Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Archive for the ‘eSPT, e-Filing, eNPWP, dan e-Registration’ Category

Tulisan tentang eSPT, eFiling, dan eNPWP

Penyesuaian PTKP pada Aplikasi eSPT PPh Pasal 21

Posted by Faisal, S.Mn. pada 9 November 2012

Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 162.PMK.011.2012  tanggal 22 Oktober 2012 maka mulai 1 Januari 2013 PTKP akan disesuaikan dari sebelumnya untuk diri sendiri (single) adalah Rp 15.840.000,00 dalam setahun menjadi Rp 24.300.000,00 dan untuk tambahan status kawin dan tanggungan sebelumnya masing-masing Rp 1.320.000,00 dalam setahun menjadi Rp 2.025.000,00. Dengan demikian bagi Bapak/Ibu tidak ada salahnya menyesuaikan besarnya nilai PTKP  pada eSPT PPh Pasal 21 yang Bapak/Ibu gunakan mulai dari sekarang karena tidak akan mengganggu perhitungan bulan Nopember dan Desember 2012, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Buka aplikasi eSPT PPh Pasal 21, masuk ke menu Utility, lalu pilih Referensi kemudian pilih Penghasilan Tidak Kena Pajak seperti gambar dibawah ini :

 

 

 

 

 

 

 

Klik gambar untuk memperbesar

2. Lalu ubah masa berlaku PTKP yang berlaku saat ini yang sebelumnya berlaku dari 1 Januari 2009 s.d. 31 Desember 2014 menjadi berlaku sampai dengan 31 Desember 2012 seperti gambar di bawah ini :

 

 

 

 

 

 

 

Klik gambar untuk memperbesar

3. Lalu akan muncul comment dibawah ini :

 

 

 

 

 

 

4. Lalu tambahkan data PTKP yang baru sesuai PMK No. 162/PMK.011/2012, dengan mencatumkan PTKP Diri Sendiri Rp 24.300.000,00 dan PTKP Status Kawin/Tanggungan Rp 2.025.000,00  dengan masa berlaku mulai 1 Januari 2013 dan berakhir asumsikan 31 Desember 2017  seperti gambar di bawah ini :

 

 

 

 

 

 

 

Klik gambar untuk memperbesar

5. Lalu muncul comment di bawah ini :

 

 

 

 

 

 

6. Setelah diklik Yes maka akan muncul comment  gambar seperti  ini :

 

 

 

 

 

 

7.  Terakhir klik OK maka PTKP selesai ditambahkan seperti gambar di bawah ini, :

 

 

 

 

 

 

 

Klik gambar untuk memperbesar

8. Selesai, eSPT PPh Pasal 21 Bapak/Ibu sudah menggunakan PTKP yang baru sehingga per 1 Januari 2013 perhitungannya sudah menggunakan PTKP yang baru..

Selamat mencoba…

Catatan :

  • Untuk aplikasi Excel Perhitungan PPh Pasal 21 yang telah disesuaikan  dengan PMK No. 162/PMK.011/2012 silahkan di download di kolom Download, atau klik dibawah :
  1. Kertas Kerja Perhitungan PPh Pasal 21 (Perusahaan Swasta)
  2. Impor 1721 A1 (Perusahaan Swasta)
  3. SPT PPh Pasal 21/26 (Instansi Pemerintah)
  4. SPT PPh Pasal 21 -Khusus masa Desember (Instansi Pemerinath)
  5. Impor 1721 A2 (Instansi Pemerintah)
  • eSPT PPh Pasal 21 yang bisa digunakan adalah update per-30 Nopember 2009, Update Per-14 Januari 2010 (updatedari versi sebelumnya ukuran kertas dari folio menjadi legal kemungkinan karena beberapa printer tidak memiliki ukuran folio), dan Update Per 6 Agustus 2012 (Update dari versi sebelumnya catatan pada bukti potong PPh Pasal 21 Final sebelumnya tercantum dapat menjadi kredit pajak diubah menjadi pajak bersifat final), untuk yang sebelumnya menggunakan eSPT per 13 Juli 2009 atau 30 Nopember 2009 pada saat update pastikan foldernya sama dengan yang sudah diinstal di komputer yang digunakan karena ada perbedaan folder installasi dari eSPT PPh 21-26 menjadi eSPT PPh Masa Pasal 21-26) .
  • Untuk update per 6 Agustus 2012 masih ada kendala di OS Windows 7 karena gagal registry di CReport21.dll dan cSPT21.dll sehingga akan kesulitan melakukan pencetakan baik di layar monitor komputer (print preview) atau ke printer, untuk itu silahkan install di OS Windows XP lalu cari file CReport21.dll dan cSPT21.dll (file ini juga dapat diminta ke kantor pajak)kemudian kopi dan paste kan ke C:\Windows|System32 pada Windows 7 kemudian lakukan registry dengan jalan masuk ke cmd atau C: prompt sebagai administrator kemudian ketik regsvr32 CReport21.dll lalu enter ulangi dengan ketik regsvr32 cSPT21.dll  lalu enter, maka eSPT 21 sudah dapat melakukan print preview dan mencetak.
  • Pada saat menginput 1721A1/A2 untuk masa Desember 2012 dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2012 apabila sudah dilakukan penyesuaian PTKP maka ubah dahulu system tanggal di komputer yang Bapak/Ibu gunakan menjadi tanggal 31 Desember 2012 karena jika tidak maka PTKP akan pada perhitungan 1721 A1/A2 akan mengikuti ketentuan yang baru selain itu tahun kalender menjadi 2013.
  • Tambahan info terakhir yaitu mengenai tambahan penghasilan, bagi Bapak/Ibu yang PPh Pasal 21nya ditanggung oleh perusahaan tentu kenaikan ini tidak berpengaruh bagi bapak ibu tetapi bagi perusahaan berpengaruh secara komersial karena biaya PPh Pasal 21 berkurang sedangkan bagi PPh 21-nya dipotong dari penghasilan atau menggunakan metode gross up. Peningkatan PTKP sebesar Rp 705.000,00 perbulan di tahun 2013 bagi yang single maka bagi Bapak/Ibu yang perhitungan PPh 21-nya masih dilapisan pertama 5%  maka akan ada tambahan penghasilan Rp 35.250,00 (Rp 705.000,00 x 5%) perbulan  untuk diri sendiri perbulan sedangkan jika penghasilan sudah dilapisan kedua maka akan ada tambahan penghasilan sebesar Rp 105.750,00 (Rp 705.000,00 x 15%) perbulan dan jika menggunakan metode gross up tambahan penghasilan perbulan dari Rp 35.250,00 menjadi Rp 37.008,00 dan dari Rp 105.750,00 menjadi Rp 124.413,00.  Begitu seterusnya untuk pengenaan tarif selanjutnya(Selisih PTKP Baru dikurangi PTKP Lama dikalikan tarif PPh Pasal 17 UU PPh).
Iklan

Posted in eSPT, e-Filing, eNPWP, dan e-Registration, PPh Pasal 21/26 | Dengan kaitkata: , , | 27 Comments »

eSPT Tahunan Badan 2011

Posted by Faisal, S.Mn. pada 28 September 2012

eSPT Tahunan Badan 2011 telah beberapa dilakukan revisi dari versi 1.0, 2.0 ( terbit April 2012) dan terakhir versi 2.1 (terbit Juli 2012) perbaikan pada versi 2.0 yakni pada menu input SPT Induk masih tercantum Fsikal Luar Negeri pada versi 1.0 maka pada versi 2.0 menu ini sudah diperbaiki.

Pada versi 2.1 ditambahkan fasilitas untuk mengubah kode KPP hal ini berguna bagi wajib pajak yang berpindah KPP tetapi masih ingin menggunakan aplikasi yang sama, namun pada versi ini atau pun versi sebelumnya 2.0 perbedaan tampilan input dengan hasil cetakan belum diperbaiki dimana pada hasil cetakan melalui aplikasi ini masih menggunakan formulir 1771 tahun pajak 2009 yakni pada 1771 Induk Halaman pertama masih tercantum pada bagian C kolom Kredit Pajak dari Pajak yang dibayar sendiri yakni masih terdapat Fiskal Luar Negeri yang seharusnya sudah tidak ada dan pada 1771-IV PPh Final dan Penghasilan yang Tidak Termasuk Obyek Pajak pada bagian A angka 2 masih tercantum Bunga/Diskonto Obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek yang seharusnya cukup Bunga/Diskonto Obligasi. Pada versi 2.1 ini terdapat perbedaan dibandingkan versi sebelumnya 2.1 yaitu pada 1771-IV PPh Final dan Penghasilan yang Tidak termasuk Obyek Pajak Jumlah Bagian A PPh Final tidak dapat menjumlah sehingga ketika dinput sejumlah angka nilai ini tetap 0 (nul) sehingga berpengaruh ke 1771 Induk Halaman 2 (dua) Bagian F angka 15.a nilai yang tercantum tetap 0 (nul) walapun ada obyek PPh Final yang dilaporkan.

Melihat kondisi ini menurut saya bagi yang belum melaporkan SPT PPh Badan 2011 atau akan membuat pembetulan SPT PPh Badan tahun Pajak 2011 terutama yang ada transaksi PPh Finalnya sebaiknya tetap menggunakan versi 2.0 agar kesalahan kalkulasi di lampiran 1771-IV dan nilai di 1771 Induk halaman 2 tidak terjadi.  Sementara solusi sementara untuk perbedaan hasil cetakan eSPT (1771 Induk halaman  1 dan 1771-IV) dapat ditempuh dengan membuat hasil cetakan manual (excel) atau tetap menggunakan hasil cetakan eSPT (diabaikan).

Akhirnya, semoga perbaikan aplikasi eSPT Tahunan Badan 2011 dapat dilakukan secepatnya.

Untuk mengetahui perbedaan SPT Tahunan Badan (1771)  lama (Tahun Pajak 2009)  dan baru silahkan dibaca :

Beda Form 1771 Tahun Pajak 2009 dengan 1771 Tahun Pajak 2010

Posted in eSPT, e-Filing, eNPWP, dan e-Registration, PPh Badan | Dengan kaitkata: , | 1 Comment »

Nota Retur, Nota Pembatalan, dan Pembatalan Faktur Pajak

Posted by Faisal, S.Mn. pada 1 Mei 2012

Retur merupakan bagian dari mekanisme PPN, retur(pengembalian) dapat saja terjadi pada penyerahan baik BKP atau pun JKP selain itu retur dapat atas semua barang atau sebagian barang. Untuk itu ketentuan perpajakan telah mengatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 65/PMK.03/2010 tanggal 18 Maret 2010.

Nota Retur

Untuk nota retur mengatur antara lain :

  1. Nota retur wajib dibuat oleh pembeli pada saat barang dikembalikan
  2. Nota Retur paling seikdit harus memuat nomor urut nota retur;  nomor, kode seri, dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan;  nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli;   nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Penjual;   jenis barang, jumlah harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan; Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikembalikan;  tanggal pembuatan nota retur; dan  nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur.
  3. Nota retur dibuat rangkap dua, namun jika pembeli bukan PKP maka nota retur dibuat rangkap 3 sebagai pelaporan pembeli ke KPP terdaftar.
  4. Retur dianggap tidak terjadi jika nota retur tidak selengkapnya keterangan sebagaiaman yang diisyaratkan, nota retur tidak dibuat pada saat barang dikembalikan, nota retur tidak dilaporkan ke KPP dimana pembeli terdaftar jika pembeli bukan PKP, dan ada penggantian barang yang diretur oleh penjual.
  5. Bentuk contoh Nota retur

Nota Pembatalan

Sedangkan untuk nota pembatalan jasa kena pajak diatur antara lain sebagai berikut :

  1. Nota pembatalan harus dibuat oleh pengguna jasa kena pajak pada saat jasa kena pajak dibatalkan baik sebagian atau seluruhnya.
  2. Nota pembatalan paling sedikit harus mencatumkan nomor urut nota retur;  nomor, kode seri, dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan;  nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli;  nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Penjual;  jenis barang, jumlah harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan;  Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikembalikan;  tanggal pembuatan nota retur; dan  nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur.
  3. Nota pembatalan dibuat rangkap 2(dua) namun jika pengguna jasa bukan PKP maka nota pembatalan dibuat rangkap 3 (tiga) sebagai bahan untuk disampaiakn di KPP tempat pengguna jasa terdaftar.
  4. Pembatalan dianggap tidak terjadi jika nota pembatalan tidak mencatumkan keterangan sebagaimana yang diisyaratkan, nota pembatalan tidak dibuat pada saat jasa kena pajak dibatalkan, dan nota pembatalan tidak disampaiakn ke KPP dimana pengguan jasa terdaftar dalam hal pengguna jasa bukan PKP.
  5. Contoh Nota Pembatalan

Nota Retur/Nota pembatalan mengurangi pajak keluaran penjual/pemberi jasa pada masa diterbitkan nota retur/nota pembatalan oleh pembeli/pengguna jasa begitu pun jika ada PPnBM-nya

Nota Retur/Nota pembatalan mengurangi pajak masukan pembeli/pengguna jasa pada masa diterbitkan nota retur/nota pembatalan oleh pembeli/pengguna jasa begitu pun jika ada PPnBM-nya

Sedangkan jika pembeli/pengguna jasa bukan PKP maka atas PPN/PPnBM dari nota retur/nota pembatalan dapat dibiayakan pada masa pembeli/pengguna jasa menererbitkannya nota retur atau nota pembatalan.

Pembatalan Faktur Pajak

Sedangkan pembatalan Faktur Pajak adalah pembatalan yang diakibatkan dari pembatalan transaksi baik oleh pembeli atau penjual. Untuk tata cara pembatalan faktur pajak ini diatur dalam lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-13/PJ/2010 yakni :

  1. Melampirkan dokumen yang memuktikan transaksi batal, dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang membuktikan transaksi batal.
  2. Pihak penjual/pemberi jasa membatalkan faktur pajak yang telah diterbitkan dengan melampirkan dokumen pembatalan sebagai dimaksud angka 1.
  3. Pihak yang membatalkan faktur pajak membuat surat pemberitahuan ke kantor pelayanan pajak tempat pembeli terdaftar tentang pembatalan faktur pajak dimaksud.
  4. Baik Penjual atau pembeli jika belum melaporkan faktur pajak yang dibatalkan tersebut maka faktur pajak yang dibatalkan tersebut tetap wajib dilaporkan dengan mencantumkan DPP dan PPN 0 (nul). Begitu pun jika penjual/pembeli telah melaporkan faktur pajak yang dibatalkan tersebut maka penjual/pembeli ada kewajiban melakukan pembetulan SPT Masa PPN di masa faktur pajak yang dibatalkan dilaporkan, dengan mengubah DPP dan PPN menjadi 0 (nul).

Posted in eSPT, e-Filing, eNPWP, dan e-Registration, PPN/PPnBM | Dengan kaitkata: , , | 89 Comments »