Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Archive for the ‘eSPT, e-Filing, eNPWP, dan e-Registration’ Category

Tulisan tentang eSPT, eFiling, dan eNPWP

eSPT Tahunan Badan 2011

Posted by Faisal, S.Mn. pada 28 September 2012

eSPT Tahunan Badan 2011 telah beberapa dilakukan revisi dari versi 1.0, 2.0 ( terbit April 2012) dan terakhir versi 2.1 (terbit Juli 2012) perbaikan pada versi 2.0 yakni pada menu input SPT Induk masih tercantum Fsikal Luar Negeri pada versi 1.0 maka pada versi 2.0 menu ini sudah diperbaiki.

Pada versi 2.1 ditambahkan fasilitas untuk mengubah kode KPP hal ini berguna bagi wajib pajak yang berpindah KPP tetapi masih ingin menggunakan aplikasi yang sama, namun pada versi ini atau pun versi sebelumnya 2.0 perbedaan tampilan input dengan hasil cetakan belum diperbaiki dimana pada hasil cetakan melalui aplikasi ini masih menggunakan formulir 1771 tahun pajak 2009 yakni pada 1771 Induk Halaman pertama masih tercantum pada bagian C kolom Kredit Pajak dari Pajak yang dibayar sendiri yakni masih terdapat Fiskal Luar Negeri yang seharusnya sudah tidak ada dan pada 1771-IV PPh Final dan Penghasilan yang Tidak Termasuk Obyek Pajak pada bagian A angka 2 masih tercantum Bunga/Diskonto Obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek yang seharusnya cukup Bunga/Diskonto Obligasi. Pada versi 2.1 ini terdapat perbedaan dibandingkan versi sebelumnya 2.1 yaitu pada 1771-IV PPh Final dan Penghasilan yang Tidak termasuk Obyek Pajak Jumlah Bagian A PPh Final tidak dapat menjumlah sehingga ketika dinput sejumlah angka nilai ini tetap 0 (nul) sehingga berpengaruh ke 1771 Induk Halaman 2 (dua) Bagian F angka 15.a nilai yang tercantum tetap 0 (nul) walapun ada obyek PPh Final yang dilaporkan.

Melihat kondisi ini menurut saya bagi yang belum melaporkan SPT PPh Badan 2011 atau akan membuat pembetulan SPT PPh Badan tahun Pajak 2011 terutama yang ada transaksi PPh Finalnya sebaiknya tetap menggunakan versi 2.0 agar kesalahan kalkulasi di lampiran 1771-IV dan nilai di 1771 Induk halaman 2 tidak terjadi.  Sementara solusi sementara untuk perbedaan hasil cetakan eSPT (1771 Induk halaman  1 dan 1771-IV) dapat ditempuh dengan membuat hasil cetakan manual (excel) atau tetap menggunakan hasil cetakan eSPT (diabaikan).

Akhirnya, semoga perbaikan aplikasi eSPT Tahunan Badan 2011 dapat dilakukan secepatnya.

Untuk mengetahui perbedaan SPT Tahunan Badan (1771)  lama (Tahun Pajak 2009)  dan baru silahkan dibaca :

Beda Form 1771 Tahun Pajak 2009 dengan 1771 Tahun Pajak 2010

Posted in eSPT, e-Filing, eNPWP, dan e-Registration, PPh Badan | Dengan kaitkata: , | 1 Comment »

Nota Retur, Nota Pembatalan, dan Pembatalan Faktur Pajak

Posted by Faisal, S.Mn. pada 1 Mei 2012

Retur merupakan bagian dari mekanisme PPN, retur(pengembalian) dapat saja terjadi pada penyerahan baik BKP atau pun JKP selain itu retur dapat atas semua barang atau sebagian barang. Untuk itu ketentuan perpajakan telah mengatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 65/PMK.03/2010 tanggal 18 Maret 2010.

Nota Retur

Untuk nota retur mengatur antara lain :

  1. Nota retur wajib dibuat oleh pembeli pada saat barang dikembalikan
  2. Nota Retur paling seikdit harus memuat nomor urut nota retur;  nomor, kode seri, dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan;  nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli;   nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Penjual;   jenis barang, jumlah harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan; Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikembalikan;  tanggal pembuatan nota retur; dan  nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur.
  3. Nota retur dibuat rangkap dua, namun jika pembeli bukan PKP maka nota retur dibuat rangkap 3 sebagai pelaporan pembeli ke KPP terdaftar.
  4. Retur dianggap tidak terjadi jika nota retur tidak selengkapnya keterangan sebagaiaman yang diisyaratkan, nota retur tidak dibuat pada saat barang dikembalikan, nota retur tidak dilaporkan ke KPP dimana pembeli terdaftar jika pembeli bukan PKP, dan ada penggantian barang yang diretur oleh penjual.
  5. Bentuk contoh Nota retur

Nota Pembatalan

Sedangkan untuk nota pembatalan jasa kena pajak diatur antara lain sebagai berikut :

  1. Nota pembatalan harus dibuat oleh pengguna jasa kena pajak pada saat jasa kena pajak dibatalkan baik sebagian atau seluruhnya.
  2. Nota pembatalan paling sedikit harus mencatumkan nomor urut nota retur;  nomor, kode seri, dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan;  nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli;  nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Penjual;  jenis barang, jumlah harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan;  Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikembalikan;  tanggal pembuatan nota retur; dan  nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur.
  3. Nota pembatalan dibuat rangkap 2(dua) namun jika pengguna jasa bukan PKP maka nota pembatalan dibuat rangkap 3 (tiga) sebagai bahan untuk disampaiakn di KPP tempat pengguna jasa terdaftar.
  4. Pembatalan dianggap tidak terjadi jika nota pembatalan tidak mencatumkan keterangan sebagaimana yang diisyaratkan, nota pembatalan tidak dibuat pada saat jasa kena pajak dibatalkan, dan nota pembatalan tidak disampaiakn ke KPP dimana pengguan jasa terdaftar dalam hal pengguna jasa bukan PKP.
  5. Contoh Nota Pembatalan

Nota Retur/Nota pembatalan mengurangi pajak keluaran penjual/pemberi jasa pada masa diterbitkan nota retur/nota pembatalan oleh pembeli/pengguna jasa begitu pun jika ada PPnBM-nya

Nota Retur/Nota pembatalan mengurangi pajak masukan pembeli/pengguna jasa pada masa diterbitkan nota retur/nota pembatalan oleh pembeli/pengguna jasa begitu pun jika ada PPnBM-nya

Sedangkan jika pembeli/pengguna jasa bukan PKP maka atas PPN/PPnBM dari nota retur/nota pembatalan dapat dibiayakan pada masa pembeli/pengguna jasa menererbitkannya nota retur atau nota pembatalan.

Pembatalan Faktur Pajak

Sedangkan pembatalan Faktur Pajak adalah pembatalan yang diakibatkan dari pembatalan transaksi baik oleh pembeli atau penjual. Untuk tata cara pembatalan faktur pajak ini diatur dalam lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-13/PJ/2010 yakni :

  1. Melampirkan dokumen yang memuktikan transaksi batal, dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang membuktikan transaksi batal.
  2. Pihak penjual/pemberi jasa membatalkan faktur pajak yang telah diterbitkan dengan melampirkan dokumen pembatalan sebagai dimaksud angka 1.
  3. Pihak yang membatalkan faktur pajak membuat surat pemberitahuan ke kantor pelayanan pajak tempat pembeli terdaftar tentang pembatalan faktur pajak dimaksud.
  4. Baik Penjual atau pembeli jika belum melaporkan faktur pajak yang dibatalkan tersebut maka faktur pajak yang dibatalkan tersebut tetap wajib dilaporkan dengan mencantumkan DPP dan PPN 0 (nul). Begitu pun jika penjual/pembeli telah melaporkan faktur pajak yang dibatalkan tersebut maka penjual/pembeli ada kewajiban melakukan pembetulan SPT Masa PPN di masa faktur pajak yang dibatalkan dilaporkan, dengan mengubah DPP dan PPN menjadi 0 (nul).

Posted in eSPT, e-Filing, eNPWP, dan e-Registration, PPN/PPnBM | Dengan kaitkata: , , | 68 Comments »

Pindah KPP Nih !

Posted by Faisal, S.Mn. pada 30 Maret 2012

Telah diterbitkan keputusan tentang perpindahan Wajib Paka melalaui Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-26/PJ/2012 dan KEP-27/PJ/2012 yang berlaku mulai 01 April 2012. Setiap kebijakan ternyata memang ada yang pro dan kontra begitu pun Wajib Pajak ada yang senang atau pun yang tidak dengan ditetapkan sebagaiWajib Pajak yang dipindahkan tempat terdaftarnya secara jabatan.

Beberapa ketentuan dalam PER-6/PJ/2012 dan lampiran XIIyang perlu diketahui bagi Wajib Pajak yang dipindahkan yang perlu diketahui :

  • Formulir Perpajakan Selain Faktur Pajak dan Bukti Pemotongan/ Pemungutan.
    1. Wajib Pajak wajib menggunakan Formulir Perpajakan Baru.
    2. Wajib Pajak masih dapat menggunakan Formulir Perpajakan Lama setelah diberlakukannya Surat Keterangan Terdaftar, sampai dengan Formulir Perpajakan Lama tersebut habis atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SMT.
    3. Penggunaan Formulir Perpajakan Lama sebagaimana dimaksud pada butir A angka 2 dilakukan dengan mengganti kode KPP pada NPWP yang tertera dalam Formulir Perpajakan Lama.
    4. Penggantian kode KPP pada NPWP sebagaimana dimaksud pada butir A angka 3 dilakukan dengan menambahkan kode KPP Baru di atas atau di bawah kode KPP Lama dengan mencoret kode KPP lama pada NPWP yang tercantum dalam seluruh lembar SPT sedemikian rupa sehingga Kode KPP Lama masih tetap dapat terbaca.
  • Faktur Pajak
    1. Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan NPWP KPP Baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melanjutkan nomor urut Faktur Pajak Lama.
    2. Pengusaha Kena Pajak masih dapat menggunakan formulir Faktur Pajak Lama paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SMT.
    3. Penggunaan formulir Faktur Pajak Lama sebagaimana dimaksud pada butir B angka 2 dilakukan dengan cara menambahkan kode KPP Baru di atas atau di bawah kode KPP Lama pada kolom NPWP Lama dengan cara ditulis sedemikian rupa tanpa coretan atau koreksi apapun yang dapat mengakibatkan Faktur Pajak menjadi cacat.
    4. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak atau diterima oleh Pengusaha Kena Pajak dari penjual sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal SMT dan masih menggunakan NPWP Lama, tetap dianggap sah sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bagi pembeli yang menggunakan Faktur Pajak tersebut tetap dapat mengkreditkan PPN yang tercantum pada Faktur Pajak tersebut sepanjang memenuhi ketentuan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
  • Bukti Pemotongan/Pemungutan
    1. Penggunaan formulir Bukti Pemotongan/Pemungutan yang telah dicetak dan belum digunakan serta penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan oleh Wajib Pajak sebagai pemotong/pemungut pajak, diatur sebagai berikut:
      1. Wajib Pajak masih dapat menggunakan formulir Bukti Pemotongan/Pemungutan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SMT.
      2. Penggunaan formulir Bukti Pemotongan/Pemungutan tersebut dilakukan dengan cara menambahkan kode KPP Baru, di atas atau di bawah kode KPP Lama pada kolom NPWP Lama pemotong pajak, dengan cara diketik tanpa coretan atau koreksi apapun.
    2. Bukti Pemotongan/Pemungutan atas objek pemotongan dan pemungutan PPh oleh yang masih menggunakan NPWP Lama, baik yang diterbitkan sebagai Wajib Pajak pemotong pajak maupun Wajib Pajak yang dipotong pajak, tetap dianggap sah sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal SMT.

Pengguna eSPT

Bagi yang menggunakan eSPT silahkan langsung mengubah kode KPP lama menjadi kode KPP Baru, diubah di profile wajib pajak namun bagi kode KPP yang belum ada di database eSPT agar menambahkan dahulu di di menu utility referensi Kantor Pelayanan Pajak(KPP). Untuk eSPT Tahunan Badan silahkan menggunakan eSPT Tahunan Badan 2010 atau menambahkan database baru seperti penggunaan eSPT untuk beberapa NPWP.

Posted in eSPT, e-Filing, eNPWP, dan e-Registration, PPh Pasal 23/26, PPN/PPnBM | Dengan kaitkata: , | 10 Comments »