Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Archive for the ‘Umum’ Category

Tulisan tentang Pajak yang bersifat Umum

Tax Amnesty, Why Not?

Posted by Faisal, S.Mn. pada 15 Juli 2016

Amnesti Pajak

Undang-Undang tentang Tax Amnesty telah disahkan oleh DPR yakni dengan diterbitkannya Undang-undang nomor UU Nomor 11 Tahun 2016, ayo manfaatkan fasiltas ini karena inilah manfaatnya:

  1. Wajib Pajak tidak dikenakan tarif PPh umum dan tidak dikenakan sanksi administrasi karena hanya cukup membayar uang tebusan dengan tarif 2% jika diajukan tax amnesty s.d. 30 September 2016, atau 3% jika diajukan antara 01 Oktober 2016 s.d. 31 Desember 2016 atau 5% jika diajukan antara 01 Januari 2017 s.d. 31 Maret 2017. Hal ini juga diperlakukan bagi Wajib Pajak yang mau menarik hartanya diluar negeri ke dalam Indonesia namun jika tidak maka tarif yang dikenakan menjadi 4% atau 6% atau 10% sdangkan bagi UMKM atau penghasilan bruto dalam satu tahun tidak lebih dari Rp 4,8Milyar jika harta yang diungkapkan s.d. Rp 10 Milyar maka tarinya adalah 0,5% tetapi jika lebih dari Rp 10 Milyar maka tarif uang tebusan adalah 2%;
  2. Wajib Pajak yang telah diterima pengajuan Tax Amnesty maka tidak akan dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan apabila sedang dalam proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan akan dihentikan.
  3. Wajib Pajak akan diberikan penghapusan sanksi adaministrasi atas semua ketetapan yang belum dibayar dan diterbitkan sebelum pengajuan tax amnesty.
  4. Dibebaskan dari pajak penghasilan atas pengalihan hak, apabila harta yang dimiliki belum atas nama Wajib Pajak.
  5. Data yang diajukan dalam rangka tax amnesti tidak dapat diberikan kepada pihak lain kecuali atas ijin Wajib Pajak dan tidak dapat dijadikan dasarpidana umum.
  6. Sanksi administrasi yang tercantum dalam ketetapan baik SKPKB, SKPKBT ataupun STP yang diterbitkan sebelum pengajuan tax amnesti akan dihapuskan.

Lalu siapa dan syarat apa yang harus dipenuhi agar dapat memanfaatkan fasilitas tax amnesty ini? Yang dapat memanfaatkan fasilitas ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Telah memiliki NPWP;
  2. Telah melunasi pokok pajak apabila mempunyai utang pajak;
  3. Mencabut semua permohonan sengketa pajak (keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali), pengurangan atau penghapusan sanksi, pembatalan ketetapan yang tidak benar dan termasuk permohonan pemindahbukuan;
  4. Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak yang terakhir;
  5. Membuat daftar rincian harta dan informasi kepemilikannya.

Menggiurkan bukan? karena tarif yang dikenakan jauh lebih rendah dibandingkan dengan tarif umum PPh apalagi ditambah tidak dikenakan sanksi administrasi dan dijamin tidak dilakukan pemeriksaan atau penyidikan. Dengan demikian, ada konsekuensi yang harus diterima Wajib Pajak yaitu:

  1. Wajib Pajak tidak berhak lagi atas kompensasi kerugian fiskal tahun pajak terakhir dan sebelumnya;
  2. Wajib Pajak juga tidak berhak lagi atas kompensasi kelebihan pajak masa pajak atau tahun pajak terakhir;
  3. Wajib Pajak tidak berhak pengembalian atas kelebihan pajak masa pajak atau tahun pajak terakhir;
  4. Wajib Pajak tidak berhak melakukan pembetulan SPT Tahunan/SPT Masa s.d. Tahun Pajak terakhir.

Nah begitulah, jadi ada manfaat yang diterima dan ada konsekuensi yang harus ditanggung, yang menurut saya bisa jadi merupakan win-win solution, menguntungkan buat Wajib Pajak tetapi juga menguntungkan juga buat pemerintah. Jadi kalau juga menguntungkan buat Wajib Pajak, kenapa tidak?

Lakukanlah tax amnesty sepenuh hati karena apabila ternyata ditemukan data yang belum diungkapkan dalam tax amnesty maka akan dikenakan pajak dengan tarif umum ditambah sanksi 200% sedangkan bagi yang tidak memanfaatkan tax amnesty ini maka akan dikenakan sesuai tarif umum ditambah sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu perlu diingat,  data yang dapat diungkap berkaitan dengan pengenaan sanksi bagi yang tidak mengungkapkan sepenuhnya atau malah tidak memanfaatkan tax amnesty adalah data dimulai dari tahun 1985 s.d. tahun 2015.

NB:

Aturan Pelaksanaan Tax Amnesty

  1. PMK-118/PMK.03/2016
  2. PMK-119/PMK.08/2016
  3. PER-7/PJ/2016
Iklan

Posted in Umum | Dengan kaitkata: , | 9 Comments »

Fasilitas Revaluasi Aktiva Tetap dan Penghapusan Sanksi

Posted by Faisal, S.Mn. pada 11 November 2015

Tahun PembinaanDirektorat Jenderal Pajak sesuai dengan mottonya tahun 2015 adalah Tahun Pembinaan Wajib Pajak, telah memberikan beberapa insetif atau fasilitas dari diterbitkan PMK-29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Bunga Penagihan, PMK-91/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi, PMK-191/PMK.010/2015 tentang Revaluasi Aktiva Tetap dan PMK-197/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi 50% atas ketetapan yang diterbitkan tahun 2015.

Untuk memahami ketentuan tersebut berikut dilampirkan slide sosialisasi ketentuan tersebut

  1. Slide Sosialisasi PMK-191/PMK.010/2015
  2. Slide Sosialisasi PMK-197/PMK.03/2015

bagi yang lama loadnya silahkan klik kanan link di atas kemudian pilih save target as maka file akan terunduh…

Semoga bermanfaat!

Posted in Umum | Dengan kaitkata: , | Leave a Comment »

Keuntungan Penjualan Aktiva Komersial atau Fiskal ??

Posted by Faisal, S.Mn. pada 28 Oktober 2015

21Ketika aktiva dijual secara fiskal atau komersial tidak ada lagi nilai buku ini tidak menjadi masalah, lalu bagaimana ketika aktiva dijual sebelum masa manfaatnya habis baik secara fiskal atau secara komersial? Lalu nilai buku manakah yang dipakai untuk mendapatkan keuntungan/kerugian penjualan aktiva dalam menghitung pajak penghasilannya?

Ada yang berpendapat nilai buku secara fiskal dong, kan untuk menghitung pajak penghasilannya… Ada yang berpendapat secara komersial dong, kan laporan keuangan yang di lampirkan dalam SPT Tahunan PPh adalah laporan keuangan komersial.. Iya bener juga ya..mana yang bener nih? o..o.. oh ya kedua benar  hanya saja melihat dari sudut pandang yang berbeda, satu melihat dari sudut pandang perhitungan PPh dan satu lagi dilihat dari sisi penyajiannya di laporan keuangan. Kalau begitu saya berikan 100 buat kedua-nya…

Tapi kok bisa bener keduanya sih?? Oke.. kalau begitu kita gabungkan pendapat keduanya, memang dalam perhitungan pajak penghasilan berkaitan dengan keuntungan/kerugian penjualan aktiva maka nilai buku yang dipakai adalah nilai fiskal tetapi nilai yang disajikan di laporan keuangan adalah keuntungan/kerugian penjualan aktiva secara komersial. Kalau begitu tidak ketemu dong, masing-masing jalan sendiri?? Tentu tidak !! kan anak saya.. eh salah..

Begini teman, setiap menyatukan sesuatu seperti dua insan yang berbeda dipersatukan melalui sebuah ikatan yang disebut pernikahan, begitu pun perbedaan ini.. Oala tole..tole.. udah deh to the pint aja deh.. Oke..oke.. i’m deal tetapi kita kan budaya timur yang tidak biasa to the point jadi ya basa- basi dulu..

Ok back to ……, dalam kasus ini maka perbedaan tersebut akan dipersatukan dengan yang disebut dengan koreksi fiskal.. eit, kok bisa bukan kah selama ini sudah dilakukan koreksi fiskal dalam setiap tahun pembebanannya kok pas dijual dikoreksi fiskal lagi?? yang betoel dong teman… Begini, kalau keuntungan/kerugian yang disajikan dalam laporan keuangan adalah secara fiskal maka pendapat panjenengan bener… tapi kan laporan keuangan adalah laporan keuangan komersial maka yang disajikan juga secara komersial…  Upss.. bener juga ya… Nah untuk itulah karena yang disajikan adalah laporan keuangan secara komersial maka untuk menghitung pajak penghasilan atas keuntungan/kerugian penjualan aktiva perlu dilakukan koreksi fiskal positif/negatif.. Ok..ok.. ane ngerti sekarang, sorry ye ane cao dulu soale lagi ngaronin nasi neh… ups.. lupa.. muliate da lae..

Posted in PPh Badan, PPh Orang Pribadi, Umum | Dengan kaitkata: , | Leave a Comment »