Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Archive for the ‘PPh Badan’ Category

Tulisan tentang PPh Badan

MPN G2 Bisa Diinput Di eSPT Tahunan??

Posted by Faisal, S.Mn. pada 23 Februari 2017

Modul Penerimaan Negara (MPN) Generasi 2 (G2) telah diterapkan, salah satu perbedaannya dengan MPN Generasi sebelumnya dimana kode validasi Bank Persepsi/Bank Devisa yaitu NTPP kalau sebelumnya berupa angka sebanyak 16 digit berubah menjadi kombinasi angka dan huruf, lalu bagaimana menginput ke dalam eSPT Tahunan sementara di eSPT Tahunan kolom input NTPP diproteksi hanya untuk numerik saja.

Kalau sebelumnya di eSPT PPh Masa 23/26 hal ini dapat dilakukan trik copy paste dari word/excel tetapi di eSPT Tahunan ini tidak dapat dilakukan untuk kredit pajak dalam negeri atas PPh Pasal 22 Impor, lalu apa solusinya? Solusinya cukup sederhana saja kok, cukup dengan melakukan impor data yang sebelum diisi dalam format impor data excel, yang bentuk tabelnya dapat diunduh di sini. Setelah diunduh ubah dan tambah sesuai data Anda kemudian simpan lalu save as dalam format csv, mudah bukan.

Semoga bermanfaat dan memberikan solusi. ^_^

Posted in PPh Badan, PPh Orang Pribadi | Dengan kaitkata: | Leave a Comment »

Keuntungan Penjualan Aktiva Komersial atau Fiskal ??

Posted by Faisal, S.Mn. pada 28 Oktober 2015

21Ketika aktiva dijual secara fiskal atau komersial tidak ada lagi nilai buku ini tidak menjadi masalah, lalu bagaimana ketika aktiva dijual sebelum masa manfaatnya habis baik secara fiskal atau secara komersial? Lalu nilai buku manakah yang dipakai untuk mendapatkan keuntungan/kerugian penjualan aktiva dalam menghitung pajak penghasilannya?

Ada yang berpendapat nilai buku secara fiskal dong, kan untuk menghitung pajak penghasilannya… Ada yang berpendapat secara komersial dong, kan laporan keuangan yang di lampirkan dalam SPT Tahunan PPh adalah laporan keuangan komersial.. Iya bener juga ya..mana yang bener nih? o..o.. oh ya kedua benar  hanya saja melihat dari sudut pandang yang berbeda, satu melihat dari sudut pandang perhitungan PPh dan satu lagi dilihat dari sisi penyajiannya di laporan keuangan. Kalau begitu saya berikan 100 buat kedua-nya…

Tapi kok bisa bener keduanya sih?? Oke.. kalau begitu kita gabungkan pendapat keduanya, memang dalam perhitungan pajak penghasilan berkaitan dengan keuntungan/kerugian penjualan aktiva maka nilai buku yang dipakai adalah nilai fiskal tetapi nilai yang disajikan di laporan keuangan adalah keuntungan/kerugian penjualan aktiva secara komersial. Kalau begitu tidak ketemu dong, masing-masing jalan sendiri?? Tentu tidak !! kan anak saya.. eh salah..

Begini teman, setiap menyatukan sesuatu seperti dua insan yang berbeda dipersatukan melalui sebuah ikatan yang disebut pernikahan, begitu pun perbedaan ini.. Oala tole..tole.. udah deh to the pint aja deh.. Oke..oke.. i’m deal tetapi kita kan budaya timur yang tidak biasa to the point jadi ya basa- basi dulu..

Ok back to ……, dalam kasus ini maka perbedaan tersebut akan dipersatukan dengan yang disebut dengan koreksi fiskal.. eit, kok bisa bukan kah selama ini sudah dilakukan koreksi fiskal dalam setiap tahun pembebanannya kok pas dijual dikoreksi fiskal lagi?? yang betoel dong teman… Begini, kalau keuntungan/kerugian yang disajikan dalam laporan keuangan adalah secara fiskal maka pendapat panjenengan bener… tapi kan laporan keuangan adalah laporan keuangan komersial maka yang disajikan juga secara komersial…  Upss.. bener juga ya… Nah untuk itulah karena yang disajikan adalah laporan keuangan secara komersial maka untuk menghitung pajak penghasilan atas keuntungan/kerugian penjualan aktiva perlu dilakukan koreksi fiskal positif/negatif.. Ok..ok.. ane ngerti sekarang, sorry ye ane cao dulu soale lagi ngaronin nasi neh… ups.. lupa.. muliate da lae..

Posted in PPh Badan, PPh Orang Pribadi, Umum | Dengan kaitkata: , | Leave a Comment »

Pembukuan Bahasa Inggris dan Mata Uang USD

Posted by Faisal, S.Mn. pada 5 Juni 2014

DJP BersihBanyak perusahaan asing yang melakukan kegiatan di Indonesia baik yang berbentuk Badan Usaha Tetap(BUT) atau Penanaman Modal Asing, oleh karena itu undang-undang perpajakan ketentuan yang memperkenankan Wajib Pajak untuk membuat pembukuan dalam bahasa asing yaitu Bahasa Inggris dan menggunakan Mata Uang Asing yaitu US Dollar, karena bahasa Inggris sudah menjadi bahasa Internasional dan mata uang US Dollar sudah menjadi standar mata uang dalam transaksi internasional.

Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 28 ayat (8) UU No. 6 tahun 1983 yang diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan” untuk menjewantahkan ketentuan ini tentunya ada aturan pelaksanaannya yaitu di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 196/PMK.03/2007 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.011/2012 dan atas ketentuan ini juga dijewantahkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yaitu nomor PER-11/PJ./2010.

Dengan demikian pada dasarnya pembukuan di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang rupiah namun demikian Wajib Pajak boleh menggunakan bahas asing yaitu bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika dengan sebelumnya mengajukan ijin ke Menteri Keuangan.  Tidak semua Wajib Pajak boleh menggunakan bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika dalam pembukuan, ada pun yang boleh menggunakan adalah sebagai berikut:

  1. Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Penanaman Modal Asing;
  2. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi;
  3. Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi;
  4. Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang PPh atau sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terkait;
  5. Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri;
  6. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal;
  7. Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak (subsidiary company) yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perusahaan induk (parent company) di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang PPh; atau
  8. Wajib Pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Namun demikian, khusus untuk Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya atau Kontrak Kerjasama dikecualikan dari kewajiban mengajukan ijin terlebih dahulu ke Menteri Keuangan sehingga pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika dapat langsung dilakukan tanpa perlu meminta ijin terlebih dahulu ke Menteri Keuangan.

Untuk pengajuan permohonan ijin pembukuan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika tersebut diajukan ke Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Atas permohonan ini palinglambat diajukan oleh wajib pajak 3(tiga) bulan sebelum Wajib Pajak menggunakan pembukuan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika.

Nah ketentuan tersebut juga mengatur bagaimana perlakukan masa transisi antara mata uang rupiah ke mata uang dollar amerika, seperti ketika penilaian tentang aktiva yang lebih dari satu tahun nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya menggunakan kurs pada saat perolehan sedangkan aktiva yang masa manfaatnya tidak lebih dari setahun menggunakan kurs perakhir tahun buku sebelumnya. Ketika terjadi selisih akibat perubahan mata uang ini pun diatur untuk dibebankan ke laba ditahan.

Lalu bagaimana pelaksanaannya kaitannya dengan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan PPh Pasal 25 serta PPh Pasal 29? Pada dasarnya ketika wajib pajak sudah menggunakan pembukuan mata uang Dollar Amerika pada saat itu kewajiban PPh Pasal 29 dan PPh Pasal 25 dibayarkan dalam mata uang Dollar Amerika. Berbeda dengan pembayaran pajak yang menggunakan mata uang rupiah dibandingkan pembayaran pajak menggunakan mata uang dollar Amerika, pembayaran dengan mata uang rupiah dapat langsung dibayarkan dan Wajib Pajak dapat langsung menerima validasi pembayaran dari Bank/Kantor Pos sedangkan pembayaran dollar melalui Rekening Giro Kas Negara yaitu 600.500411 dan wajib memberitahukan ke Bank Indonesia dan Direktorat PBN sebelum melakukan pembayaran. Lebih sulit ya dibanding pembayaran rupiah ? Ya memang, untuk mengakomodasi hal ini Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan Bank BNI 46 untuk dapat melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat secara langsung.

Namun demikian apabila terkendala kebijakan perusahaan dalam menentukan rekening perusahaan, wajib pajak dapat saja membayarkan pajak dalam mata uang rupiah hanya saja kurs yang digunakan adalah kurs menteri keuangan pada saat (tanggal) pembayaran pajak tersebut ke Bank. Oleh karena itu apabila yang dimaksud adalah pembayaran PPh Pasal 25 maka pembayaran menjadi fluktuatif apabila dibayarkan dalam mata uang rupiah karena kurs yang digunakan setiap bulannya tidak sama.

Masih berkaitan dengan kewajiban SPT Tahunan PPh Badan, lalu bagaimana kredit pajak dalam mata uang rupiah? Untuk kredit pajak yang dipotong dalam rupiah atau kredit pajak yang dibayarkan langsung misalnya PPh Pasal 22 Impor maka kredit pajak tersebut harus dikonversikan ke mata uang Dollar Amerika berdasarkan kurs  tanggal bukti pemotongan/pemungutan atau berdasarkan tanggal pembayaran apabila kredit pajak tersebut adalah penyetoran sendiri.

Cukup ya, apabila ada ha-hal yang ingin ditanyakan silahkan diajukan melalui posting komentar di bawah tulisan ini… ^_^

Posted in PPh Badan | Dengan kaitkata: , , | 3 Comments »