to host. Pengunaan eFaktur bentuk baru keduanya terebih dahulu harus mengajukan ijin ke Direktorat Jenderal Pajak bisa jadi pertimbangan apabila menggunakan web base akan membebani server DJP sedangkan host to host diperuntukkan untuk PKP yang jumlah fakturnya banyak.

Ada pun perbaikan eFaktur versi Desktop yang menggantikan versi yang sudah digunakan adalah:

  1. Pembatalan faktur pajak dapat dilakukan setelah pihak lawan transaksi menyetujuinya;
  2. Penambahan fitur pada retur faktur pajak;
  3. Memunculkan warning apabila transaksi di atas Rp 1 Milyar;
  4. Notifikasi untuk mencantumkan NIK apabila pihak pembeli tidak memunyai NPWP;
  5. Perbaikan bugs pada saat cetak nota retur;
  6. Penambahan cap “PPN TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 9 TAHUN 2015′
  7. Penambahan cap “PPN DIBEBASKAN SESUAI PP  NOMOR 74 TAHUN 2015”
  8. Penambahan cap “PPN TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 106 TAHUN 2015”

Update untuk aplikasi efaktur ini wajib dilakukan mulai per-01 Oktober 2017 dan untuk Bapak/Ibu yang kesulitan mengunduh aplikasi tersebut pada https://efaktur.pajak.go.id dapat dapat mengunduh di link di bawah ini:

  1. eFaktur Windows 32 bit
  2. eFaktur Windows 64 bit

Semoga bermanfaat. ^_^

Posted in Xtra | Leave a Comment »