Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Archive for the ‘PPh Pasal 21/26’ Category

Tulisan tentang PPh Pasal 21/26

Catatan Kecil Pesangon/Pensiun dan PPN Pasal 16D

Posted by Faisal, S.Mn. pada 29 November 2016

UANG PESANGON ATAU UANG PENSIUN SEKALIGUS?

Uang Pesangon bisa dibayarkan langsung oleh pemberi kerja atau pengelola dana pesangon tenaga kerja sedangkan uang pensiun tidak dapat dapat dibayarkan langsung oleh pemberi kerja tetapi oleh pengelola dana pensiun tenaga kerja atau dana pensiun lembaga keuangan karena keikutsertaan pegawai yang bersangkutan;

Pengelola dana pensiun tenaga kerja atau dana pensiun lembaga keuangan dalam pendiriannya harus disahkan oleh Menteri Keuangan.

Oleh karena jika dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang tercantum sebagai pemotong adalah nama pemberi kerja (perusahaan dimana pegawai yang bersangkutan bekerja)  maka yang dibayarkan adalah uang pesangon;

Ada perbedaan tarif bagi yang menerima uang pesangon dan/atau uang pensiun jika yang diterima pegawai yang bersangkutan lebih dari Rp 100juta yang dalam pembayarannya dapat dilakukan sekaligus atau bertahap namun tidak lebih dari 2(dua) tahun, untuk pesangon jika pembayarannya di atas 100juta namun tidak lebih dari 500juta tarif PPh Pasal 21 adalah 15%  dan jika di atas 500juta maka tarifnya adalah 25% sedangkan jika uang pensiun tarifnya tetap sama yakni 5%.

 

PPN ATAS AKTIVA YANG TUJUAN SEMULA TIDAK DIPERJUAL BELIKAN (PASAL 16D UU PPN) BAYAR SENDIRI (SEPERTI PPN KMS) ATAU PK DIPERHITUNGKAN DENGAN PM?

Pada awalnya PPN Pasal 16D mekanisme pelunasannya memang dengan cara penyetoran sendiri (self imposition method) seperti PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan PPN atas Pemanfaataan Jasa/BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean tetapi mulai 01 Januari 2007  menggunakan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran(indirect subtraction method), jadi cukup dengan menerbitkan faktur pajak dengan kode transanksi pada nomor seri faktur pajaknya adalah 09.

Memang pada kode akun pajak dan kode jenis setoran pada SSP terdapat KAP 411211  dan KJS 104 yang uraian adalah untuk pembayaran PPN Pasal 16D atas penjualan aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjual belikan  yang mungkin belum disesuaikan dengan ketentuan yang sudah berubah namun kode pembayaran ini dapat juga digunakan untuk pembayaran PPN atas Pengalihan aktiva dalam rangka restrukturisasi usaha.

Posted in PPh Pasal 21/26, PPN/PPnBM, Xtra | Leave a Comment »

Update eSPT PPh Pasal 21

Posted by Faisal, S.Mn. pada 28 November 2016

espt-pph-pasal-21Sehubungan dengan terbitnya Pertauran Mentri Keuangan nomor PMK-101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak kena Pajak dan PMK-102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian  dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, kemudian dengan terbitnya Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi berikut update espt PPh Pasal 21 ke versi 2.4.0 (Klik di sini atau klik ini).

Update aplikasi eSPT ini selain penyesuaian PTKP untuk pegawai tetap dan pegawai harian, perbaikan perhitungan pada pegawai harian, dan memunculkan warning apabila terjadi lebih bayar pada masa pelaporan.

Silahkan mengupdate aplikasi eSPT PPh Pasal 21-nya.. ^_^

Posted in eSPT, e-Filing, eNPWP, dan e-Registration, PPh Pasal 21/26 | 5 Comments »

PTKP 2016

Posted by Faisal, S.Mn. pada 30 Juni 2016

Telah diterbitkan PTKP yang berlaku mulai 2016, yakni:

  1. PMK-101/PMK.010/2016
  2. PMK-102/PMK.010/2016

Berikut contoh kertas kerja PPh Pasal 21 untuk karyawan swasta dan pensiunan yang menerima penghasilan rutin setiap bulan. (klik disini, klik tombol unduh)

Tambahan 02-09-2016

Untuk penyesuaian PTKP pada aplikasi  eSPT PPh Pasal 21 untuk kondisi saat ini tidak dapat dilakukan penyesuaian PTKP yang berlaku tahun 2016 dalam satu database, karena ketika mengupdate PTKP 2015 berlaku hanya di tahun 2015 tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu solusinya adalah menggunakan database baru pada masa yang belum disampaikan SPT PPh Pasal 21-nya dan digunakan masa pajak seterusnya sedangkan masa pajak yang terakhir dilaporkan dan sebelumnya tetap menggunakan database yang lama begitu pun ketika melakukan pembetulan SPT, lalu bagiamana caranya?

Langkah pertama rename database kosong yang diperoleh dari folder db kosong seperti gambar dibawah ini:

Rename db

lalu kopi databe kosong yang telah direname (rename seuai keinginan Anda untuk membedakan dengan databe yang lama) seperti gambar dibawah:

Rename db

kemudian pastekan ke folder db, seperti gambar dibawah ini:

db baru

maka ketika membuka eSPT ada dua pilihan database

eSPT 21

Semoga menjadi jelas dan bermanfaat bagi Anda, salam tax amnesti!

Posted in PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21/26 | Dengan kaitkata: , | 35 Comments »