Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Archive for the ‘PPN/PPnBM’ Category

Tulisan tentang PPN/PPnBM

Pemusatan PPN Tapi Kawasan Berikat, Gimana ya??

Posted by Faisal, S.Mn. pada 23 Februari 2017

Berbicara tentang pemusatan PPN terutang, memang bukan hal yang baru namun kenyataannya ada beberapa hal yang ternyata belum sesuai kondisinya dengan ketentuan. Lalu apakah suatu hal yang menarik jika membicarakan mengenai pemusatan tempat PPN terutang? Tentu iya, jika pembicaraannya dikaitan dengan penerapan ketentuan mengenai fasiltas PPN. Ada pun fasilitas PPN, dimaksud antara lain misalnya tentang Kawasan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun (FTZ BBK) dan Kawasan Berikat. Lalu kenapa fasilitas PPN dikaitan dengan pemusatan PPN? Tentu dengan mudah dapat ditebak  yakni ketika terjadi kesalahan penerapan pemusatan tempat PPN terutang, hal dapat dimungkinkan terjadi lokasi usaha lain dari Wajib Pajak yang tidak mendapatkan fasilitas bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Hal ini dapat berdampak persaingan usaha menjadi tidak fair dengan Pengusaha Kena Pajak lain karena Pengusaha Kena Pajak yang mendapatkan fasilitas tentunya nilai pembelian bahan bakunya lebih rendah 10% karena tidak dipungut PPN oleh penjual.

Terlepas dari pemikiran tersebut atau tidak, ketentuan Perturan Dirjen Pajak dalam Pasal 3 nomor PER-19/PJ/2010 telah mengatur bahwa ketika Wajib Pajak memiliki dua lokasi usaha atau lebih dan ada salah satunya atau lebih berada di kawasan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor untuk tujuan ekspor maka tidak dapat ditetapkan sebagai tempat pemusatan PPN terutang atau tempat yang PPN-nya dipusatkan. Lalu, apakah ini berlaku semua termasuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan  Kanwil DJP Jakarta Khusus, KPP Madya, atau KPP Wajib Pajak Besar? Menurut saya seharusnya sama, karena ketentuan tentang tempat terdaftar wajib pajak tertentu PER-28/PJ/2012 s.t.d.t.d PER-15/PJ/2016 hanya mengatur tempat pendaftaran dan /atau pelaporan Wajib Pajak tertentu, tidak mengatur tentang pemusatan secara khusus dengan demikian pemusatan dalam kondisi tertentu seharusnya tetap mengacu ke PER-19/PJ/2010.

Dengan demikian maka penerapannya adalah sebagai berikut, contoh kasus: jika PT AYX adalah perusahaan PMA memiliki kantor pusat di Ciilegon, Banten terdaftar di KPP PMA dengan status pengusaha kawasan berikat dan juga memiliki cabang di Tangerang, Banten dan cabang lain berada di Purwakarta, Jawa Barat yang status kedua cabangnya tidak sebagai pengusaha kawasan berikat.  misalnya maka NPWP yang terdaftar di KPP PMA ada dua, yang pertama NPWP untuk kantor pusat Wajib Pajak yang beralamat di Cilegon, Banten misalnya NPWP XX.XXX.XXX.X-052.000 dan satu lagi adalah NPWP cabang Wajib Pajak yang Tangerang Banten dengan NPWP XX.XXX.XXX.X-052.001 sedangkan cabang Wajib Pajak yang berada di Purwakarta, Jawa Barat tentunya tidak ada karena sudah dipusatkan ke cabang yang berada di Tangerang, Banten . Dengan kondisi ini maka NPWP XX.XXX.XXX.X-052.000 adalah untuk kewajiban SPT Tahunan PPh Badan dan kewajiban pelaporan SPT  PPN kantor pusat saja sedangkan NPWP XX.XXX.XXX.X-052.001 hanya untuk pelaporan SPT PPN cabang saja. Dengan demikian hal ini sejalan dengan  PER-28/PJ/2012 s.t.d.t.d PER-15/PJ/2016 dan tidak bertentangan dengan PER-19/PJ/2010.

Nah, ada sisi yang berbeda jika berbicara pemusatan tempat PPN terutang dikaitan dengan salah satu cabang atau kantor pusat Wajib Pajak berada di Kawasan Bebas. Berbicara tentang kawasan Bebas maka kita harus mengaitkan dengan ketentuan kawasan bebas yakni PP 10 Tahun 2012 merupakan pengganti dari PP 2 Tahun 2009. Dalam ketentuan tersebut mengatur bahwa Pengusaha di Kawasan Bebas tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Menurut saya ini merupakan kunci dalam penerapan pemusatan tempat PPN terutang karena dalam ketentuan PER-19/PJ/2010 dan PER-28/PJ/2012 s.t.d.t.d PER-16/PJ/2016 yang diatur tempat PPN terutang adalah Pengusaha Kena Pajak.  Hal ini diperkuat dengan Direktorat Jenderal Pajak melakukan pembenahan administrasi atas kewajiban PPN melalui PER-50/PJ/2010 yang meminta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) membenahi administrasi jika kantor pusat atau kantor cabang Wajib Pajak berada di kawasan bebas dengan melakukan penelitian dan menerbitkan kembali Surat Keputusan Penetapan Pemusatan PPN hanya bagi kantor pusat atau kantor cabang yang berada selain di kawasan bebas.

Dalam penerapan administrasinya di KPP berbeda juga dengan kawasan berikat, kalau mengambil contoh kasus di atas dan menyesuaikan kasusnya dengan asumsi kantor pusat PT AYX berada di kawasan bebas, maka pelaksanaan kewajiban PPN-nya adalah  NPWP yang terdaftar di KPP PMA tetap ada dua, hanya saja NPWP  pertama untuk kantor pusat Wajib Pajak yang di Kawasan Bebas misalnya NPWP XX.XXX.XXX.X-052.000 tidak ada kewajiban pelaporan PPN karena memang bukan PKP dan hanya ada kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Badan sedangkan NPWP yang satu lagi  adalah NPWP cabang Wajib Pajak yang Tangerang Banten dan cabang yang  berada di Purwakarta, Jawa Barat karena tentunya asumsi tempat terutang PPN-nya dipusatkan di cabangTangerang, Banten.

Lalu  apakah keuntungannya jika PER-19/PJ/2010 diterapkan berkaitan dengan Pengusaha Kena Pajak yang kantor pusatnya atau salah satu cabangnya sebagai pengusaha kawasan berikat atau berada di kawasan ekonomi khusus atau berada di kawasan bebas? Di sisi Wajib Pajak dapat lebih fokus terhadap barang-barang yang ditujukan untuk ekspor karena umumnya yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut adalah barang yang ditujukan untuk ekspor, tidak ada kewajiban pelaporan di SPT PPN atas penyerahan yang dilakukan kantor pusat atau cabang yang berada di kawasan bebas dan di sisi lain dokumentasi akuntansi dengan perpajakan dapat sejalan. Sedangkan bagi Direktorat Jenderal Pajak lebih memudahkan pengawasan pelaporan atas bagian mana yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas, sehingga terjadi kesalahan atas perolehan yang seharusnya dipungut PPN atau sebaliknya dapat lebih mudah diketahui.

pemusatan-ppn

Posted in PPN/PPnBM | Dengan kaitkata: , , | 1 Comment »

Catatan Kecil Pesangon/Pensiun dan PPN Pasal 16D

Posted by Faisal, S.Mn. pada 29 November 2016

UANG PESANGON ATAU UANG PENSIUN SEKALIGUS?

Uang Pesangon bisa dibayarkan langsung oleh pemberi kerja atau pengelola dana pesangon tenaga kerja sedangkan uang pensiun tidak dapat dapat dibayarkan langsung oleh pemberi kerja tetapi oleh pengelola dana pensiun tenaga kerja atau dana pensiun lembaga keuangan karena keikutsertaan pegawai yang bersangkutan;

Pengelola dana pensiun tenaga kerja atau dana pensiun lembaga keuangan dalam pendiriannya harus disahkan oleh Menteri Keuangan.

Oleh karena jika dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang tercantum sebagai pemotong adalah nama pemberi kerja (perusahaan dimana pegawai yang bersangkutan bekerja)  maka yang dibayarkan adalah uang pesangon;

Ada perbedaan tarif bagi yang menerima uang pesangon dan/atau uang pensiun jika yang diterima pegawai yang bersangkutan lebih dari Rp 100juta yang dalam pembayarannya dapat dilakukan sekaligus atau bertahap namun tidak lebih dari 2(dua) tahun, untuk pesangon jika pembayarannya di atas 100juta namun tidak lebih dari 500juta tarif PPh Pasal 21 adalah 15%  dan jika di atas 500juta maka tarifnya adalah 25% sedangkan jika uang pensiun tarifnya tetap sama yakni 5%.

 

PPN ATAS AKTIVA YANG TUJUAN SEMULA TIDAK DIPERJUAL BELIKAN (PASAL 16D UU PPN) BAYAR SENDIRI (SEPERTI PPN KMS) ATAU PK DIPERHITUNGKAN DENGAN PM?

Pada awalnya PPN Pasal 16D mekanisme pelunasannya memang dengan cara penyetoran sendiri (self imposition method) seperti PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan PPN atas Pemanfaataan Jasa/BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean tetapi mulai 01 Januari 2007  menggunakan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran(indirect subtraction method), jadi cukup dengan menerbitkan faktur pajak dengan kode transanksi pada nomor seri faktur pajaknya adalah 09.

Memang pada kode akun pajak dan kode jenis setoran pada SSP terdapat KAP 411211  dan KJS 104 yang uraian adalah untuk pembayaran PPN Pasal 16D atas penjualan aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjual belikan  yang mungkin belum disesuaikan dengan ketentuan yang sudah berubah namun kode pembayaran ini dapat juga digunakan untuk pembayaran PPN atas Pengalihan aktiva dalam rangka restrukturisasi usaha.

Posted in PPh Pasal 21/26, PPN/PPnBM, Xtra | Leave a Comment »

Update e-faktur versi 4.46

Posted by Faisal, S.Mn. pada 8 Maret 2016

e-fakturBagi Bapak/Ibu yang setelah menjalankan update aplikasi secara otomatis aplikasi tidak berjalan dapat menjalankan langkah update manual sebagai berikut:

  1. Download aplikasi e-faktur versi 46 sesuai Operating System komputer Bapak/Ibu masing-masing di website e-faktur atau mintakan softkopi dari KPP terdekat dari lokasi, aplikasi ini kapasitasnya cukup besar yaitu 100MB (kecepatan download tergantung dari kecepatan download dari koneksi internet Bapak/Ibu dan juga banyak atau tidaknya yang mendownload pada waktu bersamaan);
  2. Extract file tersebut (jika sudah diextract tentu tidak perlu lagi) kemudian kopikan folder database dan sertifikat dari folder e-faktur yang lama lalu pastekan posisinya sesuai dengan folder e-faktur yang lama ke folder e-faktur yang baru;
  3. Pertama jalankan aplikasi ETaxInvoiceUpd.exe (berfungsi untuk menyamakan versi database ke versi aplikasi e-faktur yang baru) setelah selesai baru jalankan aplikasinya..

Semoga berhasil… ^_^

Posted in PPN/PPnBM | 1 Comment »