Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Archive for the ‘Xtra’ Category

Tulisan di Luar Kategori di atas

Catatan Kecil Pesangon/Pensiun dan PPN Pasal 16D

Posted by Faisal, S.Mn. pada 29 November 2016

UANG PESANGON ATAU UANG PENSIUN SEKALIGUS?

Uang Pesangon bisa dibayarkan langsung oleh pemberi kerja atau pengelola dana pesangon tenaga kerja sedangkan uang pensiun tidak dapat dapat dibayarkan langsung oleh pemberi kerja tetapi oleh pengelola dana pensiun tenaga kerja atau dana pensiun lembaga keuangan karena keikutsertaan pegawai yang bersangkutan;

Pengelola dana pensiun tenaga kerja atau dana pensiun lembaga keuangan dalam pendiriannya harus disahkan oleh Menteri Keuangan.

Oleh karena jika dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang tercantum sebagai pemotong adalah nama pemberi kerja (perusahaan dimana pegawai yang bersangkutan bekerja)  maka yang dibayarkan adalah uang pesangon;

Ada perbedaan tarif bagi yang menerima uang pesangon dan/atau uang pensiun jika yang diterima pegawai yang bersangkutan lebih dari Rp 100juta yang dalam pembayarannya dapat dilakukan sekaligus atau bertahap namun tidak lebih dari 2(dua) tahun, untuk pesangon jika pembayarannya di atas 100juta namun tidak lebih dari 500juta tarif PPh Pasal 21 adalah 15%  dan jika di atas 500juta maka tarifnya adalah 25% sedangkan jika uang pensiun tarifnya tetap sama yakni 5%.

 

PPN ATAS AKTIVA YANG TUJUAN SEMULA TIDAK DIPERJUAL BELIKAN (PASAL 16D UU PPN) BAYAR SENDIRI (SEPERTI PPN KMS) ATAU PK DIPERHITUNGKAN DENGAN PM?

Pada awalnya PPN Pasal 16D mekanisme pelunasannya memang dengan cara penyetoran sendiri (self imposition method) seperti PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan PPN atas Pemanfaataan Jasa/BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean tetapi mulai 01 Januari 2007  menggunakan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran(indirect subtraction method), jadi cukup dengan menerbitkan faktur pajak dengan kode transanksi pada nomor seri faktur pajaknya adalah 09.

Memang pada kode akun pajak dan kode jenis setoran pada SSP terdapat KAP 411211  dan KJS 104 yang uraian adalah untuk pembayaran PPN Pasal 16D atas penjualan aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjual belikan  yang mungkin belum disesuaikan dengan ketentuan yang sudah berubah namun kode pembayaran ini dapat juga digunakan untuk pembayaran PPN atas Pengalihan aktiva dalam rangka restrukturisasi usaha.

Posted in PPh Pasal 21/26, PPN/PPnBM, Xtra | Leave a Comment »

Refresh Ketentuan Kawasan Bebas Yuks !!

Posted by Faisal, S.Mn. pada 22 Oktober 2015

Ketentuan tentang Kawasan Bebas telah 4(empat) tahun berlaku, tetapi masih ada pemahaman yang tidak sesuai dengan ketentuan semoga slide ini dapat memperjelas ketentuan tersebut. (Klik di sini). Bagi yang kesulitan menampilkan slide karena koneksi internetnya lambat, silahkan klik kanan link tersebut kemudian pilih save link as, maka file akan terunduh dan Bapak/Ibu bisa membuka secara offline file slide dalam bentuk pdf tersebut……

Posted in Xtra | 5 Comments »

Update eSPT PPh 23/26 dan Ketentuan DER

Posted by Faisal, S.Mn. pada 17 September 2015

Sehubungan dengan terbitnya ketentuan tentang jasa lain obyek PPh Pasal 23 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri keuangan nomor 141/PMK.03/2015 berikut update eSPT PPh Pasal 23 sesuai ketentuan tersebut.

Patch update eSPT PPh Pasal 23/26 (08-09-2015)

Berikut disampaikan  ketentuan tentang rasio utang terhadap Modal (DER) yang diatur di PMK-169/PMK.010/2015

Posted in Xtra | 6 Comments »