Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Posts Tagged ‘kawasan berikat’

Hati-Hati Pemusatan PPN Tapi di Kawasan Berikat/Bebas

Posted by Faisal, S.Mn. pada 23 Februari 2017

Berbicara tentang pemusatan PPN terutang, memang bukan hal yang baru namun kenyataannya ada beberapa hal yang ternyata belum sesuai kondisinya dengan ketentuan. Lalu apakah suatu hal yang menarik jika membicarakan mengenai pemusatan tempat PPN terutang? Tentu iya, jika pembicaraannya dikaitan dengan penerapan ketentuan mengenai fasiltas PPN. Ada pun fasilitas PPN, dimaksud antara lain misalnya tentang Kawasan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun (FTZ BBK) dan Kawasan Berikat. Lalu kenapa fasilitas PPN dikaitan dengan pemusatan PPN? Tentu dengan mudah dapat ditebak  yakni ketika terjadi kesalahan penerapan pemusatan tempat PPN terutang, hal dapat dimungkinkan terjadi lokasi usaha lain dari Wajib Pajak yang tidak mendapatkan fasilitas bisa memanfaatkan fasilitas tersebut, karena secara ketentuan apabila melakukan pemusatan tempat PPN terutang maka penyerahan dari Kantor Pusat ke cabang atau sebaliknya atau penyerahan antar cabang tidak dianggap sebagai penyerahan. Hal ini dapat berdampak persaingan usaha menjadi tidak fair dengan Pengusaha Kena Pajak lain karena Pengusaha Kena Pajak yang mendapatkan fasilitas tentunya nilai pembelian bahan bakunya lebih rendah 10% karena tidak dipungut PPN oleh penjual.

Terlepas dari pemikiran tersebut atau tidak, ketentuan Perturan Dirjen Pajak dalam Pasal 3 nomor PER-19/PJ/2010 telah mengatur bahwa ketika Wajib Pajak memiliki dua lokasi usaha atau lebih dan ada salah satunya atau lebih berada di kawasan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor untuk tujuan ekspor maka tidak dapat ditetapkan sebagai tempat pemusatan PPN terutang atau tempat yang PPN-nya dipusatkan. Lalu, apakah ini berlaku semua termasuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan  Kanwil DJP Jakarta Khusus, KPP Madya, atau KPP Wajib Pajak Besar? Menurut saya seharusnya sama, karena ketentuan tentang tempat terdaftar wajib pajak tertentu PER-28/PJ/2012 s.t.d.t.d PER-15/PJ/2016 hanya mengatur tempat pendaftaran dan /atau pelaporan Wajib Pajak tertentu, tidak mengatur tentang pemusatan secara khusus dengan demikian pemusatan dalam kondisi tertentu seharusnya tetap mengacu ke PER-19/PJ/2010.

Dengan demikian maka penerapannya adalah sebagai berikut, contoh kasus: jika PT AYX adalah perusahaan PMA memiliki kantor pusat di Ciilegon, Banten terdaftar di KPP PMA dengan status pengusaha kawasan berikat dan juga memiliki cabang di Tangerang, Banten dan cabang lain berada di Purwakarta, Jawa Barat yang status kedua cabangnya tidak sebagai pengusaha kawasan berikat.  misalnya maka NPWP yang terdaftar di KPP PMA ada dua, yang pertama NPWP untuk kantor pusat Wajib Pajak yang beralamat di Cilegon, Banten misalnya NPWP XX.XXX.XXX.X-052.000 dan satu lagi adalah NPWP cabang Wajib Pajak yang Tangerang Banten dengan NPWP XX.XXX.XXX.X-052.001 sedangkan cabang Wajib Pajak yang berada di Purwakarta, Jawa Barat tentunya tidak ada karena sudah dipusatkan ke cabang yang berada di Tangerang, Banten . Dengan kondisi ini maka NPWP XX.XXX.XXX.X-052.000 adalah untuk kewajiban SPT Tahunan PPh Badan dan kewajiban pelaporan SPT  PPN kantor pusat saja sedangkan NPWP XX.XXX.XXX.X-052.001 hanya untuk pelaporan SPT PPN cabang saja. Dengan demikian hal ini sejalan dengan  PER-28/PJ/2012 s.t.d.t.d PER-15/PJ/2016 dan tidak bertentangan dengan PER-19/PJ/2010.

Nah, ada sisi yang berbeda jika berbicara pemusatan tempat PPN terutang dikaitan dengan salah satu cabang atau kantor pusat Wajib Pajak berada di Kawasan Bebas. Berbicara tentang kawasan Bebas maka kita harus mengaitkan dengan ketentuan kawasan bebas yakni PP 10 Tahun 2012 merupakan pengganti dari PP 2 Tahun 2009. Dalam ketentuan tersebut mengatur bahwa Pengusaha di Kawasan Bebas tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Menurut saya ini merupakan kunci dalam penerapan pemusatan tempat PPN terutang karena dalam ketentuan PER-19/PJ/2010 dan PER-28/PJ/2012 s.t.d.t.d PER-16/PJ/2016 yang diatur tempat PPN terutang adalah Pengusaha Kena Pajak.  Hal ini diperkuat dengan Direktorat Jenderal Pajak melakukan pembenahan administrasi atas kewajiban PPN melalui PER-50/PJ/2010 yang meminta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) membenahi administrasi jika kantor pusat atau kantor cabang Wajib Pajak berada di kawasan bebas dengan melakukan penelitian dan menerbitkan kembali Surat Keputusan Penetapan Pemusatan PPN hanya bagi kantor pusat atau kantor cabang yang berada selain di kawasan bebas.

Dalam penerapan administrasinya di KPP berbeda juga dengan kawasan berikat, kalau mengambil contoh kasus di atas dan menyesuaikan kasusnya dengan asumsi kantor pusat PT AYX berada di kawasan bebas, maka pelaksanaan kewajiban PPN-nya adalah  NPWP yang terdaftar di KPP PMA tetap ada dua, hanya saja NPWP  pertama untuk kantor pusat Wajib Pajak yang di Kawasan Bebas misalnya NPWP XX.XXX.XXX.X-052.000 tidak ada kewajiban pelaporan PPN karena memang bukan PKP dan hanya ada kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Badan sedangkan NPWP yang satu lagi  adalah NPWP cabang Wajib Pajak yang Tangerang Banten dan cabang yang  berada di Purwakarta, Jawa Barat karena tentunya asumsi tempat terutang PPN-nya dipusatkan di cabangTangerang, Banten.

Lalu  apakah keuntungannya jika PER-19/PJ/2010 diterapkan berkaitan dengan Pengusaha Kena Pajak yang kantor pusatnya atau salah satu cabangnya sebagai pengusaha kawasan berikat atau berada di kawasan ekonomi khusus atau berada di kawasan bebas? Di sisi Wajib Pajak dapat lebih fokus terhadap barang-barang yang ditujukan untuk ekspor karena umumnya yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut adalah barang yang ditujukan untuk ekspor, tidak ada kewajiban pelaporan di SPT PPN atas penyerahan yang dilakukan kantor pusat atau cabang yang berada di kawasan bebas dan di sisi lain dokumentasi akuntansi dengan perpajakan dapat sejalan. Sedangkan bagi Direktorat Jenderal Pajak lebih memudahkan pengawasan pelaporan atas bagian mana yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas, sehingga terjadi kesalahan atas perolehan yang seharusnya dipungut PPN atau sebaliknya dapat lebih mudah diketahui.

pemusatan-ppn

Posted in PPN/PPnBM | Dengan kaitkata: , , | 7 Comments »

Wow ! Penyerahan ke Kawasan Bebas kok kena PPN ?

Posted by Faisal, S.Mn. pada 18 Januari 2012

Kok bisa penyerahan ke kawasan bebas dikenakan PPN pak ? kan Bebas berarti bebas PPN dong ! begitu yang disampaikan salah satu wajib pajak.  Jadi sebenarnya bagaimana sih perlakukan terhadap penjualan-penjualan Barang Kena Pajak (BKP) ke Kawasan Bebas ?

Setelah hampir enam bulan saya dipindahkan ke Jakarta dari Batam yang merupakan salah satu Kawasan Bebas dan sekarang berada di di daerah pabean lainnya menjadi concern tentang permasalahan ini karena juga sebelumnya juga mempertanyakan permasalahan ini.

Saya menulis ini bukan karena ahli dalam penyerahan kawasan bebas namun setelah berdisuksi dengan beberapa rekan kerja dan mempelajari ketentuan yang berlaku, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Sesuai yang di aturan di Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2009, serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 46/PMK.03/2009 tanggal 05 Maret 2009 sebagiamana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 241/PMK.04/2009 tanggal 30 Desember 2009 untuk dapat diberikan fasilitas bebas PPN maka Wajib Pajak yang melakukan penjualan ke kawasan bebas harus :

  1. Menerbitkan faktur pajak yang sudah di cap dengan “PPN TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 2 TAHUN 2009”
  2. Faktur Pajak paling lama diterbitkan pada saat barang akan dikirimkan ke Kawasan Bebas
  3. Mendapatkan Pemberitahuan Pabean FTZ-03 dari pembeli yang sudah dicap oleh petugas endorsement (KPP Madya Batam) “DAPAT DIBERIKAN FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT” atas pemasukan barang ke Kawasan Bebas.

Sedangkan dari sisi pembeli :

  1. Mengisi formulir PP FTZ-03 dan mendaftarkan ke Bea dan Cukai
  2. Melakukan endorsement ke petugas FTZ (KPP Madya Batam) dengan melampirkan PP FTZ-03, Inward Manifest, fotokopi faktur pajak, fotokopi Bill of Lading atau Airway Bill atau Delivery Order, dan fotokopi faktur penjualan atau invoice, serta Asli surat kuasa pengurusan kepabeanan dari Pengusaha kepada  Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan/PPJK dalam hal pengurusankepabeanan dilakukan oleh PPJK

dengan demikian apabila dokumen lengkap dan datanya telah sesuai maka PP FTZ-03 akan diberi cap diberikan fasilitas maka jika tidak juga akan diberikan cap tidak dapat diberikan fasilitas, proses ini dilakukan satu hari.

Untuk itu bagi penjual apabila menerima PP FTZ-03 dari pembeli yang diberi cap “tidak dapat diberikan fasilitas PPN TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 2 TAHUN 2009” maka wajib melakukan :

  1. mengganti faktur pajak dari kode 070 menjadi 010 dalam hal faktur pajak 070 belum dilaporkan di SPT masa PPN namun jika sudah maka yang diterbitkan adalah faktur pajak pengganti.
  2. memungut PPN dari penyerahan BKP tersebut dari pembeli di Kawasan Bebas

Untuk itu bagi penjual yang melakukan penjualan ke Kawasan Bebas untuk tidak lupa meminta PP FTZ-03 lembar ke-6 dari pembeli yang sudah dicap dan bagi yang sudah menerima juga memperhatikan cap yang diberikan diberikan fasilitas atau tidak agar terhindar pengenaan sanksi sebagai pemungut PPN.

Dan tidak lupa juga untuk penyerahan ke kawasan berikat untuk tidak lupa meminta fotokopi SK Menteri Keuangan tentang Penunjukan sebagai pengusaha di Kawasan Berikat dan konfirmasi ke kantor pajak untuk mengetahui SK tersebut sudah dicabut atau belum.

Akhirnya semoga tulisan ini bermanfaat agar Anda sebagai penjual ke Kawasan Bebas atau Kawasan Berikat terhindar dari pengenaan PPN yang seharusnya dipungut dari pembeli ditambah sanksi administrasi perpajakan berupa bunga 2% apabila terjadi keterlambatan penyetoran dan hubungan baik dengan costumer Anda dapat terus berlangsung dengan baik. Amin.

Posted in PPN/PPnBM | Dengan kaitkata: , , , , , | 77 Comments »