Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Archive for the ‘PPh Pasal 21/26’ Category

Tulisan tentang PPh Pasal 21/26

Awal Tahun ya.. Kesibukan Pembayar Gaji..

Posted by Faisal, S.Mn. pada 21 Januari 2016

IMG_5993Tahun 2015 telah berakhir, kini kita telah beranjak di tahun 2016… Pada umumnya diawal tahun kita biasanya menghela napas dahuu baru kemudian mengevaluasi tahun lalu kemudian membuat rencana di atahun depan tetapi tidak bagi bendhara pembayar gaji baik di perusahaan swasta atau pun di instansi pemerintah ada kesibukan yang berbeda di bulan-bulan sebelumnya…

Lalu apa kesibukan pembayar gaji yang berbeda di bulan-bulan sebelumnya, yaitu membuat bukti potong PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun yang dibayarkan bulanan, karena secara ketentuan perpajakan pembuatan bukti potongnya diakhir masa kerja atau diakhir tahun dan pelaksanaannya bersamaan dengan kewajiban PPh Pasal 21 masa Desember yang jatuh tempo penyetorannya tanggal 10 bulan berikutnya dan jatuh tempo pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya.

Sementara itu bukti potong PPh Pasal 21, 1721 A1 bagi Pegawai Swasta atau 1721 A2 bagi Pegawai Negeri merupakan dokumen yang menjadi dasar untuk pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi berstatus pegawai, 1770 S/SS. Nah¬† untuk membantu bendaharawan pemerintah membuat bukti potongnya berikut saya mencoba menshare file excel untuk pembuatan 1721 A2 secara manual atau pun menggunakan eSPT, semoga bermanfaat…:)

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk PNS

Pelaporan 1770 S/SS

Posted in PPh Pasal 21/26 | Dengan kaitkata: , , | 2 Comments »

Kok Tidak Sama PPh 21 Satu Masa dengan Setahun??

Posted by Faisal, S.Mn. pada 21 Januari 2015

Satu Masa

Banyak pertanyaan muncul, apakah harus sama total PPh Pasal 21 kurang(lebih) bayar pada 1721 A1 dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada masa Desember tahun yang bersangkutan? Maka jawabannya harusnya sama?

Oh begitu ya ? Iya dong.. Kok bisa ya ?? ya bisa dong.. hehe

Karena PPh Pasal 21 masa Desember dalah PPh Pasal 21 karyawan yang bersangkutan pada akhir tahun dengan demikian maka PPh Pasal 21 yang terhutang masa Desember sama dengan total PPh Pasal 21 yang kurang(lebih) bayar dari masing-masing pegawai yang bekerja selama tahun yang bersangkutan.

Ok kalau begitu, lalu kenapa PPh Pasal 21 perusahaan tempat saya bekerja tidak sama? Penyebabnya adalah karean pegawai di pelaporan masa Desember hanya pegawai yang masih bekerja di bulan Desember dan ketika ada pegawai yang berhenti dipertengahan tahun kita tidak mengikuti ketentuan yakni paling lambat akhir bulan berikutnya sejak karyawan berhenti perusahaan membuat 1721 A1 (maka pada umunya 1721A1 pegawai yang berhenti dipertengahan tahun adalah lebih bayar (kecuali karyawan asing) karena asumsi awalnya adalah bekerja s.d. akhir tahun ternyata tidak) sehingga nilai lebih bayarnya belum dilaporkan pada bulan yang bersangkutan dan tentunya di pelaporan masa desember (1721-I satu masa pajak) pegawai ini tidak masuk sehingga perhitungan menjadi tidak sama. Oh i see.. kalau begitu saya understand..

Sebentar ada satu pertanyaan lagi nih… Gaji saya bulan ini sama dengan bulan-bulan lainnya, ga ada bonus tetapi kenapa pajak(PPh Pasal 21-pen) saya dipotong lebih besar bulan ini? Nah kalau itu bisa jadi pada salah satu bulan di bulan-bulan sebelumnya Bapak ada menerima bonus dari perusahaan, sementara perusahaan belum melakukan penghitungan secara benar (tidak disetahunkan atas penghasilan rutin, baca ketentuan PER-31/PJ/2012 tentang perhitungan bonus) sehingga pada saat itu masih dikenakan lapisan tarif yang sama, nah di bulan desember setelah dijumlah penghasilan bapak selama setahun maka jumlahnya masuk ke pengenaan tarif yang lebih tinggi, dengan demikian seharusnya PPh Pasal 21 tersebut dikenakan pada saat Bapak menerima bonus… Oala begitu toh, pantes take home pay saya bulan ini lebih kecil…ūüė¶

Nah untuk menghitung ulang pajaknya silahkan gunakan file simulasi ini pak… (klik di sini)

 

Posted in eSPT, e-Filing, eNPWP, dan e-Registration, PPh Pasal 21/26 | 1 Comment »

Gross Up PPh Pasal 21

Posted by Faisal, S.Mn. pada 20 Maret 2014

ph-10024

Dalam ketentuan perpajakan perhitungan PPh Pasal 21 ada tiga perlakuan yakni:

  1. PPh Pasal 21 dipotong dari karyawan
  2. PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja
  3. Tunjangan PPh Pasal 21

lalu apa beda ketiganya baik dilihat dari sisi karyawan atapun pemberi kerja, untuk mengetahui perbedaan kita pertama harus memahami perlakuan ketiganya. Pertama, PPh Pasal 21 dipotong dari karyawan pengertiannya adalah bahwa PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan maka dengan demikian penghasilan yang diterima dari karyawan akan dikurangi dahulu dengan PPh Pasal 21 yang terutang atas karyawan tersebut. Misalnya penghasilan bruto karyawan adalah Rp 500.000,00 dan PPh Pasal 21 adalah Rp 10.000,00 maka penghasilan bersih yang diterima karyawan adalah Rp 490.000,00.

Kedua, PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja pengertiannya adalah PPh Pasal 21 yang terutang kepada karyawan atas PPh Pasal 21-nya dibayarkan oleh perusahaan dengan demikian apabila conoth di atas diperlakukan di sini maka penghasilan bersih yang diterima karyawan adalah penuh Rp 500.00,00 karena atas PPh Pasal 21 sebesar Rp 10.000,00 dibayarkan oleh pemberi kerja.

Ketiga, tunjangan PPh Pasal 21 pengertiannya adalah pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 dengan demikian keryawan tidak membayarkan sepenuhnya PPh Pasal 21 yang terutang kepada karyawan tersebut maka sekali lagi dengan contoh di atas dengan tambahan tunjangan PPh Pasal 21-nya adalah sebesar Rp 7.500,00 dengan demikian maka penghasilan bruto karyawan adalah Rp 507.500,00 dan penghasilan bersih yang diterima karyawan adalah Rp 497.500,00.

Nah dari ketiga perlakuan di atas bagi karyawan tentu lebih menguntungkan jika PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja karena penghasilan yang diterima karyawan adalah penuh.  Namun bagaimana dampaknya bagi pemberi kerja, bagi pemberi kerja tentu lebih menguntungkan pilihan pertama. Kenapa ? karena biaya yang dikeluarkan pemberi kerja lebih kecil jika dibandingkan pilihan kedua atau ketiga.  Lalu dari ketiga pilihan tersebut jika dilihat dari aspek perpajakan manakah pilihan yang paling memberatkan pemberi kerja, tentunya adalah pilihan kedua. Kenapa ? karena pemberi kerja mengeluarkan biaya paling besar sementara itu juga dari sisi perpajakan biaya tersebut tidak dapat dibiayakan (non deductible expense).

Lalu ketika perusahaan dihadapkan pada tuntutan karyawan untuk menerima penghasilan bersih tanpa dipotong pajak dan juga dari aspek perpajakan hal itu dapat dapat dibiayakan, apakah solusinya ? PPh ditanggung pemberi kerja ditempuh, tentu tidak karena atas biaya PPh 21 yang ditangung pemberi kerja dari aspek perpajakan tidak dapat dibiayakan. Kalau begitu, tunjangan PPh saja. Ini solusi yang paling mungkin penghasilan karyawan tidak dipotong banyak (tidak sebanyak jika seluruhnya dipotong dari karyawan-pen) atas tunjangannya pun dapat dibiayakan. Namun masalahnya karyawan mau terima bersih, kalau seperti ini tetap ada potongan. Nah kalau seperti ini apa dong solusinya ?

Nah kemudian munculah istilah gross up, lalu apa sih yang dimaksud dengan gross up ? Gross up yakni menyamakan nilai tunjangan PPh Pasal 21 dengan nilai PPh Pasal 21 yang terutang dari masing-masing karyawan. Dengan demikian nilai penghasilan yang diterima bersih karyawan adalah penuh dan atas pengeluaran tunjangan PPh Pasal 21 juga dapat dibiayakan. Kalau begitu perlakukan gross up masuk pengertian yang mana dari tiga perlakuan di atas, kalau dilihat dari sisi penghasilan bersih yang diterima karyawan maka masuk ke kategori PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja karena penghasilan yang diterima karyawan adalah penuh (dari sisi nilai namun tidak dalam perhitungan atau tanda terima gaji) sementara bila dilihat dari sisi pemberi kerja maka ini masuk dalam pengertian tunjangan PPh Pasal 21, karena atas tunjangan PPh Pasal 21 dapat dibiayakan.

Lalu jika demikian apakah metode gross up diperkenankan dalam menghitung PPh Pasal 21 ? Dalam referensi ketentuan PPh Pasal 21  dari Keputusan Dirjen Pajak nomor KEP-545/PJ/2000 yang diubah dengan PER-15/PJ/2006 kemudian diganti dengan PER-31/PJ/2009 yang diubah dengan PER-57/PJ/2009 dan terakhir diganti dengan PER-31/PJ/2012 tidak mengatur  metode gross up atau tunjangan PPh Pasal 21 sama dengan PPh Pasal 21 terutang yang diatur adalah hanya ketiga perlakukan di atas.  Selain itu dari sisi pengertian bahasa menurut pendapat saya istilah tunjangan tidak menopang 100% tetapi kurang dari 100%, kalau diberikan sampai 100% maka masuk ke pengertian ditanggung.  Bagaimana menurut pendapat Anda ?

Terlepas dari hal tersebut, ada dampak lain dalam perhitungannya PPh Pasal 21 jika menggunakan gross up. Tunjangan PPh Pasal 21¬† masuk ke pengertian penghasilan teratur karena atas tunjangan ini diberikan pemberi kerja pada setiap bulannya, karena diketentuan perpajakan menyebutkan “Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara¬†periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.” Dengan konsekuensi ini maka jika pada suatu bulan karyawan menerima bonus (penghasilan tidak teratur)¬† apalagi dengan jumlah yang jauh lebih besar dari penghasilan teraturnya maka dengan menggunakan metode gross up nilai dalam tunjangan PPh Pasal 21 termasuk di dalamnya adalah PPh 21 atas bonus. Sebagaimana kita ketahui tarif PPh Pasal 21 sama dengan tarif PPh Orang Pribadi yakni tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU PPh dan sesuai ketentuan PER-31/PJ/2012 atau ketentuan perhitungan PPh Pasal 21 sebelumnya diatur dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 terutang sebulan atas penghasilan rutin disetahunkan. Maka sesuai kasus tersebut¬† nilai PPh 21 terutang menjadi lebih besar karena nilai tunjangan PPh Pasal 21 yang didalamnya terdapat PPh Pasal 21 atas bonus ikut disetahunkan. Namun jangan kuatir perhitungan ini tentu akan dihitung ulang dalam masa Desember (1721 A1/1721 A2) sehingga pengaruh tersebut menjadi hilang kecuali bagi karyawan yang kewajiban pajak subyektifnya tidak dimulai di awal tahun.

Nah itulah mengenai perlakuan perhitungan PPh Pasal 21 silahkan Anda memilih…

Posted in PPh Pasal 21/26 | 6 Comments »

 
Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 979 pengikut lainnya